JAKARTA – Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Kamis menguat 54 poin atau 0,31 persen menjadi Rp17.333 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.387 per dolar AS.

Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Muhammad Amru Syifa mengatakan penguatan rupiah dipengaruhi peluang tercapainya kesepakatan damai antara AS dengan Iran.

“Pasar menyambut positif meningkatnya peluang tercapainya kesepakatan damai antara AS dan Iran,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Mengutip Anadolu, AS dan Iran hampir menandatangani nota kesepahaman sepanjang satu halaman untuk mengakhiri perang serta menetapkan kerangka negosiasi nuklir yang lebih rinci.

Seperti dilaporkan Axios, mengutip sumber pada Rabu (6/5), AS berharap Iran dapat merespons dalam waktu 48 jam terhadap isu-isu utama.

Memang belum ada kesepakatan final, menurut laporan tersebut, tetapi kondisi itu adalah kesepakatan terdekat yang pernah dicapai keduanya sejak perang dimulai pada akhir Februari lalu.

Dalam draf kesepakatan tersebut, Iran diminta menangguhkan pengayaan nuklir, Amerika harus mencabut sanksi dan membebaskan dana yang dibekukan, serta keduanya harus melonggarkan pembatasan transit di jalur Selat Hormuz.

Laporan itu juga menyebut Presiden AS Donald Trump menunda operasi baru di Selat Hormuz guna mempertahankan gencatan senjata karena ada kemajuan dalam perundingan.

Draf nota kesepahaman berisi 14 poin tersebut sedang dinegosiasikan oleh dua orang utusan Trump, yakni Steve Witkoff dan Jared Kushner, bersama dengan sejumlah pejabat Iran. Negosiasi itu dilakukan baik secara langsung maupun melalui mediator.

Rancangan itu juga mencakup penghentian perang dan dimulainya masa negosiasi selama 30 hari mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz, pembatasan program nuklir Iran, serta pencabutan sanksi.

Perundingan lanjutan mungkin akan dilakukan di Islamabad atau Jenewa. Selama periode itu, pembatasan pelayaran Iran dan blokade laut AS akan dilonggarkan secara bertahap.

“Meredanya kekhawatiran geopolitik di kawasan Timur Tengah mendorong penurunan permintaan terhadap dolar AS sebagai aset safe haven, sehingga mendukung penguatan mata uang emerging market termasuk rupiah. Di samping itu, pelemahan indeks dolar AS serta koreksi harga minyak dunia turut meredakan tekanan terhadap nilai tukar rupiah,” ungkap Amru.

Pasar juga mulai memperkirakan Federal Reserve akan mengambil sikap yang lebih hati-hati terkait kebijakan suku bunga, terutama pasca tekanan inflasi global menunjukkan tanda-tanda mereda.

Kendati demikian, lanjutnya, pelaku pasar masih cenderung menunggu rilis data Nonfarm Payrolls AS yang dijadwalkan pada Jumat (8/5), karena data tersebut dapat menjadi penentu arah pergerakan dolar AS dalam jangka pendek.

Melihat sentimen dalam negeri, kata Amru, efek positif berasal dari langkah stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah melalui intervensi di pasar valuta asing dan kebijakan pengetatan pembelian dolar AS tanpa underlying.

Gubernur BI Perry Warjiyo menilai rupiah saat ini berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued, sehingga masih memiliki peluang untuk menguat seiring fundamental ekonomi domestik yang tetap solid.

Selain itu, perhatian pasar tertuju pula pada upaya pemerintah memperluas kerja sama currency swap dengan sejumlah negara mitra guna memperkuat likuiditas dan menjaga stabilitas rupiah.

“Optimisme terhadap prospek pertumbuhan ekonomi nasional, inflasi yang relatif terkendali, serta ketahanan fundamental ekonomi Indonesia turut menjadi faktor yang menopang penguatan rupiah di tengah ketidakpastian global,” ujar dia.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Kamis ini juga bergerak menguat ke level Rp17.362 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.405 per dolar AS. (ANT/KN)

JAKARTA — Kapolri Listyo Sigit Prabowo meminta seluruh jajaran reserse kriminal di Indonesia memperkuat komitmen dalam menghadirkan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional.

Arahan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Reskrim di Aula Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2026).

“Ini menunjukkan wujud komitmen kita untuk bersama-sama bersatu melaksanakan penegakan hukum yang menjadi perhatian khusus pemerintah dan juga memberikan rasa aman dan memberikan keadilan bagi masyarakat,” ujar Sigit.

Menurut Kapolri, pelaksanaan Rakernis juga menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan fungsi reserse kriminal.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antaraparat penegak hukum dalam menghadapi tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks.

“Khususnya menghadapi program-program rencana kerja pemerintah. Di sisi lain juga kita menghadapi situasi global yang tentunya juga berdampak terhadap situasi di dalam negeri,” katanya.

Sigit menilai perkembangan situasi global dan munculnya pola kejahatan baru harus diantisipasi secara bersama-sama oleh seluruh aparat penegak hukum.

Ia juga menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan yang membahayakan negara maupun masyarakat, disertai peningkatan pelayanan kepada kelompok rentan.

“Dan juga tentunya bagaimana kita terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya kelompok-kelompok rentan,” ucap Sigit.

Dalam kesempatan itu, Kapolri turut menyinggung implementasi KUHP dan KUHAP baru yang dinilai membutuhkan penyesuaian paradigma di kalangan aparat penegak hukum.

Menurutnya, pembaruan sistem hukum pidana harus diiringi pemahaman yang kuat mengenai pendekatan keadilan restoratif, sekaligus penguatan literasi hukum kepada masyarakat.

“Tentunya harapan kita semua bisa bekerja sama dengan seluruh APH untuk bisa memberikan harapan baru terkait dengan paradigma KUHP dan KUHAP yang baru,” tutupnya. (Fajri)

JAKARTA — Ratusan buruh yang berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, dan Serikat Pekerja Nasional, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, pada Kamis (7/5/2026).

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut demonstrasi tersebut menjadi awal dari rangkaian aksi buruh secara nasional.

“Pada hari ini, KSPI bersama Partai Buruh menggelar aksi awalan. Aksi ini akan bergelombang di seluruh Indonesia,” kata Said Iqbal.

Ia menegaskan tuntutan utama buruh adalah revisi aturan outsourcing yang dinilai bertentangan dengan aspirasi pekerja.

“Hari ini hanya membawa isu tunggal, yaitu revisi atau perbaiki Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerja alih daya atau kita kenal dengan outsourcing,” ujarnya.

Menurut Said Iqbal, regulasi tersebut justru memberi legitimasi terhadap praktik outsourcing yang selama ini ditolak kalangan buruh. Ia menilai aturan itu bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan May Day 2026, yang mendukung penghapusan outsourcing.

“Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 ini melegalkan outsourcing atau pekerja alih daya. Padahal yang diminta oleh buruh adalah pelarangan,” tegasnya.

Ia juga mengkritik tidak adanya ketentuan sanksi yang jelas bagi perusahaan yang melanggar aturan penggunaan tenaga outsourcing. Padahal, dalam aturan sebelumnya, pekerja outsourcing yang ditempatkan secara melanggar aturan dapat berubah status menjadi pekerja tetap.

Selain itu, Said Iqbal menyoroti sejumlah pasal yang dianggap multitafsir, terutama terkait penggunaan tenaga alih daya untuk layanan penunjang operasional.

“Apa definisi layanan penunjang operasional? Nggak jelas. Seharusnya Permenaker itu kalau dia ada seribu jenis pekerjaan yang boleh, seribu-seribunya ditulis,” katanya.

Sementara itu, Presiden FSPMI, Suparno, juga mengkritik aturan tersebut karena dinilai memberikan kewenangan terlalu besar kepada dinas tenaga kerja daerah.

“Di dalam Permenaker 7 Pasal 5 itu memberikan cek kosong kepada dinas tenaga kerja wilayah setempat,” ujar Suparno.

Menurutnya, ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan karena perjanjian outsourcing hanya dicatatkan ke dinas tenaga kerja tanpa mekanisme pengawasan yang jelas.

Penulis : Fajri
Editor : Muhammad Rafi’i

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai memperketat pengawasan terhadap potensi manipulasi nilai rapor dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur prestasi tahun 2026. Langkah ini diambil menyusul kekhawatiran adanya praktik “mark up” nilai demi meloloskan siswa ke sekolah favorit.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PAUD Dikdas PNFI) Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, mengatakan pemerintah kini mengandalkan sistem e-Rapor untuk menekan peluang rekayasa nilai oleh sekolah.

“Jadi sudah disiapkan namanya e-Rapor, supaya untuk SPMB data yang bisa ditarik datang dari e-Rapor. Paling tidak ini bisa meminimalisir rapor yang dimark-up itu,” kata Gogot dalam kegiatan Ngopi Bareng Dirjen PAUD Dikdas PNFI di kawasan Jakarta Selatan pada Kamis (7/5/2026).

Menurut dia, salah satu celah yang selama ini rawan dimanfaatkan adalah penginputan nilai secara sekaligus di akhir tahun ajaran. Pola tersebut dinilai membuka peluang perubahan maupun penggelembungan nilai menjelang proses seleksi masuk sekolah.

Karena itu, Kemendikdasmen meminta seluruh satuan pendidikan mengisi e-Rapor secara berkala setiap semester. Selain meningkatkan akurasi data, pola itu dinilai dapat mempersempit ruang manipulasi.

“Jadi tidak mungkin salah entri kalau rapornya diisi setiap semester. Kalau diisinya hanya di akhir tahun, nah itu pasti jadi masalah karena banyak yang diisi, bisa capek,” kata Gogot.

Tak hanya mengandalkan pengawasan administratif, Kemendikdasmen juga menyiapkan skema insentif bagi sekolah yang disiplin mengisi e-Rapor secara lengkap dan konsisten. Sekolah dengan rekam data yang baik akan mendapat tambahan kuota dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) untuk masuk perguruan tinggi negeri.

“Ada insentif dari perguruan tinggi kepada sekolah-sekolah yang e-Rapornya lengkap, yakni diberi kuota tambahan di SNBP, diberi kuota tambahan saya gak ingat pastinya, 10 atau 20 persen penambahannya,” ujarnya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem seleksi yang lebih transparan dan akuntabel, di tengah sorotan publik terhadap praktik kecurangan dalam penerimaan siswa baru yang kerap berulang setiap tahun.

Kemendikdasmen juga membuka ruang pengawasan publik dengan menyediakan kanal pengaduan bagi masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran selama proses SPMB berlangsung.

“Jadi kalau masyarakat melihat atau mendengar ada kecurangan, laporkan saja. Kami punya Unit Layanan Terpadu yang nanti akan diteruskan kepada inspektorat jenderal, nanti inspektorat jenderal akan menindaklanjuti bekerja sama dengan inspektorat daerah,” kata Gogot.

Laporan masyarakat dapat disampaikan melalui Posko Pengaduan Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen, Unit Layanan Terpadu (ULT), layanan WhatsApp, hingga pusat panggilan resmi kementerian.

Penguatan sistem digital melalui e-Rapor dinilai menjadi langkah penting untuk menutup celah permainan nilai yang selama ini kerap mencederai prinsip keadilan dalam seleksi pendidikan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada integritas sekolah dan ketatnya pengawasan pemerintah di lapangan.

Pewarta/ Editor : Nicha R

BANDA ACEH – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Aceh Jaya menemukan adanya 30 kasus penyakit malaria yang ditularkan dari monyet kepada manusia di wilayah setempat dalam kurun waktu hingga April 2026.

“30 kasus malaria tersebut jenis malaria probable knowlesi yaitu jenis malaria yang ditularkan dari monyet ke manusia,” kata Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Aceh Jaya, Vera Asprianti, di Aceh Jaya, Rabu (6/5/2026).

Dirinya menjelaskan, kasus malaria probable knowlesi ini menjadi salah satu malaria yang bisa berakibat fatal apabila tidak mendapatkan penanganan cepat.

“Jenis probable knowlesi ini juga sama fatal dengan jenis malaria lainnya, jika tidak dilakukan penangan cepat bisa menyebabkan kematian karena proses pengembangan parasitnya lebih cepat dari malaria jenis vivax,” ujarnya.

Dirinya menyampaikan, dalam upaya pencegahan, pihaknya terus menjalankan sejumlah kebijakan yang telah dibuat pemerintah Aceh Jaya, salah satunya MoU dengan lintas sektor, terutama daerah klaster penularan malaria seperti di kawasan tambang dan perkebunan sawit.

Selain itu, pihaknya juga mengedukasi masyarakat dengan menggandeng berbagai pihak agar mereka dapat memahami bagaimana mengatasi malaria.

“Selain itu, kita juga mempersiapkan segala jenis kebutuhan logistik guna penanganan malaria, termasuk tenaga laboratorium kompeten, sehingga mampu mendeteksi malaria dengan cepat,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Vera juga berharap adanya kesadaran masyarakat dalam hal menjaga kesehatan baik diri sendiri maupun dan keluarga dari penularan malaria.

“Kita juga berharap dukungan penuh dari Pemerintah Aceh Jaya baik secara regulasi maupun anggaran sesuai dengan MoU yang telah ditandatangani saat pengambilan penghargaan eliminasi malaria di Bali tahun lalu,” demikian Vera Asprianti.

Untuk diketahui, Kabupaten Aceh Jaya pernah menerima penghargaan eliminasi malaria dari Kemenkes RI dalam ajang internasional, The 9th Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination yang berlangsung di Bali pada 17 Juni 2025. (ANT/KN)