JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) sedang melakukan evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif terkait dengan penyelesaian utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

“Kalau masalah Whoosh, saya juga sampaikan ke semua kementerian, kemarin juga ke Pak (Menkeu) Purbaya, bahwa kita sedang mengevaluasi penyelesaian Whoosh ini secara keseluruhan, secara komprehensif,” ujar CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani seusai acara bertajuk 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran “Optimism on 8 Percent Economic Growth” di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Ia mengungkapkan Danantara Indonesia sedang menyiapkan beberapa model solusi, yang nantinya ketika solusi tersebut sudah matang akan disampaikan kepada kementerian-kementerian terkait.

“Tentunya kita mengevaluasi ini kita memberikan ada opsi 1, opsi 2, dan 3. Begitu nanti evaluasi ini sudah selesai secara baik dan matang, baru nanti kita akan membawa opsi-opsi ini kepada kementerian terkait,” ujar Rosan.

Ia menjelaskan bahwa penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini perlu melibatkan banyak pihak, di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta kementerian lainnya.

Seiring dengan itu, Danantara Indonesia akan segera melakukan finalisasi dan secara bersama- sama dapat memutuskan penyelesaian yang terbaik terkait utang proyek KCIC.

“Jadi, evaluasi ini tentunya akan kita finalisasi segera, dan baru kita akan bawa untuk diambil keputusan bersama yang terbaik, dan itu yang akan kita lakukan,” ujar Rosan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penyelesaian utang proyek KCIC atau Whoosh.

“Kita tinggal tunggu Keppres saja,” kata Luhut.

Menurutnya, Presiden Prabowo akan membentuk tim yang membahas strategi pembayaran utang proyek KCIC.

Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, dan menyepakati bahwa penyelesaian utang proyek ini perlu ditangani bersama.

Namun demikian, Luhut memastikan pelunasan utang KCIC tidak membutuhkan bantuan tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tidak ada yang pernah meminta APBN. Restrukturisasi. Saya sudah bicara dengan China karena saya dari awal mengerjakan itu,” ujar Luhut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai Danantara Indonesia memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk menyelesaikan utang proyek KCIC atau Whoosh tanpa perlu menggunakan dana APBN.

“Mereka (Danantara) akan purpose ke kita seperti apa. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya. Tapi yang jelas, saya tanya ke beliau (Rosan) tadi, apakah di klausulnya yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting, kalau yang saya tahu CDB (China Development Bank) mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi seharusnya enggak ada masalah,” ujar Purbaya. (ANT/KN)

JAKARTA – Mantan Duta Besar RI untuk AS Dino Patti Djalal menilai Pemerintah Indonesia perlu mendorong mandat PBB agar rencana pasukan penjaga perdamaian dapat terlibat di dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk pengamanan di Gaza pascagencatan senjata.

“Jadi, intinya kita harus memastikan ISF itu punya UN mandate,” kata Dino dalam acara diskusi bertema Gaza: Peace, Justice and a Future, di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Terkait janji Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengerahkan 20 ribu personel guna membantu menjaga perdamaian di Gaza jika diperlukan, Dino mengatakan pasukan tersebut hanya dapat dikerahkan jika ISF memiliki mandat dari PBB.

Sayangnya, sampai saat ini belum ada mandat dari PBB kepada ISF, yang rencananya akan dikerahkan untuk mengamankan situasi di Gaza, menyusul kesepakatan gencatan senjata yang dicapai dalam KTT Perdamaian Gaza di Mesir baru-baru ini.

Untuk itu, langkah yang perlu diupayakan Indonesia untuk memastikan mandat PBB kepada ISF adalah melalui dorongannya kepada Rusia dan China, sebagai dua di antara lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, untuk ikut mendukung resolusi DK PBB terkait rencana pengamanan di Gaza.

“Jadi, kita perlu menagih Rusia dan Tiongkok untuk ikut mendukung Dewan Keamanan PBB kalau bikin resolusi mengenai Gaza,” kata Dino.

Terkait total 20 ribu personel penjaga perdamaian yang dijanjikan Prabowo, Dino menilai jumlah tersebut perlu disesuaikan lagi dengan jumlah yang dibutuhkan di lapangan. “Untuk Gaza harus dihitung berapa kebutuhannya, kebutuhan tentaranya,” kata dia.

Jumlah tersebut juga perlu disesuaikan dengan porsi pendanaan yang dapat disediakan oleh Indonesia untuk pengerahan pasukan tersebut.

“Jadi, dari sekarang harus mulai dihitung berapa porsi yang kita bersedia bayar pada saat fiskal kita masih kepepet,” katanya.

Secara legalitas, ISF juga belum memiliki mandat dari PBB. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan banyak hal untuk pengerahan pasukan tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA – Tepat pukul 00.01 WIB pada Jumat 17 Oktober 2025, seri terbaru iPhone yakni iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, dan iPhone Air resmi diluncurkan di Indonesia.

Sejumlah toko resmi Apple Premium Reseller dipadati pembeli yang telah melakukan pre-order sejak 10 Oktober, salah satunya iBox, yang menggelar acara peluncuran dan unboxing lini terbaru tersebut dengan para pembeli pertamanya di Senayan City, Jakarta.

Ratna Ayu Kharisma menjadi pembeli pertama iPhone 17 di iBox Indonesia. Pengusaha di bidang marine supplier ini mendapatkan unit iPhone 17 Pro Max 1TB warna oranye seharga lebih dari Rp30 juta.

Tak tanggung-tanggung, Ratna sudah mengantre sejak 16 Oktober pukul 03.00 WIB dini hari dan akhirnya mendapat iPhone impiannya pada 17 Oktober setelah pukul 00:001 WIB.

“Senang banget karena memang aku suka produk iPhone dan setiap tahun aku selalu ganti,” kata dia usai unboxing.

Antusiasme tinggi juga terlihat dari puluhan orang pertama lainnya yang ikut membuka packaging lini terbaru iPhone.

Salah satu pembeli pertama lain, Agam, mengaku senang dengan gawai barunya tersebut, yakni iPhone 17 Pro Max. Ia mengaku telah menabung kurang lebih tiga bulan untuk mengganti perangkat lamanya iPhone 11 yang ia beli pada tahun 2019.

“Sudah lumayan lama juga tidak ganti, sudah butuh daily drive baru untuk menunjang kerjaan juga yang butuh kamera video compact yang bagus,” kata dia.

Pembeli pertama lain Dina, berseri-seri ketika pertama kali memegang langsung iPhone Pro Max idamannya. Bahkan ia datang pada acara peluncuran mengenakan gaun berwarna oranye yang sama persis dengan iPhone-nya.

“Senang sekali, kebetulan dibelikan suami, dan saya memang sangat suka dengan bentuk dan desain iPhone 17 Pro Max ini,” kata Dina.

iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, dan iPhone 17 Pro Max secara resmi akan tersedia di toko offline ataupun online pada Jumat 17 Oktober 2025 di iBox dan reseller Apple resmi lainnya.

Menyoal spesifikasi memang seri iPhone 17 mengalami peningkatan klaim Apple, termasuk daya tahan baterai, sistem kamera Dual Fusion 48 MP, fitur Center Stage di kamera depan, serta upgrade refresh rate (ProMotion) hingga 120Hz.

Pada model Air, pengganti dari Plus di seri iPhone 17 juga menghadirkan desain tipis dan bobot ringan. Pada iPhone 17 Pro dan 17 Pro Max juga mengalami peningkatan performa dengan dibenamkan chip baru A19 Pro.

Lini iPhone 17 tersebut banderol mulai Rp17 jutaan hingga Rp40 jutaan. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto optimistis upaya pengurangan jumlah Badan Usaha Milik negara (BUMN) dari 1.000 menjadi sekitar 200 entitas usaha dapat meningkatkan rasio profitabilitas antara laba dibandingkan total aset (Return of Asset/RoA).

Dalam talkshow session pada Grand Finale Dinner Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Rabu malam (15/10), ia mengatakan sudah memberikan arahan kepada CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani untuk melaksanakan rasionalisasi tersebut.

“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk melakukan rasionalisasi, memangkas dari sekitar 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200, 230, atau 240,” kata Prabowo.

Selain itu, ia juga meminta manajemen Danantara Indonesia untuk mengoperasikan BUMN dengan standar bisnis internasional, termasuk merekrut talenta terbaik, baik dari dalam maupun luar negeri.

Presiden menyatakan, langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan BUMN lebih efisien, transparan, dan berdaya saing global.

Melalui upaya tersebut, ia optimis rasio Return of Asset BUMN yang tadinya hanya sekitar 1-2 persen dapat meningkat.
“Saya sudah ubah aturannya, sekarang ekspatriat dapat memimpin BUMN kita,” katanya.

Lebih lanjut, Prabowo menyoroti masih adanya jarak antara pelaku ekonomi dan aktor politik di Indonesia.

Menurutnya, banyak pemimpin politik yang belum sepenuhnya memahami pentingnya efisiensi dan pengelolaan bisnis yang modern.

“Banyak pemimpin politik mungkin takut pada angka (data) atau bisnis. Karena itu, saya mengimbau generasi muda yang ingin menjadi pemimpin politik agar memahami ekonomi dan dunia usaha,” tutur Presiden.

Adapun Forbes Global CEO Conference 2025 merupakan gelaran ke-23 kalinya bagi forum bisnis internasional tersebut. Forum ini menjadi ajang penting bagi para pemimpin ekonomi global untuk memperkuat jejaring, bertukar pandangan, dan menjajaki kerja sama strategis lintas negara.

Keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk berperan aktif dalam membangun arsitektur ekonomi global yang lebih inklusif dan berkeadilan. (ANT/KN)

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi yang diujikan Partai Buruh terkait ambang batas parlemen yang diatur dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu.

“Menyatakan permohonan pemohon Nomor 131/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

MK menyatakan permohonan Partai Buruh prematur untuk diajukan. Sebab, Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu sejatinya sudah dinilai oleh MK dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, tetapi pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan.

Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.”

Melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada Februari 2024, MK menyatakan pasal tersebut “konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.”

Artinya, melalui putusan dimaksud, MK memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka ambang batas parlemen untuk pemilihan anggota DPR tahun 2029.

Namun, hingga hari ini, pemerintah dan DPR belum melakukan perubahan terhadap Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu.

Oleh sebab itu, anggapan kerugian hak konstitusionalitas yang didalilkan Partai Buruh dalam Perkara Nomor 131/PUU-XXIII/2025 tidak berdasar sehingga tidak dapat dinilai oleh MK.

“Anggapan kerugian hak konstitusional pemohon sama sekali tidak didasarkan pada norma yang telah berlaku sebagaimana amanat putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023. Artinya, permohonan a quo(ini) belum saatnya untuk diajukan ke Mahkamah,” kata Wakil Ketua MK Saldi Isra membacakan pertimbangan hukum.

Partai Buruh, salah satunya, mempersoalkan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dan meminta MK untuk meninjau kembali Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023. Partai Buruh mengaku membawa bukti-bukti baru.

Dalam permohonannya, Partai Buruh menyatakan putusan MK yang meminta pembentuk undang-undang mengatur ulang ambang batas parlemen belum dapat sepenuhnya mengatasi kerugian konstitusional partai politik.

Menurut Partai Buruh, sekalipun pembentuk undang-undang melaksanakan perintah MK dengan mengubah bunyi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu, partainya tetap terancam kehilangan hak mendapat kursi DPR jika norma tersebut masih menentukan besaran angka atau persentase ambang batas.

Maka dari itu, Partai Buruh meminta Mahkamah secara eksplisit memaknai pasal tersebut menjadi “penentuan perolehan kursi anggota DPR didasarkan pada ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah di setiap daerah pemilihan.” (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal mengambil keputusan soal usulan membantu renovasi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) usai mengkaji proposal pengajuan.
Hingga sejauh ini, Purbaya mengaku belum membaca detail usulan tersebut.

“Saya nggak tahu, saya belum lihat proposalnya,” kata Purbaya, di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Purbaya sebelumnya telah menyampaikan akan melihat usulan membantu pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny yang ambruk. Namun setelah itu, kata Purbaya, ia menerima pesan untuk tidak mengabulkan usulan tersebut.

“Jangan, katanya. Nanti yang lain iri,” ujar Purbaya menjelaskan isi pesan yang ia terima tanpa menyebutkan nama pengirimnya.

Meski begitu, Purbaya menyatakan akan tetap mengkaji sendiri detail usulan setelah ia menerima proposal pengajuan.

“Saya nggak tahu bagaimana yang terbaik. Tapi nanti begitu lihat proposal, saya akan bisa putuskan,” ujarnya pula.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan pemerintah perlu membantu pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny yang ambruk dengan menggunakan APBN.
Menurutnya, penggunaan anggaran negara dalam hal ini dilakukan dalam upaya menciptakan rasa aman dan nyaman dalam proses belajar mengajar.

Adapun terkait adanya opini yang menyebutkan pemerintah harus mendahulukan aspek penegakan hukum karena adanya dugaan kelalaian pihak tertentu, Menko PM mendorong upaya penyelesaian hal tersebut sembari meneruskan proses untuk membantu santri-santri yang menjadi korban.

“Anak-anak kita itu adalah generasi muda kita. Nah soal ada yang salah, kelalaian, itu proses yang lain yang silakan dilanjutkan, tapi bahwa ada fakta generasi-generasi kita sedang mengikuti pembelajaran yang harus terlindungi, itu makna kehadiran negara,” ujarnya menegaskan.

Di samping itu, Menko PM menjelaskan penggunaan APBN dalam hal ini dibutuhkan agar proses penanganan menjadi lebih cepat.

Dia pun menyebut Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap pesantren di tanah air yang telah menjadi elemen penting dari masyarakat bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. (ANT/KN)