MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal merespon cepat laporan warga atas nama Ahmad Saihu, asal Masbagik, Lombok Timur, yang mengalami musibah dan dalam kondisi kritis di Malaysia, melalui berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor.

“Begitu laporan kami terima dari warga, saya langsung koordinasi dengan KJRI Johor di Malaysia,” ujarnya melalui pernyataan resmi di Mataram, Senin (24/11/2025).

Menurutnya, korban dikabarkan mengalami penganiayaan sehingga kondisinya kritis dan harus dilarikan ke salah satu rumah sakit di Malaysia. Namun karena yang bersangkutan berangkat non-prosedural, sehingga keluarga kesulitan berkomunikasi dengan korban.

‎”Kondisi terkini yang bersangkutan sudah dalam pengawasan KBRI dan KJRI setempat,” ucap Gubernur Iqbal.

Gubernur NTB itu meminta pihak keluarga untuk tenang dan senantiasa berdoa untuk kesembuhan korban. Tidak hanya itu, Pemerintahan Provinsi (Pemprov) NTB juga hingga saat ini masih terus intens berkomunikasi dengan pihak KJRI untuk memastikan korban mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal.

‎”Sampai saat ini kami masih aktif berkoordinasi dengan pihak kantor perwakilan yang ada di Malaysia,” ucapnya.

Mantan Duta Besar RI untuk Turki ini pun mengimbau kepada seluruh masyarakat NTB yang hendak merantau ke luar negeri agar menggunakan cara-cara yang prosedural bukan non prosedural, sehingga keselamatan dan hak-hak mereka terlindungi di negara penempatan.

“Jadi, penting (prosedural) agar keselamatan dan hak-hak mereka dipenuhi,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah mempercepat swasembada beras nasional dan menghentikan setiap upaya impor yang bertentangan dengan kebijakan negara.

Amran menekankan hal itu menyusul temuan masuknya 250 ton beras ilegal melalui Sabang, Aceh, yang dilakukan tanpa izin pemerintah pusat.

“Bapak Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ini kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan. Masih ada 1 bulan 1 minggu Indonesia swasembada, jadi jangan diganggu lagi. Pasti kita usut,” kata Mentan di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Mentan menegaskan pemerintah akan menghalau segala upaya untuk mengimpor beras, apalagi jika itu dilakukan secara ilegal.

“Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton. Tanpa izin dari pusat. Tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam. Langsung disegel. Ini berasnya tidak boleh keluar,” tegasnya.

Ia menekankan tidak ada alasan Indonesia mengimpor beras, karena stok Indonesia saat ini dalam posisi kuat. Apalagi, proyeksi produksi beras di tahun 2025 mencapai 34,77 juta ton berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Kebijakan larangan impor beras juga dilaporkan berdampak pada penurunan harga beras dunia.

“Nah ini dengan berbagai dalilnya. Ada yang katakan beras Thailand, Vietnam murah. Memang murah karena Indonesia tidak impor beras. Pemimpin negara lain meminta ke Presiden Prabowo untuk ekspor ke Indonesia meski sedikit. Kami sampaikan beras cukup, bahkan diperkirakan akhir tahun beras tertinggi,” ungkapnya.

Amran menambahkan pemerintah langsung mengambil langkah tegas setelah menerima informasi awal adanya beras masuk ke Indonesia tanpa izin.

“Kami koordinasi dengan semua pihak, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Beliau katakan tidak ada izin. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh tim. Bergerak cepat dan menyegel. Kami perintahkan tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia, ke Sabang tersebut,” ucapnya.

Lebih lanjut, Mentan Amran mengungkapkan bahwa praktik impor tersebut diduga telah direncanakan sebelumnya.

“Rapatnya di Jakarta. Minta rapat, rakor. Belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi. Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” jelasnya.

Sebelumnya, Mentan Amran mengumumkan penyegelan gudang PT MSG, perusahaan yang dilaporkan melakukan impor 250 ton beras dari Thailand tanpa izin.

“Bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” kata Mentan di Jakarta, Minggu (23/11) malam. (ANT/KN)

JAKARTA – TNI memastikan upaya penanggulangan dampak erupsi Gunung Semeru di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur diperkuat melalui langkah cepat dan terkoordinasi bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait lainnya.

TNI Angkatan Darat melalui jajaran Korem 083/Baladhika Jaya dan Kodam V/Brawijaya telah turun langsung ke lapangan pada Sabtu (22/11) untuk memastikan penanganan darurat berjalan efektif, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“TNI akan selalu hadir untuk rakyat, terutama dalam kondisi darurat seperti ini. Sejak erupsi terjadi, kami langsung bergerak membantu evakuasi, pengamanan jalur, dan memastikan bantuan sampai ke masyarakat,” ujar Danrem 083/Baladhika Jaya Kolonel Inf. Kohir sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

Dijelaskannya, peninjauan dimulai dari SD Negeri 04 Supiturang yang menjadi salah satu titik utama pengungsian warga. Di lokasi ini, unsur TNI bersama instansi lainnya memastikan ketersediaan layanan kesehatan, logistik harian, perlindungan kelompok rentan, serta kesiapan fasilitas pengungsian.

Selain itu, personel di lapangan juga membantu pengamanan wilayah sekitar, mobilitas warga, dan penataan jalur evakuasi.

Sebagai bentuk dukungan kemanusiaan, telah disalurkan 19 itembantuan kemanusiaan, mulai dari selimut, kebutuhan balita, pakaian anak, perlengkapan mandi, hingga sembako dan kebutuhan dasar lainnya.

Selain mengecek lokasi pengungsian, rombongan juga meninjau wilayah terdampak di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, salah satu kawasan dengan paparan material vulkanik paling berat.

Kondisi rumah warga, sebaran material erupsi, kondisi jalur evakuasi, serta infrastruktur dasar menjadi fokus utama asesmen lapangan, sebagai dasar penguatan penanganan pasca-bencana oleh seluruh pemangku kepentingan.

TNI menegaskan, penanganan bencana membutuhkan tindakan cepat, terukur, dan penuh empati. Keselamatan warga, kelancaran distribusi bantuan, serta stabilitas wilayah menjadi fokus utama di lapangan.

Oleh sebab itu, unsur prajurit terus disiagakan mengingat dinamika aktivitas Gunung Semeru yang masih berada pada tingkat kewaspadaan tinggi.

Di sisi lain, sinergisitas diyakini menjadi salah satu kunci utama keberhasilan penanganan bencana. Dalam hal ini, TNI bekerja berdampingan dengan BPBD, Polri, pemerintah daerah, relawan, dan berbagai elemen masyarakat untuk mempercepat pemulihan dan memastikan setiap langkah penanganan bencana dijalankan secara aman dan manusiawi.

TNI berharap dengan kerja terkoordinasi dan dukungan penuh di lapangan, upaya penanggulangan dampak erupsi Semeru dapat berlangsung cepat, tepat, dan memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat Lumajang.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya melaporkan Gunung Semeru meletus pada Rabu (19/11) pukul 16.00 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 2.000 meter di atas puncak.

Gunung Semeru mengembuskan awan panas yang memiliki jarak luncur mencapai tujuh kilometer dari arah puncak dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut.

Erupsi terekam di seismogram pos pemantauan gunung api di Lumajang memiliki amplitudo maksimum 40 milimeter dan durasi sekitar 16 menit 40 detik. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di kediamannya, Minggu (23/11/2025), memfokuskan pembahasan pada penanganan kawasan-kawasan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat.

Dalam pertemuan di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Presiden menekankan perlunya langkah terpadu lintas lembaga untuk memastikan penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif di wilayah-wilayah rawan tersebut.

“Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (23/11/2025)

Ia mengatakan bahwa pertemuan yang berlangsung pada libur akhir pekan ini berlangsung sejak siang hingga malam dan membahas agenda strategis di bidang kehutanan serta pertambangan.

Teddy menyampaikan bahwa pertemuan membahas hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan, penertiban kawasan pertambangan, serta konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran dan aktivitas ilegal di kedua sektor tersebut.

Rapat terbatas itu dihadiri sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. (ANT/KN)

DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster memerintahkan perusahaan yang membangun lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Kabupaten Klungkung, untuk menghentikan pembangunannya.

Keputusan ini disampaikan Koster di Denpasar, Minggu (23/11/2025). Ia menimbang lima jenis pelanggaran berat yang telah dilanggar serta rekomendasi Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan DPRD Bali.

Gubernur Koster bersama Bupati Klungkung juga memandang kepentingan masa depan Bali berkaitan dengan menjaga alam, manusia, dan kebudayaan Bali dan penyelenggaraan kepariwisataan berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat.

“Maka saya memutuskan mengambil tindakan tegas, berupa memerintahkan kepada PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group menghentikan seluruh kegiatan pembangunan lift kaca,” kata dia.

Sebelum memutuskan ini, Gubernur Bali terlebih dahulu menjelaskan bahwa lift kaca di Pantai Kelingking tepatnya Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, dibangun terbagi tiga wilayah.

Pertama, pada wilayah A di dataran bagian atas jurang, investor membangun loket tiket seluas 563,91 m2 yang merupakan lahan kewenangan Kabupaten Klungkung, pelaksanaannya harus sesuai dengan Perda RTRWP Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 dan Perda RTRW Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013.

Kedua, pada wilayah B daratan di bagian jurang, berada di alas hak tanah negara, yang merupakan kewenangan pemerintah pusat atau setidaknya Pemprov Bali.

Ketiga, pada wilayah C, pantai dan perairan pesisir di dataran bagian bawah jurang atau alas lift kaca, yang merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemprov Bali.

Dari tiga bagian ini ditemukan tiga jenis bangunan yang dibuat investor yaitu bangunan loket di bibir jurang, bangunan jembatan layang penghubung loket dengan lift kaca, dan bangunan lift kaca sendiri yang berisi restoran dan pondasi.

Berangkat dari keadaan di lapangan, Pemprov Bali dibantu Pansus TRAP DPRD Bali menghitung temuan pelanggaran seperti melanggar Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang RTRWP Bali 2009-2029 dengan sanksi administratif pembongkaran bangunan dan pemulihan fungsi ruang.

Selanjutnya, pelanggaran PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan sanksi administratif paksaan pemerintah untuk pembongkaran.

Ketiga, melanggar PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan sanksi penghentian seluruh kegiatan.

Keempat, melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dijabarkan dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 1828 Tahun 2017 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida di Provinsi Bali dengan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan.

“Dan kelima pelanggaran pariwisata berbasis budaya, yang diatur dengan Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali, bentuk pelanggarannya karena mengubah keorisinilan daerah tujuan wisata, sanksinya pidana,” ujar Gubernur Koster.

Koster menjelaskan keputusan penghentian pembangunan ini diambil Pemprov Bali sebagai penegasan agar ke depan penyelenggaraan usaha atau investasi di Bali memperhatikan aspek peraturan perundang-undangan, pelestarian ekosistem alam, budaya, serta kearifan lokal Bali.

“Upaya ini merupakan penegasan agar ke depan tidak terjadi kembali berbagai bentuk pelanggaran oleh para pemangku kepentingan,” ucapnya.

Pemprov Bali sendiri sangat mendukung dan membutuhkan investasi, namun ke depan hendaknya didasarkan atas niat baik, mencintai Bali, menjaga Bali, dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan alam, manusia, dan kebudayaan Bali secara bijak, bukan berorientasi pada eksploitasi.

Lebih jauh, selain meminta investor menghentikan pembangunan, Gubernur Bali memberi arahan pembongkaran seluruh bangunan yang melanggar secara mandiri dalam waktu 6 bulan.

Investor juga diminta melakukan pemulihan fungsi ruang setelah pembongkaran dalam waktu paling lama 3 bulan. (ANT/KN)

LUMAJANG – Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, mengembuskan asap putih setinggi 500 meter hingga 1.000 meter dari puncak pada Senin (24/11/2025).

“Pengamatan secara visual gunung api terlihat jelas hingga tertutup Kabut 0-II. Teramati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas sedang, membumbung sekitar 500-1000 meter dari puncak,” kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Mukdas Sofian dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang, Senin (24/11/2025).

Cuaca di sekitar gunung yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl) berawan hingga mendung, angin lemah ke arah timur dan suhu udara sekitar 21-22 derajat Celcius.

Untuk aktivitas kegempaan Gunung Semeru selama enam jam terakhir pada Senin pukul 00.00-06.00 WIB tercatat 44 kali gempa letusan/erupsi dengan amplitudo 10-22 mm, dan lama gempa 64-147 detik.

“Gunung Semeru juga mengalami satu kali gempa hembusan dengan amplitudo 8 mm, dan lama gempa 52 detik, kemudian tiga kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 3-30 mm, S-P 39 detik dan lama gempa 51-284 detik,” tuturnya.

Ia menjelaskan Gunung Semeru berstatus Level IV atau Awas, sehingga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan sejumlah rekomendasi bahwa masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 20 kilometer dari puncak.

Di luar jarak tersebut, kata dia, masyarakat juga diminta menjauhi sempadan sungai minimal 500 meter karena potensi awan panas dan lahar masih dapat terjadi.

“Masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam radius delapan kilometer dari kawah Gunung Semeru mengingat potensi bahaya lontaran batu pijar,” katanya.

Selain itu kewaspadaan perlu ditingkatkan terhadap potensi awan panas guguran, aliran lava, dan lahar di sepanjang sungai berhulu puncak Semeru, terutama Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, Besuk Sat, serta sungai-sungai kecil yang menjadi anak alirannya.

Berdasarkan catatan petugas, Gunung Semeru kembali erupsi pada Senin, 24 November 2025, pukul 03.04 WIB dan visual letusan tidak teramati, namun erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 142 detik. (ANT/KN)