JAKARTA – Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Zahid Hafeez Chaudhri menyebut Pakistan sebagai mitra dagang terbesar kedua Indonesia di kawasan Asia Selatan, dengan nilai perdagangan bilateral mencapai lebih dari 4 miliar dolar AS per tahun.

Zahid, usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/11/2025), menegaskan komitmen negaranya untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan Indonesia di berbagai sektor perdagangan dan investasi.

“Kami memiliki perdagangan lebih dari 4 miliar dolar AS per tahun antara Pakistan dan Indonesia,” katanya.

Ia menyampaikan bahwa kedua negara telah memiliki Perjanjian Perdagangan Preferensial (PTA) yang menjadi landasan penting dalam meningkatkan volume perdagangan.

Menurut Zahid, negaranya mengimpor banyak produk Indonesia, termasuk minyak sawit, di mana Pakistan merupakan salah satu pembeli terbesar. Selain itu, berbagai produk lain juga menjadi bagian dari arus perdagangan.

Di sisi lain, Pakistan mengekspor sejumlah komoditas unggulan ke Indonesia, mulai dari buah-buahan, peralatan bedah, peralatan olahraga, hingga produk manufaktur lainnya.

Zahid juga menyoroti sektor teknologi informasi sebagai bidang yang memiliki potensi besar untuk digarap bersama.

“Pakistan memiliki kapasitas yang memadai di sektor TI, dan kami ingin memperluas kolaborasi dengan Indonesia di bidang teknologi informasi,” katanya.

Selain perdagangan, sektor pendidikan turut menjadi perhatian dalam kerja sama kedua negara. Zahid menyampaikan harapannya agar lebih banyak pelajar Indonesia menempuh pendidikan di Pakistan.

“Kami berharap menerima lebih banyak mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi kedokteran, universitas teknik, dan universitas teknologi informasi di Pakistan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Pakistan berkomitmen memperluas kerja sama bilateral di berbagai bidang, termasuk pendidikan dan teknologi, demi hubungan yang semakin erat antara kedua negara. (ANT/KN)

BEKASI – Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan Program Digitalisasi Pembelajaran 2025 yang menandai distribusi perangkat smartboard atau interactive flat panel (IFP) ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

Acara peluncuran digelar di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025), sebagai wujud percepatan transformasi pendidikan nasional.

“Yang baru saja kita saksikan, ini adalah program kita sebagai usaha kita untuk mempercepat transformasi pendidikan nasional kita,” ujar Prabowo di hadapan ribuan peserta yang terdiri atas siswa, guru, dan pemangku kepentingan pendidikan.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa peluncuran ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah menghadirkan sistem pendidikan yang lebih maju dan relevan dengan perkembangan zaman.

Program Digitalisasi Pembelajaran dirancang sebagai langkah strategis untuk menciptakan layanan belajar yang lebih interaktif, menyenangkan, dan merata di seluruh Indonesia.

Presiden menekankan bahwa transformasi pendidikan bukan semata tentang penyediaan perangkat, tetapi membangun ekosistem belajar baru yang kreatif, inklusif, serta berkeadilan bagi seluruh anak bangsa.

Melalui integrasi perangkat digital, konten pembelajaran berkualitas, serta pelatihan guru yang masif, program ini diharapkan mampu mempersempit kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi wilayah-wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur.

Program ini mencakup penyediaan perangkat utama seperti Papan Interaktif Digital (IFP), laptop, media penyimpanan konten, serta akses internet satelit dan panel surya untuk satuan pendidikan yang belum memiliki jaringan internet maupun akses listrik yang memadai.

Hingga saat ini, proses pengiriman perangkat telah mencapai 215.572 unit, dengan 172.550 perangkat sudah tiba di sekolah-sekolah dan 43.022 lainnya masih dalam perjalanan. Pemerintah menargetkan seluruh perangkat tiba di sekolah penerima paling lambat Desember 2025.

Pemerintah juga menyiapkan konten pembelajaran berkualitas melalui platform Rumah Pendidikan, lengkap dengan bimbingan teknis untuk optimalisasi penggunaan IFP di ruang kelas.

Agenda peluncuran program tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden Prabowo didampingi Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menko PMK Pratikno, serta perwakilan siswa.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Senin 17 November tahun 2025. Saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia meluncurkan pembelajaran digitalisasi untuk Indonesia cerdas,” katanya.

Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir di antaranya Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, serta Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi. (ANT/KN)

BEKASI – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah terus memperketat pengawasan terkait keluhan masyarakat dalam prosedur pelaksanaan Program Makan Gratis (MBG) sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap kesehatan siswa.

Hal itu disampaikan Presiden saat meresmikan Program Digitalisasi Pembelajaran 2025 di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025), menanggapi laporan sejumlah kasus gangguan kesehatan yang dialami siswa dalam program MBG.

“Dari sekian juta ada kekurangan, ada yang mereka bilang keracunan. Yang namanya sakit perut, biasa sebetulnya, makan di warung. Saya makan di rumah aja sering salah makan, kadang-kadang kurang cuci tangan, tapi kita ambil alih tanggung jawab,” katanya.

Presiden Prabowo meminta publik tidak serta-merta mengaitkannya dengan program MBG. Ia menyebut gejala yang dilaporkan, umumnya lebih bersifat seperti sakit perut ringan, dan bisa berasal dari banyak faktor.

Meski begitu, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tetap mengambil alih tanggung jawab penuh dan memastikan seluruh persoalan ditangani secara serius.

Ia menginstruksikan agar seluruh pihak yang terlibat memperketat persiapan, mulai dari prosedur higienitas hingga penggunaan peralatan pendukung.

“Tidak boleh ada sedikitpun penyimpangan. Karena itu sekarang persiapan lebih ketat, pemantauan lebih keras. Alat pembersih ompreng, alat filtrasi air, dan sebagainya harus disiapkan,” katanya.

Presiden Prabowo juga menilai bahwa secara keseluruhan masyarakat telah merasakan manfaat dari program tersebut.
Presiden meyakini bahwa manfaat program akan semakin terasa seiring penyempurnaan pelaksanaan di lapangan.

Dikatakan Presiden, program MBG telah berhasil menjangkau 44 juta penerima manfaat dalam satu tahun pelaksanaan.

Capaian ini melampaui program serupa di Brazil, yang membutuhkan waktu 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat.
Kepala Negara mengingatkan bahwa pekerjaan besar masih menanti. Pemerintah menargetkan penerima MBG mencapai 82,9 juta jiwa.

“Saya minta kesabaran. Ini uang rakyat, harus disiapkan dengan baik agar tidak terjadi penyimpangan,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan integritas dan keteguhan moral jajaran BPN kunci utama melawan mafia tanah.

“Selama jajaran BPN tidak mau diajak kongkalikong, mafia tanah pasti kabur. Mereka hanya bisa bergerak kalau ada pintu yang dibukakan dari dalam. Kalau kita menutup rapat celah itu, mereka buyar dengan sendirinya,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Menurut dia, seluruh upaya digitalisasi, perbaikan tata kelola, hingga penguatan regulasi akan sia-sia jika masih ada celah kompromi di internal Kementerian ATR/BPN.
Praktik kejahatan akan selalu mencari celah dalam berbagai bentuk, di mana pun dan dalam zaman apa pun. Setiap negara modern selalu berhadapan dengan dua kekuatan, yakni mereka yang menjaga ketertiban dan mereka yang mencoba merusaknya.

Karena itu, strategi utama bukan hanya mengejar pelaku, tetapi memperkuat benteng utama negara, yaitu integritas aparatur Kementerian ATR/BPN.

“Kita berantas, mereka akan muncul lagi dalam bentuk berbeda. Yang berubah hanya modelnya, bukan niat jahatnya. Cara paling efektif menghadapi mafia tanah adalah memastikan orang BPN kuat, proper, dan tegas menegakkan aturan,” kata Nusron Wahid.

Ia menambahkan bahwa profesionalisme aparatur, kedisiplinan administrasi, dan kepatuhan penuh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan fondasi untuk menutup seluruh ruang permainan mafia tanah. Tidak boleh ada kompromi, sekecil apa pun.

“Selama pejabat dan pegawai tidak mau diajak kongkalikong, mafia tidak akan bisa masuk. Mau sekeras apa pun mereka bergerak, kalau kita tidak tergoda, mereka (mafia tanah) pasti gagal,” ujarnya.

Nusron menegaskan bahwa negara akan selalu hadir dalam setiap persoalan pertanahan dan memastikan seluruh proses penyelesaian kasus berjalan objektif, transparan, dan sesuai hukum.

Untuk itulah, dia menyampaikan pesan bahwa membersihkan pertanahan Indonesia dimulai dari keteguhan integritas internal ATR/BPN. (ANT/KN)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi pajak tahun 2016—2020.

“Benar, ada tindakan hukum berupa penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan/wajib pajak tahun 2016-2020,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Ia mengatakan, kasus ini berkaitan dengan oknum pegawai pajak pada Direktorat Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Terkait waktu maupun lokasi penggeledahan, Anang tidak membeberkannya.

Ia juga belum mengungkapkan duduk perkara kasus korupsi ini.

Kendati demikian, ia menyebut bahwa kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan.
“Iya (naik sidik),” ucapnya. (ANT/KN)