BERAU – Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan distribusi bantuan pangan yang tengah berlangsung di Bumi Batiwakkal. Lonjakan jumlah penerima bantuan pada tahun ini membuat proses penyaluran rawan penyimpangan jika tidak dikontrol dengan baik.
Sumadi mencatat, lebih dari lima ribu keluarga di 13 kecamatan menjadi penerima bantuan, sehingga distribusinya tidak boleh berjalan tanpa mekanisme pengawasan yang kuat.
“Semua harus diawasi untuk menghindari penimbunan dan korupsi saat pendistribusian,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menyangkut komitmen pemerintah daerah memastikan bantuan benar-benar diterima mereka yang membutuhkan. Ia menilai ketepatan sasaran dan transparansi merupakan kunci keberhasilan program.
Program Bantuan Istimewa yang digulirkan pada Oktober–November 2025 tersebut mencakup sejumlah wilayah di Kabupaten Berau. Tahun ini, Bulog menambah jenis komoditas bantuan. Selain beras, keluarga penerima manfaat (KPM) juga memperoleh minyak goreng sebanyak empat liter untuk dua bulan.
Sumadi berharap tambahan komoditas tersebut benar-benar memberikan manfaat dan membantu meringankan beban masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program hanya dapat tercapai jika seluruh proses distribusi diawasi secara cermat serta bebas dari penyalahgunaan oleh pihak mana pun. (gs/ADV)
