Beranda blog Halaman 238

Wawali Bontang Dorong UMKM Lebih Cerdas Kelola Keuangan

0
Foto: Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris saat menghadiri kegiatan sosialisasi (Ist).

BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, secara resmi membuka kegiatan sosialisasi bertajuk “Cerdas Mengelola Keuangan: Waspada Investasi Bodong dan Pentingnya Menjaga Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK” bagi pelaku UMKM Kota Bontang, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melalui kampanye LIKE ME atau Literasi Keuangan Meningkatkan Edukasi.

Dalam sambutannya, Agus Haris mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai langkah penting dalam memperkuat fondasi ekonomi lokal, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Menurutnya, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Namun di sisi lain, masih banyak pelaku usaha yang menghadapi kendala, mulai dari akses permodalan hingga minimnya pemahaman mengenai sistem keuangan dan pengelolaan kredit.

“Melalui sosialisasi ini, kita ingin UMKM Bontang lebih cerdas, aman, dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap maraknya investasi bodong dengan berbagai modus yang terus berkembang dan semakin sulit dikenali.

Menurut Agus Haris, pelaku UMKM tidak boleh mudah tergiur tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat yang tidak masuk akal.

Selain itu, dirinya turut menyoroti pentingnya menjaga reputasi kredit melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Ia menegaskan agar masyarakat tidak melakukan praktik “titip nama” atau meminjamkan identitas kepada pihak lain untuk pengajuan pinjaman.

“Jangan sampai karena membantu orang lain, justru merusak riwayat kredit kita sendiri. Ini bisa berdampak panjang dan menghambat akses pembiayaan resmi, termasuk program Kredit Bunga 0 persen,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Bontang berharap literasi keuangan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dapat meningkat sehingga mampu mengelola usaha secara sehat, terhindar dari praktik ilegal, dan lebih mudah mengakses layanan keuangan formal.

Pemkot juga menilai penguatan literasi keuangan menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (MK)

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S

Wali Kota Bontang Minta RT Aktif Data Warga Bermasalah Sosial

0
Foto: Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni saat berkunjung ke Kelurahan Tanjung Laut Indah (Ist).

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Senin pagi (4/5/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan sinkronisasi berbagai program Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang berjalan optimal hingga tingkat kelurahan.

Dalam kunjungan itu, Neni menekankan pentingnya akurasi data sosial masyarakat sebagai dasar utama penyaluran program bantuan pemerintah agar tepat sasaran.

Menurutnya, data yang valid menjadi kunci agar intervensi pemerintah benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.

“Saya minta seluruh Ketua RT mencatat detail setiap permasalahan sosial di lingkungannya,” ujarnya.

Neni juga meminta para ketua RT aktif melakukan pendataan terhadap warga yang kehilangan pekerjaan maupun masyarakat yang masih tinggal di rumah sewa agar dapat segera memperoleh pendampingan sesuai kebutuhan.

Ia menegaskan bahwa perangkat wilayah memiliki peran penting sebagai ujung tombak pemerintah dalam mendeteksi kondisi sosial masyarakat secara langsung di lapangan.

Selain itu, Pemkot Bontang juga terus mendorong program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300 ribu per bulan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), termasuk perlindungan BPJS bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Dalam kondisi seperti ini, tidak boleh ada warga yang luput dari perhatian pemerintah,” tegasnya.

Menurut Neni, pelaporan yang cepat dan akurat dari tingkat RT akan membantu pemerintah melakukan intervensi lebih cepat terhadap berbagai persoalan sosial yang muncul di masyarakat.

Kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Bontang memperkuat koordinasi antara pemerintah kota dan perangkat wilayah agar pelaksanaan program sosial berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (MK)

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S

Reformasi Polri Tak Usulkan Kementerian Baru

0
Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) usai bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan hasil rekomedasi reformasi Polri. (Sumber: YT Setpres RI)

JAKARTA – Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) merekomendasikan agar posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap berada langsung di bawah Presiden tanpa ditempatkan di bawah kementerian mana pun.

Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rangkaian pembahasan reformasi kepolisian saat pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa struktur kelembagaan Polri tidak perlu diubah.

“Mengenai kedudukan Polri tetap seperti sekarang. Polri langsung berada di bawah Presiden dan tidak dibentuk Kementerian Keamanan atau Kementerian Kepolisian atau meletakkan kepolisian di bawah kementerian yang ada sekarang,” ujarnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan hasil kajian KPRP yang tidak merekomendasikan pembentukan kementerian baru di sektor keamanan.

Ketua KPRP, Jimly Asshiddiqie, menyebut opsi pembentukan kementerian baru sebelumnya memang sempat dibahas secara mendalam. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan, usulan itu akhirnya tidak dimasukkan dalam rekomendasi resmi.

“Kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru,” ujarnya.

Menurut Jimly, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan efektivitas kelembagaan serta potensi dampak kebijakan terhadap stabilitas institusi kepolisian.

Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga sempat meminta penjelasan terkait alasan di balik kesimpulan tersebut.

“Tadi Presiden juga tanya, kita jelaskan yang kesimpulan kami manfaatnya dibandingkan mudaratnya, mudaratnya lebih banyak. Maka ya sudah kita tidak usulkan itu,” katanya.

KPRP menilai mempertahankan struktur Polri seperti saat ini lebih tepat untuk menjaga stabilitas kelembagaan sekaligus memastikan reformasi kepolisian berjalan efektif dan berkelanjutan.

Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari agenda besar pembenahan Polri yang tengah disusun pemerintah secara komprehensif.

Sebelumnya, tim KPRP telah menyusun dan menyerahkan 10 buku rekomendasi reformasi Polri kepada Presiden. Dokumen tersebut mencakup berbagai aspek pembenahan, mulai dari struktur kelembagaan, penguatan pengawasan, hingga pembaruan regulasi untuk mendukung reformasi institusi kepolisian ke depan. (MK)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

Deklarasi Jayapura Tegaskan Komitmen Pers Berkualitas untuk Indonesia Damai dan Adil

0
Komite Publisher Rights bersama komunitas pers di Papua membacakan “Deklarasi Jayapura” pada penutupan World Press Freedom Day (WPFD) 2026 di Kantor Gubernur Papua. (Istimewa)

JAYAPURA – Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Komite Publisher Rights) bersama komunitas pers di Papua dan para pemangku kepentingan pers menghasilkan “Deklarasi Jayapura” dalam rangkaian penutupan World Press Freedom Day (WPFD) atau Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 di Jayapura, Papua, Selasa (5/5/2026).

Deklarasi tersebut menjadi hasil utama dari stakeholder meeting yang digelar pada Senin (4/5/2026) malam dan dihadiri unsur Dewan Pers, organisasi pers nasional dan Papua, jurnalis, perusahaan media, Forkopimda Papua, hingga Bappenas.

Anggota Komite Publisher Rights, Sasmito, menjelaskan Deklarasi Jayapura menegaskan dua substansi utama, yakni komitmen terhadap keberlanjutan media dan penguatan kebebasan pers di tingkat lokal maupun nasional.

“Deklarasi Jayapura Tentang Pers Berkualitas untuk Masa Depan Indonesia yang Damai dan Adil setidaknya memuat komitmen semua pihak untuk keberlanjutan dan kebebasan pers,” ujarnya saat membacakan deklarasi di Kantor Gubernur Papua.

Sasmito berharap deklarasi tersebut tidak berhenti sebagai dokumen seremonial, tetapi benar-benar ditindaklanjuti kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga komunitas pers.

Ketua Komite Publisher Rights, Suprapto, juga menekankan pentingnya pengawalan implementasi deklarasi tersebut, termasuk oleh platform digital.

“Yang lebih penting adalah komitmen para pemangku kepentingan, termasuk platform digital, untuk melaksanakan deklarasi tersebut. Pers juga harus terus mengawal implementasinya,” katanya.

Ketua Panitia WPFD 2026, Jean Bisay, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan di Papua, khususnya Pemerintah Provinsi Papua.

Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan mampu meningkatkan profesionalisme jurnalis serta memperkuat keberlanjutan dan kebebasan pers di Indonesia, terutama di Papua.

Adapun rangkaian kegiatan WPFD 2026 meliputi seminar nasional tentang keberlanjutan dan kebebasan pers, workshop perempuan adat dan lingkungan, pelatihan keamanan digital dan AI untuk jurnalis, workshop investigasi, hingga bazar media dan talkshow pers bebas tanpa intimidasi.

“Kita berharap berbagai rangkaian kegiatan ini dapat meningkatkan profesionalisme jurnalis. Dan berbagai rekomendasi terkait keberlanjutan dan kebebasan pers dapat ditindaklanjuti pihak terkait,” ujar Jean Bisay.

Sementara itu, Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menilai tema “Pers Berkualitas untuk Masa Depan Indonesia yang Damai dan Adil” sangat relevan dengan arah pembangunan Papua.

Menurutnya, pers memiliki posisi strategis sebagai penyampai informasi yang kredibel, penguat literasi publik, serta pengawal transparansi pembangunan.

“Pelaksanaan WPFD di Papua menegaskan bahwa kebebasan pers harus dirasakan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Papua. Hal ini merupakan wujud komitmen kita terhadap demokrasi, keterbukaan, dan keadilan informasi bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat profesionalisme dan integritas jurnalistik, menjamin perlindungan terhadap jurnalis, serta membangun kolaborasi harmonis antara pemerintah, media, dan masyarakat.

WPFD 2026 di Jayapura sekaligus menjadi momentum penting untuk mempertegas posisi pers sebagai salah satu fondasi demokrasi, sekaligus penjaga ruang publik yang sehat dan berkeadilan di Indonesia. (MK)

Editor: Agus S

Mendagri Sebut Banyak Kepala Daerah Tak Kompeten

0

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Koran Nusantara?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper lengkap
https://koran.koranusantara.com/

📱 Versi Mobile
https://digital.koranusantara.com/kn5mei2026/mobile/

BPJS Kesehatan Bidik Bangun Kantor Layanan di Jantung IKN

0
Demi melihat langsung perkembangan dan potensi layanan kesehatan, jajaran BPJS Kesehatan sowan ke IKN. (Dok. Otorita)

NUSANTARA — BPJS Kesehatan berencana membangun kantor layanan khusus di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai upaya memperkuat akses layanan kesehatan bagi peserta di kawasan ibu kota baru tersebut.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melihat peluang pembangunan fasilitas tersebut seiring perkembangan kawasan IKN.

“Kami akan merencanakan pembangunan Kantor Layanan Khusus IKN, untuk perluasan akses layanan bagi peserta. Saat ini operasional pelayanan tatap muka terdekat dengan Kawasan Otorita IKN dapat dilayani di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).

Dalam kunjungan kerjanya ke IKN, jajaran BPJS Kesehatan juga meninjau sejumlah titik strategis, mulai dari lokasi persil kantor BPJS, hingga fasilitas publik seperti Masjid Negara dan Istana Negara.

Peninjauan tersebut memberikan gambaran langsung terkait kesiapan kawasan serta dukungan infrastruktur yang terus dikembangkan di Nusantara.

“Kami memberikan apresiasi terhadap pembangunan IKN. Ini menjadi kebanggaan karena Indonesia sudah memiliki ibu kota yang megah, tertata rapi, termasuk fasilitas rumah sakitnya,” tambahnya.

Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, beserta jajaran. Ia berharap sinergi antara BPJS Kesehatan dan Otorita IKN terus diperkuat, khususnya dalam mendukung layanan kesehatan bagi masyarakat di kawasan tersebut.

“Terima kasih atas kunjungan BPJS Kesehatan di Ibu Kota Nusantara. Kami berharap koordinasi dan dukungan layanan kesehatan ke depan semakin kuat bagi warga Nusantara,” ujarnya.

Seiring dengan pesatnya pembangunan IKN, kehadiran fasilitas layanan kesehatan yang terintegrasi dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk menunjang kualitas hidup masyarakat dan mendukung keberlanjutan kawasan sebagai pusat pemerintahan baru. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Komite Publisher Rights Peringati Hari Kebebasan Pers Sedunia di Jayapura

0
Foto: Ilustrasi kebebasan pers dan aktivitas jurnalis. (Ist)

JAYAPURA — Komite Publisher Rights bersama komunitas pers di Papua menggelar peringatan World Press Freedom Day 2026 pada 4–5 Mei 2026 di Jayapura.

Ketua Komite Publisher Rights, Suprapto, menyatakan peringatan ini menjadi momentum global untuk menegaskan pentingnya kebebasan pers, perlindungan jurnalis, serta keberlangsungan media independen dalam kehidupan demokrasi.

“Dalam konteks Indonesia, tantangan kebebasan pers tidak dapat dipisahkan dari isu keberlanjutan media, baik dari sisi ketahanan ekonomi perusahaan pers maupun keselamatan jurnalis,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).

WPFD 2026 di Indonesia mengusung tema “Pers Berkualitas Untuk Masa Depan Indonesia yang Damai dan Adil.” Tema tersebut menegaskan bahwa masa depan bangsa hanya dapat dicapai melalui karya jurnalistik berkualitas dengan jaminan kebebasan dan keberlanjutan media.

Anggota Komite Publisher Rights, Sasmito, menambahkan bahwa peringatan ini juga menegaskan kebebasan pers sebagai hak fundamental seluruh warga negara, termasuk di wilayah Papua yang memiliki tantangan sosial dan keamanan lebih kompleks.

“WPFD di Papua menjadi kesempatan penting untuk memperkuat komitmen keselamatan kerja jurnalis, mendorong standar perlindungan pers nasional, serta memastikan ruang kerja media yang aman dan bebas intimidasi,” ujarnya.

Dalam rangkaian kegiatan, panitia akan menggelar seminar nasional tentang keberlanjutan dan kebebasan pers, forum berbagi pengalaman antarperusahaan pers dalam bekerja sama dengan platform digital, stakeholder meeting, hingga pelatihan peningkatan kapasitas jurnalis dan perusahaan media.

“Kegiatan ini sejalan dengan mandat Komite Publisher Rights sebagaimana diatur dalam Perpres 32/2025,” jelas Sasmito.

Kegiatan WPFD 2026 melibatkan komunitas pers di Papua, pemerintah provinsi, serta pemangku kepentingan pers tingkat nasional.

Rangkaian acara akan ditutup dengan “Deklarasi Jayapura” yang berisi komitmen bersama dalam memperkuat keberlanjutan dan kebebasan pers di Indonesia.

Peringatan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam menjaga kualitas jurnalisme sekaligus memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi yang sehat dan berkeadilan. (MK)

Editor: Agus S

Kaltim Diminta Perkuat Ketahanan Pangan Jelang IKN

0
Akmal Malik, direktur jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. (Dok. Media Kaltim)

NUSANTARA — Akmal Malik menegaskan pentingnya kabupaten dan kota di Kalimantan Timur (Kaltim) membangun kemandirian pangan dalam menghadapi pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri itu menilai penguatan ketahanan pangan dapat dilakukan melalui peran aktif komunitas masyarakat di berbagai daerah.

“Saya menyampaikan pesan Bapak Menteri Dalam Negeri pentingnya membangun kemandirian pangan melalui komunitas di berbagai daerah. Kerja sama dengan OIKN. Tolong mulai membangun budaya kemandirian pangan ini di IKN,” ujarnya saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan DPW Matra Kaltim di Kemenko 3 IKN, Minggu (3/5/2026).

Menurut Akmal, kemandirian pangan menjadi aspek krusial mengingat posisi Kaltim sebagai wilayah penyangga utama IKN yang membutuhkan sistem ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan.

Selama ini, kebutuhan pangan di Kaltim masih bergantung pada suplai dari luar daerah, terutama dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Kondisi ini dinilai perlu segera diantisipasi agar tidak menjadi hambatan dalam mendukung pertumbuhan kawasan IKN.

Sejumlah langkah strategis pun mulai disiapkan untuk memperkuat sektor pangan di wilayah IKN. Salah satunya melalui koordinasi lintas lembaga yang dilakukan Otorita IKN bersama Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Timur.

Melalui Direktorat Ketahanan Pangan Otorita IKN, sejumlah program dirancang untuk menyelaraskan pengembangan sektor pertanian, termasuk pendampingan wilayah oleh BRMP Kaltim serta penyuluh pertanian setempat.

Pendampingan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas petani sekaligus mendorong adopsi teknologi pertanian modern secara optimal.

Selain itu, dukungan perbenihan juga menjadi fokus utama, khususnya di wilayah Samboja yang dinilai memiliki potensi besar sebagai kawasan sentra pertanian penyangga IKN.

Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap ketahanan dan kemandirian pangan di Kaltim dapat terbangun secara bertahap, sehingga mampu mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan di kawasan ibu kota baru. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Pelantikan MATRA Kaltim di IKN Tegaskan Peran Adat dalam Pembangunan

0
Pengurus Matra dilantik dan dikukuhkan di Multifunction Hall Kemenko 3 IKN. (Istimewa)

NUSANTARA — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Majelis Adat Nusantara Kalimantan Timur resmi dikukuhkan di kawasan Ibu Kota Nusantara, Minggu (3/5/2026). Momentum ini tidak hanya menjadi seremoni organisasi, tetapi juga panggung untuk menegaskan posisi masyarakat adat dalam arus pembangunan yang kian masif.

Ketua DPW MATRA Kaltim, Bambang Arwanto, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara investasi dan keberlangsungan hidup masyarakat adat. Ia mengingatkan bahwa eksploitasi sumber daya alam kerap berdampak pada menyempitnya ruang hidup hingga mengancam identitas budaya.

“Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan, tetapi menjadi fondasi dalam merawat persatuan di tengah keberagaman identitas adat dan budaya,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengukuhan ini menjadi simbol komitmen bersama untuk menjadikan IKN sebagai pusat peradaban baru yang tetap berakar pada nilai-nilai adat dan budaya Nusantara.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, turut menyampaikan apresiasi atas pelantikan tersebut. Ia menekankan bahwa keberagaman adat dan suku di Indonesia tetap dapat disatukan melalui bahasa Indonesia sebagai identitas bersama.

“Ini sangat luar biasa. Dari berbagai adat dan suku, yang menyatukan kita adalah bahasa Indonesia. Ini sangat powerful,” ujarnya.

DPW MATRA Kaltim hadir sebagai wadah yang menghimpun komunitas masyarakat adat untuk melestarikan nilai-nilai budaya, mulai dari hukum adat, ritual, hingga kelembagaan tradisional seperti kesultanan dan kerajaan.

Organisasi ini juga mendorong pembangunan yang lebih inklusif dengan melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal.

Data menunjukkan, di Kalimantan Timur terdapat sedikitnya 237 komunitas masyarakat adat yang tersebar di 195 desa dan kelurahan. Namun hingga kini, baru sebagian kecil yang mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah daerah.

Sejumlah tokoh penting turut hadir dalam pengukuhan ini, di antaranya Akmal Malik, Brigjen TNI Anggara Sitompul, serta Ketua Umum DPP MATRA Andi Bau Malik Barammamase.

Selain itu, acara juga dihadiri unsur kesultanan dan pemangku adat, termasuk perwakilan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan sejumlah raja adat dari berbagai wilayah di Kalimantan Timur.

Pengukuhan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan peran masyarakat adat dalam pembangunan IKN, sekaligus memastikan nilai-nilai budaya tetap hidup di tengah transformasi kawasan menuju pusat pemerintahan baru Indonesia. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Wisata Pantai Baru di Samboja, Jeros Resort Usung Konsep Privat yang Tenang dengan Fasilitas Lengkap

0
Pantai Jeros Resort, Kelurahan Pemedas, Kecamatan Samboja (Nuzul Saputra/Media Kaltim)

SAMBOJA — Destinasi wisata baru bernama Jeros Resort hadir di Teluk Pemedas, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan menawarkan konsep berbeda dari kebanyakan wisata pantai di Kalimantan Timur. Mengusung pendekatan privat berbasis keluarga, kawasan ini dirancang untuk menghadirkan suasana tenang, nyaman, dan lebih personal bagi pengunjung.

Sejak diresmikan pada 27 April 2026, Jeros Resort mulai menarik perhatian, termasuk dari kalangan akademisi. Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Mulawarman (Unmul) melakukan studi lapangan untuk mengkaji manajemen operasional wisata, sekaligus berdiskusi langsung dengan pengelola dalam kegiatan tour area, Minggu (3/5/2026).

Pengelola resort, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa kawasan tersebut sebelumnya merupakan lahan kosong yang sebagian dihuni masyarakat pesisir. Pengembangannya dilakukan bertahap selama sekitar tiga tahun, dari kebutuhan pribadi hingga berkembang menjadi destinasi wisata.

“Awalnya memang untuk pribadi, tapi melihat potensi yang ada, akhirnya dikembangkan. Prosesnya bertahap, sekitar tiga tahunan,” ujarnya.

 

Saat ini, Jeros Resort masih dalam tahap soft opening. Sejumlah fasilitas telah beroperasi, sementara pengembangan lanjutan seperti villa privat masih dalam proses. Kawasan ini menyediakan 18 cottage, 10 unit glamping lengkap dengan fasilitas kasur, AC portable, hingga alat masak, serta delapan gazebo di area pantai. Tiga unit villa juga tengah disiapkan.

Dengan tiket masuk Rp25 ribu, pengunjung sudah dapat menikmati kawasan wisata. Untuk akomodasi, harga glamping mulai Rp800 ribu, sementara cottage dibanderol sekitar Rp1 juta per malam.

Ke depan, pengelola juga menyiapkan fasilitas ruang rapat berkapasitas hingga 50 orang yang dilengkapi layar LED, WiFi, serta pemandangan langsung ke pantai. Fasilitas ini ditargetkan untuk kegiatan skala besar seperti gathering maupun event.

Konsep ruang luas dan fleksibel menjadi salah satu keunggulan utama. Hal ini memungkinkan keluarga besar tetap berkumpul dalam satu area tanpa terpisah.

“Kami melihat kebutuhan keluarga yang datang bersama, jadi ruangannya dibuat lebih luas supaya tetap bisa berkumpul,” jelas Sri Wahyuni.

Selain itu, pengunjung juga diberi kebebasan membawa bahan makanan sendiri dan memanfaatkan fasilitas memasak, sehingga pengalaman wisata menjadi lebih personal.

 

Dari sisi lingkungan, pengelola menempatkan petugas kebersihan di berbagai titik dan melakukan pengelolaan sampah secara berkala setiap dua hingga tiga hari. Edukasi sederhana kepada pengunjung juga direncanakan untuk meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan.

Mahasiswa yang mengikuti kunjungan, Fifit Safitri, menilai konsep privat dan family oriented menjadi pembeda utama dibanding destinasi lain di kawasan tersebut.

“Konsepnya lebih ke privat dan family oriented. Ini jarang ditemukan di kawasan sekitar,” ujarnya.

Keterlibatan masyarakat lokal juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan. Mayoritas tenaga kerja berasal dari warga sekitar Samboja, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan operasional melalui UMKM lokal.

“Mayoritas pekerja dari warga sekitar. Dari awal pembangunan sampai operasional, kita memang melibatkan masyarakat lokal,” ungkap Dwi Yudha Aisyah.

Ketua RT 03 Kelurahan Pemedas, Syahyudi, menilai kehadiran resort mulai memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat, terutama dalam penyerapan tenaga kerja.

“Ke depan kalau sudah grand opening, tentu akan lebih banyak penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.

Ia juga berharap kawasan Teluk Pemedas dapat berkembang menjadi kampung wisata, terlebih dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diyakini akan memberi dampak ekonomi jangka panjang.

Ke depan, pengelola menargetkan pengembangan fasilitas tambahan seperti wahana air dan penyelesaian villa, dengan tetap melibatkan masyarakat sekitar sebagai bagian dari konsep ekowisata berkelanjutan.

“Harapannya bisa berkembang bertahap dan tetap melibatkan masyarakat sekitar,” tutup Sri Wahyuni. (MK)

Pewarta: Nuzul Saputra
Editor: Agus S