Beranda blog Halaman 270

Prabowo Tolak Kontrak Pertahanan yang Libatkan Keluarga Demi Cegah KKN

0

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkap semasa menjabat menteri pertahanan dirinya tegas menolak seluruh kontrak pertahanan yang melibatkan anggota keluarganya demi mencegah adanya konflik kepentingan dan sebagai wujud komitmen mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dalam sesi dialog bersama Pimpinan Utama Forbes, Steve Forbes, yang merupakan puncak acara Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu (15/10) malam, Presiden Prabowo menjelaskan korupsi dapat diandaikan seperti kanker, yang jika telah mencapai stadium empat, sulit untuk “disembuhkan”. Oleh karena itu, Presiden meyakini untuk mencegah korupsi, jangan sampai ada konflik kepentingan antara dirinya, yang pada masa itu menjabat sebagai menteri pertahanan dengan anggota keluarganya, yang beberapa di antaranya merupakan pengusaha.

“Ketika saya menjabat menteri pertahanan, malam pertama saya menjadi menteri pertahanan, saya ingat, saya memanggil kerabat-kerabat saya, keponakan-keponakan saya, saya tidak ingat apakah adik saya (Hashim Djojohadikusumo, red.) ada di ruangan, tetapi saya bilang (kepada mereka, red.) saya menteri pertahanan, dan kalian tidak boleh menemui saya untuk apapun terkait kontrak pertahanan,” kata Presiden Prabowo saat menceritakan hal yang dilakukan untuk mencegah adanya konflik kepentingan semasa menjabat menteri pertahanan.

Namun, setelah tiga bulan berjalan, Presiden lanjut bercerita, para pengusaha berusaha mencari celah dengan jalan-jalan dan cara-cara yang lain.

“Satu hari, salah satu keponakan saya menemui saya dengan membawa usulan proyek, dan saya katakan: Come on! Kamu tidak pernah (berbisnis, red.) di sektor pertahanan, kamu tidak mengerti pertahanan, okay, berbisnis di bidang yang lain,” kata Prabowo menceritakan percakapannya dengan salah satu keponakannya.

Kemudian, satu waktu, Prabowo menerima laporan dari bawahannya di Kementerian Pertahanan. Dalam laporan itu, ada tiga perusahaan masuk shortlist untuk kontrak pengadaan di Kemhan. Dalam laporan yang sama, pejabat di Kemhan itu kemudian menyebut ada keponakan Prabowo dalam dua perusahaan yang masuk daftar akhir seleksi (shortlist) untuk kerja sama kontrak pengadaan di Kemhan.

“(Saya bilang ke bawahan saya, red.) Tolak mereka! Saya menolak semua (kontrak yang melibatkan, red.) keluarga saya,” ujar Presiden.

“Saya pun menjadi sulit untuk bertemu dengan keponakan-keponakan saya selama tiga atau empat bulan setelah kejadian itu. Tetapi apapun itu, saya harus memberikan contoh. Itu tidak mudah, tetapi harus dilakukan,” ujar Presiden Prabowo.

Komitmen Presiden memberantas korupsi merupakan salah satu isu yang dibahas dalam sesi dialog selama kurang lebih sejam antara Presiden Prabowo dengan Steve Forbes.

Tidak hanya membahas korupsi, Presiden Prabowo dan Steve turut mengulas isu-isu lainnya, antara lain makan bergizi gratis (MBG), Danantara sebagai sovereign wealth fund Indonesia, arah kebijakan ekonomi Presiden, strategi mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, dan keterlibatan Presiden Prabowo dalam perjanjian damai di Gaza, Palestina yang diteken saat KTT Sharm el-Sheikh untuk Perdamaian di Gaza di Kota Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10). (ANT/KN)

Trade Expo Indonesia 2025 Jadi Etalase Diplomasi Ekonomi RI di Pasar Global

0

TANGERANG – Lebih dari sekadar ajang promosi dagang, Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 Tahun 2025 menjadi panggung diplomasi ekonomi Indonesia untuk memperkuat citra sebagai negara maju, modern, dan berdaya saing di kancah global.

Acara yang dibuka oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Banten, Rabu (15/10/2025), dihadiri ribuan peserta dan perwakilan dari lebih 130 negara.

Dengan tema “Discover Indonesia’s Excellence: Trade Beyond Boundaries”, TEI menegaskan posisi Indonesia bukan hanya sebagai eksportir, tetapi sebagai mitra ekonomi strategis yang menawarkan inovasi, keberlanjutan, dan kualitas unggul.

Zulkifli Hasan yang mewakili Presiden Prabowo Subianto menekankan, kinerja perdagangan luar negeri Indonesia yang tumbuh positif menunjukkan efektivitas diplomasi ekonomi yang kini makin agresif dilakukan.

“Hingga bulan ini, nilai ekspor nasional tumbuh lebih dari 7 persen dibandingkan tahun lalu, dengan surplus perdagangan mencapai USD 29 miliar,” ujarnya.

Zulhas–panggilan akrabnya, menambahkan diplomasi ekonomi tidak lagi sebatas negosiasi tarif atau kuota, melainkan tentang membangun trust dan hubungan jangka panjang dengan mitra dagang dunia. “TEI menjadi medium penting untuk memperkuat citra Indonesia sebagai mitra global yang stabil, terbuka, dan terpercaya,” katanya.

Adapun menurut Mendag Budi, TEI tahun ini diikuti 1.619 peserta dan 8.045 pembeli dari 130 negara, dengan nilai transaksi yang ditargetkan mencapai USD 16,5 miliar.

“Ajang ini bukan hanya soal transaksi dagang, tapi juga soal memperkenalkan branding nasional—bahwa Indonesia mampu bersaing lewat produk inovatif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dibagi ke tiga zona yang terdiri dari pangan dan pertanian, manufaktur, serta jasa dan gaya hidup, TEI menampilkan transformasi ekonomi Indonesia yang kini berorientasi pada hilirisasi dan nilai tambah.

Salah satu daya tarik utama tahun ini ialah Pameran Pangan Nusa, yang disinergikan dengan TEI 2025. Dari kopi Gayo hingga sambal khas Nusa Tenggara, produk-produk kuliner tersebut menjadi “duta budaya” yang memperkenalkan identitas Indonesia melalui cita rasa.

“Diplomasi ekonomi tak hanya lewat komoditas besar, tapi juga lewat kuliner dan produk kreatif yang punya daya tarik emosional,” ujar Mendag.

Sebagai bentuk penghargaan, Mendag menyerahkan Penghargaan Primaniyarta dan Primaduta kepada eksportir serta mitra dagang mancanegara yang berkontribusi dalam memperluas pasar Indonesia di dunia.

“Ini adalah bentuk pengakuan bahwa diplomasi ekonomi kita berjalan dua arah — dari pelaku lokal hingga buyer internasional,” katanya.

Mendag menutup acara dengan pesan optimistis. “Melalui semangat kerja sama dan kepercayaan global yang terus tumbuh, Indonesia akan memperkokoh posisinya sebagai kekuatan ekonomi yang tak hanya besar, tapi juga dipercaya di pasar dunia.” (CHA/KN)

Bankaltimtara Gelar GPM di HUT ke-60, Bupati Kukar Beri Apresiasi

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat kemandirian ekonomi berbasis pangan. Sinergi antara sektor pertanian dan keuangan daerah kembali ditunjukkan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di Creative Park Tenggarong, Rabu(15/10/2025).

Kegiatan yang digelar hingga Kamis (16/10/2025) ini, dilaksanakan bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia dan HUT ke-60 Bankaltimtara. Agenda ini dibuka langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, dan dihadiri jajaran Forkopimda, OPD, Camat, Kepala Desa, hingga pelaku UMKM dan petani.

Lebih dari sekadar pasar murah, Bupati menegaskan bahwa GPM merupakan bagian dari strategi besar pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi.“GPM ini bukan sekadar pasar murah, tapi strategi nyata pemerintah daerah dalam menstabilkan harga pangan, mengendalikan inflasi, dan menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, gerakan ini mencerminkan sinergi lintas sektor pemerintah, BUMD, hingga aparat keamanan dalam menjawab tantangan pangan di tengah perubahan iklim dan gejolak ekonomi global.

Di Kukar, GPM menjadi simbol kemitraan konkret antara Pemkab dan Bankaltimtara. Lembaga keuangan daerah itu tidak hanya hadir memberikan dukungan logistik, tetapi juga subsidi harga pangan sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya.

Kolaborasi tersebut memperlihatkan bagaimana peran perbankan daerah tidak berhenti pada aspek finansial, melainkan turut menopang agenda ketahanan pangan yang berkelanjutan.

“Bankaltimtara adalah instrumen penting pembangunan di Kukar. Kami akan terus mendukung agar menjadi salah satu bank terbaik di Kalimantan Timur,” tegas Aulia.

Momentum ini juga menjadi ajang untuk memperkuat program Kredit Kukar Idaman, yang kini telah menyalurkan pembiayaan sekitar Rp 36 miliar bagi pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan. Bupati berharap sinergi antara program pangan dan pembiayaan daerah dapat mendorong munculnya ekosistem ekonomi produktif di tingkat akar rumput.

“Produksi petani harus terserap, UMKM harus naik kelas. Kita ingin ekonomi lokal tumbuh dari bawah, bukan tergantung pasokan luar daerah,” tegasnya.

Tak lupa, ia juga mengapresiasi gebrakan yang dilakuka oleh Bankkaltim dalam merayakan HUT Ke-60. “Kita apresiasi kegiatan ini, ini adalah bentuk keperdulian sekaligus kado dari Bank Kaltimtara untuk masyarakat Kukar,” tutupnya.

Penulis : Ady Wahyudi

Bankaltimtara Jadi Mitra Strategis Kukar, Kredit Kukar Idaman Tembus Rp 36 Miliar

TENGGARONG – Hubungan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dan Bankaltimtara kian erat. Hal itu ditegaskan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, saat menghadiri syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara), di Kantor Cabang Tenggarong, Rabu (15/10/2025).

Bupati Aulia menegaskan, keberadaan Bankaltimtara bukan sekadar lembaga keuangan daerah, tetapi juga mitra pembangunan yang berperan langsung dalam memperkuat ekonomi rakyat.

“Pemerintah Kabupaten Kukar menjadi pemegang saham nomor dua di Bankaltimtara dengan porsi sekitar tujuh persen. Karena itu kami punya kepentingan agar arah kebijakannya selalu sejalan dengan program pembangunan daerah,” ujarnya.

Aulia menilai, sinergi pemerintah daerah dan Bankaltimtara telah membuahkan hasil konkret melalui program Kredit Kukar Idaman, yang kini menjadi instrumen utama dalam pembiayaan UMKM, petani, dan nelayan.

“Hingga kini realisasi pembiayaan program tersebut mencapai Rp 36 miliar dengan tingkat kredit macet di bawah tiga persen. Ini bukti bahwa program ini tepat sasaran dan benar-benar dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.

Melihat keberhasilan itu, Pemkab Kukar berencana menaikkan plafon pembiayaan Kredit Kukar Idaman secara signifikan.

“Jika sebelumnya maksimal Rp 50 juta, ke depan bisa mencapai Rp 500 juta. Tujuannya agar petani, nelayan, dan pelaku UMKM bisa naik kelas dan memperluas usahanya,” paparnya.

Meski begitu, Bupati memastikan kebijakan peningkatan plafon kredit akan diiringi dengan mekanisme pengawasan ketat. “Kita tetap akan menyiapkan pagar-pagar syarat agar penyalurannya tepat sasaran dan pengembaliannya sesuai harapan,” tegasnya.

Momentum HUT ke-60 Bankaltimtara disebut Aulia menjadi pengingat pentingnya menjaga semangat kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan.

“Sinergi seperti ini harus terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi daerah semakin inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.

Acara peringatan HUT turut dihadiri sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kukar dan jajaran Bankaltimtara. Kegiatan berlangsung penuh keakraban, mencerminkan komitmen bersama membangun ekonomi daerah berbasis kemitraan yang saling menguatkan.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Pemkab Kukar Apresiasi Langkah Lapas Tenggarong Sebagai Poros Rehabilitasi Kemanusiaan dan Kemandirian

TENGGARONG – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tenggarong, kini bertransformasi menjadi pusat rehabilitasi kemanusiaan dan pemberdayaan manusia. Bukan lagi sekadar tempat menjalani hukuman.

Langkah perubahan besar ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Lapas Tenggarong dengan berbagai mitra strategis.

Kegiatan ini juga turut disaksikan langsung oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, di Pendopo Odah Etam, Selasa (14/10/2025).

Dalam acara itu, Sunggono menegaskan bahwa transformasi sistem pemasyarakatan di Kukar harus berorientasi pada pemulihan martabat dan kemandirian manusia, bukan sekedar pembalasan atas kesalahan.

“Penandatanganan kerja sama ini menempatkan Lapas Kelas IIA Tenggarong sebagai poros utama pembinaan dan transformasi sistem pemasyarakatan di Kutai Kartanegara, yang terintegrasi dengan RPJMD 2025–2029 dan 17 Program Dedikasi Terbaik,” ujarnya.

Menurutnya, konsep pemasyarakatan modern harus mengedepankan keadilan restoratif, yaitu memulihkan nilai kemanusiaan warga binaan agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan kemampuan, moral, dan kemandirian baru.

“Rehabilitasi yang sukses bukan diukur dari seberapa keras hukuman, tapi dari seberapa besar kemampuan seseorang untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik,” tegasnya.

Transformasi Lapas Tenggarong didukung sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan organisasi sosial. Pemkab Kukar menginisiasi keterlibatan sepuluh mitra strategis, antara lain:

• Dinas Pertanian dan Peternakan, yang memberikan pelatihan agribisnis dan peternakan untuk mendukung program Petani/Nelayan Tangguh dan Jaga Kukar Lestari.

• Dispora Kukar, yang menghadirkan kegiatan olahraga untuk memperkuat ketahanan fisik dan mental warga binaan.

• RSUD AM Parikesit, yang membuka layanan kesehatan dan rehabilitasi psikososial bagi warga binaan, sejalan dengan Program Etam Sejahtera.

• Bank BRI Cabang Tenggarong, yang menyediakan literasi keuangan dan akses permodalan mikro bagi narapidana yang akan bebas.

• LBH Masyarakat Kaltim, yang memastikan hak hukum dan advokasi HAM bagi warga binaan.

• PKBM Puspa Wijaya dan Yayasan Sekata, yang menyelenggarakan pendidikan nonformal dan pelatihan keterampilan dasar.

• Fakultas Pertanian Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), yang memberikan transfer teknologi dan pendampingan akademik.

• PT STBJ serta tim psikolog profesional, yang menangani konseling dan terapi perilaku untuk memulihkan kesehatan mental warga binaan.

“Kolaborasi ini menunjukkan bahwa sistem pembinaan tidak bisa bekerja sendiri. Butuh lintas sektor agar proses rehabilitasi berjalan holistik, melatih keterampilan, memperkuat mental, dan mengembalikan kepercayaan diri,” jelasnya.

Sunggono juga menegaskan, pembinaan di Lapas Tenggarong bukan hanya program administratif, tetapi juga panggilan moral dan kemanusiaan.

“Program rehabilitasi ini adalah bentuk kasih sayang, dukungan, dan kesempatan kedua sesuai nilai-nilai Islam yang mengedepankan rahmah, taubat, dan perbaikan diri,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Tenggarong, Suparman, menyebut kerja sama ini merupakan langkah nyata transformasi pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

“Pembinaan kepribadian dan kemandirian menjadi dua pilar utama dalam pemasyarakatan. Kami tidak ingin warga binaan hanya menjalani hukuman, tapi juga mendapat bekal keterampilan untuk hidup mandiri,” ujarnya.

Salah satu inovasi yang dijalankan Lapas Tenggarong adalah program ketahanan pangan berbasis pembinaan, yang melibatkan warga binaan dalam budidaya tanaman pangan, hortikultura, hingga pengolahan hasil panen.

“Program ini mendukung Asta Cita Presiden RI, khususnya swasembada pangan dan ekonomi hijau. Kami ingin warga binaan bisa menghasilkan produk bernilai ekonomi,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pembinaan di Lapas bukan hanya untuk memulihkan perilaku, tetapi juga mencetak warga binaan yang berdaya secara ekonomi dan sosial.

“Melalui kegiatan produktif, warga binaan belajar kerja keras, disiplin, tanggung jawab, dan kepercayaan diri. Ini pondasi agar mereka siap kembali ke masyarakat,” tandasnya.

Penulis : Ady Wahyudi

Pemkab Kukar Tegaskan Sinergi dan Ketahanan Pangan Jadi Kunci Sukses Program MBG

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya dalam mengawal Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), agar tidak hanya memastikan gizi anak terpenuhi. Tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dan ketahanan pangan daerah.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, saat mendampingi Anggota DPD RI Kalimantan Timur (Kaltim) Aji Mirni Mawarni, meninjau sejumlah dapur MBG dan sekolah penerima manfaat di Tenggarong, Selasa (14/10/2025).

Dalam kesempatan itu, Sunggono menjelaskan bahwa Pemkab Kukar menyiapkan strategi terpadu dan berjenjang agar pelaksanaan MBG berjalan efektif di seluruh wilayah. Hingga saat ini, sepuluh dapur MBG telah beroperasi, sementara empat hingga enam dapur tambahan sedang dalam proses persetujuan.

“Di Kukar saat ini sudah ada sepuluh dapur MBG yang beroperasi, dan empat hingga enam dapur tambahan masih dalam proses persetujuan. Kami ingin memastikan pelaksanaannya terkoordinasi secara masif dan struktural,” jelasnya.

Sebagai bentuk pengawasan dan penjaminan mutu, Pemkab Kukar telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG hingga tingkat kecamatan. Satgas ini bertugas memastikan kelancaran distribusi, kualitas bahan pangan, dan pengawasan terhadap dapur penyedia agar seluruh tahapan pelaksanaan terkontrol dengan baik.

Lebih dari itu, Pemkab Kukar juga menjalankan kebijakan yang mengaitkan program MBG dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Dalam skema tersebut, bahan pangan yang digunakan oleh dapur MBG disuplai oleh Koperasi Merah Putih dan kelompok Sentra Produksi Pangan Gotong Royong (SPPG) di berbagai kecamatan.

“Kami terus menjalin kerja sama dengan koperasi dan kelompok SPPG di kecamatan agar pasokan bahan pangan untuk dapur MBG tetap terjamin dan berkelanjutan,” kata Sunggono.

Menurutnya, kebijakan ini bukan hanya soal memenuhi kebutuhan makan bergizi, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menguatkan antara petani, koperasi, dan pengelola program MBG. Dengan demikian, setiap rupiah dari program nasional ini ikut berputar di dalam daerah dan memberi nilai tambah bagi masyarakat Kukar.

Sunggono juga menyoroti peran strategis Kukar dalam menjaga ketahanan pangan Kalimantan Timur. Dengan kontribusi sekitar 40 persen kebutuhan pangan provinsi, Kukar memiliki kapasitas besar untuk menjadi penyangga utama program MBG di Kaltim.

“Kukar menyumbang sekitar 40 persen kebutuhan pangan Kaltim. Dengan potensi ini, daerah kami memiliki kemampuan besar dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang digalakkan pemerintah pusat,” tegasnya.

Ia menilai, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga seperti DPD RI menjadi faktor krusial dalam menjaga keberlanjutan program MBG. Bagi Kukar, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari banyaknya anak yang menerima manfaat, tetapi juga dari kemandirian pangan lokal dan penguatan ekonomi masyarakat desa.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Inovasi Gas Metan dari Tumpukan Sampah Jadi Energi Masak Warga Sekitar TPA Bekotok

TENGGARONG – Dari tumpukan sampah yang biasanya identik dengan bau tak sedap, kini muncul sumber energi baru bagi warga Kutai Kartanegara (Kukar). Gas metan hasil timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bekotok, Tenggarong, kini dimanfaatkan sebagai bahan bakar dapur oleh warga sekitar.

Program inovatif ini digagas oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar, yang berhasil mengubah limbah menjadi energi ramah lingkungan. Melalui program bertajuk Pemanfaatan Gas Metan di Area Timbunan Sampah (Mantan Terindah). DLHK Kukar mulai menyalurkan gas metan ke rumah-rumah warga di sekitar TPA.

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kukar, Irawan, menjelaskan bahwa pemanfaatan gas metan ini masih dilakukan secara sederhana dengan sistem tradisional. Meski begitu, hasilnya sudah dirasakan langsung oleh warga.

“Gas metana ini bisa digunakan untuk memasak. Sekarang sudah ada sekitar lima rumah yang memanfaatkan gas tersebut,” kata Irawan, Selasa (14/10/2025).

Gas metan dialirkan melalui pipa sederhana dari area timbunan sampah ke rumah warga di ring satu TPA Bekotok. Selain rumah tangga, sejumlah warung juga mulai memanfaatkannya untuk kebutuhan memasak sehari-hari.

“Selama ini masyarakat bisa terbantu, walaupun masih sistem tradisional. Tekanan gasnya belum stabil, jadi belum bisa disalurkan lebih jauh,” jelasnya.

Program ini telah berjalan sekitar satu tahun setengah sejak pengelolaan TPA Bekotok resmi dilimpahkan ke DLHK Kukar. Hasil uji lapangan menunjukkan potensi besar: ada 26 kepala keluarga yang bisa menikmati energi alternatif ini jika sistem distribusinya diperkuat dan tekanan gasnya distabilkan.

“Kita berharap nanti ada pihak perusahaan yang bisa membantu dari sisi teknologi dan keamanan. Misalnya sistem pengaturan tekanan gasnya agar lebih aman digunakan,” ujarnya.

Menurut Irawan, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat dibutuhkan untuk memperluas manfaat program ini. Ia mencontohkan praktik serupa di Balikpapan, di mana pengelolaan gas metan dari TPA berhasil berkembang melalui dukungan perusahaan lewat program CSR lingkungan.

“Kami ingin memanfaatkan gas metan ini lebih luas, tidak hanya untuk masyarakat sekitar TPA,” tutup Irawan.

Langkah DLHK Kukar ini menjadi simbol inovasi hijau daerah, sekaligus wujud nyata dari transformasi pengelolaan sampah yang lebih produktif dan berkelanjutan. Dari timbunan limbah menjadi sumber energi, TPA Bekotok kini menunjukkan bahwa kebersihan lingkungan juga bisa menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Polda Jatim Mulai Periksa Saksi Kasus Ambruknya Mushalla Ponpes Al Khoziny

0

SURABAYA – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mulai melakukan pemeriksaan awal tahap penyidikan kasus ambruknya bangunan mushalla Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo.

“Mulai hari Senin (13/10) kemarin, tim gabungan melakukan proses pemeriksaan awal terhadap saksi-saksi. Pemeriksaan ini untuk mencari keterangan yang dapat membuktikan dugaan adanya unsur pidana, baik karena kelalaian maupun faktor lain,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast di Surabaya, Selasa malam.

Ia menjelaskan pemeriksaan dilakukan oleh tim gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim, serta sejumlah ahli, sesuai prosedur hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Pemanggilan saksi tentu harus berdasarkan aturan hukum. Ada tahapan administrasi yang harus kami penuhi, mulai dari surat panggilan, tenggang waktu, hingga pemeriksaan. Itu yang kami lakukan sejak hari Senin,” ujarnya.

Sebelumnya, pada tahap penyelidikan, Polda Jatim telah memeriksa 17 saksi dari berbagai latar belakang. Dalam tahap penyidikan, beberapa diantaranya kembali dimintai keterangan untuk pendalaman kasus.

“Tentu ada saksi-saksi yang kami periksa kembali, terutama untuk mendalami keterangan sebelumnya. Kami menganalisis dokumen, bukti, dan kesesuaian keterangan saksi yang telah diperoleh di tahap awal,” ungkapnya.

Meski demikian, Abast belum dapat mengungkapkan secara rinci apakah sudah ada saksi baru yang diperiksa, termasuk dari pihak pimpinan pondok atau pihak lain yang terkait dalam pembangunan.

“Terkait dengan pemeriksaan saksi tentu akan bertahap. Secara spesifik kami belum bisa sebutkan siapa saja yang sudah diperiksa, karena proses masih berjalan. Kami mohon waktu, setelah analisis selesai akan kami sampaikan perkembangan selanjutnya,” tuturnya.

Perwira dengan tiga melati emas itu menambahkan penyidik berhati-hati dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi keluarga korban maupun santri yang selamat, mengingat banyak di antara mereka masih dalam masa duka.

“Tim kami harus menghormati kondisi keluarga dan para korban. Karena itu, pemeriksaan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.

Semua proses harus dijalankan dengan cermat dan penuh kehati-hatian,” katanya.

Sebelumnya, Polda Jatim telah menaikkan status kasus ambruknya musala Ponpes Al Khoziny dari penyelidikan ke penyidikan setelah hasil gelar perkara menunjukkan adanya dugaan kuat pelanggaran pidana terkait kegagalan konstruksi bangunan. (ANT/KN)

Menkeu Purbaya Perpanjang Insentif PPN DTP hingga Akhir2027

0

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian properti hingga 31 Desember 2027.

“Fasilitas ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya, sekarang diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2027,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Menurut Purbaya, fasilitas itu akan dinikmati oleh sekitar 40 ribu unit properti per tahun.
Dia memutuskan untuk memperpanjang insentif ini demi menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang memiliki efek berganda (multiplier effect) besar.

“Jadi itu semacam dorongan baru ke sektor properti, tentunya akan berdampak ekonomi juga,” ujarnya.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menambahkan pihaknya bakal segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur perpanjangan insentif PPN DTP ini hingga 31 Desember 2027.

Febrio optimistis kebijakan ini memberikan kepastian usaha sehingga pengembang bisa merencanakan pembangunan dengan lebih banyak dan cepat.

Sebagai informasi, kebijakan PPN DTP sebelumnya menetapkan besaran insentif yang berbeda bergantung pada waktu waktu penyerahan unit hunian.

Pada 2025, yang kebijakannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025, pemerintah menanggung 100 persen PPN untuk penyerahan unit pada 1 Januari-30 Juni 2025.

Sedangkan untuk penyerahan unit pada 1 Juli-31 Desember 2025, insentif PPN DTP yang berlaku sebesar 50 persen.

Namun, di tengah berjalannya tahun anggaran, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang besaran insentif 100 persen hingga Desember 2025.

Fasilitas PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar, untuk pembelian rumah dengan harga jual paling tinggi Rp5 miliar. Diskon PPN tersebut berlaku baik untuk pembelian rumah tapak maupun satuan rumah susun.

Pemerintah pun melanjutkan kebijakan tersebut sebagai rangkaian dari paket kebijakan ekonomi lanjutan untuk 2025-2026 di bawah tajuk “Paket Ekonomi 2025″. (ANT/KN)

Wapres Gibran Pantau Progres Bendungan Way Apu di Maluku

0

BURU – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kepulauan Maluku mengecek kemajuan pembangunan Bendungan Way Apu yang merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) di Pulau Buru, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Selasa (14/10/2025).

Dalam kunjungannya itu, sebagaimana disiarkan oleh Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu dini hari, Wapres Gibran memberikan beberapa arahan kepada pekerja dan penanggung jawab pembangunan, serta meminta mereka bekerja sesuai jadwal yang ditargetkan sehingga masyarakat dapat segera menerima manfaat dari pembangunan Bendungan Way Apu.

“Bendungan Way Apu agar selesai tepat waktu dan segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, serta mendukung ketahanan pangan dan energi nasional,” kata Wapres Gibran sebagaimana dinarasikan oleh siaran resmi Setwapres RI.

Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Kementerian Pekerjaan Umum Fery Moun Hepy merupakan salah satu pejabat yang menerima arahan langsung dari Wapres dalam kegiatan pengecekan di lokasi pembangunan bendungan. Fery menyebut Wapres Gibran terus memantau perkembangan penyelesaian pembangunan bendungan, yang ditargetkan rampung pada September 2026.

“Jadi harapan beliau ini agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Fery sebagaimana dikutip dari siaran resmi Setwapres RI.

Bendungan Way Apu diproyeksikan mengairi sekitar 10.000 hektare sawah, menyediakan air bersih, dan mengurangi risiko banjir. Bendungan itu juga dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas 8 megawatt (MW) yang merupakan salah satu sumber energi baru dan terbarukan di Kabupaten Buru, Maluku.

Wapres Gibran berharap proyek pembangunan Bendungan Way Apu membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru, dan memperkuat peran Maluku dalam menopang ketahanan pangan nasional.

Di lokasi pembangunan Bendungan Way Apu, Kabupaten Buru, Wapres Gibran turut didampingi oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, Bupati Buru Ikram Umasugi, Dandim Kabupaten Buru Letkol Inf. Heribertus Purwanto, Kapolres Kabupaten Buru AKBP Sulastri Sukidjang, Kajari Kabupaten Buru Adri Notanubun, Kepala Satuan Kerja Bendungan Way Apu Budi Prasetyo, dan General Manager Operasional PT PP (Persero) Tbk. Apri Setiawan. (ANT/KN)