BERAU – Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung dinilai Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto tak boleh dipandang sebatas simbol budaya. Pasalnya, keberadaan dua kesultanan itu merupakan denyut kehidupan daerah yang perlu didukung secara nyata.

Dia menilai selama ini perhatian terhadap kebutuhan operasional kesultanan masih jauh dari kata optimal.

“Padahal kedua kesultanan ini kerap dilibatkan dalam berbagai agenda resmi, baik di tingkat daerah hingga luar daerah,” ujarnya.

Dirinya memaparkan keterlibatan kesultanan yakni dari kegiatan pemerintahan, seremoni adat, hingga event kebudayaan, semuanya menempatkan kesultanan sebagai representasi identitas Berau.

“Peran mereka ini nyata, bukan hanya seremonial. Mereka hadir membawa nama daerah, menjaga nilai-nilai budaya kita. Tapi dukungan operasionalnya belum maksimal,” tuturnya.

Politikus Golkar ini mengingatkan agar pemerintah daerah tidak lagi mengabaikan usulan anggaran yang setiap tahun diajukan.

Subroto menilai, kondisi ini tidak boleh terus berulang karena berpotensi melemahkan eksistensi lembaga adat itu sendiri.

“Jangan sampai tiap tahun diusulkan, tapi tidak pernah benar-benar diakomodir. Ini harus jadi perhatian serius,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa penguatan lembaga adat sejatinya sejalan dengan upaya pelestarian budaya lokal. Menurutnya, menjaga budaya tidak cukup hanya dengan menggelar acara, tetapi juga memastikan institusi adat tetap hidup dan mampu menjalankan fungsinya.

“Kalau kita ingin budaya tetap bertahan, maka lembaga adatnya juga harus diperhatikan. Ini bagian dari jati diri daerah, bukan sekadar pelengkap acara,” tambahnya.

Subroto berharap, dalam penyusunan anggaran ke depan, pemerintah daerah bisa lebih berpihak pada kebutuhan kesultanan. Dengan dukungan yang memadai, ia optimistis aktivitas adat dan kebudayaan di Berau dapat terus berjalan tanpa hambatan.

“Ke depan harus jelas. Dukungan untuk Kesultanan Sambaliung dan Gunung Tabur wajib diprioritaskan sesuai kebutuhan,” pungkasnya. (adv)

BERAU – Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami menilai perlu adanya pembangunan pasar tradisional di wilayah pesisir.

Dirinya menilai kawasan pesisir sudah saatnya memiliki pusat aktivitas ekonomi sendiri agar tidak terus bergantung pada pusat kota.

Dirinya mengatakan, selama ini masyarakat di lima kecamatan pesisir masih harus menempuh jarak cukup jauh hanya untuk memenuhi kebutuhan harian. Kondisi tersebut dinilai tidak efisien, baik dari sisi waktu maupun biaya.

“Kalau ada pasar di pesisir, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota. Ini juga akan mendorong perputaran ekonomi di wilayah mereka sendiri,” ujarnya.

Sutami memaparkan, total penduduk di lima kecamatan pesisir pada tahun 2025 mencapai 56.368 jiwa. Rinciannya, Kecamatan Talisayan 18.781 jiwa, Biatan 10.358 jiwa, Tabalar 8.567 jiwa, Batu Putih 10.478 jiwa, dan Biduk-Biduk 8.184 jiwa. Dengan jumlah tersebut, keberadaan pasar rakyat dinilai sudah sangat layak.

Sutami melihat Kecamatan Talisayan sebagai lokasi paling strategis untuk menjadi pusat pasar tradisional pesisir. Selain memiliki jumlah penduduk terbesar, wilayahnya juga cukup luas, mencapai 1.622 kilometer persegi, sehingga berpotensi menjadi simpul distribusi barang bagi kecamatan sekitarnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pengembangan pasar rakyat bukan sekadar kebutuhan, tetapi juga amanat regulasi. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk membina serta mengembangkan pasar rakyat sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal.

Hal itu juga diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, yang menekankan pentingnya keberadaan pasar tradisional dalam menjaga keseimbangan ekonomi daerah.

“Ini bukan hanya soal fasilitas, tapi bagaimana menghadirkan keadilan ekonomi. Pesisir juga harus tumbuh,” tegasnya.

Dengan dorongan tersebut, DPRD Berau berharap pemerintah daerah segera melakukan kajian dan langkah konkret agar pembangunan pasar tradisional di wilayah pesisir, khususnya di Talisayan, dapat segera direalisasikan. (adv)

BERAU – Persoalan stunting dinilai masih membutuhkan perhatian serius. Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto mendorong pemerintah daerah untuk memperbarui strategi penanganan, agar program bisa lebih efektif dan tepat sasaran.

Dirinya menilai berbagai program yang telah dilaksanakan sejauh ini belum memberikan hasil signifikan dalam menurunkan angka stunting. Menurutnya, hal ini menjadi sinyal bahwa pendekatan yang digunakan perlu diperbaiki secara menyeluruh.

Subroto menjelaskan, stunting bukan sekadar persoalan kurangnya asupan gizi. Lebih dari itu, kondisi ini juga dipengaruhi oleh pola asuh keluarga, kebersihan lingkungan, serta pemahaman masyarakat tentang kesehatan. Karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial.

“Masalah ini kompleks. Kalau hanya fokus pada bantuan makanan tambahan tanpa memperbaiki aspek lain, hasilnya tidak akan maksimal,” ujarnya.

Subroto menekankan pentingnya evaluasi program secara menyeluruh, termasuk memperkuat koordinasi antarinstansi. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan wilayah rawan stunting secara detail berbasis data akurat, sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.

Selain itu, pendekatan berbasis masyarakat dinilai menjadi kunci penting. Keterlibatan kader posyandu, tokoh agama, dan tokoh adat dianggap mampu meningkatkan kesadaran warga karena pendekatannya lebih dekat dan mudah diterima.

DPRD juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran, tidak hanya untuk program utama, tetapi juga bagi tenaga lapangan seperti kader posyandu dan penyuluh kesehatan. Mereka dinilai sebagai ujung tombak yang berperan langsung dalam pelaksanaan program di masyarakat.

Lebih lanjut, Subroto menegaskan bahwa penanganan stunting membutuhkan kerja sama lintas sektor. Mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur harus saling terintegrasi, ditambah dukungan dari dunia usaha dan masyarakat.

“Ini menyangkut masa depan anak-anak Berau. Semua pihak harus terlibat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal,” tutupnya. (adv)

BERAU – Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, meminta pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan jalan menuju Pelabuhan Manteritip. Sebab sangat penting untuk mendukung aktivitas logistik sekaligus mendorong pengembangan kawasan pergudangan di wilayah tersebut.

Dedy menjelaskan, Pelabuhan Manteritip memiliki peran strategis, apalagi kini pengelolaannya berada di bawah pemerintah provinsi. Namun, hingga saat ini akses jalan menuju pelabuhan, terutama yang terhubung langsung ke dermaga, masih belum sepenuhnya memadai.

“Kondisi ini jangan dibiarkan. Kalau akses jalannya belum siap, aktivitas distribusi barang juga tidak akan maksimal,” tegasnya.

Padahal, kawasan Manteritip sudah lama direncanakan sebagai pusat pergudangan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dedy mengingatkan agar rencana tersebut tidak hanya menjadi wacana karena kurangnya dukungan infrastruktur.

Ia juga menekankan pentingnya konsistensi dalam penyusunan RTRW ke depan. Menurutnya, lokasi kawasan pergudangan yang sudah direncanakan jangan sampai berubah, agar anggaran dan perencanaan yang telah disusun tidak terbuang percuma.

Selain pembangunan jalan, Dedy turut mendorong pembangunan jembatan di wilayah Sambaliung. Infrastruktur ini dinilai penting untuk memperkuat konektivitas menuju kawasan Manteritip. (adv)

BERAU – Kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Berau disorot Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi.

Dia menilai, WFA memang fleksibel namun di sisi lain memunculkan kekhawatiran akan menurunnya kualitas pelayanan publik jika tidak diawasi dengan ketat.

“Penerapan WFA tidak bisa sekadar memberikan kelonggaran tempat kerja tanpa diiringi sistem kontrol yang jelas,” tuturnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut justru berisiko menurunkan disiplin dan produktivitas ASN jika pengawasan tidak berjalan optimal.

Ia menekankan bahwa fleksibilitas kerja harus tetap berlandaskan tanggung jawab, terutama bagi instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pelayanan publik, kata dia, tidak boleh terganggu hanya karena perubahan pola kerja.

“Jangan sampai WFA justru membuat pelayanan menjadi lambat atau tidak maksimal. Ini yang harus diantisipasi sejak awal,” ujarnya.

Sumadi juga mendorong pemerintah daerah untuk merancang mekanisme pengawasan yang terukur, mulai dari sistem pelaporan kinerja hingga evaluasi rutin terhadap pegawai yang menjalankan WFA. Dengan begitu, meskipun bekerja dari luar kantor, kinerja ASN tetap bisa dipantau secara transparan.

Selain itu, ia menilai tidak semua posisi bisa sepenuhnya menerapkan WFA. Pada sektor tertentu, terutama layanan administratif dan tatap muka, kehadiran fisik ASN masih menjadi kebutuhan utama.

“Harus ada keseimbangan. Tidak semua bisa fleksibel penuh. Ada fungsi-fungsi yang tetap membutuhkan kehadiran langsung di kantor,” tegasnya.

DPRD Berau pun optimistis, jika dirancang dengan sistem yang tepat dan pengawasan yang konsisten, kebijakan WFA dapat menjadi solusi modern dalam meningkatkan efisiensi kerja tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (adv)