JAKARTA – Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Nasyirul Falah Amru alias Gus Falah menyarankan pendiri dan pemilik CT Corp Chairul Tanjung untuk mendatangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan menemui Ketua Umum (Ketum) PBNU Kiai Haji Yahya Cholil Staquf.

Dia menegaskan Chairul Tanjung harus meminta maaf kepada para ulama dan umat Islam atas penistaan pesantren yang dilakukan Trans7.

“Tayangan Trans 7 itu jelas-jelas menistakan kiai dan muruah pesantren. Sudah seharusnya pak Chairul Tanjung meminta maaf kepada ulama dan umat dengan sowan ke Kiai Yahya selaku Ketum PBNU,” kata Gus Falah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Gus Falah, yang juga salah satu pengurus di PBNU itu, menuturkan dengan menyinggung Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tampak lini bisnis media CT Corp kurang wawasan tentang sejarah dan budaya pesantren.

Ia menyesalkan sebagai media yang dimiliki tokoh sekaliber Chairul Tanjung, Trans7 tidak memiliki berhati-hati dalam penyiaran atau publikasi konten, sehingga kini Chairul Tanjung harus ikut bertanggung jawab atas penistaan yang dilakukan Trans7.

“Sebagai panglima tertinggi dalam konglomerasi itu, tentu Pak Chairul Tanjung harus bertanggung jawab atas penistaan pesantren dan kiai yang dilakukan salah satu medianya,” ungkap anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tersebut.

Maka dari itu, dirinya mengingatkan hal tersebut menjadi pelajaran bagi semua pihak, bukan hanya insan media, bahwa sikap hormat dan adab harus dijaga kepada para ulama.

Dia berharap semua pihak tidak sembarangan memproduksi konten apabila tidak mengerti sepenuhnya tentang apa yang diproduksi.

Untuk diketahui, Chairul Tanjung merupakan pendiri dan pemilik konglomerasi besar bernama CT Corp yang membawahi berbagai lini bisnis, salah satunya media.

Di sektor media, melalui anak perusahaan Trans Media, CT Corp mengelola berbagai stasiun televisi, salah satunya Trans7 yang melalui tayangan program Xpose Uncensored dinilai menistakan pesantren dan kiai.

Melalui program itu, Trans7 menayangkan video yang menampilkan para santri dan jamaah sedang menyalami kiai yang sedang duduk. Ada pula potongan video yang memperlihatkan seorang kiai yang sedang turun dari mobil.

Narasi suara dari video tersebut menyebutkan bahwa santri rela ngesot demi menyalami dan memberikan amplop kepada kiai. Menurut narator, kiai yang sudah kaya seharusnya yang memberikan amplop kepada santri.

Cuplikan tayangan program itu mendapatkan reaksi keras dari beragam pihak. Para netizen lantas menyerukan boikot kepada Trans7. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah tidak berencana menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Dalam keterangannya di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam, Prasetyo menyebut bahwa pemerintah telah mendiskusikan langkah-langkah alternatif untuk mencari solusi pembiayaan yang tidak membebani APBN.

“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” katanya.

Saat ditanya apakah topik terkait pembayaran utang Whoosh termasuk dalam agenda pembahasan di pertemuan rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo menyebut bahwa hal itu tidak masuk dalam pembahasan ratas.

“Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” ujar Prasetyo menanggapi pertanyaan awak media terkait solusi untuk Whoosh.

Namun demikian, Prasetyo menilai bahwa proyek Whoosh memiliki manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung.

“Faktanya, Whoosh menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu aktivitas masyarakat, baik dari Jakarta maupun ke Bandung dan sebaliknya,” katanya.

Lebih lanjut, Mensesneg menambahkan bahwa pemerintah melihat potensi pengembangan jaringan kereta cepat sebagai bagian dari visi pembangunan transportasi nasional.

“Justru, kita ingin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” ujarnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat (10/10), memutuskan APBN tidak akan digunakan untuk menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang dikelola PT KCIC.

Pemerintah, kata Purbaya, mendorong agar penyelesaian pembiayaan proyek strategis tersebut dilakukan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang memiliki kapasitas keuangan dan sumber dividen mandiri sekitar Rp80 triliun per tahun.

Menurut Purbaya, langkah tersebut penting untuk memisahkan tanggung jawab antara pemerintah dan sektor swasta agar proyek infrastruktur tidak terus membebani APBN.

Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan dua opsi penyelesaian yang tengah dikaji, yakni melalui penambahan modal (equity) atau pengambilalihan infrastruktur oleh pemerintah sebagaimana praktik di industri perkeretaapian lainnya.

Dony menambahkan, proyek KCJB telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan dengan peningkatan mobilitas dan penumpang mencapai 30 ribu orang per hari.

Namun, ia menegaskan bahwa aspek keberlanjutan bisnis KCIC yang kini menjadi bagian dari PT KAI juga harus dijaga melalui skema pembiayaan yang tepat. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami fasilitas yang diterima jemaah haji khusus tambahan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024.

“Fasilitas yang didapatkan calon jemaah di PIHK (penyelenggara ibadah haji khusus) satu dan PIHK lainnya itu kan berbeda-beda. Nah itu didalami,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/10).

Budi menjelaskan pendalaman tersebut dilakukan KPK untuk bisa mendapatkan gambaran utuh mengenai pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji.

“Kemudian kami akan elaborasi juga dengan teman-teman di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang sedang jalan penghitungan kerugian keuangan negara,” katanya.

Sementara itu, dia mengatakan KPK masih menunggu hitungan kerugian keuangan negara akibat kasus tersebut dari BPK RI.
Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri, salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Pada 18 September 2025, KPK menduga sebanyak 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji terlibat kasus tersebut.
Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.
Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar delapan persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memulai pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 104 lokasi dalam rangka membangun sumber daya manusia unggul.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat (SR). Setelah menyelesaikan renovasi 165 Sekolah Rakyat Rintisan Tahap I, Kementerian PU kini melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang tersebar di 104 lokasi di seluruh Indonesia.

Pekerjaan konstruksi Sekolah Rakyat Tahap II telah memasuki tahap lelang sejak September 2025. Program ini dirancang untuk menampung hingga 112.320 siswa dengan 3.744 rombongan belajar (rombel), meliputi 1.872 rombel SD (56.160 siswa), 936 rombel SMP (28.080 siswa), dan 936 rombel SMA (28.080 siswa). Sekolah Rakyat Tahap II akan dibangun secara permanen di atas lahan seluas 5–10 hektare yang disiapkan oleh pemerintah daerah, dan ditargetkan selesai untuk tahun ajaran 2026/2027.

Setiap Sekolah Rakyat dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar secara menyeluruh, antara lain ruang kelas nyaman berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan dan pusat pembelajaran digital, kantin dan dapur sehat, klinik kesehatan siswa, lapangan olahraga dan ruang kegiatan ekstrakurikuler serta area hijau atau lansekap.

Dalam perancangannya, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menekankan prinsip ruang yang sehat, aman, dan inspiratif, guna mendukung semangat belajar siswa dan kinerja guru. Desain bangunan juga mempertimbangkan efisiensi energi, daya tahan, serta kemampuan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan.

Selain itu, integrasi teknologi dalam fasilitas sekolah diharapkan mampu mendorong pembelajaran yang kreatif dan partisipatif, sejalan dengan arah transformasi pendidikan nasional. Kurikulum Sekolah Rakyat dirancang untuk menumbuhkan penguasaan akademik, karakter, jiwa kepemimpinan, dan keterampilan hidup sehingga mampu memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah untuk menyediakan pendidikan gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya pada desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Untuk tahap I hingga akhir 2025, Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan 165 Sekolah Rakyat Tahap I, yang terdiri atas Tahap IA sebanyak 63 lokasi (dimanfaatkan mulai 14 Juli 2025), Tahap IB sebanyak 37 lokasi (dimanfaatkan mulai 15 Agustus 2025), dan Tahap IC sebanyak 65 lokasi (dimanfaatkan mulai 1 September 2025).

Dengan capaian tersebut, Kementerian PU berharap Sekolah Rakyat Tahap II akan memperluas akses pendidikan bermutu bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan manusia Indonesia yang unggul dan berkeadilan. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkap semasa menjabat menteri pertahanan dirinya tegas menolak seluruh kontrak pertahanan yang melibatkan anggota keluarganya demi mencegah adanya konflik kepentingan dan sebagai wujud komitmen mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dalam sesi dialog bersama Pimpinan Utama Forbes, Steve Forbes, yang merupakan puncak acara Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu (15/10) malam, Presiden Prabowo menjelaskan korupsi dapat diandaikan seperti kanker, yang jika telah mencapai stadium empat, sulit untuk “disembuhkan”. Oleh karena itu, Presiden meyakini untuk mencegah korupsi, jangan sampai ada konflik kepentingan antara dirinya, yang pada masa itu menjabat sebagai menteri pertahanan dengan anggota keluarganya, yang beberapa di antaranya merupakan pengusaha.

“Ketika saya menjabat menteri pertahanan, malam pertama saya menjadi menteri pertahanan, saya ingat, saya memanggil kerabat-kerabat saya, keponakan-keponakan saya, saya tidak ingat apakah adik saya (Hashim Djojohadikusumo, red.) ada di ruangan, tetapi saya bilang (kepada mereka, red.) saya menteri pertahanan, dan kalian tidak boleh menemui saya untuk apapun terkait kontrak pertahanan,” kata Presiden Prabowo saat menceritakan hal yang dilakukan untuk mencegah adanya konflik kepentingan semasa menjabat menteri pertahanan.

Namun, setelah tiga bulan berjalan, Presiden lanjut bercerita, para pengusaha berusaha mencari celah dengan jalan-jalan dan cara-cara yang lain.

“Satu hari, salah satu keponakan saya menemui saya dengan membawa usulan proyek, dan saya katakan: Come on! Kamu tidak pernah (berbisnis, red.) di sektor pertahanan, kamu tidak mengerti pertahanan, okay, berbisnis di bidang yang lain,” kata Prabowo menceritakan percakapannya dengan salah satu keponakannya.

Kemudian, satu waktu, Prabowo menerima laporan dari bawahannya di Kementerian Pertahanan. Dalam laporan itu, ada tiga perusahaan masuk shortlist untuk kontrak pengadaan di Kemhan. Dalam laporan yang sama, pejabat di Kemhan itu kemudian menyebut ada keponakan Prabowo dalam dua perusahaan yang masuk daftar akhir seleksi (shortlist) untuk kerja sama kontrak pengadaan di Kemhan.

“(Saya bilang ke bawahan saya, red.) Tolak mereka! Saya menolak semua (kontrak yang melibatkan, red.) keluarga saya,” ujar Presiden.

“Saya pun menjadi sulit untuk bertemu dengan keponakan-keponakan saya selama tiga atau empat bulan setelah kejadian itu. Tetapi apapun itu, saya harus memberikan contoh. Itu tidak mudah, tetapi harus dilakukan,” ujar Presiden Prabowo.

Komitmen Presiden memberantas korupsi merupakan salah satu isu yang dibahas dalam sesi dialog selama kurang lebih sejam antara Presiden Prabowo dengan Steve Forbes.

Tidak hanya membahas korupsi, Presiden Prabowo dan Steve turut mengulas isu-isu lainnya, antara lain makan bergizi gratis (MBG), Danantara sebagai sovereign wealth fund Indonesia, arah kebijakan ekonomi Presiden, strategi mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, dan keterlibatan Presiden Prabowo dalam perjanjian damai di Gaza, Palestina yang diteken saat KTT Sharm el-Sheikh untuk Perdamaian di Gaza di Kota Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10). (ANT/KN)

TANGERANG – Lebih dari sekadar ajang promosi dagang, Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 Tahun 2025 menjadi panggung diplomasi ekonomi Indonesia untuk memperkuat citra sebagai negara maju, modern, dan berdaya saing di kancah global.

Acara yang dibuka oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Banten, Rabu (15/10/2025), dihadiri ribuan peserta dan perwakilan dari lebih 130 negara.

Dengan tema “Discover Indonesia’s Excellence: Trade Beyond Boundaries”, TEI menegaskan posisi Indonesia bukan hanya sebagai eksportir, tetapi sebagai mitra ekonomi strategis yang menawarkan inovasi, keberlanjutan, dan kualitas unggul.

Zulkifli Hasan yang mewakili Presiden Prabowo Subianto menekankan, kinerja perdagangan luar negeri Indonesia yang tumbuh positif menunjukkan efektivitas diplomasi ekonomi yang kini makin agresif dilakukan.

“Hingga bulan ini, nilai ekspor nasional tumbuh lebih dari 7 persen dibandingkan tahun lalu, dengan surplus perdagangan mencapai USD 29 miliar,” ujarnya.

Zulhas–panggilan akrabnya, menambahkan diplomasi ekonomi tidak lagi sebatas negosiasi tarif atau kuota, melainkan tentang membangun trust dan hubungan jangka panjang dengan mitra dagang dunia. “TEI menjadi medium penting untuk memperkuat citra Indonesia sebagai mitra global yang stabil, terbuka, dan terpercaya,” katanya.

Adapun menurut Mendag Budi, TEI tahun ini diikuti 1.619 peserta dan 8.045 pembeli dari 130 negara, dengan nilai transaksi yang ditargetkan mencapai USD 16,5 miliar.

“Ajang ini bukan hanya soal transaksi dagang, tapi juga soal memperkenalkan branding nasional—bahwa Indonesia mampu bersaing lewat produk inovatif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dibagi ke tiga zona yang terdiri dari pangan dan pertanian, manufaktur, serta jasa dan gaya hidup, TEI menampilkan transformasi ekonomi Indonesia yang kini berorientasi pada hilirisasi dan nilai tambah.

Salah satu daya tarik utama tahun ini ialah Pameran Pangan Nusa, yang disinergikan dengan TEI 2025. Dari kopi Gayo hingga sambal khas Nusa Tenggara, produk-produk kuliner tersebut menjadi “duta budaya” yang memperkenalkan identitas Indonesia melalui cita rasa.

“Diplomasi ekonomi tak hanya lewat komoditas besar, tapi juga lewat kuliner dan produk kreatif yang punya daya tarik emosional,” ujar Mendag.

Sebagai bentuk penghargaan, Mendag menyerahkan Penghargaan Primaniyarta dan Primaduta kepada eksportir serta mitra dagang mancanegara yang berkontribusi dalam memperluas pasar Indonesia di dunia.

“Ini adalah bentuk pengakuan bahwa diplomasi ekonomi kita berjalan dua arah — dari pelaku lokal hingga buyer internasional,” katanya.

Mendag menutup acara dengan pesan optimistis. “Melalui semangat kerja sama dan kepercayaan global yang terus tumbuh, Indonesia akan memperkokoh posisinya sebagai kekuatan ekonomi yang tak hanya besar, tapi juga dipercaya di pasar dunia.” (CHA/KN)