JAKARTA – Sebuah truk bermuatan pasir seberat dua ton terguling di Jalan Arteri Gatot Subroto, kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu pagi akibat sopir mengantuk saat mengemudi.

“Iya (terguling), karena saya ngantuk. Sudah tidur saya, tapi masih ngantuk,” kata sopir truk Nur Syaefudin di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (10/4/2026).

Truk tersebut tengah melakukan pengiriman pasir dari arah Kuningan menuju Pancoran dengan tujuan akhir Karawang.

Namun, setibanya di lokasi kejadian, sopir diduga tidak dapat mengendalikan kendaraan hingga akhirnya menabrak beton pembatas jalan dan menyebabkan truk terguling.

“Iya jadi saya enggak lihat ada pembatas jalan, karena mau tidur itu mengantuk,” ujar Syaefudin.

Akibat kecelakaan tersebut, muatan pasir yang dibawa tumpah ke jalan. Selain menyebabkan kerugian materiil yang ditaksir mencapai Rp2,5 juta, kondisi ini juga menyulitkan proses evakuasi.

Truk yang membawa beban berat tersebut harus dipindahkan terlebih dahulu dengan mengosongkan sebagian muatan pasir.
Proses evakuasi berlangsung cukup lama karena beratnya muatan serta posisi kendaraan yang terguling di tengah jalan.

Petugas dibantu warga sekitar dan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) memindahkan pasir secara manual sebelum kendaraan dapat dievakuasi menggunakan derek.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sopir dan satu penumpang lainnya hanya mengalami syok akibat kejadian tersebut.

Meski demikian, kecelakaan ini berdampak pada arus lalu lintas di sekitar lokasi yang mengalami kemacetan cukup panjang.
Kendaraan yang melintas harus memperlambat laju akibat adanya proses evakuasi dan material pasir yang berserakan di jalan.

Kasus kecelakaan tunggal ini selanjutnya ditangani oleh petugas Unit Derek Kepolisian dari Polda Metro Jaya untuk proses evakuasi lanjutan serta pengamanan lokasi.

Polisi juga mengimbau para pengemudi untuk memastikan kondisi fisik tetap prima saat berkendara guna menghindari kejadian serupa. (ANT/KN) 

JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan kenaikan harga tiket pesawat oleh maskapai tidak boleh melebihi batas maksimal 13 persen sesuai kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan.

Dudy menjelaskan pemerintah telah menetapkan rentang kenaikan harga tiket pesawat berada pada kisaran 9 hingga 13 persen, sehingga maskapai diharapkan mematuhi aturan tersebut tanpa mengambil keuntungan berlebihan.

“Kita kan berharap sebagaimana kemarin sudah diumumkan bahwa range untuk kenaikan (harga tiket pesawat) itu adalah 9-13 persen. Nggak boleh lebih dari itu,” kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Kamis (9/4/2026) malam.

Menurut Dudy, berbagai stimulus telah diberikan pemerintah guna menekan biaya operasional maskapai, termasuk kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah serta penyesuaian komponen biaya tambahan (fuel surcharge) yang diperbolehkan naik.

Selain itu, pemerintah juga memberikan keringanan berupa pembebasan biaya suku cadang pesawat, sehingga secara keseluruhan tidak ada alasan bagi maskapai untuk menaikkan harga tiket di luar batas yang telah ditentukan.

“Karena apa? Kebijakan pemerintah PPN itu sudah ditanggung. Kemudian fuel surcharge juga kita izinkan untuk naik sampai 38 persen. Suku cadang dibebaskan,” jelas Menhub.

Ia menambahkan pemerintah telah melakukan perhitungan matang terkait struktur biaya industri penerbangan, sehingga kenaikan harga tiket pesawat yang wajar seharusnya tetap berada dalam kisaran 9-13 persen.

“Jadi mestinya penerbangan atau industri airline tidak punya alasan lagi untuk menambah kenaikan. Kita sudah menghitung kenaikannya mestinya hanya 9-13 persen,” beber Dudy.

Kementerian Perhubungan juga terus melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan tersebut oleh maskapai, sebagaimana sebelumnya dilakukan saat periode angkutan Lebaran guna memastikan tidak terjadi pelanggaran di lapangan.

“Dan alhamdulillah selama lebaran kemarin hampir saya nggak pernah dengar lagi adanya keluhan mengenai kondisi tiket kemarin pada saat Lebaran. Jadi itu kita monitor betul-betul,” ucapnya.

Namun demikian, ia menegaskan pemerintah tidak mengatur tiket kelas bisnis karena segmen tersebut diperuntukkan bagi konsumen tertentu, sehingga mekanisme harga diserahkan sepenuhnya kepada pasar.

“Jadi itu kita monitor betul-betul. Kecuali bisnis ya, kita nggak mengatur bisnis. Itu kan bisnis buat orang yang mampu,” tutur Menhub.

Pemerintah menjaga keseimbangan penyesuaian tarif tiket pesawat guna melindungi daya beli masyarakat sekaligus memastikan keberlanjutan industri penerbangan nasional tetap sehat dan berdaya saing.

Hal itu dilakukan sebagai langkah mitigasi strategis dalam menghadapi kenaikan harga avtur akibat dari lonjakan harga minyak mentah dunia pasca dinamika geopolitik di Timur Tengah.

Adapun salah satu kebijakan yang diambil pemerintah melalui Kementerian Perhubungan yakni melakukan penyesuaian komponen fuel surcharge (FS) menjadi 38 persen di mana sebelumnya 10 persen untuk pesawat jet dan 25 persen untuk pesawat propeller (baling-baling).

Dudy menyampaikan kebijakan itu merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menjaga harmonisasi antara keberlangsungan industri penerbangan dan perlindungan masyarakat sebagai konsumen. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 dapat mencapai 5,5 persen.
“Untuk kuartal pertama kita optimistis lebih besar atau sama dengan 5,5 persen.

Kemudian kalau di akhir tahun lebih besar sama dengan 5,4 persen sesuai dengan perkiraan APBN,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan proyeksi tersebut masih sangat bergantung pada dinamika global yang saat ini masih diliputi ketidakpastian.
Pemerintah akan terus menyesuaikan kebijakan ekonomi dengan perkembangan global, termasuk dampak konflik Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga energi dan rantai pasok.

Meski demikian, lanjut Airlangga, pemerintah tetap mempertahankan baseline pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 5,4 persen sebagaimana dipatok dalam APBN.

Lebih lanjut, dirinya merinci asumsi tersebut juga mempertimbangkan fluktuasi harga minyak dunia. Ia menyebutkan rata-rata harga minyak yang dibeli Indonesia berada di kisaran 76 dolar AS per barel.

“Setiap 1 dolar kenaikan BBM kan kira-kira dampaknya terhadap APBN sekitar Rp6 triliun lebih sedikit. Nett ya antara gaining export komoditas yang harga tinggi dikurangi dengan jumlah subsidi itu kira-kira Rp6 triliun. Jadi kalau angka-angka seperti itu masih bisa di absorb oleh APBN,” jelasnya.

Adapun usai Rapat Kerja Pemerintah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4), Menko menyampaikan bahwa optimisme pertumbuhan ekonomi didukung oleh kuatnya fundamental domestik, khususnya konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dari sisi fiskal, kinerja APBN hingga kuartal I 2026 juga menunjukkan tren positif.

Penerimaan pajak hingga Maret tercatat meningkat 14,3 persen menjadi sekitar Rp462,7 triliun, sementara sektor manufaktur masih berada dalam fase ekspansi.

Selain itu, ketahanan pangan nasional dinilai tetap terjaga. Produksi beras pada 2025 mencapai 34,7 juta ton, dengan stok beras Perum Bulog saat ini sekitar 4,6 juta ton.

Pemerintah juga terus menyiapkan kebijakan strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, salah satunya melalui implementasi program biodiesel B50 yang mulai berlaku 1 Juli 2026.

“Kebijakan B50 diperkirakan memberikan penghematan anggaran hingga Rp48 triliun,” kata Airlangga.

Di sisi lain, pemerintah berkomitmen menjaga disiplin fiskal, termasuk mempertahankan rasio utang di level 40 persen terhadap PDB, di bawah batas maksimal undang-undang sebesar 60 persen.

Selain itu, defisit anggaran juga ditargetkan tetap terjaga di kisaran 3 persen hingga akhir tahun. (ANT/KN)