BERAU — Ketergantungan Kabupaten Berau terhadap pasokan pangan dari luar daerah kembali disorot DPRD. Anggota Komisi I DPRD Berau, Nurung, menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian lokal belum dikelola secara optimal, meski Berau memiliki potensi lahan yang luas dan subur.
Menurutnya, hingga kini berbagai kebutuhan pokok masyarakat masih didatangkan dari luar, mulai dari Pulau Jawa hingga Sulawesi. Ketergantungan tersebut dianggap sebagai alarm bagi pemerintah daerah bahwa tata kelola pertanian belum berada di jalur yang semestinya.
“Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan mendasar yang sampai sekarang belum terselesaikan. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Nurung mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sektor pertanian, mulai dari pemetaan hambatan di lapangan hingga penyusunan strategi peningkatan produksi lokal. Langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan dan memperkuat kemandirian pangan daerah.
“Perlu evaluasi total untuk mengetahui hambatan di lapangan dan merumuskan solusi yang tepat,” tegasnya.
Ia juga meminta OPD terkait lebih responsif dalam menyusun program dan tidak hanya fokus pada kegiatan seremonial. Pembangunan pertanian, katanya, harus dipikirkan secara berkelanjutan dengan dukungan anggaran yang memadai dan menyentuh kebutuhan riil petani di lapangan.
Selain itu, Nurung menilai sektor pertanian pantas menjadi prioritas utama pembangunan daerah, sejajar dengan pariwisata dan perkebunan yang selama ini lebih dominan mendapat perhatian.
“Kalau Berau punya potensi besar tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, berarti ada yang harus dibenahi,” pungkasnya. (gs/ADV)
