JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengusulkan agar setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menduduki jabatan sipil dibatasi masa jabatannya hanya maksimal selama tiga tahun.

Dia menilai pembatasan itu diperlukan agar ada regenerasi di lembaga sipil tersebut. Di sisi lain, institusi Polri juga bisa lebih profesional untuk bertugas sesuai koridor-koridornya.

“Jabatan Polri di sipil itu memang harus sesuai kebutuhan dan kompetensi,” kata Sahroni di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Menurut dia, tidak semua jabatan sipil juga bisa diisi oleh anggota Polri. Adapun anggota yang menjabat di luar institusi, menurut dia, sebaiknya adalah lembaga yang memerlukan kompetensi dan keahlian polisi.

Dia pun mengapresiasi kebijakan pemerintah dan Komisi Percepatan Reformasi Polri yang merekomendasikan untuk merevisi undang-undang tentang Polri. Dia menilai revisi UU tersebut akan diinisiasi oleh pemerintah.

“Itu suatu keputusan yang sangat baik dari Bapak Presiden, kami menunggu surat untuk bahas selanjutnya,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jimly Asshiddiqie mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan pembatasan jabatan yang dapat diduduki anggota Polri di luar institusi kepolisian harus diatur secara limitatif.

Hal itu disampaikan Jimly seusai Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan buku rekomendasi kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5).

“Poin yang terakhir adalah mengenai pengaturan pembatasan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh Polri di luar struktur kepolisian. Nah, jadi tadi diputuskan oleh Bapak Presiden harus ditentukan secara limitatif jabatan mana saja, seperti di Undang-Undang TNI,” kata Jimly di Istana Merdeka, Jakarta. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman diutus Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan peran sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan para ulama melalui kunjungan resmi ke Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dudung menyampaikan bahwa pertemuan ini dalam kapasitasnya yang baru ditunjuk Presiden Prabowo untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan tokoh agama.

“Ya, ini silaturahmi ini sangat luar biasa kalau menurut saya, makanya saya hadir karena saya satu sisi pejabat baru sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) yang bisa mewakili pemerintah,” kata Dudung dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Kepala Staf Kepresidenan juga mengungkapkan bahwa kehadirannya mengemban misi khusus untuk menyerap aspirasi dari tokoh agama guna menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa.

Kunjungan ini dimanfaatkan Dudung untuk mendengar langsung berbagai saran serta masukan dari para ulama.

Ia menekankan bahwa tokoh agama memiliki peran krusial karena berhadapan langsung dengan lapisan masyarakat di akar rumput.

“Saya mendengar apa yang menjadi saran masukan dari para ulama dan kemudian nanti kita akan laporkan kepada Bapak Presiden. Banyak hal-hal penting yang tadi saya terima,” tutur mantan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut.

Dudung menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap poin pembicaraan dalam pertemuan tersebut.

Menurutnya, menyampaikan hal-hal yang dirasakan masyarakat kepada Presiden adalah sebuah kewajiban fungsional dari Kantor Staf Kepresidenan.

Selain menyerap aspirasi, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya menjaga kerukunan nasional.

Dudung menyampaikan pesan Ketua Umum MUI Kiai Haji Anwar Iskandar agar semua pihak menjaga tutur kata demi menghindari kebencian dan fitnah yang dapat merusak persatuan.

“Satu hal lagi tadi dari Kiai Haji Anwar yang Ketua MUI bahwa pentingnya kebersamaan, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga mulut untuk tidak saling membenci, saling merendahkan, saling memfitnah, sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap terjaga,” ungkap Dudung.

Ia menekankan bahwa stabilitas negara merupakan tanggung jawab bersama yang tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Sinergi antara pemerintah dan institusi keagamaan seperti MUI menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan negara.

Dalam kunjungan tersebut, Dudung diterima jajaran Dewan Pimpinan Pusat MUI, termasuk Wakil Ketua Umum MUI K.H. Cholil Nafis dan K.H. Marsudi Syuhud, serta para ketua bidang lainnya. (ANT/KN)

YOGYAKARTA – Tim Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berkomitmen mengawal proses hukum hingga inkrah, terhadap kasus kekerasan anak di Daycare Little Alesha, Kelurahan Sorosutan, Umbulharjo yang sekarang ini telah ada 13 tersangka yang ditetapkan aparat kepolisian.

Ketua Tim Hukum Peduli Anak Kota Yogyakarta Dedi Sukmadi di Yogyakarta, Rabu (6/5/2026), mengatakan, saat ini tim masih melihat pihak penyidik Polresta seperti apa dalam melakukan pengembangan dan pemeriksaan terhadap 13 tersangka kasus kekerasan daycare di Yogyakarta.

“Kita tidak bisa berkomentar apakah (tersangka) bertambah atau tidak karena menyangkut unsur pembuktian dari penyidik itu sendiri. Tapi, kita sekarang mulai masuk menganalisa apakah ada lebih dari 13 tersangka itu. Prinsip kita tetap mengawal proses hukumnya sampai inkrah,” katanya.

Dia mengatakan, oleh karena itu, Pemkot Yogyakarta siap memberikan pendampingan dan advokasi terhadap para orang tua korban kasus daycare, apakah ingin memberikan kuasa khusus kepada tim hukum dalam mengawal kasus ini.

“Dan kita akan juga memberi rekomendasi sedikit kepada pemerintah bagaimana terhadap daycare yang akan datang, dan sebagainya yang lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum dan HAM Kota Yogyakarta Saverius Vanny mengatakan, memberikan beberapa atensi dalam penanganan hukum kasus kekerasan dan penelantaran anak di tempat penitipan anak tersebut, salah satunya pidana korporasi.

“Kenapa kami juga atensi mengenai pidana korporasi, karena salah satu sanksi adalah ganti rugi. Kami berharap jadi nanti berkaitan dengan restitusi itu tidak hanya dari harta pribadi, atau personal,” katanya.

Akan tetapi, kata dia, restitusi pidana atau pidana tambahan berupa ganti kerugian yang wajib dibayarkan pelaku dalam hal ini yayasan daycare kepada korban tersebut juga mengikat pada aset yayasan pengasuhan anak itu.

“Itu upaya yang coba akan kami lakukan. Sehingga kami akan lihat nanti sejauh mana undang-undang memungkinkan langkah langkah itu (pembekuan aset),” katanya.

Adapun, terhadap kasus daycare tersebut, telah ada 182 orang yang mengadukan atas dugaan kekerasan ke UPT PPA Kota Yogyakarta, dan sudah diasesman kurang lebih 50 aduan yang akan berproses hukum, sehingga akan dibuatkan proses surat kuasa khususnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengaktifkan dana stabilisasi obligasi atau bond stabilization fund sebagai salah satu upaya menstabilkan nilai tukar rupiah rupiah.

“Di pemerintah, saya punya bond stabilization fund sendiri yang ada beberapa pihak. Kita juga bisa mencukupi dengan dana sendiri untuk sementara,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Dana ini disiapkan untuk menstabilkan pasar obligasi atau surat utang dengan membeli kembali (buyback) Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder yang dilepas oleh investor.

Strategi itu dilakukan untuk menjaga imbal hasil (yield) SBN agar tetap stabil, sehingga investor asing yang menyimpan surat utang tidak mengalami kerugian modal (capital loss).

Namun, dana yang disiapkan oleh Purbaya ini mempunyai kerangka yang berbeda dengan bond stabilization framework (BSF) yang dimiliki oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Menurutnya, dana stabilisasi obligasi ini telah dimiliki oleh Kementerian Keuangan, namun sudah tidak aktif karena tak pernah digunakan.

“Bukan hal yang baru, tapi nggak pernah dijalani. Artinya, ada, tapi mati. Saya mau hidupkan saja,” ujarnya.

Menkeu berencana mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi besok (7/5), meski imbal hasil surat utang masih berada di bawah asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dipatok sebesar 6,7 persen.

“Dalam beberapa bulan terakhir, dari Januari, yield-nya naik kencang. Waktu saya injeksi uang (ke perbankan), (imbal hasil) sempat 5,9 persen. (Tapi) naik terus dari 6,1 persen, sekarang 6,7 persen,” jelasnya.

Terkait sumber dana, Purbaya menyebut anggaran bisa berasal dari berbagai pos, meski dia tak menyebut secara spesifik pos anggaran yang akan menjadi sasaran.

Menkeu juga belum mengungkapkan rencana buyback yang akan dilakukan. Tetapi, kata dia, pihaknya akan berkoordinasi secara aktif dengan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas stabilitas nilai tukar rupiah.

“Saya akan coba bantu rupiah dengan cara saya sendiri,” tuturnya. (ANT/KN)