BONTANG — Pemerintah Kota Bontang mulai memperketat penataan kawasan wisata Pulau Beras Basah dengan mengeluarkan surat teguran kepada para pedagang yang beraktivitas di lokasi tersebut.

Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Bontang untuk menata kawasan agar lebih tertib, bersih, dan memiliki daya tarik wisata yang lebih baik.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Bontang, Eko Mashudi, menegaskan bahwa pengelolaan Pulau Beras Basah mengacu pada surat Gubernur Kalimantan Timur tertanggal 31 Mei 2024 yang menyerahkan kewenangan pengelolaan pulau kepada Pemerintah Kota Bontang.

Dengan dasar tersebut, aktivitas penguasaan lahan oleh kelompok maupun perorangan tanpa izin dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pengelolaan sudah jelas berada di bawah pemerintah. Jadi aktivitas tanpa izin tidak dibenarkan,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Dalam surat teguran itu, para pedagang diwajibkan menempati fasilitas yang telah disediakan, yakni area Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera). Pemerintah juga melarang aktivitas berjualan di luar zona tersebut, termasuk pemasangan terpal atau penyewaan alas yang dinilai mengganggu kenyamanan pengunjung.

Selain penataan lapak, pedagang juga diminta menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Sampah diwajibkan dikumpulkan setiap hari untuk kemudian diangkut ke darat.

Pemkot juga menekankan larangan memaksa pengunjung dalam transaksi jual beli, demi menjaga kenyamanan wisatawan yang datang ke Pulau Beras Basah.

Eko menyebut, saat ini penertiban masih berada pada tahap awal berupa peringatan. Para pedagang diberikan waktu maksimal tujuh hari sejak surat diterima untuk mematuhi aturan tersebut.

“Saat ini belum ada pembongkaran. Ini masih tahap teguran pertama. Tapi kalau tidak diindahkan, tentu akan ada langkah lanjutan,” tegasnya.

Penataan ini diharapkan mampu menciptakan kawasan wisata yang lebih tertib, nyaman, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya tarik Pulau Beras Basah sebagai destinasi unggulan di Kota Bontang. (Dwi S)

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S

SANGATTA — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai menunjukkan tanda kebangkitan setelah sempat vakum. Organisasi yang menjadi wadah pelaku industri perhotelan dan restoran ini kini bersiap menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) untuk memilih ketua baru periode 2026–2031.

Langkah awal ditandai dengan pertemuan para pelaku usaha yang berlangsung pada Senin, 13 April 2026, di Hotel Royal Victoria Sangatta. Sebanyak 25 peserta hadir, terdiri dari pemilik, pengelola, serta perwakilan dari 15 usaha hotel dan restoran di wilayah tersebut.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Pejabat Fungsional Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kutim, Aji Nurhidayat. Ia menegaskan bahwa PHRI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata daerah.

“PHRI Kutai Timur merupakan wadah strategis untuk memajukan industri perhotelan dan restoran serta menjadi mitra pemerintah daerah dalam pembangunan sektor pariwisata,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, peserta juga menyepakati pembentukan Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) sebagai panitia pelaksana Muscab. Selain itu, mekanisme pendaftaran keanggotaan kembali disosialisasikan untuk memperkuat basis organisasi.

Askhar Muzakkar yang juga hadir dalam pertemuan menekankan pentingnya peran PHRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata.

“Hotel dan restoran di Kutai Timur harus kembali bangkit dan bersinergi dengan pemerintah untuk memajukan daerah,” tegasnya.

Pertemuan dipimpin oleh General Manager Hotel Royal Victoria, Cing Cing Wahyuni. Selain menjadi forum konsolidasi, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus momentum menghidupkan kembali PHRI Kutim yang sempat tidak aktif.

Sebagai catatan, kepengurusan PHRI BPC Kutim sebelumnya dipimpin oleh almarhumah Suarni dengan masa jabatan berakhir pada Desember 2024.

Muscab yang akan digelar dalam waktu dekat diharapkan melahirkan kepemimpinan baru yang mampu memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha dan pemerintah daerah, sekaligus mendorong kebangkitan sektor pariwisata di Kutai Timur.

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

SANGATTA — Sebanyak 24.680 warga di Kabupaten Kutai Timur terdampak kebijakan pengalihan pembiayaan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke pemerintah kabupaten.

Kepala Dinas Kesehatan Kutim, dr. Yuwana Sri Kurniawati, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tertuang dalam surat resmi Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim yang diterima pekan lalu.

“Memang ada pemutusan pembiayaan BPJS yang sebelumnya ditanggung provinsi dan dialihkan ke kabupaten,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Pengalihan ini tidak hanya terjadi di Kutim. Sejumlah daerah lain di Kaltim juga mengalami hal serupa, di antaranya Kota Samarinda dengan 49.742 peserta, Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 4.647 peserta, serta Kabupaten Berau sebanyak 4.194 peserta.

Menurut Yuwana, pihaknya telah mengantisipasi kebijakan tersebut sejak jauh hari dengan menyiapkan skema pembiayaan dari pemerintah daerah agar pelayanan kesehatan tetap berjalan.

“Wacana ini sudah disampaikan sebelumnya, sehingga kami telah menyiapkan langkah pembiayaan dari pemerintah daerah,” jelasnya.

Untuk menanggung puluhan ribu peserta tersebut, Pemkab Kutim memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp6,5 miliar. Dana tersebut akan dialokasikan secara bertahap melalui pergeseran anggaran dan APBD Perubahan.

“Insyaallah kita akan membiayai mereka secara bertahap, termasuk melalui anggaran perubahan,” katanya.

Selain mengandalkan APBD, pemerintah daerah juga membuka opsi pembiayaan dari skema internal, termasuk optimalisasi iuran aparatur sipil negara yang selama ini telah berjalan.

“Dari PNS ada potongan 4 persen dari gaji dan TPP untuk BPJS. Dari situ ada selisih yang bisa dimanfaatkan,” terangnya.

Yuwana menambahkan, perubahan nilai Tambahan Penghasilan Pegawai turut memengaruhi struktur pembiayaan BPJS di daerah, sehingga penyesuaian anggaran menjadi langkah strategis yang harus dilakukan.

Di tengah tekanan fiskal, Pemkab Kutim memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

“Kami pastikan masyarakat tetap terlayani. Yang terpenting sekarang bagaimana kita mengatur pembiayaannya agar tetap berjalan,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S