Beranda blog Halaman 258

Kasus Korupsi Dana Hibah, Kejari Sleman Tahan Eks Bupati Sri Purnomo

0

YOGYAKARTA – Kejaksaan Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menahan mantan Bupati Sleman Sri Purnomo (SP) yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pariwisata Kabupaten Sleman tahun 2020.

“Terhadap tersangka SP dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta untuk 20 hari ke depan,” ujar Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DIY Herwatan dalam keterangannya di Yogyakarta, Selasa (28/10/2025).

Penahanan Bupati Sleman periode 2010-2015 dan periode 2016-2021 itu dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Nomor: PRINT-XXX/M.4.11/Fd.1/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025.

Herwatan menuturkan bahwa penahanan terhadap SP didasarkan pada alat bukti yang cukup serta alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.

Selain itu, karena tindak pidana yang disangkakan kepada SP juga diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih sebagaimana ketentuan dalam pasal tersebut.

Sebelumnya, mantan Bupati Sleman SP telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan dana hibah pariwisata Kabupaten Sleman tahun 2020 melalui surat perintah penetapan tersangka tertanggal 30 September 2025.

SP disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dan/atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ANT/KN)

Jalur Kereta Terendam, Sejumlah Rute Lain di Daop 7 Madiun Dialihkan

0

SEMARANG – Kereta api di wilayah Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun, Jawa Timur, ikut terdampak akibat banjir di kilometer 2+3 hingga 3+0 pada jalur hulu dan hilir antara Stasiun Alastua – Semarang Tawang, Jawa Tengah.

Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Rokhmad Makin Zainul mengemukakan kereta api yang terdampak itu adalah KA Brantas jurusan Pasarsenen-Blitar dan sebaliknya.

“Perjalanan KA Brantas rute Pasarsenen-Blitar menjadi via Cirebon Prujakan-Solo Balapan. Juga yang untuk KA Brantas Blitar-Pasarsenen via Solo Balapan-Purwokerto-Cirebon Prujakan. Jadi perjalanan kereta apinya dengan pola memutar dampak dari luapan air di jalur kereta api Alastua – Semarang Tawang,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (29/10/2025).

Selain itu, ada sejumlah perjalanan kereta api lainnya yang juga dibuat dengan pola memutar antara lain dari Pasar Senen menuju Surabaya Pasar Turi melalui lintas Tegal – Purwokerto – Solo Balapan – Gundih, serta dari Surabaya menuju Pasar Senen melalui lintas Gambringan – Gundih – Solo Balapan – Cirebon Prujakan.

Zainul mengatakan perjalanan kereta api dengan pola operasi memutar itu untuk menjaga keselamatan dan ketepatan waktu.

Pihaknya menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api, termasuk seluruh pelanggan di dalamnya, menjadi prioritas utama KAI.

“Keselamatan pelanggan selalu menjadi hal yang utama. Kami berterima kasih atas pengertian dan kesabaran pelanggan, keluarga yang menunggu, serta masyarakat dalam situasi ini,” ujar Zainul.

Zainul menambahkan bahwa petugas prasarana KAI Daop 4 Semarang berada di lokasi untuk melakukan pemantauan dan penanganan di lapangan. Upaya normalisasi lintas terus dilakukan agar jalur Alastua – Semarang Tawang dapat segera dilalui dengan aman.

KAI juga menyiagakan petugas untuk melakukan pemantauan intensif terhadap ketinggian air, stabilitas jalur, serta sistem drainase di sekitar rel. Selain itu, KAI mengoperasikan lokomotif Diesel Hidrolik BB 304 sebagai langkah antisipatif agar perjalanan kereta tetap dapat berjalan dengan aman.

Sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan, KAI memberikan pengembalian biaya tiket 100 persen di luar bea pesan bagi pelanggan yang memilih untuk membatalkan perjalanan akibat keterlambatan lebih dari satu jam atau karena perubahan rute perjalanan.

Mekanisme kompensasi ini berlaku bagi pelanggan yang tidak berkenan melanjutkan perjalanan karena keterlambatan atau pola operasi memutar. Proses pengembalian dapat dilakukan di loket stasiun atau melalui layanan pelanggan 121.

Pengajuan klaim, kata dia, dapat dilakukan hingga maksimal H+7 dari tanggal keberangkatan. Sementara itu, untuk pengembalian bea akibat turun kelas pelayanan, proses hanya dapat dilakukan melalui loket stasiun.

Selain fasilitas pembatalan, KAI juga menyiapkan layanan kompensasi tambahan bagi pelanggan yang tetap melanjutkan perjalanan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kompensasinya antara lain pemberian minuman dan makanan ringan untuk keterlambatan lebih dari tiga jam, serta tambahan makanan berat jika keterlambatan mencapai lebih dari lima jam,” kata dia.

Pihaknya meminta maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat kondisi cuaca ekstrem di wilayah Daerah Operasi 4 Semarang, yang menyebabkan luapan air di kilometer 2+3 hingga 3+0 pada jalur hulu dan hilir antara Stasiun Alastua – Semarang Tawang.

Kondisi tersebut terdeteksi sejak Selasa, 28 Oktober 2025 pagi, dan berdampak pada keterlambatan serta pembatalan beberapa perjalanan kereta api.

“Kami memohon maaf atas potensi keterlambatan yang terjadi akibat kondisi cuaca ekstrem. KAI terus berkoordinasi dengan pihak terkait dan memantau kondisi jalur secara berkelanjutan demi menjaga keselamatan dan keandalan perjalanan kereta api,” kata Zainul. (ANT/KN)

Sutami: Guru Menumpuk di Kota, Sekolah di Pedalaman Kekurangan Tenaga Pendidik

0

BERAU – Ketimpangan jumlah tenaga pendidik antara wilayah perkotaan dan pedalaman di Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian serius DPRD. Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menilai ketidakseimbangan penempatan guru telah berdampak nyata terhadap mutu pendidikan yang timpang antarwilayah di Bumi Batiwakkal.

Menurutnya, hingga kini masih banyak sekolah di kampung dan daerah pedalaman yang mengalami kekurangan guru, terutama untuk mata pelajaran inti seperti Matematika, Bahasa Indonesia, dan IPA. Sementara itu, di wilayah perkotaan justru terjadi kelebihan tenaga pendidik.

“Jumlah guru di pedalaman dan kampung masih jauh dari cukup. Kondisi ini jelas berimbas pada mutu pendidikan yang timpang antarwilayah,” ujar Sutami.

Ia menegaskan, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penempatan guru agar lebih proporsional dan sesuai kebutuhan setiap sekolah.

“Pemerataan distribusi guru harus menjadi prioritas. Jangan hanya menumpuk di kota karena fasilitasnya lebih baik. Anak-anak di kampung pun berhak mendapat pendidikan yang bermutu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sutami menilai bahwa pemerataan tidak cukup hanya dari sisi jumlah, tetapi juga harus memperhatikan aspek kompetensi dan kesejahteraan guru. Banyak tenaga pendidik, kata dia, enggan bertugas di daerah terpencil karena terbatasnya sarana, akses transportasi yang sulit, serta tunjangan yang belum memadai.

“Guru yang bertugas di pedalaman harus mendapat perhatian lebih. Pemerintah perlu menyiapkan insentif atau tunjangan tambahan agar mereka betah dan termotivasi menjalankan tugas,” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya peningkatan belanja pendidikan dalam APBD. Menurutnya, peningkatan anggaran harus diikuti dengan penggunaan yang tepat sasaran untuk mendukung peningkatan kualitas guru dan proses belajar mengajar, bukan hanya pembangunan fisik semata.

“Pendidikan bukan hanya soal bangunan sekolah, tapi bagaimana anggaran benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas guru dan proses belajar mengajar,” jelasnya.

Sutami menambahkan, DPRD Berau terus mendorong agar arah kebijakan pendidikan mampu mengurangi disparitas antarwilayah, baik di pesisir, pedalaman, maupun perkotaan. Selain itu, dukungan terhadap pendidikan inklusif juga harus diperkuat agar anak berkebutuhan khusus mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan.

“Kita ingin pendidikan di Berau tidak hanya maju di kota, tapi juga merata hingga ke pelosok kampung. Semua anak, tanpa terkecuali, harus punya kesempatan yang sama untuk belajar,” pungkasnya. (gs/ADV)

Pertanian Jadi Andalan, DPRD Berau Minta Pemkab Fokus pada Produktivitas dan Pasar

0

BERAU – Anggota Komisi II DPRD Berau, Rahman, menegaskan pentingnya pengembangan sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama untuk memperkuat perekonomian daerah. Ia menilai sektor ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para petani yang menjadi tulang punggung keluarga di pedesaan.

“Kesejahteraan ini sangat penting, apalagi mayoritas petani lokal menjadi tulang punggung keluarga,” ujarnya.

Rahman mengatakan, pemerintah daerah perlu fokus pada peningkatan produktivitas pertanian yang berdampak langsung terhadap pendapatan petani. Menurutnya, langkah ini dapat ditempuh dengan mengadopsi teknologi modern, memperluas akses pasar, serta memperkuat sistem pendampingan di tingkat lapangan.

“Pemkab Berau juga harus mengadopsi teknologi pertanian hingga akses pasar besar bagi petani,” tegasnya.

Ia menambahkan, komitmen Pemkab Berau dalam membangun sektor pertanian seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil panen, tetapi juga pada keberlanjutan kesejahteraan petani melalui pelatihan, pemberdayaan, dan pembinaan yang berkelanjutan.

“Saya melihat Pemkab berupaya memberikan pelatihan kepada petani, memperkenalkan teknologi ramah lingkungan, dan memperluas akses pasar. Ini tentu akan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal,” jelasnya.

Rahman juga menilai, kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk mempercepat kemajuan pertanian di Berau. Kerja sama dengan perusahaan di sektor pertanian dan agroindustri akan membuka peluang baru bagi petani lokal sekaligus meningkatkan daya saing produk daerah.

“Pemerintah perlu mempererat kerja sama dengan pihak swasta, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan agroindustri. Hal ini akan membuka lebih banyak peluang bagi petani lokal serta meningkatkan daya saing produk pertanian Berau di pasar yang lebih luas,” paparnya.

Ia berharap, Pemkab Berau juga memperhatikan kebutuhan infrastruktur penunjang seperti irigasi, jalan tani, dan penyuluhan pertanian. Fasilitas yang memadai akan mempercepat peningkatan produktivitas dan mendukung keberlanjutan ekonomi petani.

“Saya berharap sektor pertanian Berau dapat menjadi sumber pendapatan utama yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong kemajuan ekonomi daerah secara keseluruhan,” pungkasnya. (gs/ADV)

DPRD Berau Desak Pemkab Segera Hibahkan Lahan untuk Komunitas Adat Terpencil

0

BERAU – Pembangunan di wilayah Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Berau dinilai masih tersendat akibat belum jelasnya status kepemilikan lahan. Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris, menyoroti persoalan tersebut dan mendesak pemerintah daerah segera menghibahkan lahan kepada masyarakat adat agar program pembangunan bisa berjalan tanpa hambatan.

Menurut Gideon, kelompok masyarakat adat yang hidup di wilayah terpencil seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Kondisi sosial dan ekonomi mereka yang masih tertinggal menuntut kebijakan afirmatif agar tidak semakin tertinggal dari masyarakat perkotaan.

“Komunitas adat tertinggal ini kan seharusnya diistimewakan. Kalau kita melihat kehidupan mereka memang sangat memprihatinkan, makanya pemerintah harus memberikan perhatian khusus,” ujarnya.

Ia menjelaskan, masih banyak kelompok KAT di sejumlah kecamatan yang belum memperoleh hak dan fasilitas setara dengan masyarakat di wilayah perkotaan, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur dasar. Karena itu, Gideon meminta Pemkab Berau untuk mempercepat upaya pemerataan pembangunan di kawasan adat tersebut.

Selain keterbatasan fasilitas, persoalan kepastian hukum atas lahan menjadi kendala utama. Gideon mengungkapkan, banyak kawasan yang ditempati KAT tumpang tindih dengan klaim perusahaan atau masih berstatus milik pemerintah daerah sehingga menyulitkan pelaksanaan pembangunan menggunakan dana APBD maupun APBN.

“Setahu saya, ini yang menjadi beberapa keluhan KAT, jadi dorongan saya kepada pemkab, harus segera hibahkan lahannya kepada KAT,” jelasnya.

Ia mencontohkan kondisi di Teluk Sumbang, di mana lahan milik KAT belum dihibahkan kembali kepada masyarakat. Akibatnya, pembangunan sarana publik tidak dapat dilakukan karena terkendala status kepemilikan.

“Karena fasilitas APBD, APBN, dan lain sebagainya tidak bisa masuk, karena kawasannya ini masih punya pemda. Nah, mereka minta supaya ini dibalikan lagi, dihibahkan ke kampungnya,” ujarnya.

Menurut Gideon, langkah hibah lahan menjadi solusi realistis agar masyarakat adat dapat mengelola wilayahnya secara mandiri dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kemajuan kampung.

“Paling tidak ya dihibahkan kembalilah ke kampung atau KAT. Kalau hibahkan tidak keperorangan, ke kampung supaya bisa digunakan warga kampung tersebut,” pungkasnya. (gs/ADV)

Menko Muhaimin Imbau Warga Tak Mudah Tergiur Tawaran Kerja ke Kamboja

0

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar meminta masyarakat agar jangan mudah tergiur dengan tawaran kerja ke Kamboja karena negara tersebut bukan negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

“Kita terus mengkampanyekan dan menyosialisasikan bahwa Kamboja bukan tempat aman untuk pekerja migran kita,” kata Menko Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin (27/10).

Oleh karena itu, bila ada tawaran kerja dengan penempatan Kamboja dapat dipastikan ilegal.

Kamboja hingga kini belum memiliki kerja sama resmi dengan Indonesia yang menjamin keselamatan dan hak-hak pekerja migran asal Indonesia.

Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) telah berulang kali menerbitkan peringatan agar calon pekerja migran tidak menjadikan Kamboja sebagai negara tujuan kerja.

Namun demikian, bagi PMI yang sudah terlanjur bekerja di Kamboja, pemerintah memastikan tetap ada upaya perlindungan terhadap mereka, termasuk melalui koordinasi intensif antara Kementerian P2MI, Kementerian Luar Negeri, dan KBRI Phnom Penh.

“Kalau sudah terlanjur di sana maka harus ada upaya-upaya perlindungan sistematis yang dilakukan oleh P2MI dan seluruh lintas sektor,” kata Muhaimin Iskandar.

Ia memastikan pemerintah Indonesia melalui KBRI Kamboja selalu membuka akses komunikasi dan layanan bagi PMI yang menghadapi masalah di negara tersebut.

Menko Muhaimin Iskandar pun mengimbau kepada calon PMI agar selalu memastikan keberangkatan kerja dilakukan lewat jalur resmi dan terverifikasi oleh BP2MI untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap menargetkan calon pekerja migran Asia Tenggara. (ANT/KN)

Kemenhut Siapkan Langkah Hukum Atasi Tambang Ilegal di Sekitar Mandalika

0

JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperketat pengawasan di Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Prabu dan menyiapkan langkah penegakan hukum bersama aparat penegak hukum merespons Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di sekitar Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) Aswin Bangun dalam pernyataan terkonfirmasi dari Jakarta, Selasa (28/10/2025), menjelaskan pihaknya sudah memasang papan peringatan dan berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait serta unit teknis pertambangan guna memastikan penanganan lintas kewenangan berjalan efektif untuk areal penggunaan lain (APL).

“Kami sedang menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum dan memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk tokoh-tokoh masyarakat setempat. Tahun-tahun sebelumnya kami sudah lakukan operasi penertiban dan penegakan hukum, namun aktivitas penambangan ilegal kembali terjadi,” ujar Aswin.

“Perlu langkah-langkah solutif dan kolaboratif melibatkan seluruh pihak termasuk tokoh-tokoh masyarakat agar permasalahan penambangan ilegal dapat ditertibkan dan tidak menimbulkan kerugian negara dan kerugian lingkungan,” tambahnya.

Dia menjelaskan di dalam TWA Gunung Prabu petugas menemukan tiga lubang bekas aktivitas yang sudah ditinggalkan dan tidak ada kegiatan penambangan berlangsung.

Aktivitas tambang ilegal serupa pernah ditindak Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut bersama BKSDA NTB dan Polda NTB pada 2018 dan sejak itu Ditjen Gakkum melakukan langkah-langkah persuasif kepada masyarakat.

Selain di dalam TWA Gunung Prabu dan APL di Desa Prabu, Aswin menyampaikan bahwa pihaknya mengidentifikasi PETI di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat Lombok Barat. Terhadap hal tersebut melakukan penertiban di wilayah Sekotong dan wilayah lain yang teridentifikasi terdapat PETI di dalam kawasan hutan.

Terkait temuan PETI di sekitar Mandalika, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dukungannya dalam mengungkap praktik tambang ilegal di sekitar Mandalika, NTB.

“Pertambangan tanpa izin dilarang keras, terlebih jika memasuki atau berdampak pada kawasan hutan dan kawasan konservasi. Kami menerapkan instrumen administratif, perdata, dan pidana sesuai aturan. Pelaku wajib menghentikan kegiatan, memulihkan lingkungan, dan bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan,” katanya.

Terkait lokasi PETI di APL, Januanto memastikan pihaknya terus memperkuat sinkronisasi kewenangan dengan pemerintah daerah dan instansi teknis terkait penanganan komprehensif dari penertiban, kepatuhan perizinan, hingga pemulihan lahan. (ANT/KN)

Acha Septriasa Menangis Saat Ucapkan Syahadat di Film Air Mata Mualaf

0

JAKARTA – Aktris Acha Septriasa mengaku merasa terenyuh saat mengucapkan kalimat syahadat untuk salah satu adegan dalam film berjudul “Air Mata Mualaf” yang akan ditayangkan di bioskop serentak pada tanggal 27 November 2025.

“Yang buat terharu adalah adegan ketika saya harus mengucapkan kalimat syahadat,” kata Acha dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Acha mengaku baru pertama kali mengucapkan kalimat syahadat untuk sebuah adegan dalam film sampai merasa sangat sesak dalam dada.

Hal lain yang membuat perasaannya makin penuh yakni adanya rasa rindu untuk mendengarkan suara adzan. Di luar negeri, menurutnya tidak sama dengan Indonesia karena beberapa tempat masih minim tempat untuk beribadah bagi Muslim.

“Saya jadi lebih relate dengan karakter ini, kerinduan saya mendengar adzan saya tuangkan dalam karakter Anggie,” tambahnya.

Atas dasar itu, ia menyatakan bahwa “Air Mata Mualaf” menjadi salah satu proyek film yang paling emosional di sepanjang kariernya. Acha pun merasa sangat terkoneksi dengan karakter Anggie, karena memahami rasanya tinggal di luar negeri.

Sutradara Indra Gunawan menambahkan bahwa film tersebut ingin mengangkat soal kemanusiaan, penerimaan dan cinta keluarga.

Ia membeberkan kisah dalam film terinspirasi dari kisah nyata wanita Indonesia di Australia yang menemukan hidayah di tengah hidup yang kelam. Oleh karenanya, Indra ingin agar film tidak terlalu kental dengan nuansa keagamaan, melainkan karakter di dalamnya dapat menonjolkan hidayah dan bagaimana cara untuk tetap diterima oleh keluarga.

Sementara dari pemilihan pemain Produser Dewi Amanda mengatakan jika film ini bukan proyek yang instan karena harus melalui proses yang cukup panjang mulai dari riset sampai syuting lintas negara.

Dikarenakan banyak adegan yang harus diambil di Australia, tim produksi sempat merasa kesulitan untuk mencari pemain yang cocok. Mereka hampir sebulan lamanya melakukan seleksi, sampai akhirnya memutuskan Acha Septriasa menjadi pemeran utama.

“Kita sempat kesulitan mencari cast. Karena syuting di sana, jadi cari artis yang tinggal di Australia. Dari beberapa pilihan, Acha yang paling cocok,” tambahnya.

Apalagi film itu tidak hanya bicara soal agama, tapi juga tentang keluarga, pilihan hidup, dan rasa kehilangan.

“Air Mata Mualaf” menceritakan perjalanan Anggie (Acha Septriasa), wanita Indonesia di Sydney yang mengalami kekerasan dari kekasihnya, Ethan (Matt Williams). Dalam keterpurukan, ia diselamatkan oleh Fatimah (Hana Saraswati), pengurus masjid yang memperkenalkannya pada Islam. Tapi keputusan Anggie untuk memeluk agama baru malah memicu konflik dan penolakan dari keluarganya.

Film ini diproduksi oleh Merak Abadi Productions dan Suraya Filem, serta dibintangi oleh Achmad Megantara, Budi Ros, Rizky Hanggono, dan banyak aktor lainnya. (ANT/KN)

TNI Tengah Siapkan Rencana Awal Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza

0

JAKARTA – Kementerian Pertahanan memastikan saat ini TNI sedang merancang langkah-langkah awal terkait rencana pengiriman pasukan perdamaian di wilayah Gaza.

Hal tersebut dilakukan sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung terciptanya perdamaian di Gaza melalui pengiriman pasukan.

“Saat ini Mabes TNI melalui Staf Operasi Luar Negeri (Sops TNI) sedang menyiapkan langkah-langkah awal sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo,” kata Kepala Biro (Karo) Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Frega melanjutkan, langkah-langkah awal itu nantinya akan menjadi dasar persiapan bagi TNI untuk mengirim pasukan ke Gaza untuk misi perdamaian.

Frega sendiri tidak menjelaskan secara rinci apa saja telah langkah yang dipersiapkan TNI. Dia hanya memastikan bahwa TNI akan selalu siap jika sudah mendapat perintah resmi dari presiden untuk mengirimkan pasukan ke Gaza.

“Pelaksanaannya menunggu keputusan politik dan mandat resmi dari PBB dan/atau resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan. Proses ini akan mengikuti mekanisme kerja sama multilateral bersama PBB dan negara-negara terkait,” jelas Frega.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan TNI sudah menyiapkan satgas gabungan yang mempunyai banyak kemampuan khusus dari mulai membangun konstruksi hingga membuka layanan kesehatan untuk jalani misi kemanusiaan di Gaza.

Hal tersebut dikatakan Freddy saat ditanya Antara tentang kesiapan TNI mengirim pasukan perdamaian ke Gaza sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto.

“Pasukan yang kemungkinan akan dilibatkan, dapat terdiri dari unsur Satgas gabungan TNI yang memiliki kemampuan Zeni Konstruksi kaitannya dengan pembenahan infrastruktur, dukungan kesehatan lapangan, Rehabilitasi aspek psikologi,” kata Freddy kepada Antara di Jakarta, Senin (27/8).

Menurut Freddy, pasukan dari satuan Zeni TNI AD sangat dibutuhkan untuk memulihkan infrastruktur yang rusak akibat perang di kawasan Gaza.

Selain satuan Zeni, kehadiran tenaga kesehatan dari TNI juga diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara fisik dan psikis para korban perang.
Tidak lupa TNI juga akan menerjunkan pasukan pengamanan guna memastikan operasi misi perdamaian yang dilakukan di Gaza berjalan dengan aman.

Walau seluruhnya sudah disiapkan, Freddy mengatakan TNI akan tetap menunggu perintah pemerintah pusat untuk kepastian pengiriman pasukan perdamaian.

“Intinya, TNI siap melaksanakan setiap keputusan pemerintah dengan profesional, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip perdamaian serta kepentingan nasional Indonesia, berdasarkan pada legal standing nasional dan internasional,” jelas Freddy. (ANT/KN)

Gempa Magnitudo 5,5 Guncang Buol, Tidak Berpotensi Tsunami

0

PALU – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa bumi dengan magnitudo 5,5 mengguncang Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Selasa, pukul 09.31 WITA.

Kepala BMKG Stasiun Geofisika Palu Sujabar di Kota Palu mengatakan gempa itu dengan kedalaman 10 kilometer dan tidak berpotensi tsunami.

“Kami harap masyarakat tidak panik dan tetap tenang, serta selalu memperbaharui informasi resmi BMKG,” katanya.

Episenter gempa tercatat pada 1.43° Lintang Utara – 121.77° Bujur Timur, berlokasi sekitar 68 km timur laut Buol, dan berada di kedalaman 10 km di bawah permukaan laut.

Berdasarkan parameter skala MMI (Modified Mercalli Intensity), gempa ini dirasakan hingga III-IV di Buol dan II-III di Kabupaten Pohuwato provinsi Gorontalo. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun waspada terhadap perkembangan situasi.

Sementara itu BPBD Kabupaten Buol hingga saat ini masih melakukan pendataan terkait kerusakan akibat gempa bumi tersebut.

“Tim sedang turun mendata kerusakan-kerusakan karena gempa ini,” ucap Kalak BPBD Buol, Moh Kachfi. (ANT/KN)