BERAU – Anggota Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi, mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau membentuk Perusahaan Daerah (Perusda) yang secara khusus mengelola sektor parkir. Ia menilai langkah ini penting untuk menertibkan penarikan retribusi, memperbaiki tata kelola parkir di area publik, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Ichsan, keberadaan Perusda Parkir akan memberikan manfaat ganda — selain menata lokasi parkir agar lebih teratur, juga menciptakan sistem retribusi yang transparan dan terkontrol.

“Kita punya Rumah Sakit dan Pasar misalnya, yang sekarang menarik retribusi dari parkir kendaraan. Ini bagus kalau misalnya ada Perusda Parkir yang turut mengontrolnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini Berau tengah menghadapi kondisi “darurat parkir” di sejumlah area publik, terutama di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan pusat aktivitas masyarakat. Banyak lokasi yang sudah tidak mampu menampung jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahun.

“Contoh itu Rumah Sakit. Di sana bukan hanya darurat parkir tapi juga darurat kamar. Sehingga memang perlu ada penambahan lahan parkir kalau nanti ada Perusda Parkir,” tegasnya.

Selain mengatur dan menertibkan parkir, Ichsan menilai Perusda Parkir juga bisa menjadi salah satu sumber pemasukan baru bagi kas daerah. Dengan sistem pengelolaan yang profesional, sektor parkir bisa menghasilkan pendapatan signifikan bagi PAD Berau.

“Kita hitung saja jika parkir ini dikelola dengan baik oleh Perusda Parkir dan setiap kendaraan umum yang parkir di jalan umum dikenakan tarif Rp1.000 per kendaraan, tentu akan besar pendapatan yang masuk sebulan,” jelasnya.

Ia menambahkan, dengan ribuan kendaraan yang melintas dan parkir setiap hari, potensi retribusi parkir bisa menjadi salah satu sumber pendapatan yang stabil. “Hitung saja berapa kendaraan yang setiap hari melintas. Ribuan. Berapa yang diperoleh setiap hari? Banyak tentunya,” tambahnya.

Lebih jauh, Ichsan juga menyoroti persoalan parkir liar di sejumlah ruas jalan yang menyebabkan kemacetan. Dengan adanya Perusda Parkir, diharapkan penataan parkir bisa lebih tertib dan terkoordinasi dengan baik.

“Selain menambah PAD, Perusda Parkir ini juga bisa menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan, seperti di beberapa ruas jalan umum,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program ini juga bergantung pada kesiapan masyarakat dalam menerima kebijakan tersebut. “Tapi tergantung juga dengan masyarakat. Siap tidak jika ada retribusi parkir di semua fasilitas umum yang dikelola Perusda Parkir,” tandasnya. (gs/ADV)

BERAU – Persoalan sengketa lahan yang tak kunjung tuntas di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan DPRD. Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi, meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pertanahan Kabupaten Berau untuk segera menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat yang hingga kini masih menggantung tanpa kepastian hukum.

Menurut Frans, banyak kasus pertanahan di Berau yang sudah berlangsung puluhan tahun namun belum juga menemukan titik penyelesaian. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial jika terus dibiarkan.

“Permasalahan tanah di Berau ini tidak bisa kita pungkiri, sangat banyak. Bahkan ada yang sudah lebih dari 20 tahun belum tuntas,” ujarnya.

Ia menegaskan, semakin lama persoalan tersebut dibiarkan, penyelesaiannya akan semakin kompleks, terutama ketika kepemilikan lahan sudah berpindah tangan ke ahli waris. Karena itu, Frans menekankan pentingnya langkah cepat, koordinasi lintas instansi, dan tindakan nyata untuk memberikan kepastian hukum bagi warga yang terdampak.

“Kalau ada masyarakat yang menyampaikan permasalahan tanah, tolong pemerintah daerah, Dinas Pertanahan, dan BPN langsung turun tangan. Fasilitasi dan verifikasi di lapangan, lalu segera tentukan siapa pihak yang berhak agar bisa diterbitkan sertifikatnya,” tegasnya.

Frans juga meminta agar laporan masyarakat tidak dibiarkan menumpuk tanpa tindak lanjut. Ia menilai, penanganan yang lamban dan kurang transparan hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Karena itu, dibutuhkan sistem penyelesaian yang lebih responsif, terbuka, dan terukur.

“Setiap laporan masyarakat harus segera direspons. Jangan tunggu sampai menumpuk atau baru ditindaklanjuti setelah terjadi konflik. Pemerintah harus hadir untuk memberikan kepastian hukum,” tegasnya.

Politisi yang dikenal vokal terhadap isu pertanahan ini juga menyoroti perlunya reformasi administrasi dalam pengelolaan data tanah agar tidak tumpang tindih. Ia berharap BPN dan Dinas Pertanahan lebih aktif melakukan pembaruan data kepemilikan, terutama di wilayah yang berpotensi rawan sengketa.

“Kami optimistis penyelesaian sengketa tanah bisa dilakukan lebih efektif dan berkeadilan dengan kerja sama dinas terkait dan keterlibatan DPRD dalam fungsi pengawasan,” pungkasnya. (gs/ADV)

BERAU – Sorotan terhadap lemahnya kontribusi sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) di Kabupaten Berau kembali mencuat. Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, menilai sebagian besar Perusda belum mampu memberikan sumbangsih berarti terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), padahal memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal.

Menurut Rudi, aset milik daerah yang dikelola oleh Perusda seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pelayanan publik, tetapi juga mampu menjadi sumber pemasukan strategis yang memperkuat keuangan daerah.

“Perusda itu merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi tidak hanya berbicara soal pelayanan, tetapi juga bagaimana bisa memberikan kontribusi nyata terhadap PAD,” ujarnya.

Rudi menyoroti beberapa Perusda seperti PDAM, Perusda Bakti Praja, dan Perusda Pertolongan Konsorsium yang terlibat dalam proyek PLTU Berau. Namun hingga tahun 2025, sebagian besar belum mampu menyetorkan dividen kepada kas daerah.

“Hanya Perusda Hutan Sanggam yang mampu menyetor sekitar Rp28 juta. Itu pun hanya setara satu bulan gaji karyawan. Kondisi seperti ini jelas tidak sehat,” tegasnya.

Ia menjelaskan, lemahnya kontribusi tersebut disebabkan oleh tingginya biaya operasional yang tidak sebanding dengan nilai jual produk atau jasa yang dihasilkan. Akibatnya, margin keuntungan menjadi sangat kecil, bahkan beberapa perusahaan mengalami kerugian.

“Seperti PDAM, biaya operasional per meter kubik air masih terlalu tinggi. Padahal jika dikelola dengan efisien, seharusnya bisa menghasilkan surplus yang bisa disetor ke kas daerah,” lanjut politisi PDI Perjuangan tersebut.

Rudi pun mendesak Bupati Berau agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Perusda melalui audit kinerja. Menurutnya, langkah tersebut penting agar aset daerah tidak terus menjadi beban keuangan, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

“Kami minta Ibu Bupati melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap Perusda. Harus ada langkah nyata agar aset daerah ini tidak terus menjadi beban, tapi justru menjadi sumber pemasukan bagi Berau,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Berau Sri Juniarsih mengakui bahwa persoalan kinerja Perusda tidak bisa disamaratakan. Ia menjelaskan, setiap perusahaan memiliki kondisi dan tantangan yang berbeda dalam pengelolaan usaha.

“Kalau kita bicara soal Perusda, memang ada yang belum bisa memberikan dividen sesuai harapan. Misalnya, potensi sumber daya alam yang dikelola Hutan Sanggam Berau sudah tidak seperti dulu lagi. Begitu juga dengan IPB. Sementara Perusda Bhakti Praja masih baru berdiri, dan PDAM saya tekankan untuk lebih mengedepankan pelayanan masyarakat daripada menarik retribusi,” jelasnya.

Meski demikian, Sri Juniarsih menegaskan bahwa evaluasi tetap akan dilakukan untuk memastikan seluruh Perusda bisa bekerja lebih maksimal dan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi daerah.

“Intinya, Perusda ini tetap menjadi perhatian kita bersama. Harus ada tindak lanjut agar mereka bisa benar-benar optimal dan menyetor dividen bagi pendapatan asli daerah,” pungkasnya. (gs/ADV)

BERAU – Kondisi pengelolaan sampah di Kecamatan Talisayan mendapat perhatian khusus dari Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto. Ia menilai permasalahan kebersihan di wilayah tersebut semakin mendesak untuk ditangani, terutama terkait armada pengangkut sampah yang sudah tidak layak pakai.

Menurut Subroto, sebagian besar truk pengangkut sampah di Talisayan kini berusia tua dan dalam kondisi rusak. Banyak bak truk yang berlubang sehingga menyebabkan sampah berhamburan di jalan saat pengangkutan dilakukan.

“Karena banyak truk yang baknya berlubang, sampah menjadi berhamburan di jalan. Besar harapan saya ini menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.

Ia menegaskan, persoalan sampah bukan hal sepele karena berpengaruh langsung terhadap citra daerah, khususnya bagi tamu dan wisatawan yang datang ke Berau.

“Hal yang paling pertama diperhatikan adalah sampah itu. Jadi kadang-kadang tamu belum sampai di kota, sudah melihat sampah duluan,” tegasnya.

Selain pengadaan armada baru, Subroto juga menyoroti kondisi akses menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Talisayan yang hingga kini belum disemenisasi. Jalan menuju lokasi pembuangan masih berupa batu dan menjadi sulit dilalui saat musim hujan.

“Kalau masalah lahan sampah sudah ada. Kami sudah dapat lahan yang cukup. Hanya memang untuk pembangunan tempat sampahnya perlu diperhatikan. Karena dari pinggir jalan, masuk ke tempat pembuangan itu masih jalan batu,” bebernya.

Ia menilai, jika akses jalan menuju TPA dibenahi dengan pengecoran sepanjang sekitar 200 meter, maka proses pembuangan akan lebih efisien dan tidak menimbulkan tumpukan sampah di pinggir jalan.

“Nanti kalau itu dicor sampai ujung 200 meter maka akan mudah bagi sampah untuk dibuang. Sehingga tidak ada lagi yang ada di pinggir jalan,” tandasnya.

Subroto berharap Pemkab Berau segera mengalokasikan anggaran untuk pengadaan truk baru dan perbaikan akses menuju TPA agar sistem kebersihan di Talisayan dapat berjalan efektif serta menjaga keindahan lingkungan. (gs/ADV)