BERAU – Menjelang libur panjang akhir tahun, Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menaruh perhatian lebih terhadap kesiapan sektor pariwisata. Ia menilai, objek wisata di Bumi Batiwakkal perlu disiapkan secara matang, baik dari segi keindahan, kebersihan, maupun fasilitas pendukung, agar mampu menarik lebih banyak wisatawan.
“Penyedia penginapan juga harus memperhatikan sisi kebersihan, jangan sampai tempat wisata kita mendapat nilai buruk dari wisatawan,” tegas Waris.
Menurutnya, peningkatan kualitas fasilitas wisata menjadi kebutuhan mendesak seiring dengan tingginya minat kunjungan ke Berau, terutama menjelang liburan panjang. Pemerintah daerah diminta untuk memastikan seluruh infrastruktur pendukung, seperti akses jalan, penerangan, serta sarana publik di kawasan wisata dalam kondisi layak dan aman.
Selain itu, Abdul Waris juga menyoroti pentingnya kemudahan dalam proses perizinan bagi investor yang ingin membangun fasilitas penunjang pariwisata seperti resort atau penginapan. Ia mengingatkan agar dinas teknis tidak memperumit proses administrasi selama syarat-syarat legalitas terpenuhi.
“Pemerintah daerah dan instansi terkait juga jangan mempersulit proses perizinan pembangunan penginapan,” katanya.
Ia menjelaskan, investasi sektor pariwisata akan membawa dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar pengembangan pariwisata berjalan berkelanjutan.
“Adanya pembangunan penginapan juga membawa dampak positif pada pertumbuhan ekonomi setempat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah daerah, pemilik lahan, dan instansi vertikal untuk memastikan kelancaran proses pembangunan. Ia juga mengimbau calon investor agar melengkapi seluruh dokumen administratif yang dibutuhkan, seperti denah bangunan dan bukti status kepemilikan lahan.
“Pajak dari resort dan penginapan yang dibangun dapat menjadi tambahan pemasukan bagi daerah, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Berau,” pungkasnya. (gs/ADV)
BERAU – Komisi I DPRD Kabupaten Berau menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan di daerah. Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menilai peningkatan kualitas layanan tidak akan tercapai tanpa adanya sinergi kuat antara DPRD, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Menurut Elita, sektor kesehatan merupakan urusan strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, sehingga harus dikelola secara terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai koordinasi lintas lembaga perlu diperkuat agar pelayanan publik benar-benar dirasakan merata di seluruh wilayah Berau.
“Kita harus terus berkolaborasi agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik,” ujarnya.
Salah satu fokus DPRD saat ini, kata Elita, adalah percepatan pemanfaatan Rumah Sakit Tanjung Redeb yang berlokasi di Jalan Sultan Agung. Fasilitas tersebut diharapkan bisa segera dioperasikan untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan sekaligus mengurai kepadatan pasien di rumah sakit utama yang selama ini menjadi pusat rujukan.
“Kami berharap rumah sakit di Sultan Agung bisa segera beroperasi. Soal teknis pengelolaannya akan dibahas bersama pihak terkait,” tuturnya.
Elita menilai, percepatan pengoperasian rumah sakit baru itu akan memberikan dampak signifikan terhadap pemerataan layanan kesehatan, terutama di kawasan perkotaan yang padat penduduk. Selain itu, keberadaannya juga akan membantu meningkatkan efisiensi sistem rujukan antar fasilitas kesehatan.
“Jika RS Sultan Agung difungsikan, beban RSUD utama bisa berkurang dan masyarakat memiliki pilihan layanan yang lebih cepat dan mudah dijangkau,” tambahnya.
DPRD Berau, lanjut Elita, siap memberikan dukungan penuh terhadap langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sektor kesehatan, baik dari sisi kebijakan maupun anggaran. Ia menegaskan bahwa pembiayaan yang tepat sasaran dan manajemen pelayanan yang profesional menjadi kunci utama keberhasilan sektor kesehatan.
“Kami dari DPRD pasti mendukung setiap langkah positif pemerintah daerah. Tujuannya agar seluruh warga Berau mendapatkan layanan kesehatan yang layak, merata, dan berkualitas,” tegasnya.
Elita juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan fasilitas kesehatan, termasuk dalam proses pengadaan alat medis, peningkatan sumber daya manusia, dan pemerataan tenaga kesehatan hingga ke tingkat kecamatan.
“Kesehatan tidak bisa hanya dilihat sebagai beban anggaran, tapi harus dipandang sebagai investasi sosial. Jika pelayanan kesehatan kuat, maka produktivitas masyarakat juga meningkat,” pungkasnya. (gs/ADV)
BERAU – DPRD Kabupaten Berau menyoroti masih belum optimalnya pelayanan kesehatan di daerah, meski berbagai program dan fasilitas terus ditingkatkan pemerintah. Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menegaskan perlunya langkah konkret dan koordinasi lintas lembaga agar pelayanan kesehatan benar-benar efektif, transparan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Melalui kunjungan kerja ke RSUD dr. Abdul Rivai baru-baru ini, Elita menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi untuk memastikan mutu layanan publik di sektor kesehatan berjalan maksimal. Ia menyebut pengawasan terhadap layanan kesehatan menjadi bagian penting dari fungsi DPRD dalam memastikan setiap program pemerintah daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap fasilitas kesehatan di bawah tanggung jawab pemerintah daerah berfungsi dengan baik dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Salah satu hal yang menjadi sorotan Komisi I adalah penurunan tarif pelayanan BPJS di RSUD dr. Abdul Rivai yang sempat menimbulkan kebingungan di masyarakat. Setelah berdialog dengan pihak manajemen rumah sakit, DPRD memastikan tarif akan kembali normal pada November mendatang, sesuai klasifikasi rumah sakit tipe C.
Elita menegaskan setiap perubahan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat harus dikomunikasikan secara transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik. “Setiap perubahan yang berdampak langsung pada masyarakat harus dikomunikasikan secara jelas, karena ini menyangkut hak pelayanan publik,” tegasnya.
Selain persoalan tarif, Komisi I juga mengapresiasi peningkatan fasilitas di RSUD dr. Abdul Rivai, termasuk penambahan kapasitas ruang Intensive Care Unit (ICU) menjadi delapan tempat tidur. Namun, keterbatasan ruang untuk layanan hemodialisa (HD) masih menjadi persoalan serius, karena beberapa alat belum difungsikan akibat minimnya ruang.
“Permintaan layanan cuci darah di Berau cukup tinggi. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk memastikan kapasitas layanan bisa mencukupi kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Elita juga menyoroti perlunya percepatan pengoperasian rumah sakit baru di Jalan Sultan Agung yang hingga kini belum difungsikan optimal. Menurutnya, fasilitas tersebut harus segera dijalankan agar bisa mengurai beban RSUD utama dan memperluas jangkauan layanan kesehatan di wilayah perkotaan.
“Kami berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar rumah sakit di Sultan Agung bisa difungsikan. Ini penting untuk mengurangi beban RSUD utama dan memperluas jangkauan pelayanan,” pungkasnya. (gs/ADV)
BEBERAPA kali gelaran Bontang City Carnival (BCC) saya memang tidak pernah menyaksikan langsung. Biasanya hanya menonton lewat siaran langsung atau video kiriman wartawan MediaKaltim.com. Tapi Sabtu malam (25/10/2025) berbeda. Saya sudah berniat menonton. Ingin melihat langsung bagaimana suasana BCC yang tahun ini digelar malam hari, setelah beberapa edisi terakhir berlangsung pagi hari.
Saya dan istri memilih naik motor. Pertimbangannya, akses menuju lokasi pasti padat. Saya menempuh jalur dari Jalan Imam Bonjol, berbelok ke Jalan Tennis, melintasi Jalan Polo Air, dan masuk ke Jalan Jet Ski I, tepat di samping Bank Dhanarta. Begitu keluar dari jalur itu, langsung tersambung dengan Jalan Ahmad Yani, jantung pelaksanaan BCC 2025.
Tepat pukul 19.00 Wita saya berangkat. Dugaan saya benar. Kendaraan sudah mulai merayap menuju arah yang sama. Sesampainya di mulut gang Jet Ski, motor-motor sudah berderet rapat. Saya masih beruntung mendapat sedikit ruang untuk parkir. Dari sana, saya berjalan kaki menembus kerumunan yang makin padat.
Waerga memadati sepanjang Jalan Ahmad Yani menyaksikan Bontang City Carnival 2025. Foto: Agus SDi depan Ramayana, ribuan warga tumpah ruah menikmati suasana malam Bontang City Carnival 2025. Foto: Agus S
Di sepanjang Jalan Ahmad Yani, ribuan warga sudah berdiri di kiri-kanan jalan. Pedagang kaki lima memenuhi trotoar. Aroma jagung bakar bercampur dengan kopi sachet dan sate yang terbakar angin malam. Lampu tenda berkelip, anak-anak berlarian membawa balon LED, sementara orang dewasa sibuk mengabadikan momen dengan ponsel mereka.
Belum ada tanda-tanda rombongan peserta bergerak. Panggung utama di depan Dealer Honda masih dalam persiapan. Lampu sorot menembus langit malam, sementara panitia tampak sibuk di area VIP.
Saya sempat mendekat ke panggung, berharap acara segera dimulai, tapi waktu terus bergulir hingga pukul 20.00 belum juga ada tanda-tanda pembukaan. Akhirnya saya memutuskan kembali ke arah semula. Dan itu bukan keputusan mudah.
Arus manusia sudah terlalu padat. Mereka berjalan berlawanan arah. Sebagian menggendong anak, sebagian membawa kursi lipat. Saya menuntun motor perlahan di antara lautan orang yang terus berdatangan. Dari wajah-wajah yang saya lihat, semuanya menampakkan antusiasme. Ada yang datang berkelompok, ada pula yang berjalan santai sambil tertawa dan merekam video. Bontang malam itu benar-benar hidup.
Namun rasa penasaran belum reda. Saya mencari jalur alternatif menuju area start di sekitar Jalan MH Thamrin. Di sana suasana lebih dinamis. Para peserta tengah bersiap dengan kostum berwarna-warni dan bentuk yang luar biasa detailnya.
Peserta dengan kostum sayap biru berhiaskan lampu tampil anggun di pawai malam Bontang City Carnival. Foto: Agus SBarisan SDN 008 Bontang Utara membawa spanduk bertema budaya di pawai Bontang City Carnival. Foto: Agus S
Ratusan peserta dari berbagai instansi, komunitas, dan sekolah sudah berbaris rapi menunggu giliran tampil. Kostum yang dikenakan bukan sekadar pakaian karnaval, tapi hasil kreativitas luar biasa yang memadukan unsur tradisional, etnik, dan modern.
Kerukunan Keluarga Madura (KKM) tampil memukau dengan kendaraan hias berbentuk naga besar bercahaya merah keemasan. Kepala naga bermata merah menyala melambangkan keberanian, dihiasi ornamen khas Madura dan bendera merah putih di puncak. Peserta KKM mengenakan pakaian bergaris hitam putih, berjalan kompak mengiringi naga yang menembus malam dengan sinar lampu LED.
Di sisi lain, peserta lain mengenakan kostum biru muda dengan sayap lebar menyerupai bulu merak, dihiasi lampu-lampu kecil yang berpendar indah di bawah cahaya jalan.
Tak jauh dari situ, barisan SD Negeri 004 Bontang Utara menyiapkan spanduk bertuliskan “Beraksi dan Berinovasi Mencipta Karya Indah dengan Ecoprint.” Mereka mengenakan kostum bernuansa hijau dengan hiasan bunga dan topi lebar dari jerami. Sederhana, tapi sarat pesan lingkungan.
Saya hanya sekitar satu jam di lokasi ini, sebelum akhirnya memilih pulang dan melanjutkan menonton lewat siaran langsung Diskominfo Bontang di YouTube. Dari layar ponsel, saya melihat panggung utama yang sempat saya hampiri sebelumnya kini sudah dipenuhi sorotan kamera.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, tampil anggun mengenakan busana adat Aceh berwarna merah maron lengkap dengan mahkota khas. Di belakangnya, para pejabat daerah juga mengenakan pakaian adat dari berbagai suku Nusantara. Ada yang berselendang khas Kutai, ada pula yang memakai songkok Mandar berwarna perak.
Tepat pukul 20.45 Wita, Bontang City Carnival 2025 resmi dimulai. Sorak penonton pecah ketika rombongan pertama melintas di depan panggung kehormatan. Jalan Ahmad Yani berubah menjadi lautan cahaya dan warna.
Meski hujan deras sempat mengguyur, semangat para peserta tidak surut. Mereka tetap tampil memukau dengan kostum megah di sepanjang rute karnaval, bahkan hingga dini hari.
Pantauan wartawan MediaKaltim.com di lapangan, acara berlangsung hingga pukul 02.00 Wita, Minggu (26/10/2025), ditutup oleh peserta dari Kerukunan Keluarga Maumere Bontang. Total peserta pawai dan karnaval tahun ini mencapai 107 grup, mulai dari OPD, sekolah, komunitas, hingga paguyuban lintas etnis.
Salah satu warga, Anggi, mengaku senang dengan pelaksanaan malam hari. “Kalau malam begini, penonton lebih semangat. Tapi panggung utamanya agak sempit, kayaknya lebih enak kalau di Simpang Ramayana lagi, dan malam juga,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang turut hadir malam itu, menilai keberagaman budaya di Bontang adalah kekuatan yang harus dijaga dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Ia menyebut BCC sebagai ajang strategis untuk mendorong pariwisata dan ekonomi daerah. “Paling utama menumbuhkan UMKM. Pemprov Kaltim berkomitmen mendorong pengembangan sektor budaya dan pariwisata,” kata Rudy.
Ia juga mengajak masyarakat bergotong-royong membangun daerah melalui kegiatan yang produktif dan inklusif. “Kami sadar, dengan infrastruktur yang baik dan partisipasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi akan semakin membaik,” ujarnya.
Menutup malam panjang itu, gerimis perlahan reda. Namun warga belum beranjak. Jalan Ahmad Yani tetap ramai hingga menjelang dini hari.
Bontang City Carnival 2025 berakhir dengan sukses. Warga pulang membawa kesan dan kebanggaan, bahwa kotanya punya semangat dan kekompakan yang luar biasa. (*)
BERAU – Setelah bertahun-tahun dikeluhkan nelayan, proses perizinan kapal tangkap dan kapal pengangkut ikan (GREY) akhirnya akan segera bisa dilakukan langsung di Kabupaten Berau. Langkah ini menjadi angin segar bagi ribuan nelayan yang selama ini terbebani birokrasi panjang hingga ke Jakarta dan kerap terhambat melaut karena izin belum terbit.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, mengatakan pembukaan layanan perizinan di daerah merupakan hasil tindak lanjut dari komunikasi intens antara Pemerintah Kabupaten Berau dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ia menilai, kebijakan ini merupakan solusi konkret untuk mengatasi persoalan klasik yang telah lama dihadapi nelayan.
“Alhamdulillah, kementerian merespons positif dan berencana membuka layanan perizinan langsung di Berau. Ini kabar baik bagi para nelayan yang selama ini kesulitan mengurus izin kapal,” ujarnya.
Menurut Dedy, selama ini nelayan di Berau sering kali tidak bisa beroperasi karena kapal tangkap maupun kapal pengangkut ikan mereka belum memiliki izin resmi dari kementerian. Proses administrasi yang harus ditempuh hingga ke tingkat pusat membuat banyak kapal menunggu lama untuk mendapatkan legalitas berlayar.
“Masalah kita sebenarnya bukan di kapalnya, tapi di perizinannya. Kapal sudah ada, tapi izinnya belum keluar karena harus melalui proses panjang di pusat. Ini membuat nelayan kehilangan waktu produktif,” jelasnya.
Ia menyebut, kebijakan baru ini akan memangkas jarak dan waktu pengurusan izin, sekaligus mengurangi biaya tambahan yang selama ini dikeluarkan nelayan untuk perjalanan ke Jakarta. Selain itu, dengan hadirnya layanan perizinan di daerah, potensi praktik percaloan juga bisa ditekan karena semua proses dilakukan secara transparan di tingkat lokal.
“Kalau bisa diurus langsung di Berau, tentu akan jauh lebih efisien. Nelayan kita tidak perlu bolak-balik ke Jakarta, tidak lagi membuang waktu dan biaya besar hanya untuk urusan administrasi. Ini bentuk pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” katanya.
Dedy menjelaskan, dalam pertemuan dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan, dirinya juga menekankan pentingnya kemudahan perizinan terutama bagi kapal pengangkut ikan. Hal ini menjadi perhatian karena adanya aturan baru yang mewajibkan kapal tangkap dan kapal pengangkut ikan dipisahkan, sehingga nelayan harus mengurus dua izin sekaligus.
“Dulu satu kapal bisa menangkap sekaligus mengangkut hasil tangkapan ke darat. Sekarang harus dipisah, dan ini menambah beban administrasi bagi nelayan kecil. Karena itu, kami mendorong agar mekanismenya dipermudah,” tegasnya.
Politikus yang juga dikenal vokal dalam memperjuangkan sektor perikanan ini menilai, kehadiran layanan perizinan di daerah akan mempercepat penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Ia menyebut, sektor perikanan merupakan salah satu tulang punggung ekonomi di Kabupaten Berau yang perlu mendapat dukungan serius dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Kami ingin nelayan kita bisa bekerja dengan tenang dan legal. Kalau sistemnya sudah mudah dan jelas, tentu produktivitas mereka akan meningkat, dan dampaknya langsung terasa pada kesejahteraan keluarga nelayan,” ujarnya.
Dedy memastikan DPRD Berau akan terus mengawal proses pembukaan layanan tersebut agar dapat segera terealisasi. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan kementerian dapat mempercepat pelaksanaannya sehingga nelayan tidak lagi kesulitan memperoleh izin.
“Kami di DPRD siap mendukung agar layanan ini segera berjalan. Ini momentum penting bagi Berau untuk memperkuat sektor perikanan dan memberdayakan nelayan lokal,” pungkasnya. (gs/ADV)
BERAU – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Sakirman, menegaskan bahwa pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu instansi saja. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi lintas lembaga agar pembinaan dan pemberdayaan sektor UMKM di Bumi Batiwakkal berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Diskoperindag bersama Dekranasda, IWAPI, dan lembaga lainnya perlu berkolaborasi dalam menjaga serta mengembangkan UMKM. Tidak mungkin hanya satu lembaga saja yang menangani,” ujarnya.
Sakirman menilai sinergi antarorganisasi sangat penting untuk memperkuat rantai pembinaan mulai dari pelatihan, pendampingan, hingga pemasaran produk. Tanpa kerja sama yang solid, berbagai program pemberdayaan UMKM akan sulit mencapai hasil maksimal.
Selain aspek pembinaan, ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam membantu pelaku usaha mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Menurutnya, banyak produk UMKM berkualitas yang belum mampu berkembang karena terkendala distribusi dan promosi.
“Yang paling penting adalah memastikan pemasaran berjalan lancar. Jangan sampai produk UMKM sudah dibuat, tetapi gagal berkembang karena pasarnya tidak ada,” jelasnya.
Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap dengan terbentuknya kepengurusan baru Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Berau, para pelaku UMKM bisa mendapatkan dukungan lebih besar, terutama dalam hal promosi dan peningkatan kualitas produk lokal.
“Kita berharap Dekranasda bersama mitra yang ada dapat memberikan dukungan nyata, sehingga UMKM kita tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berkembang dan bersaing,” pungkasnya. (gs/ADV)
JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur sektor ojek online (ojol), terutama tentang perlindungan terhadap mitra pengemudi.
“Iya, terutama juga perlindungan kepada teman-teman ojol ya,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Prasetyo menjelaskan draf peraturan telah diterima oleh pihaknya dan masih memerlukan proses komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Pemerintah, kata dia, tengah mencari jalan keluar terbaik agar regulasi yang disusun dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi seluruh pihak yang terlibat.
“Ya makanya kan dari draf itu kemudian kami pelajari. Kemudian ada yang masih perlu dikomunikasikan dengan semua pihak. Kami cari jalan keluar terbaik,” kata dia.
Dia menambahkan pembahasan mengenai aturan itu telah mencapai tahap akhir dan hanya menyisakan beberapa hal teknis yang masih perlu disepakati bersama perusahaan aplikator.
Pemerintah menargetkan aturan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat, bahkan berpotensi rampung sebelum akhir tahun ini.
“Mungkin, sangat mungkin (rampung tahun ini). Sudah ada, tinggal ada beberapa yang masih kami harus cari titik temunya. Tapi secara umum kan sudah hampir semua,” kata Prasetyo.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar Senin (20/10), bertepatan dengan satu tahun Pemerintahan, mengatakan pemerintah terus berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan penyedia layanan ojol untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap mitra pengemudi.
“Kita ingin supaya lapangan kerja ojol ini, pengemudi ojol ini terjamin. Kalau tidak salah ada 4 juta pengemudi ojol ya di dua perusahaan besar itu dan sekitar 2 juta pengusaha yang menggunakan ojol sebagai sarana jual beli UMKM,” kata Presiden Prabowo.
Kepala Negara juga mengatakan bentuk perhatian pemerintah terhadap mitra pengemudi ojol juga telah terlihat lewat pemberian bonus hari raya.
“Untuk pertama kali dalam sejarah pengemudi ojek online menerima bonus hari raya, untuk pertama kali,” kata Prabowo. (ANT/KN)
JAKARTA – PT Pegadaian membukukan pertumbuhan laba bersih mencapai 27,7 persen year-on-year (yoy), dari Rp4,44 triliun menjadi Rp5,67 triliun per kuartal III-2025, ditopang oleh ekspansi ekosistem emas dan transformasi digital perusahaan.
Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan mengatakan, pertumbuhan bisnis yang solid menjadi bukti keberhasilan strategi perusahaan dalam memperkuat posisi Pegadaian sebagai pemimpin ekosistem emas nasional sekaligus kontributor penting dalam Holding Ultra Mikro (UMi).
“Pegadaian kembali mencatatkan kinerja yang gemilang. Kehadiran Layanan Bank Emas turut meningkatkan bisnis Pegadaian saat ini melalui produk Layanan Bank Emas terlengkap,” katanya, di Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Hingga akhir September 2025, ia menuturkan pertumbuhan aset tercatat sebesar 28,9 persen yoy menjadi Rp129,2 triliun, sementara outstanding loan (OSL) gross meningkat 29,4 persen menjadi Rp107,4 triliun.
Sedangkan terkait Layanan Bank Emas, Damar menyatakan produk Deposito Emas kini semakin diminati nasabah dan telah menghimpun saldo sebesar 1,57 ton emas hingga 30 September.
Seiring dengan minat masyarakat yang semakin meningkat terhadap produk emas, ia menyampaikan jumlah pengguna aplikasi Tring! — platform digital transaksi produk Pegadaian — terus meningkat mencapai 1,35 juta nasabah per 24 Oktober 2025.
Pihaknya pun optimis dapat menutup tahun ini sebagai pemain utama di industri pergadaian dan ekosistem bulion, serta menjadi mitra terpercaya bagi masyarakat dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui lebih dari 4 ribu outlet dan 240 ribu agen di seluruh Indonesia.
Selain itu, Damar mengatakan pihaknya juga berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan keamanan operasional perseroan untuk mempertahankan kepercayaan nasabah.
Ia menuturkan, terkait kasus yang melibatkan oknum di beberapa unit kerja perseroan, pihaknya telah mengambil langkah tegas, dengan menerapkan prinsip zero tolerance (tanpa toleransi) dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memproses oknum tersebut.
“Pegadaian menjamin keamanan atas aset emas nasabah. Kami terus memperkuat GCG (Good Corporate Governance/tata kelola perusahaan yang baik) dan sistem pengawasan internal untuk meminimalisir risiko dan memastikan setiap layanan berjalan sesuai kepatuhan,” ujar Damar Latri Setiawan. (ANT/KN)
JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut capaian penurunan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun ini terjadi salah satunya karena sinergi penegakan hukum dengan Kepolisian RI di lapangan yang menimbulkan efek jera.
“Penegakan hukum yang tegas dari Polri membuat efek jera di daerah rawan karhutla semakin terasa,” ujar Raja Juli Antoni dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/10/2025).
Menhut Raja Antoni mengungkapkan bahwa luas hutan dan lahan yang terbakar secara nasional berhasil ditekan dari 376 ribu hektare pada 2024 menjadi 213 ribu hektare tahun ini.
Jumlah itu juga turun signifikan dibandingkan puncak luasan karhutla pada 2015 yang mencapai 2.611.411 hektare dan pada 2019 seluas 1.649.258 hektare.
Secara rinci untuk karhutla pada tahun ini luas kebakaran di lahan gambut mencapai 24.212 hektare dan lahan mineral 189.772 hektare.
Selain itu, titik panas (hotspot) periode 1 Januari-26 September 2025 tercatat 2.248 titik, jumlah ini mengalami penurunan 23,9 persen dibandingkan 2024 sebanyak 2.954 titik.
Disampaikan usai pertemuan dengan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Jakarta pada Jumat (14/10), Menhut menyampaikan keberhasilan itu berkat kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto serta kolaborasi kuat antar instansi, termasuk TNI dan Polri.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyatakan bahwa sepanjang 2025 pihaknya sudah menangani 83 tersangka pelaku pembakaran hutan dan lahan, meningkat dari 47 kasus pada 2024.
“Langkah preventif dan penegakan hukum kami perkuat agar karhutla terus menurun,” ujar Kapolri. (ANT/KN)
BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut kedatangannya ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat bukan untuk intervensi atas pernyataan Menkeu Purbaya beberapa waktu lalu, namun agar lembaga itu mengaudit lebih dalam alur kas Pemprov Jabar.
“Bukan intervensi, dari mana intervensinya? Justru kedatangan ke BPK untuk meminta dilakukan pendalaman alur kas daerah karena mereka yang punya kewenangan pemeriksaan. Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan Provinsi Jabar yang harus menyatakan adalah BPK karena dia punya kewenangan melakukan audit,” kata Dedi di Gedung BPK Jabar Bandung, Jumat (24/10/2025).
Terkait pernyataan Menkeu Purbaya, Dedi menegaskan posisinya adalah hanya menceritakan pengelolaan keuangan Provinsi Jawa Barat yang menurutnya ada anggapan anggaran yang ada tidak dibelanjakan.
Namun, kata Dedi, pihaknya mengungkap telah ada belanja yang dilakukan, yakni dari APBD Provinsi Jawa Barat 2025 sebesar Rp31 triliun dengan posisi kas hingga Oktober sekitar Rp2,6 triliun dan ditambah pendapatan yang belum masuk sekitar Rp7,5 triliun. Diproyeksikan sampai Desember uang di Provinsi Jawa Barat sekitar Rp10 triliun, sehingga sejauh ini sudah ada Rp21 triliun yang dibelanjakan.
“Saya tidak tahu, saya hanya menceritakan dan jawab uang di Jabar itu telah dibelanjakan. Jelas (ada yang) dibelanjakan,” katanya.
Terkait dengan sisa uang di Jabar yang diproyeksi sampai akhir tahun ada sekitar Rp10 triliun dan belum dibelanjakan, Dedi mengatakan seiring waktu akan terserap karena bulan November dan Desember masuk termin ketiga pembayaran pada pihak ketiga atas proyek yang dilakukan.
Namun demikian, Dedi mengatakan bahwa anggaran yang ada bisa dibelanjakan dengan cara cepat di saat ini juga, yakni dengan menjadikannya belanja hibah.
“Bahkan, menurut dia, dalam sehari pun bisa selesai dengan membagikan pada berbagai lembaga di Jawa Barat sebesar Rp1 miliar, tentu dengan konsekuensi yang harus diterima seperti penyelewengan.
“Misalnya dikasih Rp1 miliaran, berarti kalau Rp1,6 triliun hanya diperlukan 160 lembaga. Terus kalau 1.600 lembaga dikasih Rp1 miliaran sekarang habis. Tapi besoknya uang yang diterima oleh penerima hibahnya dipakai beli mobil, bangun rumah, jadi korupsi lagi nanti. Makanya belanjanya harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat yang dirasakan dampaknya langsung oleh semua, bukan perorangan atau kelembagaan,” tutur Dedi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut 15 daerah yang menyimpan dana (bukan) di bank (pembangunan daerahnya), termasuk Jawa Barat menyimpan deposito sebesar Rp4,17 triliun.
Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyebut Pemerintah Provinsi Jakarta menyimpan deposito Rp14,683 triliun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun.
Purbaya mengungkapkan data tersebut dari Bank Indonesia yang mengungkap dana yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun, meliputi simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi sebesar Rp60,2 triliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar Rp39,5 triliun.
Pernyataan terbaru Menteri Purbaya soal pemda yang menyimpan APBD dalam bentuk giro malah rugi.
Purbaya menyoroti fakta bahwa sebagian dana mengendap di daerah itu bukan dalam bentuk deposito, melainkan giro, yang menurutnya lebih merugikan bagi keuangan daerah.
“Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposito tapi di giro, malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan. Kenapa di giro? Pasti nanti diperiksa BPK itu,” katanya di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (23/10). (ANT/KN)
BERAU – Menjelang libur panjang akhir tahun, Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menaruh perhatian lebih terhadap kesiapan sektor pariwisata. Ia menilai, objek wisata di Bumi Batiwakkal perlu disiapkan secara matang, baik dari segi keindahan, kebersihan, maupun fasilitas pendukung, agar mampu menarik lebih banyak wisatawan.
