JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini pertumbuhan ekonomi RI pada 2026 tumbuh lebih tinggi, yakni berada di angka enam persen.
“Saya perkirakan akan tumbuh lebih cepat lagi, mungkin di kisaran enam persen,” ucap dia, saat ditemui di Jakarta, Minggu (16/11/2025).
Optimisme itu, menurutnya, karena pemerintah saat ini sudah banyak menjalankan kebijakan yang mampu mendorong kemajuan ekonomi.
“Jadi, kelihatannya kalau kebijakan yang sekarang dijalankan terus dengan baik, kita berada di arah yang benar,” ucapnya lagi.
Untuk di triwulan IV 2025, kata Purbaya, pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,7 persen, serta memastikan ekonomi Indonesia akan terus tumbuh dengan menjaga defisit fiskal di bawah tiga persen.
“Defisitnya masih aman, kita jaga di bawah tiga persen, jadi nggak usah takut saya melanggar prinsip kehati-hatian pengelolaan fiskal,” ucap dia.
Sebelumnya, Purbaya menyatakan realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 yang tercatat 5,04 persen menunjukkan bahwa APBN dikelola secara efektif.
Secara keseluruhan, momentum pertumbuhan ekonomi berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja sebesar 1,9 juta orang.
Jumlah pengangguran turun 4.000 orang menjadi 7,46 juta dibandingkan Agustus 2024, sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun dari 4,91 persen di Agustus 2024 menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025.
Dari sisi permintaan domestik, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 4,89 persen (yoy), seiring meningkatnya mobilitas penduduk, pertumbuhan transaksi digital, serta dukungan kebijakan pemerintah.
Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh 5,49 persen dengan belanja barang dan belanja pegawai masing-masing tumbuh 19,3 persen dan 9,0 persen merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menopang daya beli melalui percepatan dan optimalisasi belanja.
Di sisi lain, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 5,04 persen (yoy) didukung keyakinan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi nasional serta komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang stabil dan mendukung ekspansi usaha. (ANT/KN)
AMBON – Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada III mengamankan KM Bangka Jaya 9 yang kedapatan mengangkut 40 ton solar tanpa dokumen resmi di wilayah perairan utara Pulau Buru Maluku.
“Penindakan ini dilakukan sebagai bagian dari operasi pengamanan laut yang digelar KRI Panah-626,” kata Danguspurla Koarmada III, Laksma TNI Andri Kristianto, dalam konferensi pers di Kantor Nala Satrol Koarmada IX, di Ambon, Minggu (16/11/2025).
Dirinya menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah KRI Panah-626 menghentikan kapal tersebut pada posisi 03° 06′ 57″ LS – 126° 01′ 05″ BT sekitar pukul 18.15 WIT.
Pemeriksaan awal menemukan empat palka ikan yang ternyata berisi solar sebanyak kurang lebih 40 ton tanpa dokumen, sehingga dikategorikan sebagai penyalahgunaan BBM sesuai UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
“Modus penyimpanan solar dalam palka ikan ini merupakan bentuk penyalahgunaan dan tidak sesuai peruntukannya,” tegas Laksma Andri Kristianto.
Selain pelanggaran BBM, petugas juga menemukan ketidaksesuaian dokumen para awak kapal. Dari 18 ABK, sebanyak 16 tidak memiliki buku pelaut yang melanggar Pasal 145 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Personel inti kapal seperti Kepala Kamar Mesin (KKM), mualim, dan masinis juga dinyatakan tidak memenuhi ketentuan safe manningsebagaimana diatur Pasal 135 undang-undang yang sama.
Atas berbagai temuan tersebut, KRI Panah-626 kemudian mengamankan KM Bangka Jaya 9 dan mengawalnya menuju Dermaga Irian Satrol Koarmada IX untuk proses penyidikan lebih lanjut oleh otoritas berwenang.
Koarmada III menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bentuk komitmen TNI AL dalam menegakkan hukum di laut, menjaga keamanan pelayaran, dan memastikan ketertiban di wilayah perairan Indonesia Timur.
Dirinya berharap dengan penindakan ini menjadi pelajaran bagi para pelaku serupa agar tak melakukan kejahatan di wilayah perairan NKRI.
“Koarmada III berkomitmen menegakkan hukum dan memastikan laut Indonesia Timur tetap aman,” ujar Laksma Andri Kristianto. (ANT/KN)
BERAU — Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah, meminta Pemerintah Kabupaten Berau lebih serius memperluas pembangunan dan peningkatan infrastruktur olahraga. Ia menilai fasilitas olahraga yang memadai bukan sekadar sarana rekreasi, tetapi juga berperan penting dalam mendorong gaya hidup sehat serta menggerakkan ekonomi masyarakat.
Menurut Agus, ruang publik yang ditata dengan baik—mulai dari lapangan multifungsi, jogging track, hingga area rekreasi terbuka—akan menjadi pusat aktivitas warga. Selain memberi ruang yang aman untuk berolahraga, tempat-tempat tersebut juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku usaha kecil.
“Jika fasilitas olahraga tersedia dengan baik, masyarakat akan menjadikannya tempat berkumpul. Dari situ akan tumbuh aktivitas ekonomi. Ini bukan hanya soal olahraga, tetapi juga soal menghidupkan ruang publik,” ujarnya.
Ia menilai keberadaan sarana olahraga yang merata sangat penting, mengingat Berau memiliki banyak wilayah dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Menurutnya, fasilitas seperti lapangan serbaguna, taman olahraga, dan ruang komunitas dapat memicu pertumbuhan UMKM dan memperluas kegiatan ekonomi kreatif masyarakat.
Agus juga menekankan bahwa fasilitas olahraga harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan proyek seremonial. Selain meningkatkan kesehatan dan produktivitas masyarakat, sarana tersebut dapat menjadi wadah pembinaan generasi muda yang memiliki minat di bidang olahraga.
“Anak-anak muda perlu ruang positif. Dengan fasilitas yang lengkap, mereka bisa menyalurkan energi dan bakatnya ke hal-hal produktif. Ini juga bisa mencegah berbagai persoalan sosial di masa depan,” katanya.
Ia mendorong Pemkab Berau segera melakukan pemetaan kebutuhan fasilitas olahraga di setiap kecamatan agar pembangunan berlangsung merata dan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.
“Wilayah pedesaan juga harus mendapatkan fasilitas yang layak. Olahraga adalah hak seluruh warga, bukan hanya orang yang tinggal di pusat kota,” tegasnya.
Agus berharap pemerintah daerah dapat mempercepat langkah pengembangan ruang publik dan fasilitas olahraga sehingga manfaatnya bisa dirasakan luas oleh masyarakat. (gs/adv)
BERAU — Komitmen DPRD Berau dalam memperjuangkan kesejahteraan petani terus ditunjukkan melalui berbagai langkah nyata di sektor pertanian. Salah satunya, mendorong peningkatan kualitas hasil panen agar memiliki nilai jual lebih tinggi di tingkat pasar.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sakirman, menjelaskan bahwa sinergi antara DPRD dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan. Kolaborasi itu juga mencakup aspek teknis serta pembinaan langsung kepada petani, khususnya dalam mengatasi kendala pascapanen.
Menurut Sakirman, banyak petani masih menghadapi persoalan klasik saat musim hujan, yaitu kesulitan mengeringkan gabah sehingga kualitasnya menurun. Karena itu, penyediaan mesin pengering padi menjadi salah satu program prioritas yang terus didorong.
“Mesin pengering padi ini kami dorong sebagai solusi nyata atas kendala yang sudah bertahun-tahun dialami petani, terutama di musim hujan,” ujarnya.
Dengan adanya mesin tersebut, petani dapat mempertahankan kadar air gabah pada level ideal sehingga kualitas beras meningkat dan harga jualnya lebih kompetitif. Ia menilai fasilitas pascapanen selama ini menjadi mata rantai lemah yang berdampak langsung pada pendapatan petani.
“Selama ini petani sudah bekerja keras, tetapi tanpa fasilitas pengering, mereka masih sangat bergantung pada cuaca. Saat hujan, gabah tidak bisa dikeringkan dengan optimal sehingga nilainya turun drastis. Kondisi ini harus diubah,” tegasnya.
Sakirman menambahkan bahwa Komisi II DPRD Berau akan terus mendorong peningkatan sarana pertanian lainnya agar produktivitas petani semakin meningkat. Selain pengadaan mesin pengering, pihaknya juga menyoroti pentingnya penguatan pendampingan teknologi, akses permodalan, dan koneksi pasar bagi petani lokal.
“Tujuan kami jelas: petani Berau harus mendapatkan manfaat langsung dari kerja kerasnya. Hasil panen meningkat, nilai jualnya naik, dan kesejahteraan mereka juga terdorong,” ujarnya.
Ia berharap penguatan sektor pertanian tidak hanya terfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan hasil panen memiliki daya saing tinggi sehingga pertanian menjadi sektor yang benar-benar menjanjikan bagi masyarakat Berau.
“Kami ingin pertanian menjadi pilihan masa depan yang menjanjikan, bukan sekadar bertahan hidup,” pungkasnya. (gs/adv)
BERAU — Dorongan untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai penopang baru perekonomian Berau kembali disuarakan Anggota Komisi III DPRD Berau, Sa’ga. Ia menilai potensi ekonomi kreatif di Bumi Batiwakkal sangat besar, namun belum dikelola secara serius dan masih sering berhenti pada level seremoni.
Sa’ga menyebut ekonomi kreatif Berau hadir dalam banyak bentuk: industri pariwisata yang berbasis budaya dan alam, usaha mikro kecil yang mengangkat kearifan lokal, hingga pelaku usaha kreatif yang mengandalkan inovasi masyarakat. Meski demikian, perkembangan sektor ini belum menunjukkan lompatan signifikan karena kurangnya dukungan terarah dari pemerintah daerah.
“Potensi kita sangat luar biasa. Tantangannya adalah berani mengelola dan mengembangkannya secara kreatif, inovatif, dan benar-benar terencana,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa ekonomi kreatif tidak boleh dipandang sebagai pelengkap kegiatan seremonial atau program pendamping. Sebaliknya, sektor ini harus menjadi bagian penting dari strategi pembangunan jangka panjang, mengingat kemampuan ekonomi kreatif dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Menurutnya, ketergantungan Berau pada sektor sumber daya alam, khususnya tambang dan hasil hutan, tidak bisa berlangsung selamanya. Untuk itu, diversifikasi ekonomi melalui penguatan ekraf adalah langkah strategis menuju kemandirian ekonomi daerah.
“Ekonomi kreatif adalah masa depan. Pemerintah daerah harus berani keluar dari pola lama dan memberikan ruang yang lebih luas kepada para pelaku usaha kreatif,” tegasnya.
Ia menilai dukungan pemerintah tidak hanya dalam bentuk acara promosi, tetapi juga penyediaan ekosistem yang kondusif, seperti pelatihan, pendampingan bisnis, akses pembiayaan, hingga ruang publik untuk berkarya.
Sa’ga berharap ke depan Pemkab Berau mampu melihat ekonomi kreatif sebagai kekuatan baru yang sejajar dengan sektor-sektor besar lainnya.
“Kalau dikelola dengan baik, ekonomi kreatif bukan hanya memperkuat identitas Berau, tapi juga meningkatkan daya saing daerah. Ini pekerjaan bersama yang harus segera dimulai,” pungkasnya. (gs/adv)
RABU, 12 November siang, kami bersiap meninggalkan Kuala Lumpur. Dua malam memang terasa singkat, tetapi cukup untuk menambah cerita baru setelah perjalanan panjang dari Bali dan Singapura. Seperti biasa, kami tidak terburu-buru. Kami memastikan tak ada barang tertinggal, turun ke lobi, menyelesaikan proses check-out, lalu memesan Grab menuju bandara.
Grab memang sangat penting untuk perjalanan gaya backpacker di Malaysia dan Singapura. Metode pembayaran wajib tertaut dengan benar, dan sejak awal saya memilih menggunakan kartu kredit agar tidak perlu menukar uang tunai terlalu banyak. Kuala Lumpur sangat nyaman untuk perjalanan cashless; cukup pesan, naik, turun—semua otomatis terbayar.
Sebelum berangkat, kami menghitung sisa ringgit yang tinggal sedikit. Biasanya memang sengaja saya atur seperti itu. Uang tunai hampir habis menjelang pulang; daripada ditukar kembali dan rugi kurs, lebih baik dipakai untuk membeli oleh-oleh kecil di bandara.
Deretan gerai kuliner dan toko oleh-oleh di area publik KLIA2 yang selalu ramai penumpang.
Perjalanan ke KLIA2 lancar. Terminal ini besar, modern, dan menjadi pusat maskapai low-cost seperti AirAsia. Begitu memasuki area keberangkatan, kami langsung menuju mesin self check-in.
KLIA2 memakai sistem otomatis untuk seluruh proses AirAsia, mulai dari mencetak boarding pass hingga label bagasi. Kami tinggal memindai paspor, memilih penerbangan, dan mesin mencetak boarding pass serta bag tag.
Setelah memasang label pada koper, kami menuju area self baggage drop. Cukup meletakkan koper di belt, memindai boarding pass, lalu sistem langsung menimbang dan mengirim bagasi ke jalur pengangkutan. Prosesnya cepat dan teratur. Seorang petugas berjaga di area itu, sesekali membantu penumpang yang kesulitan. Karena saya sudah membeli jatah 20 kg, koper langsung lolos tanpa masalah.
Setelah itu kami diarahkan menuju pintu keberangkatan. Di bagian ini ada pemeriksaan tambahan. Beberapa penumpang terlihat tertahan karena berat tas kabin mereka melebihi batas 7 kg yang diperbolehkan. Ketika giliran kami, tas ransel saya dan istri tidak diminta ditimbang lagi. Petugas langsung mempersilakan lewat.
Ulasan tentang ketatnya aturan bagasi di KLIA2 sangat membantu kami. Karena sudah menyiapkan semuanya sejak awal, urusan bagasi dan bawaan tidak lagi menjadi masalah. Alhasil, proses hari itu berjalan mulus tanpa hambatan.
Dengan urusan bagasi selesai, kami mengikuti petunjuk menuju Gate L, area keberangkatan internasional. Lokasinya berada cukup jauh di sayap kanan bawah KLIA2 sehingga perlu berjalan melalui koridor panjang dan beberapa eskalator.
Begitu tiba di area Gate L, saya langsung paham mengapa banyak penumpang menyebut ruang tunggunya terasa sempit. Area ini memang tidak sebesar koridor shopping “gateway@KLIA2”. Kursi disusun rapat dan hampir semuanya terisi. Penumpang dari berbagai rute internasional—Bangkok, Jakarta, Hanoi, Manila—berkumpul di area yang sama. Meski padat, suasananya tetap tertib. Kami beruntung menemukan dua kursi kosong untuk menunggu waktu boarding.
Sisa ringgit kami akhirnya dibelanjakan untuk membeli cokelat dan dua minuman dingin. Hal kecil seperti ini justru membuat perjalanan backpacker terasa menyenangkan.
Pesawat AirAsia bersiap di apron KLIA2 menjelang keberangkatan.
Pesawat dijadwalkan lepas landas pukul 15.30 dan tidak ada perubahan jadwal. Namun sesampainya di Bandara Balikpapan pukul 18.30 Wita, saya justru tertahan cukup lama di pemeriksaan imigrasi.
Petugas menjelaskan bahwa mulai Oktober 2025, seluruh WNI yang kembali dari luar negeri wajib mengisi formulir digital kedatangan melalui alamat allindonesia.imigrasi.go.id. Mirip e-Customs, tetapi versi baru ini mencakup juga klaim barang bawaan yang dihitung dalam bea cukai. Formulir ini sudah bisa diisi tiga hari sebelum keberangkatan. Karena tidak membaca aturan terbaru, saya sama sekali tidak mengisinya.
Akibatnya, saya harus mengisi formulir itu langsung di area imigrasi. Prosesnya sebenarnya tidak rumit, tetapi tetap memakan waktu. Setelah saya selesai mengisi, data istri sempat tidak terbaca di sistem sehingga petugas harus membantu memperbaikinya. Ada rasa menyesal juga karena hal seperti ini seharusnya bisa diantisipasi sejak awal.
Pelajarannya jelas: selalu cek aturan terbaru sebelum pulang ke Indonesia. Sistem digital sekarang berubah cepat, dan jauh lebih nyaman mengisi formulir dari hotel daripada terburu-buru di depan pemeriksaan imigrasi.
Setelah melewati imigrasi, semuanya terasa lebih ringan. Tinggal mengambil bagasi dan berjalan menuju pintu keluar. Di kepala saya terlintas kembali perjalanan tiga kota—Bali, Singapura, dan Kuala Lumpur—yang ternyata menyimpan banyak catatan kecil namun berharga.
Perjalanan backpacker kali ini mungkin tidak penuh destinasi besar, tetapi justru itu yang membuatnya terasa lebih santai: berjalan, melihat, dan merasakan. Sisanya menjadi cerita—perjalanan tanpa target, tetapi kaya pengalaman. (habis)
BERAU — Anggota DPRD Berau, Suriansyah, menyoroti masih lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di daerah. Ia menilai banyak hasil pekerjaan yang tidak mencerminkan standar perencanaan maupun kualitas yang seharusnya, sehingga merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat.
Menurut Suriansyah, beberapa temuan di lapangan menunjukkan hasil pekerjaan yang tidak rapi, tidak tahan lama, hingga tidak sesuai spesifikasi teknis. Kondisi tersebut, katanya, mengindikasikan bahwa fungsi kontrol belum dijalankan secara optimal oleh pihak terkait.
“Masih banyak pekerjaan yang tidak memenuhi standar. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan. Semua proyek harus diawasi ketat supaya sesuai perencanaan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh sebatas mengejar target penyelesaian fisik. Yang jauh lebih penting adalah kualitas dan keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka panjang.
“Jika kualitas diabaikan, pembangunan hanya menjadi formalitas. Hasilnya cepat rusak dan masyarakat yang dirugikan,” ujarnya.
Suriansyah menyebut setiap pelaksana proyek memiliki tanggung jawab moral untuk bekerja profesional dan transparan. Ia menekankan bahwa anggaran pembangunan berasal dari uang rakyat, sehingga harus digunakan dengan penuh integritas.
“Pelaksana proyek jangan hanya memikirkan keuntungan pribadi. Tanggung jawab mereka adalah memastikan hasil pembangunan benar-benar bermanfaat,” katanya.
Ia menegaskan DPRD Berau akan terus memperkuat fungsi pengawasan, termasuk mendorong instansi teknis pemerintah untuk melakukan monitoring yang lebih ketat di setiap tahapan pekerjaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga serah terima.
“Setiap rupiah anggaran publik harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang berkualitas. Itu yang akan terus kami kawal,” pungkasnya. (gs/adv)
BERAU — Masalah keterbatasan transportasi bagi pelajar di wilayah terpencil kembali disorot Anggota Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi. Ia menilai persoalan ini telah menjadi hambatan serius bagi pemerataan pendidikan, khususnya di jalur Teluk Sulaiman–Bidukbiduk yang hingga kini belum terlayani transportasi sekolah memadai.
Ichsan menyebut banyak siswa masih harus menempuh perjalanan jauh setiap hari dengan menumpang kendaraan warga atau menggunakan motor pribadi, yang tidak semua anak mampu memilikinya. Kondisi ini dinilainya tidak hanya melelahkan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pelajar.
“Transportasi pelajar itu kebutuhan mendesak, bukan lagi pelengkap. Pendidikan tidak boleh hanya mudah diakses oleh mereka yang tinggal di pusat kota,” tegasnya.
Menurutnya, penyediaan angkutan sekolah adalah bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh anak, termasuk yang tinggal di pelosok kampung dan daerah pesisir.
Ia menilai program ini juga menjadi langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing di masa depan.
“Kalau aksesnya susah, bagaimana anak-anak bisa belajar dengan optimal? Pemerintah harus hadir,” ujarnya.
Ichsan menjelaskan, keberadaan armada transportasi sekolah akan memberikan dampak positif yang signifikan. Selain meningkatkan keselamatan pelajar, layanan tersebut dapat mendorong kedisiplinan, semangat belajar, dan mengurangi angka keterlambatan siswa.
Ia berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait segera melakukan kajian menyeluruh dan merealisasikan program transportasi pelajar, terutama di kawasan pesisir selatan yang hingga kini masih minim sarana penunjang pendidikan.
“Dengan menghadirkan transportasi sekolah yang layak, kita sedang menanam investasi besar untuk masa depan Berau,” tutupnya. (gs/adv)
BERAU — Anggota Komisi III DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa, mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) Berau memperkuat layanan informasi cuaca di area pelabuhan dan dermaga. Menurutnya, ketersediaan informasi cuaca yang cepat, akurat, dan mudah diakses sangat dibutuhkan masyarakat, terutama para pelaku perjalanan laut dan nelayan.
Grace menilai keberadaan tampilan radar cuaca maupun papan digital prakiraan cuaca merupakan kebutuhan mendesak. Dengan kondisi geografis Berau yang memiliki banyak jalur laut, potensi cuaca ekstrem seperti gelombang tinggi, hujan lebat, dan angin kencang harus diantisipasi lebih awal.
“Informasi cuaca bukan sekadar layanan tambahan. Ini menyangkut keselamatan penumpang, nelayan, dan semua yang beraktivitas di laut,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tampilan informasi cuaca secara real time akan membantu masyarakat menentukan waktu berangkat yang lebih aman dan menghindari risiko perjalanan saat kondisi laut tidak bersahabat.
“Dengan adanya papan informasi atau radar cuaca yang bisa dilihat langsung di dermaga, keputusan untuk berangkat bisa lebih terukur dan tidak sekadar mengandalkan perkiraan,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Grace juga mendorong Dishub agar membangun sistem yang terintegrasi dengan BMKG, Basarnas, dan instansi maritim lainnya. Menurutnya, koordinasi lintas lembaga akan memperkuat sistem peringatan dini dan mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat.
“Informasi harus akurat dan cepat. Koordinasi antarinstansi sangat menentukan,” katanya.
Ia berharap peningkatan layanan informasi cuaca itu dapat segera direalisasikan di titik-titik vital, seperti Dermaga Wisata Sanggam dan Pelabuhan Tanjung Batu, yang menjadi pintu masuk wisatawan menuju kawasan Derawan dan Maratua.
“Kalau keselamatan pelayaran terjamin, wisata dan ekonomi kita ikut terdorong. Ini investasi penting bagi Berau,” pungkasnya. (gs/adv)
JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan bahwa Indonesia terus melakukan koordinasi dengan negara-negara di sekitar Palestina, khususnya Yordania terkait dengan rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina.
“Kita akan terus melakukan koordinasi dengan negara-negara yang ada di sekitar Palestina, khususnya Yordania, yang kita sebut kemarin group of New York untuk menentukan nanti keputusan terakhirnya seperti apa,” ujar Sugiono usai menghadiri pertemuan bilateral dengan Raja Kerajaan Hasyimiyah Yordania Raja Abdullah II ibn Al Hussein di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Sugiono mengatakan Pemerintah Indonesia akan terus melakukan koordinasi untuk mematangkan langkah diplomatik dan teknis.
“Semuanya masih dalam koordinasi,” katanya.
Ia menyampaikan kunjungan kenegaraan Raja Abdullah II memiliki makna strategis bagi hubungan kedua negara.
Menurutnya, hubungan kedua negara lebih dari sekadar diplomatik formal, tetapi juga bersifat pribadi. Sugiono mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II telah menjadi sahabat lama.
“Keduanya juga merupakan sahabat lama yang sejak masa mudanya sudah saling mengenal. Kemudian dulu juga waktu Bapak Presiden masih aktif di tentara, selalu melaksanakan kerja sama dan latihan-latihan militer dengan Kerajaan Yordania,” ungkap Sugiono.
Pertemuan bilateral antara Indonesia dan Yordania akan membahas sejumlah kerja sama strategis di sejumlah sektor.
Pada bidang ekonomi, Raja Abdullah II telah dijadwalkan untuk mengunjungi Danantara Indonesia guna membahas kerja sama yang lebih intensif, termasuk komoditas fosfat.
Sementara di sektor pertahanan dan keamanan, Indonesia dan Yordania akan meningkatkan kerja sama terkait dengan pelatihan militer. (ANT/KN)