JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan belum menemukan surat keputusan (SK) mengenai pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.

“Dicabut di Istana Negara bulan Juni kayaknya. Akan tetapi, terus terang sampai detik ini, kami belum pernah lihat SK pencabutannya,” ujar Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V Dian Patria di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Dian yang di KPK bertugas berkoordinasi dan mengawasi lima wilayah di bagian timur Indonesia, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua, mengaku pihaknya telah menanyakan empat IUP yang dicabut tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hingga Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

“Kami tanya ke Minerba (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM), bilangnya di BKPM. Tanya BKPM, belum ada surat dari Minerba. Cek lagi, oh sudah masuk suratnya, sudah diproses,” katanya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan KPK menanyakan keseriusan pemerintah yang bertugas untuk menangani pencabutan empat IUP tersebut.

“Apakah serius atau tidak pemerintah untuk mencabut empat IUP di Raja Ampat yang diumumkan di Istana Negara? Akan tetapi, sampai saat ini tidak ada dokumennya sama sekali,” ujarnya.

Walaupun demikian, dia mengatakan tidak ada kegiatan di empat pertambangan tersebut berdasarkan laporan tim KPK di lapangan.

Sebelumnya, pemerintah resmi mencabut IUP empat perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat pada 10 Juni 2025.

Empat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

Pencabutan IUP dilakukan karena empat perusahaan terbukti melanggar ketentuan lingkungan, serta kawasan geopark atau taman bumi. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa dalam satu tahun pemerintahan, anggaran negara yang rawan penyimpangan atau dikorupsi sebesar Rp306 triliun berhasil dialihkan untuk program-program yang langsung menyentuh rakyat.

Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna pada satu tahun pemerintahan, Prabowo menegaskan komitmen pemerintahannya untuk terus memperkuat tata kelola anggaran negara dan memberantas praktik korupsi di seluruh lini birokrasi.

“Kita berhasil mengalihkan 306 triliun rupiah anggaran negara yang rawan korupsi kita alihkan untuk program-program pro rakyat. Rp300 triliun, ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat,” kata Presiden Prabowo saat memberikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).

Prabowo menjelaskan bahwa pengalihan anggaran ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk memastikan APBN digunakan secara efisien dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bukan berhenti di meja birokrasi.

Penghematan dan pengalihan anggaran dari pos-pos yang rawan penyimpangan itu kini menjadi sumber pendanaan bagi berbagai program pro rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, bantuan langsung tunai, serta peningkatan infrastruktur dasar desa dan pertanian.

Presiden kembali menegaskan tidak ada kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki oleh aparat. Oleh karenanya, Kepala Negara mengingatkan agar tidak ada lagi pihak yang kebal terhadap hukum (untouchable).

“Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, gak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini,” kata Presiden.

Dalam arahannya, Prabowo juga memuji keberanian aparat penegak hukum berhasil menyelamatkan lebih dari Rp1.000 triliun potensi kerugian negara dari berbagai kasus korupsi, penyelundupan sumber daya alam dan penyelewengan anggaran.

Presiden menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga reformasi sistem keuangan publik agar tidak memberi ruang bagi kebocoran.

Kepala Negara menilai langkah efisiensi anggaran harus terus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum agar mereka dapat bekerja dengan martabat.

“Gaji hakim tingkat yang paling rendah kita naikkan 280 persen. Ini sangat penting supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapa pun,” kata Prabowo. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin akan memimpin puncak peringatan Hari Santri Nasional 2025 di titik nol peradaban Islam nusantara, yakni di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu (22/10).

Ketua DPP PKB Marwan Dasopang alias Mardas mengungkapkan Cak Imin sebelum memimpin puncak acara tersebut, diagendakan terlebih dahulu berziarah ke makam salah satu ulama di Barus, yakni Syekh Mahmud.

“Sebelum apel akbar, kami bersama Gus Muhaimin (Cak Imin, red.) dan pengurus pusat PKB akan berziarah ke makam Syekh Mahmud sebagai bentuk penghormatan kepada para ulama yang menjadi perintis dakwah Islam di nusantara,” ujar Mardas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Ia menjelaskan pemilihan Barus sebagai lokasi puncak peringatan Hari Santri Nasional 2025 karena wilayah tersebut diyakini sebagai gerbang awal masuknya Islam ke Indonesia atau sebelum berkembang di wilayah lain.

“Kami ingin mengingatkan bangsa ini bahwa dari Barus-lah Islam pertama kali bersemi di bumi nusantara. Dari tempat ini, peradaban Islam yang damai, berakhlak, dan berpadu dengan budaya lokal tumbuh menjadi kekuatan kebangsaan,” jelasnya.

Menurut berbagai catatan sejarah, kata dia, Barus, yang dahulu dikenal dengan nama Fansur, merupakan pelabuhan kosmopolitan sejak abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia datang untuk berdagang kapur barus, sekaligus menyebarkan ajaran Islam.

Ia mengatakan salah satu tokoh penting yang dikenal sebagai ulama awal di Barus adalah Syekh Mahmud, seorang penyebar Islam yang dikenal dengan kebijaksanaan dan kedalaman spiritualnya. Adapun makam Syekh Mahmud di Barus hingga kini menjadi salah satu situs ziarah penting dalam sejarah Islam di Indonesia.

Sementara itu, ia mengatakan bahwa acara peringatan Hari Santri Nasional 2025 bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk menegaskan kembali komitmen PKB dalam memperjuangkan nasib santri dan pesantren di seluruh Indonesia.

“Hari Santri Nasional adalah buah dari perjuangan panjang PKB hingga akhirnya diakui secara resmi oleh negara. Ini adalah bentuk penghormatan atas jasa besar para ulama dan santri yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan dan menjaga moralitas bangsa,” katanya.

Oleh sebab itu, ia mengatakan PKB akan terus menjadi rumah besar bagi kalangan pesantren, sekaligus tempat memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada pendidikan keagamaan, kemandirian ekonomi pesantren, dan kesejahteraan santri.

“Kami akan terus menjaga amanah ini. Santri bukan hanya benteng moral bangsa, melainkan juga pilar masa depan Indonesia,” ujarnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pihaknya tengah memeriksa penyebab keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan yang hingga kini belum seluruhnya diterima masyarakat.

“Sedang diperiksa masalahnya, katanya masih perlu persiapan logistiknya,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, penyaluran untuk masyarakat dengan kategori desil 1 dan 2 biasanya menjadi prioritas, sehingga pencairannya akan lebih cepat dibanding kelompok lain. Sementara BLT untuk penerima di luar kategori itu dipastikan akan segera disalurkan dalam waktu dekat.

Untuk mempercepat distribusi, Purbaya bakal berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia yang menjadi salah satu penyalur bantuan.

“Sementara yang PT Pos (Pos Indonesia), harusnya saya perintahkan ke ajudan saya untuk diskusi dengan PT Pos tentang mempercepat penyalurannya. Saya pikir sih minggu ini udah keluar juga,” jelasnya.

Diketahui, pemerintah menambah jumlah penerima BLT menjadi dua kali lipat, yakni 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk periode Oktober-Desember 2025. Bantuan senilai Rp900 ribu per keluarga ini diberikan sekaligus pada bulan Oktober.

Purbaya mengatakan anggaran untuk program BLT tambahan sebesar Rp34 triliun berasal dari pos anggaran tambahan yang dialihkan dari dana tidak terserap.

“Ada beberapa anggaran yang enggak terserap sehingga saya bisa alihkan. Nah, dari situ kan saya alihkan Rp34 triliun dari sana kan,” terang Menkeu.

Bantuan yang semula direncanakan hanya untuk dua bulan diperpanjang menjadi tiga bulan, sekaligus memperluas jangkauan penerima hingga mencakup desil 3 dan 4.

Bantuan tersebut menyasar masyarakat desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN) dan menjadi tambahan di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta KPM dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Penyaluran BLT akan dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kepada 18,3 juta keluarga mulai pekan depan. Sementara itu, PT Pos Indonesia akan menyalurkan bantuan kepada 17,2 juta keluarga.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya menyampaikan bahwa sekitar 8 ribu keluarga telah menerima BLT tambahan melalui rekening Himbara.

“Sebanyak 8 ribu sudah menerima hari ini melalui rekening masing-masing. Ini akan terus berlangsung, nanti juga ada skema pencairan melalui PT Pos dan diantar langsung ke alamat penerima manfaat,” ujarnya di Jakarta, Senin (20/10). (ANT/KN)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah pernyataan Pemprov Jabar mengendapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk deposito, karenanya dia mengusulkan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa membuka data daerah yang menyimpan dana, bukan di perbankan daerahnya.

Dedi mengatakan dirinya telah memeriksa langsung ke Bank Jabar Banten (BJB) terkait apakah ada dana daerah yang didepositokan di sana.

“Saya sudah cek tidak ada yang disimpan dalam deposito,” kata Dedi dalam keterangannya di Bandung, Selasa (21/10/2025)

Menurut Dedi, apabila ada pemerintah daerah yang menyimpan uang dalam bentuk deposito, maka hal itu merupakan masalah, karena pemerintah daerah tersebut tidak mampu mengelola keuangan daerah dengan baik.

Oleh sebab itu, Dedi meminta Menteri Purbaya mengumumkan pemerintah daerah mana saja yang menyimpan dana dalam bentuk deposito di berbagai perbankan.
Karena, menurut dia, jangan sampai muncul opini negatif bahwa pemerintah daerah itu tidak mampu mengelola keuangan. Karena kesan negatif tersebut akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik.

Jika semua pemerintah daerah dianggap menjadi sama, dinilai Dedi, maka daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan sehingga daya dukung fiskal menurun.

Dikatakan Dedi, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat malah sedang mempercepat belanja publik di tengah efisiensi anggaran.
Adapun pernyataan ini, kata Dedi, dalam upaya menanggapi ucapan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait 15 daerah yang menyimpan dana (bukan) di bank (pembangunan daerahnya), termasuk Jawa Barat, dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian, Senin (20/10).

Pemprov Jawa Barat disebut menyimpan deposito sebesar Rp4,17 triliun. Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyebut Pemerintah Provinsi Jakarta menyimpan deposito Rp14,683 triliun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun.

Purbaya mengungkapkan data tersebut dari Bank Indonesia yang mengungkap dana yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun, meliputi simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 trilliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar Rp39,5 triliun. (ANT/KN)

DENPASAR – Kepolisian Sektor Denpasar Barat memeriksa sebanyak 19 saksi terkait kasus kematian seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Udayana berinisial TAS (22).

Kapolsek Denpasar Barat Komisaris Polisi Laksmi Trisnadewi Wieryawan di Denpasar, Senin (20/10/2025) menyebutkan para saksi yang diperiksa meliputi para dosen, teman kelas korban, sahabat korban hingga satpam Kampus Universitas Udayana Sudirman Denpasar.

Menurut keterangan Laksmi, rata-rata para saksi yang diperiksa mengungkap kepribadian TAS yang memiliki kemampuan intelektual yang baik, sehingga kecil kemungkinan dia mengambil tindakan ceroboh hingga mengakhirinya hidupnya dengan tragis.

“Dari 19 saksi yang kami mintai keterangan, mereka rata-rata menyampaikan bahwa korban ini orangnya pintar, berbicara itu sangat berbobot,” katanya.

Selain itu, TAS dalam pandangan teman-temannya dilihat sebagai sosok yang disegani sehingga kecil juga kemungkinan orang lain melakukan perundungan.

“Jadi rekan-rekan itu segan malahan, segan. Kemudian kalau untuk menjadi korban pembulian itu dari teman-temannya pun merasa itu sangat kecil sekali kemungkinan yang terjadi. Karena korban ini orang yang berprinsip, bukan tipe-tipe yang akan gampang di-bully seperti itu,” kata Laksmi.

Setelah dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) polisi menyatakan korban jatuh dari lantai empat. Hal tersebut dikonfirmasi dengan adanya keterangan dari tiga orang saksi mata hingga rekaman CCTV.

Para saksi mata sempat melihat korban duduk di sebuah kursi, sebelum akhirnya meninggalkan sepatu dan tas di bangku yang diduduki oleh korban.

Polisi menyebutkan CCTV di lantai empat gedung FISIP Universitas Udayana Kampus Sudirman rusak sejak tahun 2023 sehingga tidak merekam kejadian korban sebelum jatuh di halaman kampus.

Namun demikian, pihak Universitas Udayana membantah CCTV di lantai empat masih berfungsi dengan baik.
Hanya saja kondisi korban saat itu berada di titik buta (blind spot).

“CCTV kami berfungsi dengan baik. Almarhum tertangkap kamera CCTV berjalan di lorong, itu ada. Tapi, setelah itu tidak tertangkap lagi oleh CCTV. Ini sudah dilakukan pengecekan juga dengan pihak kepolisian,” kata Ketua Unit Ketua Unit Komunikasi Publik Universitas Udayana Ni Nyoman Dewi Pascarani.

Sebelumnya, seorang mahasiswa Universitas Udayana berinisial TAS (22) ditemukan tewas usai jatuh dari lantai empat gedung kampus FISIP Universitas Udayana di Kampus Sudirman Denpasar, pada Rabu (15/10) pagi.

TAS merupakan mahasiswa FISIP Universitas Udayana. Korban sempat dilarikan ke RSUP Prof. Ngoerah Denpasar setelah ditemukan dalam keadaan luka parah. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tata kelola pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis sudah rampung.

“Sudah beres, tinggal dibagikan,” kata Dadan saat ditemui usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/10/2025).

Dadan menegaskan bahwa Perpres Tata Kelola MBG tersebut juga mengatur mengenai sanksi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melanggar standar operasional prosedur (SOP), meskipun saat ini sanksi tersebut sudah diberlakukan.

Sanksi tersebut, kata Dadan, berupa administratif termasuk penghentian operasional bagi SPPG yang terbukti melanggar SOP dan ketentuan.

Menanggapi kasus keracunan yang dikategorikan sebagai kejadian luar biasa di beberapa wilayah, BGN pun telah menghentikan sementara operasional 106 SPPG, dan baru 12 di antaranya yang diizinkan kembali beroperasi.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa BGN bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memastikan data kasus keracunan terkait program MBG dapat dipantau secara real-time oleh publik, layaknya data kasus Covid-19 kala itu.
“Benar. Jadi setiap pagi dari Kemenkes kirim ke kita,” kata Dadan.

Dadan menjelaskan bahwa situs tersebut sudah mulai menyiarkan data kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG, namun ia belum bisa merinci nama situs tersebut.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menjelaskan bahwa Perpres Tata Kelola MBG merinci tugas BGN sebagai penyelenggara serta melakukan intervensi jika diperlukan.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan berperan dalam pengawasan. Kemudian, penyaluran untuk ibu hamil dan menyusui dilakukan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tugas membina petani, peternak, hingga nelayan untuk meningkatkan produksinya.

Selain itu, Perpres Tata Kelola MBG juga mencakup sejumlah ketentuan teknis, mulai dari standar makanan yang layak disajikan bagi penerima manfaat, aspek sanitasi dan kebersihan, mekanisme penanganan korban keracunan, hingga penguatan rantai pasok pangan yang semakin besar. (ANT/KN)