TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mematangkan rencana pembangunan Jembatan Anggana–Sangasanga yang diproyeksikan menjadi penghubung strategis antarwilayah. Nilai proyek ini ditaksir mencapai Rp2 triliun dan saat ini masih berada pada tahap perencanaan awal.

Langkah awal tersebut ditandai dengan rapat koordinasi lintas pemerintah yang digelar di Rumah Jabatan Bupati Kukar. Pemkab Kukar menggandeng Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) guna memastikan perencanaan berjalan terarah dan terintegrasi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Wiyono, menjelaskan bahwa koordinasi ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, agar proyek tidak berjalan sendiri, melainkan melalui sinergi lintas pemerintahan.

“Pak Bupati mengundang Kepala Dinas PUPR Provinsi untuk berkoordinasi terkait rencana pembangunan Jembatan Anggana-Sangasanga,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, kolaborasi ini juga sejalan dengan arahan gubernur agar pembangunan infrastruktur berskala besar dilakukan secara terpadu.

Meski memiliki nilai strategis tinggi, pemerintah mengakui proyek ini membutuhkan anggaran besar. Estimasi awal berkisar antara Rp1 triliun hingga Rp2 triliun, sehingga saat ini masih difokuskan pada tahap studi kelayakan.

Wiyono menegaskan bahwa perencanaan matang menjadi kunci agar proyek tidak hanya menjadi penghubung wilayah, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

“Karena nilainya cukup besar, perencanaannya harus benar-benar matang agar kawasan sekitar ikut berkembang,” jelasnya.

Dalam kajian awal, pemerintah telah menyiapkan tiga alternatif pembangunan:
• Alternatif pertama: jembatan ±1.025 meter, jalan penghubung 3,25 km, lahan ±27 hektare
• Alternatif kedua: dua jembatan (1.210 meter dan 680 meter), jalan 5 km, lahan ±50,1 hektare
• Alternatif ketiga: tiga jembatan (450 meter, 415 meter, 650 meter), jalan 7,6 km, lahan ±78,4 hektare

Seluruh opsi tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan final terkait desain maupun konstruksi.

“Semua alternatif ini masih akan didiskusikan lebih lanjut,” tutupnya.

Proyek ini diharapkan menjadi salah satu penggerak konektivitas wilayah sekaligus membuka potensi ekonomi baru di kawasan Anggana dan Sangasanga ke depan. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan perbaikan Jalan Poros Kenohan yang selama ini dikeluhkan warga akan segera dikerjakan. Ruas jalan yang menjadi akses vital wilayah hulu itu ditargetkan rampung dalam waktu dua hingga tiga bulan.

Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Wiyono. Ia menjelaskan bahwa tahapan pengadaan barang dan jasa (PBJ) telah selesai, sehingga pekerjaan fisik tinggal menunggu penandatanganan kontrak.

“Proses PBJ sudah selesai, tinggal kontrak dan langsung kita eksekusi di lapangan,” ujarnya.

Pemkab Kukar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk pembangunan dan Rp5 miliar untuk pemeliharaan. Anggaran tersebut difokuskan pada ruas penghubung Kecamatan Kenohan, Tabang, hingga Kembang Janggut.

Meski demikian, perbaikan tidak dilakukan secara menyeluruh dengan metode pengecoran. Dari total sekitar 9 kilometer jalan yang rusak, hanya sebagian kecil yang akan menggunakan konstruksi beton.

Wiyono menyebut pengecoran hanya dilakukan sepanjang 700 hingga 800 meter, khususnya di wilayah Desa Sebelimbingan hingga Teluk Muda. Sementara sisanya akan ditangani melalui perbaikan bertahap menggunakan agregat dan pemadatan.

“Kalau dicor sekitar 700 sampai 800 meter. Sisanya pemeliharaan agar tetap aman dilalui,” jelasnya.

Menurutnya, penggunaan beton dipilih karena lebih tahan terhadap beban kendaraan berat yang kerap melintas. Pengalaman sebelumnya menunjukkan aspal tidak mampu bertahan lama di jalur tersebut.

Selain pembangunan awal, pemerintah juga menyiapkan skema pemeliharaan hingga akhir tahun. Langkah ini bertujuan menjaga kondisi jalan agar tetap layak digunakan dan tidak kembali rusak parah.

Fokus pemeliharaan akan diarahkan pada titik-titik rawan seperti wilayah Sebelimbingan, Teluk Muda, hingga perbatasan Tuana Tuha yang selama ini dikenal sebagai area paling kritis.

Meski belum bisa diperbaiki secara ideal, pemerintah memastikan kondisi jalan akan jauh lebih baik dan aman dibanding sebelumnya.

“Kalau idealnya memang butuh Rp80 sampai Rp90 miliar untuk tuntas total,” tutupnya.

Perbaikan ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di wilayah hulu Kukar yang selama ini terhambat kondisi infrastruktur jalan. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

BONTANG — Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Regional Bontang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara terhadap sembilan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah tersebut diambil setelah hasil inspeksi di lapangan menemukan sejumlah dapur belum memenuhi standar teknis, khususnya terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Kepala SPPG Regional Bontang, Surya Dwi Saputra, menegaskan bahwa seluruh penyedia layanan dalam program MBG wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan, termasuk dalam pengelolaan limbah dapur.

“Iya ada sebanyak 9 dapur di Bontang yang harus ditutup sementara terkait dengan IPAL,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (8/4/2026).

Penutupan sementara diberlakukan selama 14 hari. Dalam periode tersebut, pengelola dapur diminta segera melakukan pembenahan, terutama penggunaan biofiller sesuai standar teknis.

Ia menegaskan dapur yang belum memenuhi ketentuan tidak diperkenankan beroperasi kembali sebelum seluruh perbaikan selesai dan lolos verifikasi.

“Sudah kami berikan waktu untuk perbaikan. Kalau belum sesuai, tidak boleh beroperasi,” tambahnya.

Adapun sembilan dapur yang dihentikan sementara tersebar di tiga kecamatan, yakni:
• Bontang Utara: 4 dapur
• Bontang Selatan: 3 dapur
• Bontang Barat: 2 dapur

Dapur-dapur tersebut dikelola oleh sejumlah yayasan, antara lain Yayasan Ceria Mandiri Bontang, Yayasan Langit Biru Borneo, Yayasan Pembinaan Pendidikan Islam, Yayasan Pendidikan Ibnu Abbas, Yayasan Manunggal Kartika Jaya, Yayasan Tunas Bangsa Dua, hingga Yayasan Pengusaha Warteg Bahari.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG akan semakin diperketat, tidak hanya dari sisi distribusi makanan, tetapi juga aspek lingkungan dan sanitasi.

BGN menegaskan komitmennya untuk memastikan program MBG berjalan sesuai standar, sehingga kualitas layanan tetap terjaga sekaligus tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. (MK)

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S

TENGGARONG – Banjir yang berulang di Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyebabkan gagal panen (puso) di ratusan hektare lahan sawah.

Pemerintah Kabupaten Kukar bergerak cepat merespons kondisi tersebut. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, turun langsung menyalurkan bantuan pangan dan benih kepada warga terdampak.

Berdasarkan data pemerintah, bencana ini berdampak pada 153 kepala keluarga atau 542 jiwa. Dari total 342,25 hektare lahan yang ditanami, sekitar 148 hektare mengalami puso dan kerusakan berat.

Sebagai langkah awal, Pemkab Kukar menyalurkan bantuan beras sebanyak 9.756 kilogram atau setara 1.084 karung untuk menopang kebutuhan pangan masyarakat.

“Bantuan ini tentunya untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang mendapat musibah gagal panen ini,” ujar Aulia.

Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyiapkan 1.250 kilogram benih padi guna mendukung pemulihan dan memastikan petani dapat kembali menanam pada musim berikutnya.

“Harapan kita bantuan ini bisa membantu masyarakat untuk kembali recovery dan melaksanakan penanaman siklus selanjutnya,” tambahnya.

Aulia menegaskan, pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti berbagai kebutuhan petani yang masih menjadi kendala, termasuk sarana pendukung pertanian.

Di tingkat desa, Kepala Desa Rapak Lambur, Muhammad Yusuf, menjelaskan bahwa wilayahnya memang rawan banjir akibat luapan Sungai Mahakam.

Ia menyebut, ketinggian air bisa mencapai 50 hingga 80 sentimeter dan mampu merendam lahan hanya dalam waktu satu malam. Bahkan, genangan dapat bertahan hingga empat bulan.

“Dalam satu malam pasti terendam, karena air pasang langsung tinggi. Bahkan bisa bertahan sampai empat bulan,” ujarnya.

Kondisi ini membuat siklus tanam terganggu, bahkan menyebabkan petani mengalami gagal panen dua kali berturut-turut. Dampaknya, banyak petani kini tidak memiliki cadangan pangan maupun benih untuk musim berikutnya.

Menurut Yusuf, kebutuhan mendesak saat ini tidak hanya bantuan pangan, tetapi juga pembenahan infrastruktur seperti irigasi, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pembangunan tanggul pengendali banjir.

Ia juga menyoroti kondisi pompa air yang sudah tua dan tidak optimal karena merupakan bantuan lama sejak awal 2000-an.

Meski sejumlah upaya seperti normalisasi irigasi dan pembangunan jalan usaha tani telah dilakukan, ia menilai penanganan masih belum maksimal.

“Mungkin ke depan bisa dibantu peninggian tanggul agar bisa menghindari luapan banjir dari Sungai Mahakam,” katanya.

Di tengah tekanan gagal panen, bantuan yang disalurkan pemerintah menjadi penopang utama bagi petani untuk bertahan sekaligus memulai kembali siklus tanam.

Sekitar 80 persen warga Rapak Lambur diketahui menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Karena itu, keberlanjutan program bantuan dan perbaikan infrastruktur menjadi kunci menjaga ketahanan ekonomi masyarakat setempat.

“Semoga bantuan ini bisa dimaksimalkan dan berkelanjutan ke depannya,” tutup Yusuf. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang memastikan program pendidikan gratis tetap berjalan meski kondisi keuangan daerah tengah mengalami tekanan.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa program yang langsung dirasakan masyarakat tidak akan terdampak penyesuaian anggaran. Fokus pemerintah tetap pada sektor strategis, khususnya pendidikan dan kesehatan.

“Pendidikan itu prioritas. Apa yang langsung dirasakan masyarakat seperti baju, sepatu, tas, buku, termasuk UKT tetap kita jalankan,” ujarnya.

Program pendidikan gratis tersebut mencakup berbagai kebutuhan dasar siswa, mulai dari seragam sekolah, sepatu, tas, buku, hingga pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong transformasi sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Neni, di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah harus cermat dalam menentukan skala prioritas. Sejumlah program yang dinilai belum mendesak dipilih untuk ditunda, agar anggaran tetap terjaga bagi sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program pendidikan, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Tak hanya berdampak pada dunia pendidikan, program ini juga memberikan efek ekonomi bagi masyarakat. Salah satunya melalui program seragam gratis yang melibatkan ratusan penjahit lokal.

“Kurang lebih ada 500 penjahit yang terlibat. Jadi bukan hanya membantu masyarakat, tapi juga menggerakkan ekonomi lokal,” jelasnya.

Keterlibatan pelaku usaha lokal tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menggerakkan ekonomi berbasis masyarakat, terutama di tengah kondisi fiskal yang menantang.

Dengan kebijakan ini, Pemkot Bontang berharap program pendidikan gratis tidak hanya menjaga akses pendidikan bagi masyarakat, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing generasi muda ke depan.

Pemerintah pun memastikan bahwa keberlanjutan program-program prioritas akan terus dijaga, meski harus melakukan penyesuaian pada sektor lain yang dinilai tidak mendesak. (MK)

Penulis: Syakurah
Editor: Agus S