JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya segera menggelar rapat “town hall meeting” dengan seluruh petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) menyusul pemalsuan bukti tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan foto rekayasa di aplikasi JAKI.

Pramono mengungkapkan bahwa rapat tersebut digelar pada pekan depan di Balai Kota.

“Minggu depan saya akan meminta untuk semua PPSU dan yang berkaitan dengan JAKI kita akan mengadakan town hall di sini. Saya akan menyampaikan dan memberikan peringatan kepada siapa pun yang melakukan itu, kami tidak akan memberikan maaf. Langsung kami berhentikan,” kata Pram, sapaan akrabnya, saat ditemui di Balai Kota, Kamis (9/4/2026).

Menurut Pramono, kejadian pemalsuan bukti tindak lanjut pengaduan masyarakat menggunakan foto kecerdasan buatan (AI) pada aplikasi JAKI di Kalisari, Jakarta Timur, bukan yang pertama kali dan bahkan dilakukan oleh oknum yang sama.

Oleh karena itu, ia langsung mengambil tindakan tegas mulai dari pencopotan lurah hingga kepala seksi (kasi) yang lalai dalam pengawasan.

“Kami sudah mengidentifikasi PPSU-nya, lurahnya kami copot termasuk kasi-kasinya. Ini wajah Jakarta. Kepercayaan warga adalah yang utama,” papar Pramono.

Selain Kalisari, Pramono menegaskan kejadian serupa di Jakarta Selatan terkait manipulasi laporan dengan “time lapse” juga sedang ditindak.

Pramono pun memastikan bahwa insiden tersebut tidak membuat laporan warga ke JAKI menurun.

Menurutnya, dasbor aduan dipantau setiap hari dan angka partisipasi warga tetap stabil.

Kendati demikian, kasus manipulasi itu tetap dianggap sebagai pelanggaran berat yang merusak kredibilitas layanan publik.

“Pokoknya semua yang melakukan itu, mau di Jakarta Selatan, Kalisari, atau di mana saja, tidak ada kompromi,” pungkasnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan terus mengejar Mohammad Riza Chalid (MRC) setelah bos minyak tersebut kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah.

“Kami tetap bekerja sama dengan pihak Interpol, terutama Interpol Indonesia, untuk berusaha mendatangkan saudara MRC,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan bahwa Riza Chalid berada di luar Indonesia.

Ia pun memastikan Kejagung terus berkomunikasi dengan satuan kerja terkait, yakni NCB Interpol Indonesia, guna melacak keberadaan tersangka tersebut.

Pada Kamis (9/4/2026) malam, Kejagung mengumumkan penetapan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) tahun 2008-2015, yaitu:

1. Mohammad Riza Chalid (MRC) selaku beneficial ownership Gold Manor, VeritaOil, dan Global Energy Resources (GER).
2. IRW selaku pihak swasta atau direktur perusahaan-perusahaan milik Riza Chalid.
3. BBG selaku Manager Niaga Direktorat Pemasaran dan Niaga PT Pertamina dan jabatan terakhir selaku Managing Director Pertamina Energy Service.
4. AGS selaku Head Of trading Pertamina Energy Services periode 2012–2014.
5. MLY selaku Senior Trader Pertamina Energy Services Pte Ltd. Periode 2009–2015.
6. NRD selaku Crude trading Manager pada Pertamina Energy Services Pte Ltd.
7. TFK selaku mantan Vice President Integrated Supply Chain (ISC) PT Pertamina dengan jabatan terakhir Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.
8. Adapun Riza telah masuk dalam Red Notice Interpol (RNI) setelah ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023. (ANT/KN)

JAKARTA – Bank Dunia memperkirakan kawasan Asia Timur dan Pasifik akan menghadapi perlambatan ekonomi dalam beberapa waktu ke depan, seiring memanasnya geopolitik global yang mendorong lonjakan harga energi dunia.

Dalam Laporan Perkembangan Ekonomi Asia Timur dan Pasifik yang dirilis pada Rabu (8/4/2026), pertumbuhan kawasan diproyeksikan turun menjadi 4,2 persen pada 2026, dari 5,0 persen pada 2025.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo, dalam taklimat media yang diikuti secara daring dari Jakarta, Rabu, mengatakan konflik di Timur Tengah menjadi pemicu utama kenaikan harga energi global yang kemudian menekan laju ekonomi kawasan.

Kenaikan harga energi disebut memperburuk hambatan perdagangan, menambah ketidakpastian kebijakan internasional, serta memperberat tantangan domestik di sejumlah negara.

Bank Dunia memperkirakan lonjakan harga bahan bakar hingga 50 persen dapat memangkas pendapatan masyarakat sebesar 3–4 persen, dengan negara-negara yang bergantung pada impor energi menjadi yang paling rentan.

“Dukungan yang terukur bagi masyarakat dan perusahaan dapat menyelamatkan lapangan kerja saat ini, sementara menghidupkan kembali reformasi struktural yang tertunda dapat memicu pertumbuhan di masa depan,” ujar Mattoo.

Laporan itu juga menyoroti bahwa konflik di Timur Tengah sejak 28 Februari telah memicu guncangan besar harga energi global.

Indeks acuan gas alam melonjak hingga 90 persen, sementara harga minyak mentah naik lebih dari 30 persen.

Kawasan tersebut juga merupakan pemasok utama pupuk, aluminium, dan petrokimia, dengan Qatar dan Arab Saudi menyumbang lebih dari 10 persen ekspor pupuk nitrogen dunia.

Bank Dunia menilai dampak terhadap negara-negara Asia Timur dan Pasifik akan sangat bergantung pada tingkat keterpaparan masing-masing terhadap guncangan harga minyak, kerentanan ekonomi, serta kebijakan dalam merespons.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa dampak guncangan harga energi berbeda-beda tiap negara.

Negara-negara kepulauan Pasifik seperti Fiji, Mikronesia, Tonga, dan Vanuatu termasuk yang paling rentan, bersama dengan importir energi besar seperti Thailand dan Mongolia yang menghadapi tekanan neraca perdagangan serta keterbatasan fiskal.

Sebaliknya, negara-negara dengan bantalan ekonomi yang lebih kuat seperti Kamboja, Vietnam, dan Indonesia dinilai memiliki daya tahan lebih besar menghadapi guncangan.

Ketahanan itu ditopang oleh keberadaan cadangan strategis, kapasitas kilang domestik, serta penerimaan ekspor komoditas yang berfungsi sebagai penyeimbang. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap terkendali meski pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.

Juda mengatakan pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi guna menjaga daya beli masyarakat dan menahan laju inflasi.

“Resepnya adalah kita harus jaga daya beli masyarakat. Jadi BBM tidak kita naikkan,” ujar Juda dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Hingga kuartal I 2026, Juda menilai kinerja ekonomi Indonesia tetap solid dengan laju pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5,4 hingga 6 persen.

Hal itu didukung oleh konsumsi domestik yang terjaga, ekspor komoditas seperti batu bara dan harga minyak kelapa sawit (CPO) yang menguat, serta dorongan investasi.

Kinerja penerimaan pajak dan belanja negara juga menunjukkan tren positif. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun tetap terjaga di bawah ambang batas 3 persen.

“Karena belanja subsidinya naik, ini kita kelola supaya belanja yang lain lebih efisien tapi tetap efektif untuk mendorong program-program prioritas. Ada ruang-ruang untuk efisiensi. Inilah yang kita kelola sehingga overall APBN kita masih bisa kita jaga di bawah 3 persen budget defisitnya,” ujar Juda.

Wamenkeu juga menegaskan bahwa berbagai kebijakan fiskal yang diambil telah melalui perhitungan matang, sebagai bagian dari sikap adaptif, koordinasi yang kuat, serta komunikasi yang transparan dalam menghadapi ketidakpastian global.

“Apa yang kami sampaikan ini di fiskal ini adalah based on perhitungan-perhitungan detail. Jadi ini memang sebuah masukan dan tentu saja komunikasi harus terus kita lakukan dari hari ke hari,” tuturnya.

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyampaikan seluruh kebijakan strategis yang diambil, termasuk menahan harga BBM subsidi hingga akhir 2026 merupakan hasil koordinasi di bawah instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.

Meski kondisi global tidak menentu, Bendahara Negara itu meminta masyarakat untuk tidak panik.

Ia memastikan kondisi fiskal dan pendapatan negara masih dalam posisi yang kuat untuk menopang kebijakan subsidi maupun penahanan harga BBM. Salah satu bantalannya adalah Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun. (ANT/KN)

MALANG – PT Freeport Indonesia (PTFI) mengatakan tingkat produksi tambang setelah insiden longsor di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) pada 8 September 2025, mencapai sekitar 40–50 persen.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima di Malang, Jawa Timur, Rabu (8/4/2026), Freeport Indonesia menargetkan operasional dapat kembali mendekati 100 persen pada akhir tahun 2026 dan mencapai kapasitas penuh produksinya pada awal kuartal tahun 2027.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menegaskan bahwa PTFI terus memperkuat aspek keselamatan dalam pemulihan operasional tambang bawah tanah, serta menambah personel keamanan di area Grasberg untuk memastikan produksi yang aman dan berkelanjutan.

“Kami berkomitmen untuk menghadirkan safe, secured, and sustainable production, sehingga manfaat sebesar-besarnya dapat terus dirasakan oleh bangsa dan negara, serta masyarakat di sekitar wilayah operasi. Kami akan terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat hingga selesainya operasi penambangan,” kata Tony.

Sepanjang tahun 2025, PTFI menyetorkan sekitar Rp70 triliun kepada negara dalam bentuk pajak, royalti, dividen, dan penerimaan lainnya.

PTFI juga terus berkomitmen memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui berbagai program investasi sosial.

Pada 2025, lanjut Tony, nilai investasi sosial PTFI mencapai hampir Rp2 triliun dan akan terus bertambah sekitar 100 juta dolar AS atau setara Rp1,5 triliun per tahun hingga selesainya operasi penambangan.

Komitmen ini berjalan seiring dengan kontribusi perusahaan dalam menciptakan lapangan kerja, dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 30 ribu karyawan, di mana sekitar 40 persen merupakan orang asli Papua.

“Ke depan, kami optimistis kontribusi ini dapat terus meningkat, seiring dengan harga komoditas mineral yang masih relatif tinggi. Selain itu, juga secara konsisten menjalankan standar keselamatan dan operasional yang ketat sebagai bagian dari komitmen terhadap praktik pertambangan yang bertanggung jawab,” kata Tony.

Freeport Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-59 dengan penuh refleksi dan penghormatan, mengenang sembilan karyawan yang gugur dalam insiden yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Dalam rangkaian kegiatan peringatan, jajaran manajemen PTFI melakukan penghormatan kepada tujuh karyawan yang meninggal dunia akibat insiden luncuran material basah di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) pada 8 September 2025, serta dua karyawan yang meninggal dunia akibat dua insiden penembakan pada bulan Februari dan Maret 2026.

“Kami berharap ke depan tidak terjadi lagi insiden serupa, baik longsoran maupun penembakan, serta kejadian lainnya yang dapat membahayakan keselamatan,” ujar Tony. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat sinkronisasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi Pemerintahan Dalam Negeri.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menyampaikan bahwa penguatan sinkronisasi komunikasi penting untuk menjaga konsistensi penyampaian kebijakan di tengah dinamika arus informasi yang semakin cepat.

“Pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi bergerak bersama dalam satu narasi, satu arah, dan satu tujuan,” kata Benni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Ia menekankan perlunya keselarasan narasi antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di tengah masyarakat.

Benni menegaskan bahwa di tengah penyebaran informasi yang berlangsung cepat, komunikasi menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan. Karena itu, pemerintah dituntut tidak hanya responsif, tetapi juga mampu menyampaikan pesan secara tepat, terstruktur, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

Lebih lanjut, ia menyampaikan penguatan komunikasi pemerintah merupakan bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan Kemendagri terhadap pemerintah daerah (Pemda).

Dia menilai peran pranata humas sangat strategis dalam menjembatani kebijakan dengan pemahaman publik, termasuk menerjemahkan bahasa teknokratis menjadi narasi yang mudah dipahami.

Melalui Bimtek itu, Kemendagri mendorong peningkatan kapasitas aparatur Pemda dalam menyusun strategi komunikasi yang terencana, berbasis data, dan kontekstual, sekaligus membangun ekosistem komunikasi pemerintahan yang terintegrasi.

“Keberhasilan komunikasi pemerintah tidak diukur dari seberapa banyak informasi yang kita sampaikan, tetapi dari seberapa jauh masyarakat memahami, mempercayai, dan merasakan manfaat dari kebijakan yang kita jalankan,” katanya. (ANT/KN)