Beranda blog Halaman 229

Satu Anggota KKB Tewas dalam Kontak Tembak di Dogiyai

Penulis
redaksi2
-
0
Kondisi mobil korban warga sipil yang diserang KKB di jalan trans Nabire-Paniai, Dogiyai, Minggu (10/5/2026). ANTARA/HO-Humas Polda Papua Tengah

NABIRE – Aparat kepolisian melumpuhkan seorang anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat melakukan penyerangan terhadap kendaraan yang sedang melintas jalur trans Nabire–Paniai, Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah.

Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jermias Rontini di Nabire, Minggu (10/5/2026) mengatakan penindakan itu dilakukan setelah aparat menerima laporan masyarakat terkait gangguan keamanan terhadap warga yang melintas di ruas jalan tersebut.
“Benar adanya kejadian itu. Saya telah menerima laporannya dan saat ini anggota kita telah melakukan pengamanan di lokasi kejadian,” ujarnya.

Dalam peristiwa tersebut, seorang sopir berinisial AP mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit Moenamani, Dogiyai untuk mendapatkan perawatan medis.

Ia menjelaskan saat aparat kepolisian dibantu BKO (bawah kendali operasi) Brimob bergerak ke lokasi, dan mereka mendapat perlawanan dari anggota KKB, sehingga terjadi kontak tembak.

Atas perlawanan tersebut aparat mengambil tindakan tegas dan terukur sehingga satu anggota KKB tewas tertembus peluru aparat.

“Tindakan di lapangan berhasil melumpuhkan satu anggota KKB,” tegasnya.

Dari hasil penyisiran usai kontak tembak, aparat mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu pucuk senjata api rakitan kaliber 5,56 mm beserta amunisi, senjata tajam, serta barang lain yang diduga milik kelompok tersebut.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kapolres Dogiyai AKBP Denis Arya Putra mengatakan gangguan keamanan meliputi aksi penembakan terhadap kendaraan warga sipil serta perusakan mobil oleh anggota KKB.

Personel BKO Brimob Resimen III yang melaksanakan patroli rutin langsung ke lokasi untuk melakukan penyisiran di wilayah Kali Kasuari dan Kampung Idadagi di Dogiyai.

Dalam kontak tembak tersebut, aparat melumpuhkan satu orang bernama Napison Tebai yang merupakan anggota TPNPB-OPM Kodap XI Odiyai Dogiyai Batalyon 03 Degeianouda.

Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman untuk memastikan keterlibatan jaringan kelompok bersenjata dalam rangkaian aksi tersebut. (ANT/KN)

Unhas dan Otorita IKN Jajaki Implementasi Kendaraan Listrik

Penulis
redaksi2
-
0
Otoritas IKN bersama Dekan Fakultas Teknik Unhas menyempatkan mencoba kendaraan listrik hasil inovasi Unhas di Makassar.ANTARA/HO-Unhas

MAKASSAR – Universitas Hasanuddin dan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) penjajakan implementasi produk riset kampus, khususnya pengembangan kendaraan listrik yang dinilai relevan dengan konsep IKN sebagai kota hijau dan cerdas.

Direktur Sarana Prasarana Dasar IKN, Cakra Nagara dalam keterangannya di Makassar, Minggu (10/5/2026), menjelaskan terkait penjajakan itu, pihaknya telah melakukan pengecekan langsung terhadap sejumlah produk inovasi Unhas, salah satunya kendaraan listrik yang dikembangkan oleh tim kampus.

Menurut dia, proses ini penting untuk memastikan kesiapan teknologi sebelum diterapkan di kawasan IKN.

“Kami melakukan penjajakan terkait berbagai inovasi yang dihasilkan Unhas, termasuk kendaraan listrik ini. Intinya, kami ingin melihat apakah produk riset ini bisa diterapkan atau tidak,” ujarnya.

“Sekarang kami ingin mendorong realisasi yang sifatnya nyata, bukan hanya berhenti pada riset,” lanjut Cakra Nagara.

Konsep pembangunan IKN yang mengusung green city dan smart building membutuhkan dukungan teknologi yang adaptif, ramah lingkungan, dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi.

Dekan Fakultas Teknik Unhas, Prof  Muhammad Isran Ramli, menjelaskan pengembangan kendaraan listrik merupakan bagian dari program strategis universitas yang telah dimulai sejak tahun lalu. Atas arahan Rektor Unhas, dibentuk tim khusus pengembangan kendaraan listrik sebagai bagian dari penguatan inovasi kampus berdampak.

Unhas telah meluncurkan tiga jenis kendaraan listrik, yakni shuttle car, executive car, dan clean car untuk pengangkut sampah.

“Salah satu sasaran kampus berdampak adalah bagaimana hasil hilirisasi riset Unhas dapat digunakan oleh instansi mitra, pemerintah, industri, maupun dunia usaha,” jelas Prof Isran.

Sebelumnya, Otorita IKN bersama Unhas telah menandatangani nota kesepahaman pada April 2026 yang mencakup kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan kepakaran melalui pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan kajian ilmiah dan penelitian, hingga berbagai program strategis lainnya. (ANT/KN)

Tingkat Ketepatan Waktu Keberangkatan Penerbangan Haji 2026 Capai 96 Persen

Penulis
redaksi2
-
0
InJourney Airports menyatakan tingkat ketepatan waktu keberangkatan atau OTP keberangkatan penerbangan haji 2026 mencapai 96 persen. ANTARA/HO-Injourney Airports

JAKARTA – PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 di bandara kelolaannya berjalan lancar dengan tingkat ketepatan waktu keberangkatan (on-time performance/OTP) mencapai sekitar 96 persen.

“Penyelenggaraan penerbangan haji di bandara-bandara InJourney Airports secara umum berjalan lancar dengan tingkat ketepatan waktu keberangkatan atau OTP mencapai sekitar 96 persen,” kata Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R Pahlevi dalam keterangan di Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Dia menyebutkan pada periode 21 April – 9 Mei 2026, sebanyak 126.097 jemaah calon haji diberangkatkan ke Tanah Suci melalui 14 bandara yang dikelola InJourney Airports. Selama periode tersebut, total penerbangan haji yang dilayani mencapai 322 penerbangan.

Dari total penerbangan itu, sebanyak 310 penerbangan tepat waktu, sehingga secara kumulatif OTP penerbangan keberangkatan haji di 14 bandara mencapai 96 persen.

Ia mengatakan tingginya OTP tersebut merupakan hasil kolaborasi seluru pemangku kepentingan dalam memastikan kelancaran operasional penerbangan haji.

Menurutnya, seluruh pihak telah melakukan perencanaan dan koordinasi dengan baik, mulai dari proses di asrama haji, perjalanan menuju bandara, hingga layanan keberangkatan di bandara dan proses naik ke pesawat.

“Perencanaan matang didukung implementasi yang tepat sangat mendukung kelancaran keberangkatan penerbangan haji sehingga OTP sangat tinggi,” ujarnya.

Dia menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang sangat baik antara InJourney Airports, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, maskapai, AirNav Indonesia, operator ground handling, serta dukungan dari Kementerian Haji dan Umrah hingga Kementerian Perhubungan.

Sebagai bagian dari upaya memperlancar keberangkatan, pemeriksaan keamanan terhadap calon jemaah haji dan barang sebelum naik ke pesawat ada yang dilakukan sejak di asrama haji.

Sejalan dengan itu, InJourney Airports menugaskan personel aviation security dengan peralatan pemeriksaan keamanan lengkap di asrama haji.

Pahlevi menambahkan infrastruktur dan fasilitas di bandara juga turut mendukung kelancaran keberangkatan penerbangan haji, seperti misalnya Bandara Soekarno-Hatta yang menyediakan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F untuk keberangkatan jemaah calon haji.

Bandara Soekarno-Hatta menjadi salah satu tersibuk di mana jumlah jemaah calon haji yang berangkat ke Tanah Suci pada 21 April – 9 Mei 2026 melalui bandara itu tercatat 20.031 jemaah dengan 47 kloter.

“Kelancaran keberangkatan didukung adanya terminal khusus untuk melayani calon jemaah haji,” jelas Pahlevi.

Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F Bandara Soekarno-Hatta diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 4 Mei 2025. Terminal itu dilengkapi fasilitas yang mempermudah calon jemaah haji seperti masjid seluas 3.136 meter persegi, area tunggu seluas 4.158 meter persegi, dan lounge untuk 2.000 jemaah.

Adapun lima bandara tersibuk dalam pelaksanaan penerbangan haji 21 April – 9 Mei 2026 meliputi Juanda Surabaya (25.794 jemaah dengan 68 kloter), Soekarno-Hatta Tangerang (20.031 jemaah dengan 47 kloter), Adi Soemarmo Solo (19.002 dengan 53 kloter).

Kemudian Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (9.808 jemaah dengan 25 kloter), dan Kualanamu Deli Serdang (5.379 jemaah dengan 15 kloter).

InJourney Airports, berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait, berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran keberangkatan penerbangan haji hingga akhir periode keberangkatan pada 21 Mei 2026. (ANT/KN)

Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Ancam Kesejahteraan Masyarakat Berau

Penulis
redaksi
-
0
Dr. Lisa Puspitasari, S.E., M.Si

Oleh: Dr. Lisa Puspitasari, S.E., M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Berau

Dalam beberapa Pekan belakangan ini di Daerah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, kebutuhan pokok mengalami kenaikan sekitar 30%. Fenomena ini dapat menimbulkan masalah serius terkait ancaman kesejahteraan masyarakat khususnya mereka yang berpendapatan rendah atau terbatas. Bagi kelompok berpendapatan rendah, kenaikan harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, ikan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya menjadi permasalahan yang sangat serius. Fenomena ini mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Mereka harus mengurangi konsumsi mereka, mengurangi pengeluaran mereka, dan bahkan berjuang hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga untuk dapat bertahan hidup.

Dalam perspektif ekonomi, keadaan inflasi akan berdampak pada hampir semua aspek. peningkatan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial merupakan aspek paling terdampak dari inflasi tersebut. Pendapatan masyarakat yang tidak meningkat sebanding dengan kenaikan harga menyebabkan kesejahteraan ekonomi menurun. Pelaku-pelaku ekonomi khususnya usaha mikro juga turut merasakan lonjakan harga yang berdampak pada biaya produksi mereka yang mana harus terus beraktifitas. Jika hal ini terjadi dalam jangka panjang, tingkat kemiskinan dan pengangguran akan meningkat dan berbanding lurus dengan peningkatan kriminalitas serta mengakibatkan terhambatnya kenaikan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Berau.

Oleh karena itu perlu peran dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menjaga kestabilan harga melalui pengendalian inflasi, operasi pasar, dan subsidi, serta memperkuat sektor ketahanan pangan untuk menjaga stabilitas ekonomi Masyarakat. Pemerintah dan lembaga terkait seperti Bulog bersinergi agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi dengan harga terjangkau, bekerjasama dengan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi agar kenaikan harga suatu barang tidak terlampau tinggi, serta penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada beberapa komoditas penting guna melindungi produsen dan konsumen serta pentingnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi antara penyedia dan aparat kepolisian untuk menghindari black market agar penggunaan BBM bersubsidi mampu hadir pada Masyarakat kecil memperoleh haknya. (*)

Ketua KONI Terpilih Ditantang Dongkrak Prestasi Kutai Barat di Porprov

Penulis
redaksi2
-
0
Keterangan: Ketua KONI Provinsi Kaltim Rusdiansyah Aras saat dikonfirmasi pewarta di Kutai Barat. Foto: Ichal/MK

SENDAWAR – Ketua KONI Provinsi Kaltim, Rusdiansyah Aras, menegaskan kepengurusan baru KONI Kutai Barat harus segera bergerak cepat mempersiapkan atlet dan strategi menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Paser pada 14–27 November 2026 mendatang.

Hal itu disampaikan Rusdiansyah usai menghadiri Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) KONI Kutai Barat di Hotel Sidodadi, Senin (11/5/2026).

Sedikitnya 54 peserta menghadiri Musorkablub tersebut, terdiri dari 46 pengurus kabupaten cabang olahraga (cabor), delapan pengurus KONI Provinsi Kaltim, peninjau, serta perwakilan pemerintah daerah.

Dalam kesempatan itu, Rusdiansyah turut mengapresiasi kinerja Lidwina selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KONI Kutai Barat karena dinilai cepat melakukan proses penjaringan dan penyaringan calon ketua definitif.

Menurutnya, dengan telah terpilihnya Alsiyus sebagai Ketua KONI Kutai Barat yang baru, maka fokus selanjutnya adalah mempersiapkan organisasi dan atlet menghadapi Porprov.

“Ia mengingatkan bahwa kepengurusan baru nantinya akan menghadapi tantangan besar menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Paser pada 14–27 November 2026 mendatang,” ujar Rusdiansyah Aras.

Ia menyebut waktu persiapan yang tersisa cukup singkat sehingga seluruh pengurus harus segera bekerja menyusun program pembinaan dan pemetaan kekuatan atlet.

Lebih lanjut, Rusdiansyah menegaskan target KONI Kaltim kepada Kutai Barat cukup jelas, yakni meningkatkan posisi klasemen Porprov dari peringkat ketujuh menjadi lima besar tingkat Provinsi Kaltim.

“Target kita jelas, Kutai Barat harus mampu meningkatkan peringkat dari posisi ketujuh menuju lima besar tingkat Provinsi Kalimantan Timur,” tegasnya.

Menurutnya, target tersebut bukan hal mustahil apabila seluruh pengurus cabang olahraga mampu membangun kekompakan serta fokus melakukan pembinaan atlet sejak dini.

Musorkablub KONI Kutai Barat kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol persatuan dan komitmen seluruh insan olahraga Kutai Barat dalam menyongsong kepengurusan KONI yang baru dan lebih berprestasi. (MK)

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

Empat Saksi Diperiksa Terkait Kasus Mangga di Jalan KS Tubun

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Petugas kepolisian saat melakukan olah TKP kasus pencurian mangga di Jalan KS Tubun, Bontang. Foto: Istimewa

BONTANG – Pihak kepolisian masih terus mendalami kasus pencurian mangga yang terjadi di Jalan KS Tubun, Gang Bersama 7, RT 32, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara.

Selain melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), petugas kini juga menindaklanjuti laporan dugaan pengeroyokan terhadap pelaku pencurian yang meninggal dunia usai kejadian tersebut.

Kapolres Bontang AKBP Widho Anriano melalui Kanit Pidum Satreskrim Polres Bontang Ipda Markus Sihotang mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap tenaga medis di RSUD Taman Husada dan RS Amalia yang menangani jenazah pelaku guna memastikan penyebab kematian.

Tak hanya itu, polisi juga memeriksa sejumlah warga yang diduga mendatangi rumah pemilik pohon mangga hingga melakukan perusakan dan penebangan pohon pascakejadian.

“Dalam waktu dekat kami gelarkan orang-orangnya,” kata Markus saat dikonfirmasi, Senin (11/5/2026).

Saat ditanya terkait jumlah warga yang telah dipanggil untuk dimintai keterangan, Markus menyebut sementara ini ada empat orang yang telah diperiksa.

Namun, ia menegaskan keempat orang tersebut masih berstatus saksi dan bukan rekan dari pelaku pencurian mangga.

“Jadi empat orang yang kami periksa masih saksi-saksi saja, belum termasuk dengan teman pelaku,” tambahnya.

Sementara itu, pihak keluarga pelaku disebut tetap melanjutkan laporan dugaan pengeroyokan yang sebelumnya telah dilayangkan ke kepolisian.

“Iya, dari pihak keluarga pelaku masih melayangkan gugatan atas pengeroyokan, pihaknya sudah melaporkan,” tutupnya. (MK)

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S

WFH Nasional Setiap Jumat Mulai Dirasakan Dampaknya di Kaltim

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi. Foto: Hanafi

SAMARINDA – Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, menyebut penerapan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat yang kini diterapkan secara nasional memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional kantor, khususnya penggunaan listrik dan air.

Berdasarkan kebijakan terbaru tahun 2026, pemerintah menetapkan Work From Home (WFH) secara nasional bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat mulai 1 April 2026.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk efisiensi energi dan mobilitas serta berlaku di instansi pusat maupun daerah. Menurut Ririn, meski ASN bekerja dari rumah atau secara fleksibel, aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal. Pegawai tetap diwajibkan siap bekerja, menghadiri rapat daring hingga turun ke lapangan apabila diperlukan.

“Cukup signifikan dampaknya untuk penghematan listrik dan air. Tapi tidak mengurangi efektivitas kerja karena teman-teman tetap standby dan bekerja sesuai tugasnya,” ujarnya.

Ririn menjelaskan penerapan work from anywhere bukan berarti pegawai bebas tanpa pengawasan. Seluruh ASN tetap harus mematuhi aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam surat edaran pemerintah terkait pelaksanaan WFH nasional setiap Jumat.

Ia menegaskan disiplin menjadi poin utama dalam penerapan kebijakan tersebut. ASN harus tetap mudah dihubungi dan siap apabila sewaktu-waktu ada agenda mendadak seperti rapat pembahasan anggaran, audiensi hingga kebutuhan dukungan data saat audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kalau memang sulit dihubungi atau tidak responsif tentu ada warning. Karena konsepnya tetap bekerja, hanya tempat kerjanya yang fleksibel,” katanya.

Selain itu, WFH juga dimanfaatkan untuk pelaksanaan rapat evaluasi internal, monitoring target kerja, serta koordinasi antarbidang melalui platform daring seperti Zoom Meeting.

Meski demikian, pelaksanaan WFH masih menghadapi sejumlah kendala teknis, terutama terkait jaringan internet dan aplikasi absensi online yang terkadang mengalami gangguan.

“Masih tahap penyesuaian dan uji coba. Kadang ada kendala jaringan atau aplikasi absensi, tapi secara umum tetap berjalan,” jelasnya.

Ririn menambahkan Pemerintah Provinsi Kaltim sebelumnya telah lebih dulu menginisiasi pola kerja fleksibel sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara nasional oleh pemerintah pusat.

Dinas Pariwisata Kaltim pun menyatakan mendukung penerapan WFH setiap Jumat selama pelaksanaannya tetap menjaga produktivitas ASN dan tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

Vendor Tunda Somasi Setelah Dihubungi Manajemen Brantas Abipraya

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Dump truck yang digunakan memblokade jalan Bendungan Sepaku Semoi dipindahkan ke lokasi parkir bekas proyek usai vendor mengaku mendapat kepastian pembayaran dari PT Brantas Abipraya. Foto: Jufriansyah/MKN

NUSANTARA – Dua dari empat vendor yang melakukan aksi blokade jalan Bendungan Sepaku Semoi akhirnya membuka akses jalan usai mengaku mendapat kepastian pembayaran dari PT Brantas Abipraya (Persero), Senin (11/5/2026) malam.

Kabar tersebut diterima vendor sekitar pukul 19.35 Wita melalui sambungan telepon dari pihak manajemen Brantas Abipraya.

Owner PT Borneo Rent Nusantara (BRN), Rinif Ade Saputra, mengatakan keempat vendor mendapat informasi bahwa pembayaran sebagian tagihan akan dilakukan pada Selasa (12/5/2026).

“Ini ada perkembangan Bang, kami sudah ditelepon Brantas. Besok ada pembayaran. Meski tidak semua lunas,” ujarnya.

Menurut Ade, komunikasi dilakukan oleh pihak manajemen Brantas Abipraya yang disebut bernama Reza serta Project Manager PT Brantas Abipraya, Gerson Simbolon. Dalam komunikasi tersebut, vendor juga diminta menggeser dump truck roda 10 yang sebelumnya memblokade akses keluar masuk Bendungan Sepaku Semoi.

“Kami diminta menggeser truk. Oke kami iyakan. Tapi kalau sampai lewat tengah hari Brantas meleset, ya kami kembalikan lagi truk ke posisi semula,” tegasnya.

Sementara itu, rencana pelayangan somasi terhadap PT Brantas Abipraya yang sebelumnya disiapkan para vendor dipastikan dibatalkan sementara.

“Sudah sepakat sama Bang Sony tidak usah pakai somasi karena takutnya nanti dijanjikan seperti dulu lagi dan molor-molor terus,” katanya.

Senada dengan Ade, vendor material alam Jufriansyah mengatakan dump truck yang sebelumnya digunakan memblokade akses bendungan kini telah dipindahkan ke area aman.

“Kami pindahkan ke dalam lokasi parkir,” singkatnya.

Sebelumnya, empat vendor lokal berencana melayangkan somasi kepada PT Brantas Abipraya (Persero) akibat tagihan pekerjaan yang belum dibayar selama dua hingga empat tahun dengan nilai mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Aksi pemortalan sempat dilakukan menggunakan dump truck roda 10 yang diparkir melintang di akses utama Bendungan Sepaku Semoi. Pantauan di lokasi sebelumnya pada pukul 16.15 Wita, dump truck masih bertahan memblokade akses jalan sebelum akhirnya dipindahkan usai adanya perkembangan komunikasi pembayaran dari pihak perusahaan. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Sebanyak 27 Ribu Pekerja Rentan di Kubar Kini Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Penulis
redaksi2
-
0
Bupati Kutai Barat Frederick Edwin saat menyampaikan sambutan dalam rapat monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bersama Disnakertrans dan BPJS Ketenagakerjaan di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kutai Barat. Foto: Istimewa

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersama BPJS Ketenagakerjaan menggelar rapat monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan percepatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) dan perlindungan pekerja rentan Tahun 2026.

Kegiatan tersebut dibuka langsung Bupati Kutai Barat Frederick Edwin dan berlangsung di Ruang Rapat Koordinasi Lantai III Kantor Bupati Kutai Barat, Senin (11/5/2026).

Turut hadir dalam kegiatan itu Plt Kepala Disnakertrans Kutai Barat Welsi, Kepala Dinas Sosial Kutai Barat Adolfus Edhardus Pontus, serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam sambutannya, Plt Kepala Disnakertrans Kubar Welsi menyampaikan program perlindungan pekerja rentan di Kutai Barat mengalami peningkatan signifikan.

Pada tahun 2025, jumlah pekerja rentan yang telah tercover program BPJS Ketenagakerjaan mencapai sekitar 5.000 orang. Kemudian melalui APBD Perubahan, terdapat tambahan sekitar 7.000 peserta yang sebelumnya belum teranggarkan.

“Atas capaian tersebut, Kabupaten Kutai Barat berhasil masuk 10 besar wilayah di Kalimantan dalam pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan menempati peringkat ketiga di Kalimantan Timur,” ujarnya.

Ia menjelaskan total anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut mencapai sekitar Rp1,137 miliar dengan sekitar 4.651 peserta dibiayai melalui APBD murni dan sekitar 7.000 peserta melalui APBD Perubahan.

“Pada tahun 2026, jumlah pekerja rentan yang telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Barat tercatat mencapai sekitar 27.000 jiwa,” katanya.

Sementara itu, Bupati Frederick Edwin menegaskan program BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai risiko kerja.

“Dengan adanya program-program BPJS, masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya, mulai dari pembiayaan pengobatan dan perawatan medis, biaya kecelakaan kerja, santunan kematian hingga beasiswa bagi keluarga penerima manfaat,” ujarnya.

Bupati juga mengimbau seluruh pihak agar bersama-sama mendukung percepatan target Universal Coverage Jamsostek di Kutai Barat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan bagi pekerja rentan. Menurutnya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi langkah penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga pekerja, khususnya masyarakat sektor informal yang rentan terhadap risiko pekerjaan.

“Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi langkah penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga pekerja, khususnya bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal dan rentan terhadap risiko pekerjaan,” tambahnya.

Di akhir kegiatan, Bupati Frederick Edwin menyerahkan secara simbolis santunan kematian kepada ahli waris penerima manfaat sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap perlindungan sosial ketenagakerjaan masyarakat. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Lemahnya Pengawasan Lingkungan, Ichsan Rapi: Ini Soal Komitmen

Penulis
redaksi2
-
0
FOTO: Anggota Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi.

BERAU – Anggota Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi menyoroti masih adanya praktik pengolahan lahan tanpa izin. Hal itu pun diharapkannya menjadi perhatian serius pihak terkait.

Dia menilai, kondisi tersebut bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga cermin lemahnya sistem pengawasan lingkungan yang seharusnya dimaksimalkan demi menjaga keberlanjutan daerah.

Dikatakan Ichsan, banyaknya aktivitas tanpa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang memadai menunjukkan bahwa kontrol pemerintah belum berjalan optimal di lapangan.

Ditegaskannya, jika sejak awal pengawasan dilakukan secara tegas dan konsisten, maka potensi kerusakan lingkungan dapat diminimalkan bahkan dicegah.

“Ini bukan hanya soal izin, tapi soal komitmen menjaga lingkungan. Kalau dibiarkan, dampaknya bisa panjang, bukan hanya untuk sekarang, tapi juga generasi mendatang,” ujarnya.

Ichsan juga menyoroti pentingnya pengawasan pascatambang yang selama ini kerap terabaikan.

Ia menilai banyak pihak hanya fokus pada aktivitas produksi, sementara tanggung jawab pemulihan lingkungan justru tidak berjalan maksimal.

Lebih jauh, ia mengingatkan pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian proyek fisik semata.

Menurutnya, kualitas perencanaan dan dampak jangka panjang harus menjadi pertimbangan utama setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Sering kali proyek selesai secara fisik, tapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat secara maksimal. Ini yang harus dibenahi,” tegasnya.

Selain itu, pemerataan pembangunan hingga ke tingkat kampung juga masih menjadi pekerjaan rumah.

Meski aspirasi masyarakat telah dihimpun melalui reses, ia menilai realisasi di lapangan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan warga.
Dalam konteks peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Ichsan turut menyoroti sektor pariwisata.

Ia mendorong agar kerja sama dengan pihak ketiga tidak hanya fokus pada promosi destinasi, tetapi juga memberikan ruang bagi pemberdayaan masyarakat lokal serta penguatan produk unggulan daerah. (adv)

1...228229230...1,253Halaman 229 dari 1,253