JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan selebgram Lisa Mariana sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Rizki Agung Prakoso mengatakan bahwa Lisa Mariana (LM) akan diperiksa sebagai tersangka pada Senin (20/10).
”Besok LM dipanggil sebagai tersangka,” katanya di Jakarta, Minggu (19/10/2025).
Rizki mengatakan pemeriksaan LM dijadwalkan pada pukul 11.00 WIB. “Surat (pemanggilan sebagai tersangka) sudah diterima yang bersangkutan pada Jumat (17/10) malam,” katanya.
Rizki juga mengungkapkan bahwa sejatinya Lisa Mariana telah ditetapkan sebagai tersangka pada pekan lalu. Namun, ia tidak membeberkan mengenai detail informasi terkait hal ini.
Pada 11 April 2025, Mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil (RK) melaporkan Lisa Mariana ke Dittipidsiber Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan manipulasi dokumen elektronik.
Perseteruan keduanya bermula ketika Lisa Mariana mengunggah tangkapan layar percakapan pribadinya dengan seseorang yang diduga Ridwan Kamil di akun Instagram pada 26 Maret 2025.
Dalam unggahan tersebut, Lisa berulang kali mencoba menghubungi pria yang diduga Ridwan Kamil dan mengklaim sedang mengandung anaknya.
Dalam proses penyidikan, dilakukan tes DNA antara Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan putri Lisa yang berinisial CA.
Kepala Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Pusdokkes Polri Brigjen Polisi Sumy Hastry Purwanti mengatakan bahwa dari pemeriksaan DNA, diketahui bahwa separuh profil DNA dari CA cocok dengan separuh profil DNA Lisa Mariana.
Namun, separuh DNA dari CA lainnya tidak cocok dengan separuh profil DNA Ridwan Kamil.
”Dari hasil analisis terhadap seluruh profil DNA yang diperoleh maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik, CA adalah anak biologis Lisa Mariana Presley Zulkandar, bukan anak biologis Muhammad Ridwan Kamil,” kata Sumy. (ANT/KN)
Lisa Mariana Ditetapkan Tersangka, Bareskrim Jadwalkan Pemeriksaan Terkait Laporan Ridwan Kamil
Kejagung: WNA Petinggi BUMN Tetap Bisa Diusut Jika Terjerat Kasus Hukum
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut bahwa warga negara asing (WNA) yang menjadi petinggi di BUMN tetap bisa diusut oleh Kejaksaan jika terjerat permasalahan hukum, termasuk korupsi.
“Kami menganut hukum positif. Selama itu dilakukan di wilayah hukum Indonesia, yang berlakunya hukum Indonesia, artinya siapa pun bisa dikenakan. Sepanjang itu dilakukan dan apalagi itu bisa mengakibatkan kerugian negara, itu bisa,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Dia menyebut, Kejagung pernah menangani WNA yang terjerat hukum, yakni pada kasus dugaan korupsi proyek pengadaan user terminal untuk satelit slot orbit 123 BT (bujur timur) pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2016 yang ditangani Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil).
Dalam kasus tersebut, salah satu tersangka adalah Gabor Kuti selaku CEO Navayo International AG. Gabor merupakan seorang warga negara (WN) Hungaria.
Anang memastikan bahwa pengusutan kasus hukum yang menjerat WNA nantinya akan dilaksanakan secara profesional.
“Itu akan diproses oleh hukum dan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, bagaimanapun, penegakan hukum kita tidak serta-merta, (penegakan hukum) akan secara profesional, hati-hati, apalagi itu menyangkut kerugian negara,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam dialog bersama Pimpinan Utama Forbes Media Group Steve Forbes di Jakarta, Rabu (15/10), mengungkapkan BUMN saat ini boleh dipimpin oleh WNA.
“Saya sudah ubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, orang non-Indonesia sudah bisa memimpin BUMN kami,” ujar Prabowo.
Prabowo bahkan mengatakan sudah berbicara kepada manajemen Danantara untuk mempersilakan mencari WNA bertalenta untuk pimpin BUMN.
“Saya berbicara kepada manajemen Danantara agar mengelola perusahaan dengan standar bisnis internasional. Kalian dapat mencari orang-orang terbaik, talenta terbaik,” katanya.
Sementara itu, PT Garuda Indonesia (Persero) telah menunjuk dua orang WNA sebagai direksinya, yakni Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Balagopal Kunduvara dan Direktur Transformasi Neil Raymond Mills.
Penunjukan mereka berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) tanggal 15 Oktober 2025.
Balagoval Kunduvara terakhir menjabat sebagai Divisional Vice President Financial Services di Singapore Airlines tahun 2021–2025.
Sementara Neil Raymond terakhir menjabat sebagai Konsultan Penerbangan di NM Aviation Limited pada 2022-2025, dan Chief Procurement Officer and Head of Transformation di Scandinavian Airlines pada 2024-2025. (ANT/KN)
KKB Aibon Kogoya Serang Warga Sipil di Nabire, Satu Tewas Ditembak
NABIRE – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya melakukan penyerangan dan penembakan atas kendaraan yang melintas di kawasan Kali Semen, Wadio Atas, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Jumat (17/10/2025).
“Akibatnya, seorang penumpang yang berada di mobil jenis Hilux , yaitu Masturiyadi (50 tahun), tewas akibat luka tembak di bagian belakang kepala kanan,” kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani, Jumat (17/10/2025) malam.
Dihubungi dari Jayapura, Kaops Satgas Damai Cartenz mengatakan empat korban lainnya yaitu Yance Makai (38 tahun), Aser Kegou (45 tahun), Martinus Makai (42 tahun) dan Ari. Mereka mengalami luka tembak maupun luka akibat terkena pecahan kaca.
Kendaraan jenis Hilux yang digunakan para korban ditemukan dalam kondisi rusak berat dengan banyak lubang bekas tembakan di bagian badan kendaraan.
Kelima korban sudah dievakuasi ke RSUD Nabire dan langsung mendapat penanganan yang dilakukan tenaga medis di rumah sakit tersebut, kata Brigjen Pol Faizal.
Kasatgas menambahkan, setelah mendapat laporan personel Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Nabire langsung melakukan penyelidikan terkait penembakan terhadap warga sipil di Kali Semen, Wadio Atas, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire.
“Saat ini kami fokus melakukan pengejaran terhadap kelompok pelaku yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan memperkuat pengamanan di wilayah Nabire Barat. Kami meningkatkan patroli dan pengawasan di jalur-jalur yang dianggap rawan karena k eamanan masyarakat menjadi prioritas utama Operasi Damai Cartenz,” kata Kaops. (ANT/KN)
Pemerintah Pelajari Putusan MK soal Lembaga Pengawas ASN
JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah akan mempelajari lebih lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan pembentukan lembaga independen untuk mengawasi aparatur sipil negara (ASN).
“Selalu ya, kalau ada putusan dari MK tentu kita menghormati, tetapi kami belum menerima salinan putusan, nanti begitu kita menerima akan kemudian kita pelajari,” kata Prasetyo di Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Dia mengatakan pemerintah menghormati setiap putusan yang dikeluarkan MK dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku setelah menerima salinan resmi putusan tersebut.
Prasetyo menilai secara prinsip semangat dari putusan MK tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan ASN menjalankan tugas dengan baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Tetapi sepintas ya tentu itu semangatnya semangat yang positif ya. Bahwa kita memang menghendaki ASN-ASN kita juga menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, semua bekerja untuk kepentingan masyarakat,” ucap Prasetyo.
Sebelumnya, MK memerintahkan pemerintah dan DPR untuk membentuk lembaga independen yang bertujuan mengawasi penerapan sistem merit hingga perilaku aparatur sipil negara (ASN) dalam waktu dua tahun.
Perintah tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 121/PUU-XXII/2024 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang diajukan oleh Perludem, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Indonesia Corruption Watch.
“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Perkara uji materi ini berawal dari dihapuskannya eksistensi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Melalui UU 20/2023, kewenangan yang semula dimiliki oleh KASN diserahkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah memandang bahwa salah satu persoalan ASN jika melihat sejarah perkembangan kepegawaian di Indonesia, yaitu mudah diintervensi oleh kepentingan politik dan pribadi.
Terhadap persoalan itu, MK menilai, perlu ada pemisahan fungsi dan kewenangan yang jelas antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pengawas kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih peran dan benturan kepentingan. (ANT/MK)
Mendag Gandeng KP2MI Siapkan PMI Jadi Eksportir Baru
JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menandatangani nota kesepakatan bersama (MoU) dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk dapat meningkatkan potensi jasa pekerja migran Indonesia (PMI) dan menciptakan eksportir baru.
Budi mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen melibatkan PMI dalam program pelatihan dan promosi ekspor, termasuk melalui inisiatif seperti Desa Ekspor dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor).
Kedua program ini diharapkan dapat membantu PMI agar mampu menjadi pelaku usaha dan eksportir yang mandiri setelah kembali ke Indonesia.
“Kami ingin PMI tidak hanya bekerja di luar negeri, tetapi juga belajar dan menjadi duta perdagangan Indonesia. Mereka bisa mengenal pasar luar negeri, memahami permintaan konsumen, dan saat pulang ke Tanah Air dapat menjadi eksportir baru,” ujar Budi di Trade Expo Indonesia (TEI) di ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat (17/10/2025).
Kerja sama dari dua kementerian itu fokus pada lima hal utama yang menempatkan PMI bukan hanya sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai agen ekonomi dan promosi di luar negeri.
Ruang lingkup kerja sama meliputi peningkatan kapasitas pekerja migran Indonesia, optimalisasi peran PMI sebagai mitra pengumpul informasi peluang pasar di luar negeri, pelaksanaan promosi jasa dan produk bisnis di pasar internasional, pembukaan dan pemanfaatan akses pasar bagi PMI terampil di negara mitra, serta pertukaran data dan informasi.
“Kami berharap para PMI yang telah kembali dari pelatihan dapat menjadi eksportir baru yang turut mendorong UMKM di daerah untuk menembus pasar internasional,” katanya.
Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mengatakan kerja sama itu merupakan langkah konkret dalam membangun sinergi lintas sektor yang saling melengkapi antara perdagangan dan perlindungan PMI.
“Kalau Kemendag mengekspor barang, kami di KP2MI mengekspor tenaga kerja. Pendekatannya sama, tujuannya sama, yaitu meningkatkan devisa negara dan harkat martabat bangsa,” ujar dia.
Mukhtarudin menegaskan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto menempatkan KP2MI pada dua fokus utama. Fokus tersebut yaitu peningkatan kualitas perlindungan pekerja migran di luar negeri dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pekerja migran Indonesia menjadi tenaga kerja yang terampil dan bermartabat.
“Kami ingin PMI tidak hanya banyak secara jumlah, tetapi juga unggul secara kualitas. Kolaborasi dengan Kemendag akan memperluas peluang PMI untuk berkontribusi pada ekspor nasional dan menjadi bagian dari rantai ekonomi global,” katanya.
Selain MoU, turut ditandatangani juga Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kemendag dan Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, KP2MI.
PKS itu berfokus pada Penguatan Sinergi Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri dalam Rangka Mendukung Peningkatan Ekspor. (ANT/KN)
Presiden Prabowo Rayakan Ulang Tahun ke-74 Secara Sederhana di Istana Negara
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merayakan ulang tahunnya yang ke-74 bersama Titiek Soeharto beserta putranya, Didit Hediprasetyo, dan dihadiri sejumlah anggota kabinet dan pimpinan MPR.
Momen sederhana itu ditandai dengan tumpengan nasi kuning dan doa bersama yang dipimpin oleh Ketua MPR RI, bertempat di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/10/2025).
“Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Presiden. Tadi, suasananya santai saja, kita ngobrol sambil makan. Nggak ada yang formal, cuma makan terus,” kata Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani usai menghadiri kegiatan itu.
Ia mengatakan, momen itu ditandai dengan tumpeng nasi kuning yang menjadi rasa syukur atas bertambahnya usia Presiden, disertai doa bersama agar Prabowo senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam memimpin Indonesia.
“Tadi doa dibacakan oleh Ketua MPR. Kita semua mendoakan agar Pak Presiden selalu sehat, panjang umur, dan terus memimpin bangsa yang kita cintai menuju negara yang adil, makmur, dan berkesinambungan,” ujar sang Menteri.
Meski berlangsung sederhana, momen kebersamaan itu turut di-posting di akun media sosial Presiden Prabowo.
Tampak kedekatan antara Presiden dan Titiek Soeharto serta Didit saat potongan tumpeng diserahkan Presiden kepada keduanya dengan disaksikan jajaran anggota kabinet.
Dalam keterangan foto, Presiden menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan mendalam atas berbagai ucapan selamat, doa, serta harapan yang mengalir di hari ulang tahunnya yang ke-74.
Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa perhatian dan doa dari masyarakat menjadi sumber semangat baginya untuk terus berjuang dan mengabdi bagi bangsa dan negara.
“Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ucapan, doa, dan harapan yang telah diberikan di hari ulang tahun saya,” demikian petikan keterangan foto tersebut.
Ia menambahkan, rasa syukur atas kasih dan perhatian yang diterimanya menjadi kekuatan moral untuk terus menjalankan amanah kepemimpinan demi kesejahteraan rakyat.
“Rasa syukur ini menjadi sumber semangat dan kekuatan bagi saya untuk terus mengabdi kepada bangsa, negara, dan seluruh Rakyat Indonesia,” katanya.
Presiden juga menyampaikan doa balasan kepada seluruh rakyat agar senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
“Atas perhatian, doa, dan kebaikan dari semuanya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang tulus. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua,” katanya.
Turut hadir dalam kegiatan itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Didit Hediprasetyo, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
Kemudian hadir juga Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala BIN M Herindra, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka, hingga Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. (ANT/KN)
Menkeu: Pembangunan Ulang Ponpes Al Khoziny Tunggu Persetujuan Menko PM
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya mengungkapkan rencana pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang ambruk menunggu persetujuan dari Menteri Bidang Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar.
“Persetujuan bukan di saya, tapi di Pak Muhaimin, tapi yang jelas Menteri Pekerjaan Umum (PU) sanggup, saya sanggup, tinggal persetujuan dari Pak Muhaimin saja,” ujar Menkeu Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Dia juga menyampaikan tidak masalah jika pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny yang ambruk tersebut menggunakan dana APBN selama ada persetujuan dari Menko PM.
“Kalau saya lampunya hijau terus, modenya mode belanja, asal belanjanya pas, tepat sasaran, tepat waktu. Untuk saya tidak ada masalah kalau Menko Muhaimin setuju,” kata Menkeu Purbaya.
Sebelumnya Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan pemerintah perlu membantu pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny yang ambruk dengan menggunakan APBN.
Menurutnya, penggunaan anggaran negara dalam hal ini dilakukan dalam upaya menciptakan rasa aman dan nyaman dalam proses belajar mengajar.
Adapun terkait adanya opini yang menyebutkan pemerintah harus mendahulukan aspek penegakan hukum karena adanya dugaan kelalaian pihak tertentu, Menko PM mendorong upaya penyelesaian hal tersebut sembari meneruskan proses untuk membantu santri-santri yang menjadi korban.
“Anak-anak kita itu adalah generasi muda kita. Nah soal ada yang salah, kelalaian, itu proses yang lain yang silakan dilanjutkan, tapi bahwa ada fakta generasi-generasi kita sedang mengikuti pembelajaran yang harus terlindungi, itu makna kehadiran negara,” ujar Cak Imin, sapaan Menko PM Muhaimin Iskanda.
Di samping itu Menko PM menjelaskan penggunaan APBN dalam hal ini dibutuhkan agar proses penanganan menjadi lebih cepat.
Cak Imin menyebut Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap pesantren di Tanah Air yang telah menjadi elemen penting dari masyarakat, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. (ANT/KN)
Porwada 2025 Resmi Dibuka: Lebarannya Wartawan, Sportivitas Menyatukan Pers Kaltim
Dua kali Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) digelar di Samarinda, saya absen. Tapi kali ini berbeda. Porwada ke-3 digelar di Bontang, kota yang saya cintai. Tempat saya pernah ditugaskan oleh perusahaan untuk membangun koran daerah pada 2010 silam. Dari kota inilah banyak kisah dan jaringan jurnalistik saya tumbuh dan mengakar.
Pada Kamis (16/10), saya sebenarnya memiliki agenda sidang di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan. Namun, begitu tahu Porwada akan digelar di Bontang, saya sudah niatkan diri tidak meninggalkan Bontang hingga acara Porwada selesai Minggu (19/10). Urusan sidang saya percayakan kepada kolega hukum saya, H. Arief Widagdo Soetarno. Apalagi, Ketua PWI Bontang, Suriadi Said, sudah berpesan sejak awal, “Pak Agus wajib hadir.” Saya tahu, itu bukan sekadar undangan, tapi panggilan hati dan bentuk kewajiban moral.
Dan benar saja, Jumat (17/10) malam, suasana Bontang terasa berbeda. Halaman rumah jabatan Wali Kota sudah dipenuhi kendaraan. Dari kejauhan, tampak rombongan wartawan dari Samarinda, Balikpapan, Kutim, Paser, PPU, Kubar, hingga Berau berdatangan dengan jaket kontingen masing-masing.
Suasananya ramai, tapi tetap akrab. Wartawan dari berbagai daerah saling menyapa dan bercengkerama seperti sahabat yang sudah lama tak bertemu. Saya pun berkesempatan menjumpai rekan-rekan lama, baik wartawan senior maupun yunior dari berbagai kabupaten dan kota. Beberapa kepala biro Media Kaltim juga tampak hadir, ikut ambil bagian dalam gelaran Porwada tahun ini.
Di depan panggung utama, pemandu acara mulai memanggil tiap kontingen untuk melakukan defile dengan yel-yel khas yang menyuarakan semangat dan kebanggaan tiap daerah.
Sebelum defile dimulai, acara dibuka dengan penampilan tari modern oleh penari muda Bontang. Gerakan mereka kompak, mengikuti irama musik yang berenergi. Penampilannya menghidupkan suasana, menjadi pembuka yang pas untuk malam pembukaan Porwada.
Setelah itu, satu per satu kontingen naik ke panggung. Beberapa datang mengenakan pakaian adat, sementara yang lain tampil dengan seragam olahraga khas daerahnya.
Ketika kontingen Berau tampil, suasana semakin meriah. Mereka membawa maskot berbentuk penyu berwarna hijau. Mengenakan baju kuning bermotif khas daerah dan ikat kepala berlogo lambang daerah. Bentuknya menyerupai penyu hijau, fauna khas Kabupaten Berau yang langsung menarik perhatian peserta. Maskot itu melambai ke arah peserta lain, disambut tepuk tangan dan sorakan dari berbagai kontingen.
Layar LED di belakang panggung menampilkan visual khas dari tiap daerah. Ada yang memperlihatkan panorama laut, hingga suasana kota. Semua ditampilkan bergantian sesuai identitas kontingen masing-masing.
Saat giliran PWI Bontang tampil, tepuk tangan terdengar lebih panjang. Rombongan tuan rumah tampil semangat. Wajah-wajah muda PWI Bontang tampak ceria, memperlihatkan energi baru di tubuh pers lokal.
Wali Kota Bontang, dr. Neni Moerniaeni, membuka acara dengan semangat khasnya. “Bukan soal medali, tapi rasa persaudaraan,” ucapnya lantang setelah memukul gong tanda dimulainya Porwada.
Dari sambutannya malam tadi, saya menangkap satu hal penting: olahraga hanyalah medium, tapi kebersamaan adalah tujuannya.
Neni juga mengenang Bontang di akhir 1980-an, saat dirinya masih dokter muda dan belum ada Jembatan Mahakam. Ia berbagi pandangan tentang bagaimana Bontang tumbuh menjadi kota industri jasa yang berkelanjutan.
Ia menekankan pentingnya kesehatan bagi wartawan yang setiap hari bergelut dengan layar dan tekanan waktu. “Sehat itu pilihan,” katanya. “Dan Porwada ini adalah cara kita memilih untuk tetap sehat dan bahagia.”
Sementara Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman Amin, menyebut Porwada bukan sekadar event olahraga, melainkan “lebarannya wartawan.” Ia ingin Porwada menjadi ajang regenerasi, tempat munculnya wajah-wajah baru jurnalis muda Kaltim. “Kita ingin energi baru tumbuh di dunia pers, bukan hanya nama-nama lama yang terus terdengar,” katanya, disambut tepuk tangan.
Sementara Ketua PWI Bontang, Suriadi Said, melaporkan bahwa 260 wartawan dari sembilan kabupaten/kota ikut bertanding di sembilan cabang olahraga. Mulai dari catur, badminton, tenis meja, hingga lomba jurnalistik. “Kalau seminggu penuh, nanti di daerah tak ada berita,” ujarnya sambil tertawa.
Gong pembukaan Pupuk Kaltim Porwada 2025 akhirnya ditabuh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni bersama Forkopimda, dan perwakilan manajemen Pupuk Kaltim sebagai sponsor utama. Momen ini menandai dimulainya pekan olahraga wartawan.
Tak lama kemudian, suasana berubah menjadi euforia. Lampu disorotkan ke tengah ruangan, musik DJ lokal menggema, dan para wartawan bangkit dari kursinya, menari bersama. Tak ada lagi sekat antara panitia, peserta, dan tamu. Semua larut dalam suasana hangat penuh tawa dan persaudaraan.
Ada rasa bangga melihat Bontang menjadi titik temu ratusan wartawan dari berbagai daerah di Kaltim. Porwada bukan soal siapa yang menang, tapi bagaimana kebersamaan tumbuh di antara sesama pewarta. Malam tadi, saya melihat sendiri makna kalimat lama yang selalu relevan: pers itu pemersatu. (*)
Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.
Unikarta Segera Gelar Pemilihan Rektor Baru, Calon Wajib Doktor dan Daftar Mandiri
TENGGARONG — Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) bersiap menggelar pemilihan rektor baru pada 8 Desember 2025. Proses ini akan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat . Hanya sekitar tiga bulan, meski dalam statuta kampus disebutkan idealnya membutuhkan waktu enam bulan sejak pembentukan panitia.
Ketua Panitia Pemilihan Rektor Unikarta, Aji Mubarak menjelaskan, pihaknya baru resmi dibentuk pada 29 September 2025, sehingga harus bekerja cepat dengan sistem yang padat namun tetap transparan. “Kita hanya punya waktu sekitar tiga bulan, tapi semua tahapan tetap dijalankan sesuai statuta,” ujarnya.
Panitia telah menyusun timeline ketat selama 84 hari yang mencakup tahap sosialisasi, penjaringan, penyaringan, sosialisasi calon ke fakultas, pemilihan, hingga pelantikan. Setelah pemilihan selesai, panitia memberi waktu sekitar 15 hari kepada Yayasan untuk menetapkan rektor terpilih.
Proses pendaftaran calon rektor dibuka mulai 5 hingga 13 November 2025 untuk pengambilan formulir, dilanjutkan pengembalian berkas lengkap pada 14–15 November, dan verifikasi berkas pada 17 November. Seluruh dokumen kandidat nantinya diserahkan ke Yayasan untuk validasi akhir.
Berbeda dengan periode sebelumnya, kali ini setiap calon wajib mendaftar secara mandiri. Sistem pengusulan oleh senat fakultas yang dulu sempat berlaku kini dihapus, sesuai perubahan statuta.
“Sekarang calon tidak boleh diusulkan. Mereka harus mendaftar sendiri, menyerahkan berkas sendiri, dan bertanggung jawab penuh atas pendaftarannya. Ini untuk menjamin transparansi dan kesetaraan peluang,” tegasnya.
Adapun kriteria calon rektor telah diatur secara tegas. Minimal bergelar doktor (S3) dengan jabatan akademik lektor, atau bergelar magister (S2) dengan jabatan lektor kepala. Selain itu, calon harus berstatus dosen tetap di Unikarta, belum memasuki usia pensiun, serta memiliki rekam jejak kepemimpinan — baik sebagai dekan, wakil dekan, maupun pejabat struktural lainnya.
Saat ini, Unikarta tercatat memiliki tiga guru besar aktif, yakni Prof. Ince, Prof. Iskandar, dan Prof. Yonatan, yang semuanya memenuhi syarat dasar. Namun, panitia memastikan ruang tetap terbuka bagi dosen bergelar doktor lainnya yang ingin maju.
“Harapannya, semakin banyak dosen yang memenuhi syarat untuk ikut mendaftar. Kami ingin proses ini menjadi ajang seleksi terbuka dan sehat,” katanya.
Tahun ini, panitia memutuskan tidak menggelar debat kandidat, namun setiap calon tetap diwajibkan menyampaikan visi, misi, dan rencana kerja strategis empat tahun ke depan. Dokumen tersebut akan disebarkan ke seluruh fakultas agar diketahui oleh anggota senat dan civitas akademika.
Meski mahasiswa tidak memiliki hak suara dalam pemilihan, mereka tetap memiliki ruang moral untuk menyampaikan aspirasi terkait rekam jejak para calon melalui jalur formal di tingkat fakultas atau kepada wakil rektor bidang kemahasiswaan.
“Peran mahasiswa tetap ada secara moral. Mereka bisa memberikan apresiasi atau penilaian terhadap kinerja rektor sebelumnya, dan itu akan kami sampaikan melalui dekan masing-masing,” tambahnya.
Penulis : Ady Wahyudi
DPMD Kukar Jadi Pelopor Digitalisasi Birokrasi, Siap Terapkan Aplikasi Srikandi hingga ke Desa
TENGGARONG — Transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kini memasuki babak baru. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar mencatatkan prestasi gemilang sebagai instansi dengan tingkat penggunaan tertinggi aplikasi Srikandi, sistem administrasi surat menyurat digital yang terintegrasi antarinstansi pemerintah.
Prestasi tersebut diumumkan dalam kegiatan Anugerah Literasi Kukar 2025 di Pendopo Odah Etam, Kamis (16/10/2025), dan menegaskan komitmen DPMD dalam memperkuat tata kelola administrasi pemerintahan berbasis teknologi.
“Alhamdulillah, tadi diumumkan oleh Plt. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan bahwa DPMD merupakan pengguna terbanyak aplikasi Serikandi. Sejak aplikasi ini disosialisasikan dan diimplementasikan di Kukar, kami langsung menerapkannya dalam proses administrasi surat menyurat,” ujar Kepal DPMD Kukar, Arianto.
Aplikasi Serikandi, yang dikembangkan secara nasional oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan birokrasi yang cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. DPMD Kukar termasuk yang paling sigap mengimplementasikannya sejak pertama kali disosialisasikan.
Keberhasilan ini lahir dari komitmen pimpinan dan kesiapan internal yang kuat. Sejak awal penerapan, DPMD telah menunjuk tim khusus untuk mempelajari dan menguasai sistem, memastikan seluruh staf memahami prosedur digital dalam administrasi surat menyurat.
Kini, seluruh proses pengelolaan surat di DPMD Kukar dilakukan sepenuhnya secara elektronik, mulai dari pejabat struktural hingga tenaga P3K. Hal ini menjadikan DPMD sebagai contoh konkret penerapan e-government di tingkat kabupaten.
“Seluruh staf kami, mulai dari pejabat hingga tenaga P3K, sudah menggunakan aplikasi Serikandi dalam membuat dan mengelola surat. Jadi semua kegiatan administrasi surat menyurat di DPMD kini sudah sepenuhnya digital,” tambahnya.
Pencapaian tersebut tidak berhenti di level dinas. DPMD Kukar kini menyiapkan langkah lanjutan: memperluas penggunaan aplikasi Serikandi hingga ke tingkat desa. Langkah ini dinilai strategis untuk menyatukan sistem administrasi pemerintahan dari pusat hingga akar rumput.
Melalui kerja sama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kukar, DPMD merencanakan pelatihan dan sosialisasi penggunaan aplikasi Serikandi bagi 193 desa di seluruh wilayah Kukar pada tahun mendatang.
“Kami sudah berdiskusi dengan Ibu Rinda untuk mengembangkan penggunaan aplikasi Serikandi ke seluruh 193 desa di Kukar. Rencananya, tahun depan kami akan mulai melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada perangkat desa agar mereka bisa menggunakan aplikasi ini dalam administrasi surat menyurat,” jelasnya.
Tujuannya jelas, menciptakan pemerintahan desa yang lebih tertib, efisien, dan transparan dalam pelayanan administrasi publik.
Inisiatif ini juga sejalan dengan visi besar Pemerintah Kabupaten Kukar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang inklusif dan partisipatif.
Dengan penerapan Serikandi hingga ke desa, proses surat menyurat diharapkan menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah dilacak secara daring. “Harapan kami, ke depan seluruh perangkat desa bisa memanfaatkan aplikasi ini agar semua proses surat menyurat menjadi lebih cepat, tertib, dan terdokumentasi dengan baik,” ungkapnya.
Penulis : Ady Wahyudi