BOGOR – Hujan deras memicu rangkaian bencana tanah longsor dan cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Kota Bogor, Jawa Barat yang mengakibatkan kerusakan rumah hingga memaksa warga mengungsi, Senin (4/5/2026).

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Dimas Tiko Prahadisasongko mengatakan intensitas hujan yang tinggi menjadi faktor utama pemicu kejadian, diperparah kondisi tanah labil dan gerusan aliran sungai di sejumlah titik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor mencatat sedikitnya 12 kejadian bencana dalam rentang Minggu (3/5) hingga Senin (4/5), didominasi peristiwa tanah longsor yang tersebar di berbagai kecamatan.

“Curah hujan tinggi menjadi pemicu utama, ditambah kondisi tanah yang labil serta erosi di bantaran sungai,” ujar Dimas.

Salah satu peristiwa terjadi di Kelurahan Sukasari, Bogor Timur, dengan longsoran setinggi 30 meter yang berdampak pada lima rumah warga. Seorang warga dilaporkan mengalami luka di bagian kepala dan punggung akibat tertimpa material longsor.

Longsor juga terjadi di wilayah Pasir Kuda, Bogor Barat, yang menimpa rumah warga hingga penghuni terpaksa mengungsi ke rumah kerabat karena khawatir terjadi longsor susulan.

Di wilayah Ranggamekar, Bogor Selatan, longsor susulan merusak sebagian besar rumah warga dan menyebabkan satu korban luka ringan. BPBD mencatat kebutuhan mendesak di lokasi tersebut, meliputi pembangunan tembok penahan tanah (TPT), hunian sementara, serta bantuan logistik.

Selain longsor, bencana lain berupa banjir lintasan terjadi di Kelurahan Mulyaharja, Bogor Selatan, yang berdampak pada tiga kepala keluarga setelah air masuk ke dalam rumah dan sebuah ruko akibat derasnya aliran air.

Sementara itu, kejadian longsor di Kelurahan Tanah Baru, Bogor Utara mengakibatkan tembok penahan tanah jebol hingga air meluap dan merendam sekitar 20 rumah warga dengan ketinggian air mencapai sekitar 50 sentimeter.

BPBD bersama unsur gabungan telah melakukan asesmen, pembersihan material, serta penanganan darurat di lokasi terdampak, termasuk penyaluran bantuan terpal kepada warga.

“Beberapa rumah masih belum bisa dihuni karena berpotensi terjadi longsor susulan,” kata Dimas.

Ia mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah rawan longsor dan bantaran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat potensi hujan dengan intensitas tinggi masih dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mencopot dua pejabat tinggi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyusul lonjakan pencairan restitusi pajak yang dinilai tidak terkendali dan membebani kas negara hingga sekitar Rp25 triliun.

Purbaya mengatakan langkah tersebut diambil setelah ditemukan ketidakakuratan laporan internal terkait proyeksi pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) pada tahun lalu. Ia menyebut realisasi restitusi jauh melampaui angka yang sebelumnya dilaporkan.

“Saya serius dengan restitusi itu karena keluarnya agak tidak terkendali. Saya investigasi lima pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini dua akan saya copot,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Menurut dia, pencopotan tersebut merupakan bentuk sanksi sekaligus peringatan bagi aparatur pajak agar menjalankan tugas secara akurat dan sesuai prosedur. Ia menegaskan pentingnya pelaporan yang transparan kepada pimpinan, terutama dalam pengambilan keputusan terkait restitusi.

Purbaya mengungkapkan, pada tahun lalu Kementerian Keuangan sempat menerima laporan bahwa potensi restitusi relatif kecil. Namun dalam realisasinya, angka pengembalian pajak justru meningkat signifikan hingga akhir tahun.

Sorotan utama tertuju pada restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor pertambangan batu bara yang dinilai tidak wajar.

“PPN-nya saya nombok Rp25 triliun restitusinya, net. Jadi saya bayar. Kan ada yang tidak benar hitungannya,” ujarnya.

Sebagai langkah perbaikan, pemerintah telah menyesuaikan kebijakan terkait restitusi PPN dipercepat. Ambang batas bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu diturunkan dari Rp5 miliar menjadi Rp1 miliar. Selain itu, pengajuan restitusi dibatasi hanya pada masa pajak dengan jumlah penyerahan tertentu.

Di sisi lain, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah melakukan audit investigatif atas pencairan restitusi pajak periode 2016 hingga 2025. Purbaya menyatakan hasil audit tersebut masih dalam proses dan akan menjadi dasar evaluasi lebih lanjut.

Ia juga berencana melakukan pertemuan lanjutan dengan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, guna membahas perkembangan audit.

Terkait identitas dua pejabat yang akan dicopot, Purbaya belum mengungkapkannya ke publik. Ia menyebut informasi tersebut akan disampaikan setelah proses pencopotan resmi dilakukan.

Pewarta/ Editor : Nicha R

JAKARTA – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019–2024 Nadiem Anwar Makarim meminta kepada majelis hakim agar status tahanannya bisa dialihkan dari rumah tahanan negara (rutan) menjadi rumah/kota selama penyembuhannya dari sakit.

“Hanya sampai sembuh, setelah sembuh saya siap kembali statusnya menjadi status tahanan di rutan tidak masalah. Ini hanya agar saya bisa sembuh saja,” ujar Nadiem dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Senin (4/5/2026).

Dia mengaku saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit untuk persiapan operasi atas penyakit yang dideritanya, yang akan berlangsung dalam waktu dekat.

Namun, dirinya tetap hadir ke persidangan agar kasusnya cepat selesai, meski tak direkomendasikan dokter untuk keluar rumah sakit.

Advokat Nadiem, Zaid Mushafi menyampaikan pengalihan status tahanan diperlukan lantaran kliennya memerlukan tempat yang steril pascaoperasi.

“Dengan begitu, agenda-agenda sidang ke depan tidak terganggu dan terhalangi oleh terganggu oleh proses kesehatan ini,” ungkap Zaid dalam kesempatan yang sama.

Merespons permintaan Nadiem, Hakim Ketua Purwanto Abdullah menuturkan pihaknya akan melihat kondisi Nadiem terlebih dahulu pascaoperasi, sebelum mengambil keputusan mengenai pengalihan status tahanan.

“Kalau memang dari kondisi terdakwa memungkinkan diselesaikan pemeriksaan di hari Senin, Selasa dan Rabu. Kita selesaikan. Nah, nanti setelah itu majelis hakim akan bersikap untuk seterusnya, seperti apa,” ucap Hakim Ketua.

Dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2022, Nadiem didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp2,18 triliun.

Korupsi diduga di antaranya dilakukan dengan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan CDM tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022 tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan.

Perbuatan Nadiem didakwa dilakukan bersama-sama dengan tiga terdakwa lainnya dalam persidangan berbeda, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih serta Jurist Tan, yang saat ini masih buron.

Secara perinci, kerugian negara yang disebabkan meliputi sebesar Rp1,56 triliun terkait program digitalisasi pendidikan pada Kemendikbudristek, serta senilai 44,05 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp621,39 miliar akibat pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat pada program digitalisasi pendidikan.

Dengan perbuatan tersebut, Nadiem diduga telah menerima uang sebesar Rp809,59 miliar yang berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia.

Disebutkan bahwa sebagian besar sumber uang PT AKAB berasal dari investasi Google senilai 786,99 juta dolar AS.

Hal itu dapat dilihat dari kekayaan Nadiem yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun 2022, yakni terdapat perolehan harta jenis surat berharga senilai Rp5,59 triliun.

Atas perbuatannya, Nadiem terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ANT/KN)

JAKARTA – Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014 Hari Karyuliarto menilai vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara terhadap dirinya, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair (LNG), tidak adil dan jahat.

“Jadi, ini putusan yang sangat jahat, tidak adil, dan saya kira setting-an dari awalnya memang sudah begitu,” ucap Hari saat ditemui usai sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Senin (4/5/2026).

Ia menjelaskan, banyak fakta yang diabaikan dalam persidangan, seperti penjualan kembali yang dilakukan pada masa COVID-19, berkurangnya surat berharga pada masa COVID-19 yang hampir semuanya rugi, serta adanya keuntungan yang tidak dipertimbangkan.

Menurutnya, hakim dalam putusan hanya mempertimbangkan tuntutan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara berbagai fakta dari para advokat, nota pembelaan (pleidoi), hingga keterangan saksi dan ahli, kata dia, tidak dipertimbangkan majelis hakim.

Padahal, Hari menyebut LHP yang dikeluarkan BPK ilegal karena ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang.

“LHP juga di bawah standar karena dilakukan dengan melanggar pedoman PSP 200 dan PSP 300,” katanya.

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan LNG Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada Pertamina dan instansi terkait lainnya tahun 2011-2021, Hari divonis pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.

Selain itu, ada pula Vice President Strategic Planning Bussiness Development Direktorat Gas Pertamina periode 2012-2013 Yenni Andayani, yang dihukum dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan.

Selain itu, kedua terdakwa juga dihukum dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 80 hari.

Dengan demikian, keduanya terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (ANT/KN)

JAKARTA – Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov menegaskan Rusia tetap menjadi mitra andal yang siap memasok minyak dan gas kepada negara mitra, termasuk Indonesia, sesuai perjanjian, meskipun menghadapi sanksi Uni Eropa.

Dia menyampaikan hal itu usai pemutaran film “Russia’s History in Space” di Jakarta, Senin (4/5/2026) malam, saat menanggapi pertanyaan tentang ekspor minyak Rusia ke Indonesia dan sanksi baru Uni Eropa.

“Kami siap memasok minyak dan gas kepada teman-teman kami, dan Indonesia adalah salah satu teman dan mitra strategis kami. Jadi, kami mengikuti perjanjian-perjanjian ini,” kata Dubes Tolchenov.

Menurutnya, saat Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berdiskusi dengan mitra di Moskow, mereka telah mencapai beberapa kesepakatan.

“Sekarang kita hanya perlu melihat bagaimana cara mengimplementasikan kesepakatan-kesepakatan tersebut,” ujar Dubes Rusia itu.

Terkait sanksi Uni Eropa, Dubes Tolchenov menyatakan Rusia tidak melihatnya sebagai masalah dan menambahkan bahwa Rusia tetap dalam kondisi baik, meski telah menghadapi sanksi dari Uni Eropa selama lebih dari 10 tahun.

Selain itu, Dubes Rusia itu juga menyebutkan bahwa sanksi dari Uni Eropa itu adalah ilegal dan menyatakan bahwa hanya Dewan Keamanan PBB yang dapat menerapkan sanksi terhadap negara-negara berdaulat.

Seperti diketahui, pada 23 April, Uni Eropa mengumumkan paket sanksi baru terhadap Rusia yang mencakup 36 daftar baru di sektor energi Rusia, meliputi kegiatan hulu dan hilir, seperti eksplorasi minyak, ekstraksi, penyulingan dan transportasi.

Dua pelabuhan Rusia, yaitu di Kota Murmansk dan Tuapse, serta Terminal Minyak Karimun di Indonesia, masuk dalam daftar karena terkait dengan penghindaran sanksi.

Pada 30 April, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa prioritas Pemerintah Indonesia adalah memastikan keamanan energi rakyat Indonesia yang mendesak dengan bekerja sama dengan berbagai mitra, termasuk AS dan Rusia.

“Di tengah kondisi geopolitik yang sangat dinamis saat ini, kita perlu mengamankan ketahanan energi sebagai kepentingan nasional yang sangat mendesak dan kita bekerja sama dengan berbagai mitra, termasuk Amerika Serikat dan Rusia,” kata juru bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela.

Senada dengan Kemlu RI, pada 2 Mei, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa minyak mentah dari Rusia yang segera masuk ke Indonesia merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan pasokan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Langkah itu juga menjadi bagian dari realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026. (ANT/KN)

JAKARTA – Sekitar 40 organisasi masyarakat (ormas) Islam yang tergabung dalam Aliansi Ormas Islam Menjaga Kerukunan Umat melaporkan pegiat media sosial Ade Armando dan Permadi Arya serta politisi Grace Natalie ke polisi terkait video ceramah Jusuf Kalla (JK).

Laporan itu diajukan ke Bareskrim Polri dan diterima dengan nomor Laporan Polisi (LP): LP/B/185/V/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Direktur LBH Hidayatullah Syaefullah Hamid saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (4/5/2026), mengatakan bahwa pasal yang dilaporkan terkait dengan dugaan penghasutan melalui media elektronik.

“Upaya ini adalah salah satu ikhtiar dari kami ormas Islam untuk memfasilitasi keresahan yang ada di umat Islam,” katanya.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum dan HAM PB Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Gurun Arisastra menjelaskan bahwa pihaknya melaporkan ketiga sosok tersebut karena mengunggah potongan video ceramah JK di media sosial masing-masing.

“Ade Armando yang telah mengunggah video penggalan di (YouTube, red.) Cokro TV tanggal 9 April 2026. Lalu, Permadi Arya yang memposting di media sosialnya tanggal 12 April 2026. Lalu, Grace Natalie yang memposting pada media sosialnya tanggal 13 April 2026,” ungkapnya.

Ia mengatakan bahwa dalam unggahan ketiganya, terdapat narasi video JK yang tidak utuh terkait pembahasan ajaran agama Kristen soal mati syahid.

JK, sambung dia, sejatinya tidak membahas terkait ajaran agama, tetapi kekhawatiran psikologis masyarakat yang memahami suatu ajaran yang berpotensi mengalami kesesatan berpikir.

“Sehingga bahwa Pak JK menyatakan bahwa cara berpikir syahid itu adalah keliru. Ini kan tidak disampaikan di publik, tidak utuh,” ucapnya.

Lantaran pernyataan JK yang terpotong tersebar melalui video, muncul konklusi bernada negatif yang menimbulkan keresahan antarumat beragama. Maka dari itu, pihaknya melapor ke kepolisian.

Video JK yang menjadi objek utama pelaporan ini adalah saat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu berceramah di Universitas Gadjah Mada (UGM), DI Yogyakarta, pada Maret 2026.

Dalam ceramahnya, JK menyinggung terkait kesalahpahaman soal mati syahid.

“Tunjukkan ke saya, agama Islam dan Kristen yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk surga. Tunjukkan mana! Di Islam tidak ada, di Kristen tidak ada,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melontarkan kritik terhadap kualitas kepemimpinan sejumlah kepala daerah yang dinilai belum memiliki kapasitas memadai dalam menjalankan pemerintahan.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri pengukuhan pengurus Perpukadesi periode 2026–2031 di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Ia menilai fenomena ini tidak bisa dianggap sepele karena berpengaruh langsung terhadap tata kelola pemerintahan di daerah. Menurutnya, ada kepala daerah yang terpilih lebih karena faktor popularitas dibandingkan kemampuan manajerial.

Kondisi tersebut, kata Tito, membuat sebagian kepala daerah tidak mampu mengendalikan jalannya pemerintahan dan justru bergantung pada bawahannya.

“Banyak kita temukan euforia setahun euforia, tapi nggak ngerti (memimpin), akhirnya didikte oleh Sekda dan lain-lain,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa euforia kemenangan dalam Pilkada sering kali tidak diiringi dengan kesiapan memimpin, sehingga ketika menjabat, banyak yang mengalami kesulitan dalam memahami tugas administratif maupun strategis.

“Nggak semua kepala daerah yang terpilih itu betul-betul dia mumpuni, dia terpilih karena mungkin kemampuan kampanyenya, tim suksesnya, elektabilitas karena dia populer, dia terpilih, tapi begitu terpilih kapabilitas berat,” tegas Tito.

Selain itu, Tito juga menyoroti lemahnya pemahaman kepala daerah terhadap peran strategis mereka dalam struktur pemerintahan, khususnya sebagai pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Yang memprihatinkan, saya juga kadang-kadang banyak kepala daerah nggak paham bahwa dialah Ketua Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Yang lain-lain organisasi vertikal itu nunggu, nunggu kepala daerah,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa dalam praktiknya, instansi vertikal seperti TNI dan Polri justru menunggu arahan dari kepala daerah sebagai pemimpin wilayah.

“Kami nunggu gubernur, apa mau menghadapi situasi itu, nunggu gubernur. Kemudian sebagai Kapolres nunggu bupati wali kota. Saya pernah Kapolres di kampung ibu di Serang, iya nunggu. Nah banyak kepala daerah nggak paham bahwa dia itu sebetulnya pemimpin dari semua, apa namanya, kepala organisasi pimpinan vertikal situ,” pungkasnya.

Tito menilai kondisi ini menjadi catatan penting dalam evaluasi sistem kepemimpinan daerah, terutama dalam memastikan bahwa kepala daerah yang terpilih tidak hanya memiliki elektabilitas tinggi, tetapi juga kapasitas dalam mengelola pemerintahan secara efektif.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R