BERAU — Gelaran Car Free Day (CFD) di Kabupaten Berau kembali menuai apresiasi, terutama dari kalangan legislatif. Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah, menilai aktivitas rutin setiap akhir pekan tersebut bukan hanya menjadi ruang olahraga dan rekreasi bagi warga, tetapi telah berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat yang semakin signifikan.
Menurut Agus, antusiasme masyarakat yang memadati area CFD menunjukkan bahwa kegiatan ini telah menjadi kebutuhan publik. Ribuan warga datang sejak pagi untuk berlari, bersepeda, atau sekadar berjalan santai bersama keluarga.
Namun lebih dari itu, kawasan CFD kini menjadi titik berkumpulnya pelaku UMKM yang memanfaatkan momentum tersebut untuk memasarkan produk lokal. “CFD ini bukti bahwa masyarakat datang bukan hanya untuk berolahraga, tapi juga untuk bersantai, menikmati kuliner, dan berbelanja. Ini jadi kesempatan bagi warga untuk berdagang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas seperti yang muncul di CFD sangat penting untuk daerah. Banyak pelaku usaha kecil terbantu karena dapat menjual produk tanpa harus membayar biaya sewa tempat seperti pada pusat perbelanjaan.
Mulai dari pedagang makanan, minuman herbal, aksesori, kerajinan tangan, hingga komunitas seni, semuanya mendapatkan ruang untuk berkembang. “Geliat UMKM di CFD memperlihatkan semangat wirausaha masyarakat kita terus tumbuh. Ini sangat positif bagi ekonomi lokal,” tegasnya.
Agus menilai pemerintah daerah sudah berada di jalur yang tepat dengan mendukung kegiatan ruang publik seperti CFD. Namun, ia mengingatkan agar tata kelola lokasi perlu terus diperbaiki, terutama penataan pedagang yang masih acak, area parkir yang belum tertib, serta kebersihan lingkungan yang harus dijaga bersama. Ia percaya penataan yang baik akan meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus menjaga keberlanjutan CFD dalam jangka panjang.
“Kalau ditata dengan baik, CFD bisa menjadi ikon baru kehidupan publik di Berau. Bukan hanya tempat olahraga, tapi pusat ekonomi kreatif yang hidup dan mendukung kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (gs/ADV)
BERAU — Komisi II DPRD Berau menyambut rencana penyelenggaraan Festival Musik Maratua sebagai peluang besar untuk mengangkat citra pariwisata daerah ke level global. Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, menilai gelaran perdana ini dapat menjadi strategi promosi yang efektif untuk memperkenalkan keindahan Maratua sebagai destinasi kelas dunia.
Rudi menegaskan bahwa Kabupaten Berau memiliki potensi wisata yang luar biasa, namun pengemasan promosi harus dilakukan secara profesional, kreatif, dan berstandar tinggi. “Tuhan sudah memberikan Kabupaten Berau destinasi yang luar biasa. Jadi jangan destinasi kelas bintang lima kita promosikan dengan cara kaki lima,” ujarnya.
Ia mengatakan Festival Musik Maratua merupakan momentum penting untuk menarik perhatian wisatawan lokal maupun internasional. Karena itu, ia berharap penyelenggara menghadirkan musisi dari berbagai level—mulai dari lokal, nasional, hingga internasional—khususnya artis-artis yang peduli terhadap lingkungan laut. “Kalau mereka ikut, kita tidak hanya dapat hiburan, tapi juga promosi mendunia. Artis-artis itu punya pengaruh besar, komunitas, dan jutaan pengikut. Saat mereka membagikan kegiatan di Maratua, dunia akan melihat keindahan Berau,” katanya.
Menurut Rudi, kolaborasi antara musik dan pariwisata sangat relevan di era digital. Dengan panorama laut tropis Maratua sebagai latar panggung, festival ini diyakini mampu menciptakan konten visual yang kuat dan menarik minat wisatawan. “Bayangkan konser musik di pinggir laut dengan pemandangan Maratua, itu akan sangat keren dan jadi daya tarik luar biasa. Inilah cara cerdas mempromosikan pariwisata kita,” pungkasnya. (gs/ADV)
BERAU — Komisi I DPRD Berau menyoroti masih adanya biaya layanan kesehatan yang membebani masyarakat, terutama peserta BPJS yang ditanggung pemerintah. Melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang retribusi daerah, DPRD mendorong agar biaya ambulans dan pendampingan perawat bagi pasien rujukan dapat disubsidi melalui anggaran daerah.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong, mengatakan revisi perda ini bukan sekadar penyesuaian nomenklatur dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga momentum untuk meninjau kembali tarif layanan publik agar lebih berpihak kepada masyarakat kurang mampu. “Selama ini masih banyak masyarakat, terutama peserta BPJS yang ditanggung pemerintah, harus membayar biaya rujukan seperti ambulans atau pendampingan perawat. Padahal mereka ini masyarakat tidak mampu,” ujarnya.
Menurut Feri, kondisi tersebut menambah beban bagi keluarga pasien yang sudah kesulitan secara ekonomi. Karena itu, pihaknya mendorong agar biaya-biaya tersebut dapat disubsidi pemerintah daerah melalui APBD. “Kasihan masyarakat yang sudah sakit, tidak mampu, masih dibebani biaya rujukan dan ambulans. Makanya kita usulkan agar biaya ini disubsidi pemerintah lewat APBD,” tegasnya.
DPRD Berau juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk merumuskan mekanisme yang tidak bertentangan dengan ketentuan BPJS. Feri mengungkapkan bahwa hingga saat ini BPJS belum menanggung biaya pendampingan perawat untuk pasien rujukan. “Maka dari itu, kami akan melihat bagaimana skema terbaiknya supaya pemerintah daerah bisa membantu. Intinya jangan sampai masyarakat kecil jadi korban kebijakan yang belum berpihak,” pungkasnya. (gs/ADV)
TENGGARONG – Polres Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Mahakam Tahun 2025, di halaman Mapolres Kukar, pada Senin (17/11/2025). Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Kukar, AKBP Khairul Basyar, sebagai tanda dimulainya operasi lalu lintas serentak yang berlangsung pada 17–30 November 2025.
Suasana apel berlangsung khidmat namun tegas. Puluhan personel dari berbagai satuan, termasuk TNI, Satpol PP, hingga Dinas Perhubungan (Dishub) berdiri dalam formasi lengkap. Kesiapsiagaan mereka menjadi simbol kuatnya kolaborasi lintas instansi, dalam menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas di wilayah Kukar menjelang akhir tahun.
Dalam arahannya, AKBP Khairul Basyar menegaskan bahwa apel gelar pasukan bukan sekadar rutinitas, tetapi pengecekan awal untuk memastikan operasi berjalan efektif.
“Apel ini menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana kesiapan personel dan sarana pendukung. Operasi Zebra 2025 harus berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang hadir dan terlibat, menegaskan bahwa keberhasilan operasi tidak hanya bertumpu pada Polri, tetapi juga sinergi dengan seluruh mitra keamanan dan ketertiban.
Kapolres Kukar selanjutnya menyoroti delapan pelanggaran yang menjadi fokus utama Operasi Zebra Mahakam 2025. Pelanggaran-pelanggaran ini disebut sebagai pemicu utama kecelakaan, sehingga penindakannya akan dilakukan secara lebih terukur dan konsisten.
Adapun, delapan pelanggaran tersebut meliputi, pengendara menggunakan ponsel saat berkendara, pengendara dibawah umur, berboncengan lebih dari dua orang, tidak memakai helm SNI atau sabuk keselamatan, berkendara dalam kondisi mabuk, melawan arus, melebihi batas kecepatan dan alap liar.
Penindakan akan dilakukan melalui ETLE mobile, tilang manual, hingga teguran, namun tetap mengedepankan pendekatan humanis. “Penegakan hukum dilakukan untuk menyelamatkan pengendara, bukan semata memberi sanksi. Fokus kita adalah menekan potensi kecelakaan,” tegas Kapolres.
Dalam Operasi Zebra tahun ini, Polres Kukar menekankan pola penindakan yang berimbang antara edukasi dan penegakan hukum. Pendekatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran jangka panjang di kalangan pengguna jalan.
Kapolres juga mengingatkan pentingnya sikap profesional dan santun dalam bertugas. “Kami ingin operasi ini bukan hanya menindak pelanggar, tapi juga mengedukasi masyarakat agar tertib berlalu lintas menjadi budaya,” tutupnya.
TENGGARONG – Polemik soal retribusi kebersihan rumah tangga di Kutai Kartanegara (Kukar), belakangan ini mendapat sorotan publik. Banyak warga mengira pemerintah sudah mulai memungut retribusi berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Namun kenyataannya, pemungutan retribusi untuk rumah tangga hingga saat ini belum diterapkan. Hal itu ditegaskan Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar, Irawan. Memastikan bahwa retribusi rumah tangga masih dalam tahap kajian, karena beberapa aspek dalam perda masih belum jelas.
Perda Nomor 1 Tahun 2024 memang mengatur mengenai retribusi pelayanan kebersihan, termasuk kategori wajib retribusi untuk sektor nonkomersial dan komersial. Namun sejak diberlakukan 4 Januari 2024, regulasi itu belum bisa diimplementasikan penuh.
“Kami memang belum fokus pada rumah tangga. Selama ini pungutan hanya dilakukan pada perangkat daerah, kantor, bank, dan beberapa sektor lain yang sudah rutin. Untuk rumah tangga, aturannya belum jelas dan belum ada cantolan yang pasti (mekanisme pembayaran) apakah ke PDAM atau mekanisme lain,” jelas Irawan.
Ia juga menegaskan bahwa DLHK hanya memberi pemberitahuan bahwa Perda tersebut ada dan berlaku, tanpa melakukan pungutan. Surat edaran yang sempat beredar pun sifatnya hanya informasi, bukan kewajiban bayar.
Irawan mengatakan, Perda Nomor 1 Tahun 2024 menyebut adanya kategori rumah tangga skala besar, menengah, dan kecil. Namun penjelasannya tidak diuraikan dengan detail.
“Inilah yang membuat kami belum berani memungut retribusi rumah tangga atau membahas mekanismenya secara rinci. Skala besar, kecil, menengah itu tidak dijelaskan, baik untuk rumah tangga maupun pelaku usaha,” tegasnya.
Kekosongan definisi tersebut membuat DLHK memilih menunggu, sembari berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar. Bahkan, pemerintah daerah sudah membuka opsi perubahan Perda pada 2025, untuk memperjelas klasifikasi dan mekanisme retribusi.
“Terkait mekanisme apakah rumah tangga harus mendaftar atau bagaimana, kami belum bisa bicara terlalu jauh. Semua masih perlu penjajakan dan menunggu Perda diperjelas,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa DLHK tidak dapat serta-merta menggabungkan layanan kebersihan dengan layanan air bersih atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanpa kajian dan dasar hukum yang kuat. Menurutnya, isu yang muncul di masyarakat terjadi karena adanya mispersepsi seolah-olah pemerintah sudah memulai penarikan retribusi rumah tangga.
“Munculnya keramaian ini karena dianggap kita sudah melakukan pemungutan, padahal belum sama sekali. Kami justru berhati-hati, karena banyak poin yang belum jelas dalam perda,” tegasnya.
TURNAMEN Pupuk Kaltim Golf Bontang (PGB) Open 2025 pada 15–16 November, menjadi momen penting bagi saya. Setelah hampir sepuluh tahun tidak turun bermain di turnamen Bontang, kembali menjejakkan kaki di fairway memberi rasa berbeda. Selama aktif di Bawaslu sejak 2015 hingga 2023, waktu untuk golf semakin sempit. Sampai tanpa terasa olahraga ini perlahan saya tinggalkan.
Saya mengenal golf dari almarhum Bakrie Makmur, pegolf profesional asal Bontang. Dari beliaulah saya pertama kali belajar memegang stik dengan benar, memahami ritme ayunan, sekaligus mengenal karakter lapangan.
Latihan saya waktu itu tidak intens, tetapi cukup memberi dasar. Fokus saya lebih pada silaturahmi dan ruang pertemuan yang tercipta lewat golf. Dari lapangan Sintuk hingga Badak Golf, saya rutin turun bersama teman-teman humas PKT dan humas Badak LNG. Bahkan sempat ada komunitas kecil bernama Bessai Berinta Golf Club yang menjadi tempat kami berkumpul sebelum masing-masing tenggelam dalam kesibukan.
Saya di depan backdrop PGB Golf Open 2025 sebelum turun bermain.
Niat untuk kembali bermain sebenarnya sudah ada sejak digelarnya Beleng-Beleng Golf Club Open Turnamen 2025 pada 1-2 November, yang juga berkolaborasi dengan Media Kaltim. Setelah itu saya dimasukkan ke dalam grup WhatsApp Beleng-Beleng Golf Club, membuat saya kembali terhubung dengan kawan-kawan sesama pegolf.
Dari situ muncul keyakinan bahwa memang sudah waktunya turun lagi. Selain rindu suasana lapangan, saya ingin kembali menjalin relasi yang dulu tumbuh lewat golf. Di olahraga ini, percakapan mengalir lebih santai, perkenalan terjadi lebih alami, dan banyak urusan justru lebih mudah dibahas dalam satu flight.
PGB tahun ini berlangsung cukup ramai. Dari tee pertama, para pegolf terlihat santai, bercanda, dan saling menyapa sebelum memulai permainan. Sebagian berfoto bersama, sementara lainnya fokus menyiapkan pukulan. Lapangan Sintuk Golf Bontang pun dalam kondisi baik. Green rapi, fairway bersih, dan jalur permainan cukup nyaman.
Seperti halnya turnamen lain, pairing tidak bisa kita pilih. Saya bermain di Flight C pada Sabtu (15/11) siang. Dari empat pemain, satu-satunya yang saya kenal sebelumnya adalah Lurah Loktuan, Supriyadi. Dalam pekerjaan kami sudah beberapa kali bertemu, tetapi baru kali ini turun bersama dalam satu flight. Dua pemain lain adalah Ardiansyah dari Reskrim Polres Bontang dan Aswin, ASN dari Kutai Timur.
Kami mulai dari hole tujuh. Permainan berjalan standar untuk siang itu. Ada pukulan yang rapi, ada yang meleset jauh dari target. Hole 7, par 3 yang cukup menantang, bahkan kami selesaikan tanpa satu pun par. Hasilnya hanya bogey, double, dan triple. Tetapi itulah golf. Ada hari di mana permainan terasa pas, ada hari di mana kita hanya perlu menikmati prosesnya.
Di sela perpindahan hole, obrolan mengalir. Tentang pekerjaan, kondisi lapangan, atau sekadar mengomentari pukulan masing-masing. Semuanya mengalir natural mengikuti ritme permainan.
Dari kejauhan, saya melihat pegolf lain bercanda dengan caddie. Ada yang serius membaca jalur putting, dan ada yang sibuk mengabadikan momen. Turnamen ini terasa santai, tetapi tetap kompetitif.
Yang membuat hari itu lebih lengkap adalah bertemunya saya dengan kawan-kawan lama dari Bessai Berinta Golf Club. Samsir yang berprofesi sebagai notaris, Adrofdita yang telah pensiun dari PT Trust, Didik pensiunan PKT, dan Budi Nanang yang masih aktif di PT KPC. Pertemuan singkat itu mengingatkan saya pada masa ketika golf menjadi ruang diskusi, menjalin relasi baru, sekaligus menjaga silaturahmi.
Peserta memenuhi area awarding PGB Golf Open 2025 yang berlangsung meriah.
Memasuki sesi awarding, suasana tidak kalah meriah. Ruangan penuh, peserta menunggu hasil flight. Sorakan terdengar saat nama pemenang diumumkan. Kehadiran pegolf profesional Benny Kasiadi memberi nilai tambah. Termasuk ketika ia melayani tantangan “Beat The Pro” dengan ramah di par 3.
Suasana tantangan “Beat The Pro” yang dipandu pegolf nasional Benny Kasiadi.
Dua belas pegolf junior tampil cukup percaya diri, dan menurut saya inisiatif panitia menghadirkan kategori junior adalah langkah tepat untuk pembinaan atlet sejak dini.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang juga ikut bermain, bahkan menilai lapangan Bontang sudah layak menjadi tuan rumah turnamen berskala lebih besar.
Wagub Kaltim Seno Aji bersama manajemen Pupuk Kaltim dan undangan di panggung utama PGB Golf Open 2025.
PGB tahun ini memang digelar cukup besar. Selain menjadi ajang berkumpulnya pegolf se-Kaltim, panitia juga membawa misi sosial: pembinaan atlet junior, dukungan bagi UMKM lokal, dan penyaluran bantuan untuk warga buffer zone.
Pemenang Best Gross Overall menerima trofi dan hadiah.
Ketua Panitia, Levi Rachmadian, menyebut ada sekitar 250 peserta, termasuk 12 pegolf junior usia 9–18 tahun. Donasi dari peserta mencapai Rp30,75 juta, ditambah Rp20 juta dari panitia untuk disalurkan ke panti asuhan dan masyarakat sekitar. Dari sisi penyelenggara, Direktur Manajemen Risiko PKT, Teguh Ismartono, menegaskan bahwa PGB merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-48 PKT dan menjadi komitmen perusahaan dalam pembinaan olahraga, dukungan ekonomi lokal, dan memperluas ruang silaturahmi.
Pemenang Best Nett Overall menerima trofi dan hadiah utama PGB Golf Open 2025.
PGB Open 2025 menjadi momen bagi saya untuk kembali merasakan ritme yang dulu pernah hilang. Golf bukan soal pukulan sempurna, tetapi tentang konsistensi dan bagaimana kita berinteraksi dalam satu flight. Turnamen ini mengingatkan bahwa di tengah kesibukan, ada hal-hal yang memang layak kita jemput kembali. Salah satunya adalah golf.(*)
MATARAM – Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menyatakan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kawasan Gunung Rinjani hingga Oktober 2025 mencapai Rp21.653.993.500.
“Capaian PNBP ini menunjukkan tren positif,” kata Kepala Balai TNGR Yarman di Mataram, Senin (17/11/2025).
Ia mengatakan dana PNBP dari destinasi kawasan Gunung Rinjani tersebut seutuhnya masuk ke dalam kas negara atau menjadi pendapatan negara.
“PNBP yang meningkat menjadi bukti bahwa pengelolaan wisata alam dapat berjalan selaras dengan upaya pelestarian lingkungan dan kontribusi bagi pendapatan negara,” kata Yarman.
Sementara itu jumlah pengunjung wisatawan asing maupun lokal hingga Oktober 2025 yang melakukan pendakian menuju Gunung Rinjani Lombok mencapai 72.528 orang. Sedangkan jumlah pengunjung pada destinasi wisata non pendakian yakni 43.502 orang.
“Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani telah menyedot perhatian lokal maupun mancanegara dengan total kunjungan yang terus naik mencapai 72.528 orang pada destinasi wisata pendakian,” katanya.
Ia mengatakan semakin banyak pengunjung maka semakin besar beban pengelolaan.
Oleh karena itu, diharapkan para wisatawan maupun masyarakat ikut andil menjadi bagian dari solusi dengan menerapkan Go Rinjani Zero Waste untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke kawasan.
Berdasarkan data sementara total jumlah sampah dari aktivitas pendakian sebanyak 28.410,64 kilogram dan dari aktivitas non pendakian sebanyak 989,22 kilogram.
“Data itu merupakan sampah yang dibawa turun kembali dari kawasan dan sebagian besar merupakan sampah anorganik,” katanya.
Pihaknya mengimbau kepada masyarakat maupun wisatawan yang melakukan pendakian untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan untuk kepentingan bersama.
“Dari Rinjani untuk Indonesia, mari terus dukung pariwisata berkelanjutan yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga mensejahterakan dan menjaga alam,” katanya. (ANT/KN)
YOGYAKARTA – Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghentikan sementara penyaluran bantuan bagi 7.001 penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang terindikasi terlibat praktik perjudian online atau judol.
Kepala Dinas Sosial DIY Endang Patmintarsih menyampaikan bahwa penghentian sementara penyaluran bantuan bagi penerima manfaat PKH yang terindikasi terlibat judol dilakukan berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Itu sementara kita berhentikan. Kebijakan Kementerian Sosial, hasil dari data dari PPATK, lalu kita cek lagi untuk data tersebut,” katanya saat dihubungi dari Yogyakarta pada Minggu (17/11/2025).
Menurut data yang diterima oleh Dinas Sosial DIY, penerima manfaat PKH yang terindikasi terlibat judol paling banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Gunungkidul, yakni sebanyak 2.397 orang penerima manfaat.
Selain itu, ada 1.711 orang penerima manfaat PKH di Kabupaten Bantul, 1.106 orang penerima manfaat di Kabupaten Sleman, 938 orang penerima manfaat di Kota Yogyakarta, dan 849 orang penerima manfaat di Kabupaten Kulon Progo yang terindikasi terlibat judol.
Endang mengatakan, dinas sosial tingkat kabupaten/kota akan menyampaikan informasi kepada penerima manfaat PKH yang menghadapi penghentian sementara bantuan karena dinilai terindikasi terlibat perjudian online.
Karena temuan PPATK hanya didasarkan pada data nomor induk kependudukan dan nomor rekening, ia melanjutkan, verifikasi akan dilakukan dengan bantuan dari pendamping PKH di lima kabupaten dan kota untuk memastikan indikasi keterlibatan penerima manfaat PKH dalam praktik judol.
Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada warga yang masuk dalam daftar penerima manfaat PKH yang terindikasi terlibat judol untuk menyampaikan klarifikasi.
“Ketika tidak ada penjelasan, tidak ada komplain, ya sudah berarti memang ini benar,” kata Endang.
Endang menyampaikan bahwa dalam banyak kasus temuan indikasi keterlibatan penerima manfaat PKH dalam praktik judol, pelaku judol tidak selalu warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.
“Istrinya mungkin enggak judol, tapi yang judol suaminya atau anaknya. Kan sama saja, mereka memakai itu untuk judi. Walaupun dia tidak mengakui, tapi ternyata terbukti, yang judol adalah keluarga dia,” katanya.
Kalau terbukti memanfaatkan bantuan dana dari pemerintah untuk aktivitas ilegal seperti judol, ia mengatakan, maka penerima bantuan dinilai tidak lagi layak menjadi penerima manfaat program bantuan sosial pemerintah.
“Ketika itu digunakan untuk judol, berarti memang dia tidak perlu bantuan. Masa kita, pemerintah membantu untuk dia judi,” katanya.
Endang menyampaikan bahwa pemerintah menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar.
“Pemerintah maunya membantu untuk kebutuhan dasar dia, lalu diberdayakan lagi secara ekonominya,” kata Endang. (ANT/KN)
JAKARTA – Istri dari mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto, Rugaiya Usman Wiranto, meninggal dunia pada Minggu (16/11/2025) ini, berdasarkan informasi yang diterima dari Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal (Mar) Freddy Ardianzah.
Freddy mengatakan bahwa Rugaiya dikabarkan menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 15.55 WIB di Bandung, Jawa Barat. Dia menyampaikan bahwa TNI pun menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhumah.
“Semoga Almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan,” kata Freddy di Jakarta.
Dia mengatakan bahwa jenazah rencananya akan dibawa ke Jakarta dan disemayamkan di rumah duka Jalan Palem Kartika, Komplek PATI AD Bambu Apus, Jakarta Timur.
“Selanjutnya besok pagi akan diberangkatkan ke Solo untuk dimakamkan,” kata dia.
Adapun Rugaiya telah menjadi istri dari Wiranto sejak tokoh itu memasuki masa awal karir sebagai perwira Angkatan Bersenjata. Rugaiya telah mendampingi Wiranto untuk mengemban banyak tugas dan jabatan militer.
Di era Presiden Prabowo Subianto, Wiranto kini menjabat sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan. Sebelumnya, sejumlah jabatan penting diisi oleh Wiranto, mulai dari Panglima TNI, Menteri Pertahanan dan Keamanan, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (ANT/KN)
CILACAP – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mempercepat pencarian, proses evakuasi dan penanganan darurat bencana tanah longsor yang melanda Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) itu dipusatkan di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, pada Minggu (16/11/2025) ini.
“Operasi dilaksanakan secara intensif dengan menggunakan satu armada pesawat yang diberangkatkan dari Bandung menuju area yang berpotensi memicu peningkatan curah hujan di wilayah terdampak,” kata Muhari dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta.
Dia menjelaskan, hari ini sudah ada tiga sorti penerbangan dengan total penggunaan bahan semai untuk OMC sebanyak 3.000 kilogram.
Di sisi lain, dia menyampaikan bahwa pelaksanaan OMC itu digelar atas arahan Kepala BNPB Suharyanto, sebagai bentuk atensi pemerintah pusat dalam penanganan bencana jangka pendek, sejalan dengan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto.
Pelaksanaan operasi, kata dia, akan terus dilanjutkan sesuai kebutuhan di lapangan untuk memastikan stabilitas cuaca tetap terjaga, sehingga proses evakuasi dan penanganan darurat dapat berlangsung secara aman dan optimal.
Dia juga memastikan BNPB terus berkoordinasi dengan lintas lembaga terkait guna memastikan seluruh rangkaian operasi berjalan lancar, tepat sasaran, dan mendukung percepatan penanganan bencana di wilayah terdampak.
Adapun pada Minggu petang, Kepala Kantor SAR/Basarnas Cilacap Muhammad Abdullah mengatakan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana tanah longsor di Desa Cibeunying, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, bertambah menjadi 13 orang dengan ditemukannya jenazah Diah Ramadani (17).
“Total jumlah korban meninggal dunia yang telah ditemukan hingga hari keempat operasi pencarian sebanyak 13 orang, sehingga masih ada 10 orang yang dalam pencarian,” katanya.
Bencana tanah longsor terjadi pada Kamis (13/11), sekitar pukul 19.00 WIB, serta menimbun sejumlah rumah warga di Dusun Tarukahan dan Dusun Cibuyut, Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Cilacap.
Longsor tersebut merusak 12 rumah serta mengancam 16 rumah lainnya di area seluas sekitar 6,5 hektare. Material longsor menimbun permukiman dan menyebabkan penurunan tanah sedalam 2 meter serta retakan sepanjang 25 meter. (ANT/KN)
