BERAU – Langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melelang Barang Milik Daerah (BMD) mendapat dukungan dari DPRD Berau. Wakil Ketua Komisi II, Arman Nofriansyah, menilai kebijakan tersebut tak hanya berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga membantu efisiensi pengelolaan aset yang sudah tidak produktif.

“Kami mendukung penuh pelaksanaan lelang tersebut karena dapat menambah pendapatan daerah sekaligus mengurangi beban pemeliharaan aset yang sudah tidak efisien,” ujarnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan pentingnya pengawasan agar proses lelang berjalan transparan dan akuntabel. Menurutnya, sistem open bidding harus diterapkan secara terbuka dan objektif untuk mencegah terjadinya praktik tidak sehat atau penyimpangan prosedur.

“Mekanisme open bidding benar-benar harus dilakukan secara terbuka dan objektif untuk mencegah praktik yang tidak sesuai aturan,” ungkapnya.

Selain itu, Arman mendorong Pemkab Berau lebih aktif menginventarisasi aset-aset yang sudah tidak dimanfaatkan agar dapat segera dilelang. Ia juga meminta pemerintah melakukan sosialisasi yang luas kepada masyarakat maupun pelaku usaha agar partisipasi dalam lelang meningkat.

“Semakin tinggi partisipasi, semakin besar peluang mendapatkan harga optimal,” jelasnya.

Ia menambahkan, hasil lelang yang masuk ke kas daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk mendanai program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.

“Kalau hasil lelang ini dikelola dengan baik dan transparan, manfaatnya bisa besar bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Berau,” tutupnya. (gs/ADV)

BERAU – Menjelang rencana rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, DPRD Berau memberikan sejumlah catatan penting bagi kepala daerah. Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menekankan agar proses rotasi dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek loyalitas, kompetensi, dan kemampuan komunikasi pejabat yang akan ditempatkan.

Menurutnya, kualitas komunikasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) serta hubungan antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor krusial untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Sebelum melakukan rotasi OPD, kami berharap Bupati benar-benar menempatkan orang yang loyal dan memahami bidangnya,” ujarnya.

Subroto mengungkapkan, masih ada kepala dinas yang dinilai kurang terbuka dalam berkomunikasi, sehingga kerap menghambat koordinasi antarinstansi. Kondisi tersebut, kata dia, bisa berpengaruh pada efektivitas pelayanan publik dan sinergi antara pemerintah daerah dengan DPRD.

“Komunikasi yang baik itu kunci. Kadang ada kepala dinas yang sulit diajak komunikasi, ini bisa menghambat kinerja bersama,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sikap responsif pejabat terhadap aspirasi masyarakat. Menurutnya, pelayanan publik tidak hanya diukur dari keberhasilan program, tetapi juga dari seberapa cepat dan terbuka aparat pemerintah dalam menanggapi keluhan warga.

“Harapan kami, siapa pun nanti yang menjadi kepala dinas harus responsif. Ketika ada masyarakat yang mengeluh atau menghubungi, tolong ditanggapi, jangan pilih-pilih. Itu bentuk pelayanan publik yang baik,” jelasnya.

Meski begitu, Subroto menegaskan bahwa DPRD tetap menghormati kewenangan penuh Bupati dalam menentukan posisi pejabat daerah. Namun, ia menilai penting bagi DPRD untuk memberikan masukan demi memperkuat sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat.

“Kami hanya memberikan garis besar masukan agar komunikasi antara pemerintah dan DPRD berjalan baik. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” pungkasnya. (gs/ADV)

BERAU – Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Berau diingatkan agar tidak mengabaikan kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR). Anggota Komisi III DPRD Berau, Rahman, menegaskan bahwa CSR bukan sekadar bentuk kepedulian sosial, tetapi kewajiban hukum yang harus dilaksanakan untuk masyarakat di sekitar wilayah operasional.

“Kami sudah membantu dan menolong, tetapi kami juga mengingatkan bahwa CSR adalah kewajiban,” ujarnya.

Rahman menjelaskan, setiap perusahaan yang memperoleh izin dan legalitas usaha di Berau telah berkomitmen untuk mendukung kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah ring 1 dan ring 2. Bentuk dukungan itu, katanya, bisa berupa penyediaan tenaga kerja, bantuan sosial, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Ketika perusahaan mengurus izin di Berau, otomatis mereka wajib ikut berkontribusi bagi masyarakat di sekitarnya,” paparnya.

Ia mengingatkan bahwa perusahaan yang tidak menjalankan CSR dapat dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas. Karena itu, pelaksanaan CSR harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara perusahaan dan pemerintah kampung. Menurutnya, kolaborasi yang solid akan menciptakan kerja sama saling menguntungkan serta memastikan program CSR sesuai kebutuhan masyarakat.

“Komunikasi yang baik itu penting. Jangan sampai program CSR dijalankan tanpa koordinasi dengan pemerintah kampung,” tegasnya.

Rahman menyoroti pula kondisi infrastruktur di Kecamatan Kelay, khususnya akses menuju Kampung Long Laai yang hingga kini belum diperbaiki perusahaan meski menjadi tanggung jawab mereka. Ia berharap pembangunan tidak hanya berfokus di kota, melainkan dimulai dari desa agar kesejahteraan masyarakat dapat merata. (gs/ADV)

BERAU – Upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau dalam meningkatkan sistem pengelolaan sampah mendapat apresiasi dari Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami. Ia menilai langkah DLHK yang berencana menggandeng pihak konsorsium dalam pengolahan sampah sebelum dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan langkah inovatif yang patut didukung.

“Kalau kami menilai, apa yang dilakukan DLHK saat ini sudah tepat. Ada perencanaan kerja sama konsorsium untuk pengolahan sampah sebelum ke TPA, saya lihat sedang berproses dan itu bagus untuk mengurangi volume sampah. Langkah ini sangat bijak,” ujarnya.

Menurut Sutami, pengolahan sampah sebelum masuk ke TPA akan mengurangi beban lahan pembuangan sekaligus memperpanjang umur TPA. Dengan konsep tersebut, sampah tidak langsung dikubur dalam jumlah besar, tetapi melalui proses pemilahan dan pengolahan terlebih dahulu sehingga volume yang masuk bisa ditekan secara signifikan.

“Konsep ini bisa mengurangi percepatan kepenuhan TPA dan memperpanjang masa operasionalnya,” jelasnya.

Meski demikian, Sutami mengakui bahwa kendala anggaran masih menjadi tantangan utama. Beberapa program prioritas DLHK belum sepenuhnya berjalan karena keterbatasan dana dari APBD.

“Mudah-mudahan bisa masuk di anggaran mendatang, dan kami akan perjuangkan agar program ini tetap berjalan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sutami menilai arah kebijakan menuju sistem waste to energy atau pengolahan sampah menjadi sumber energi alternatif merupakan langkah strategis jangka panjang. Menurutnya, konsep tersebut sangat mungkin diwujudkan jika pemerintah daerah membuka ruang kerja sama dengan pihak ketiga melalui pola konsorsium.

“Mungkin nanti alatnya bisa disediakan oleh pihak ketiga. Kalau bergantung pada pemerintah saja, tidak bisa,” pungkasnya. (gs/ADV)