JAKARTA — Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mendesak pemerintah menetapkan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Desakan ini disampaikan mengingat skala kerusakan yang sangat besar, banyaknya korban jiwa, serta runtuhnya kapasitas pemerintah daerah dalam merespons situasi darurat.

“Penetapan status bencana nasional mendesak diperlukan agar pemerintah dapat memobilisasi sumber daya nasional secara maksimal, termasuk dana siap pakai, logistik darurat, dan pengerahan TNI–Polri,” kata Sekretaris Umum PGI, Darwin Darmawan, di Jakarta, Rabu.

PGI menilai pemerintah daerah saat ini sudah berada di luar batas kapasitasnya. Meluasnya cakupan bencana lintas kabupaten/kota hingga provinsi, tingginya jumlah korban, serta kerusakan infrastruktur vital, menunjukkan perlunya kehadiran negara secara lebih kuat dan terpusat. Menurut Darwin, skala bencana ini “sudah jauh melampaui kemampuan pemda untuk merespons secara cepat dan terkoordinasi.”

Berdasarkan data Pusdatin BNPB per Rabu (3/12), jumlah korban meninggal mencapai 753 orang, sebanyak 650 warga masih hilang, dan lebih dari 2.600 orang luka-luka. Kerusakan infrastruktur bersifat masif, mulai dari jembatan, jalan nasional, permukiman, hingga fasilitas kesehatan yang rusak berat, menyebabkan distribusi bantuan tersendat di berbagai lokasi.

PGI menyebut seluruh indikator penetapan bencana nasional dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 dan PP Nomor 21 Tahun 2008 telah terpenuhi. Melalui status tersebut, struktur komando bencana akan berada langsung di bawah BNPB sehingga koordinasi lintas sektor dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat kewenangan daerah.

“Hal lain yang juga penting, melalui penetapan status bencana nasional, bantuan dari berbagai pihak, termasuk lembaga internasional, dapat segera masuk dalam kerangka hukum yang tepat,” ujarnya.

PGI mengusulkan tiga langkah utama kepada pemerintah. Pertama, Presiden Prabowo segera menetapkan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Kedua, BNPB meningkatkan operasi tanggap darurat dengan mobilisasi penuh sumber daya nasional. Ketiga, kementerian dan lembaga terkait diminta mempercepat pemulihan akses jalan, layanan kesehatan, suplai pangan, air bersih, serta perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Selain mendorong langkah pemerintah, PGI juga mengimbau seluruh gereja anggota serta mitra kemanusiaan untuk terus menggalang dukungan dan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak. Masyarakat Indonesia turut diajak memperkuat solidaritas lintas agama dan budaya dalam menghadapi situasi ini.

“PGI percaya bahwa keselamatan, martabat, dan kehidupan setiap warga bangsa adalah prioritas utama. Kehadiran negara yang cepat dan efektif adalah bentuk nyata pelaksanaan konstitusi,” kata Darwin. (ant/MK)

Editor: Agus S

BANDA ACEH — Upaya penanganan bencana banjir di Aceh memasuki fase percepatan. TNI Angkatan Laut mengerahkan sejumlah Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk mempercepat pendistribusian bantuan kemanusiaan ke wilayah-wilayah yang hingga kini masih terisolasi.

Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, mengatakan pengerahan armada laut ini sangat krusial mengingat banyak jalur darat yang terputus akibat banjir dan longsor. Kehadiran KRI diharapkan mampu menjangkau daerah pesisir serta titik-titik terdampak yang sulit diakses.

“Kita berharap kedatangan sejumlah kapal perang ini mampu mempercepat distribusi bantuan ke seluruh titik terdampak banjir,” ujarnya di Banda Aceh, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa operasi kemanusiaan tersebut berada di bawah komando Dansatfib Koarmada I, yang bertanggung jawab mengoordinasikan pergerakan seluruh unsur KRI dalam misi bantuan darurat.

Sejumlah kapal perang telah diberangkatkan dengan rute dan fungsi berbeda. KRI Teluk Gilimanuk (TGL) bergerak dari Jakarta menuju Aceh dan dijadwalkan tiba di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara, pada Jumat (5/12) pagi membawa logistik dan perlengkapan darurat. Sementara itu, KRI dr Soeharso (SHS)—kapal rumah sakit TNI AL—dikerahkan untuk memperkuat layanan kesehatan dan distribusi bantuan medis. Kapal ini berlayar dari Jakarta menuju Langsa dan diperkirakan tiba Jumat sore.

Sebelumnya, KRI Sutedi Senoputra (SSA) telah tiba di Langsa pada Minggu (30/11) pagi, membawa logistik bagi wilayah Aceh bagian timur. Pengiriman bantuan juga diperkuat oleh KRI dr Radjiman Wedyodiningrat (RJW), kapal rumah sakit yang ditugaskan menyalurkan bantuan ke pesisir barat Sumatra—area yang paling sulit dijangkau melalui jalur darat.

Selain itu, KRI Torani (TRN) dipersiapkan untuk mendistribusikan logistik tambahan ke wilayah Aceh bagian timur, sementara KRI Sultan Thaha Syaifuddin (STS) mengambil rute Belawan–Lhokseumawe–Sabang guna memastikan dukungan bantuan menjangkau Aceh Utara hingga kawasan kepulauan.

Murthalamuddin menegaskan bahwa kehadiran armada KRI menjadi komponen kunci dalam misi kemanusiaan kali ini. Selain membantu percepatan distribusi logistik, kehadiran kapal-kapal tersebut memungkinkan pengiriman tenaga medis, alat kesehatan, serta pendampingan evakuasi di wilayah dengan akses terbatas.

Upaya TNI AL ini menjadi bagian dari operasi gabungan penanganan darurat yang melibatkan TNI, Polri, Basarnas, BPBD, dan berbagai elemen masyarakat dalam merespons salah satu bencana banjir terbesar yang melanda Aceh dalam beberapa tahun terakhir. (ant/MK)

Editor: Agus S

JAKARTA — Jumlah korban banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara terus meningkat. Hingga Selasa (2/12/2025) siang, BNPB mencatat 659 orang meninggal, 475 lainnya masih hilang, dan lebih dari 2.600 warga mengalami luka-luka. Total 3,2 juta penduduk terdampak, sementara 1,1 juta orang terpaksa meninggalkan rumah dan mencari perlindungan di berbagai titik pengungsian akibat bencana yang melanda sejak akhir November.

Bencana besar ini melumpuhkan 50 kabupaten di tiga provinsi, merusak ribuan rumah, serta menghancurkan ratusan fasilitas publik mulai dari jembatan, sekolah, rumah ibadah, hingga layanan kesehatan. BNPB menyebut intensitas curah hujan ekstrem sebagai pemicu utama, diperparah kondisi sungai yang meluap dan struktur tanah jenuh air yang memicu longsor di wilayah perbukitan.

Secara geografis, Aceh menjadi wilayah dengan dampak paling besar dengan 173 korban meninggal, 204 hilang, dan sekitar 1.800 luka-luka. Di Sumatera Barat, tercatat 193 warga meninggal serta 117 hilang dan 112 luka-luka. Sementara itu, Sumatera Utara melaporkan 293 korban jiwa, 154 hilang, dan 614 luka-luka. Seluruh data ini masih bersifat dinamis karena proses pencarian korban terus berlangsung hingga Selasa sore.

Di lapangan, tim gabungan TNI, Polri, Basarnas, BPBD, relawan, dan pemerintah daerah bekerja tanpa henti untuk mengevakuasi warga yang masih terjebak di permukiman terisolasi. BNPB juga mengonfirmasi bahwa banyak desa belum bisa dijangkau kendaraan darat akibat akses jalan yang putus, sehingga distribusi logistik dilakukan menggunakan perahu karet, helikopter water bombing, dan drone untuk pemetaan cepat.

Bantuan logistik yang dibutuhkan saat ini mencakup air bersih, selimut, tenda tambahan, makanan siap saji, serta obat-obatan, karena sejumlah pos pengungsian telah melebihi kapasitas. Petugas kesehatan mencatat meningkatnya kasus infeksi kulit, diare, dan ISPA di sejumlah titik karena minimnya sanitasi dan padatnya jumlah pengungsi.

BMKG memperkirakan cuaca ekstrem masih berpotensi berlangsung dalam beberapa hari ke depan, terutama di wilayah Aceh Tamiang, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Mandailing Natal, serta daerah sepanjang pesisir barat Sumatera. Peringatan dini banjir bandang dan longsor kembali dikeluarkan sebagai langkah antisipasi.

BNPB menyebut kejadian ini sebagai salah satu bencana hidrometeorologi terbesar dalam satu dekade terakhir, dengan dampak yang sangat luas terhadap aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, dan mobilitas masyarakat. Sampai sore ini, pencarian korban, penyaluran bantuan, dan upaya pemulihan kondisi masih dilakukan secara intensif di seluruh wilayah terdampak. (MK)

Editor: Agus S

JAKARTA — Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menegaskan bahwa mobil Mercedes Benz 280 SL milik almarhum BJ Habibie dan motor Royal Enfield yang kini disita KPK dibeli menggunakan uang miliknya sendiri, tanpa ada kaitan dengan dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang sedang diselidiki.

RK menyampaikan klarifikasi tersebut setelah menjalani pemeriksaan intensif selama hampir enam jam di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (2/11/2025). Ia memastikan tidak ada aliran dana selain dana pribadi dalam setiap transaksi pembelian dua kendaraan koleksi tersebut.

“Karena saya tidak mengetahui perkara yang dimaksud, maka semua yang pernah ramai itu adalah dana pribadi. Dana pribadi sendiri, jadi tidak ada hubungan dengan perkara yang dimaksud,” ujarnya.

Ia kembali menekankan bahwa seluruh proses pembelian—baik mobil klasik peninggalan Presiden ke-3 RI itu maupun motor Royal Enfield—bersumber dari penghasilannya sendiri.
“Ya semuanya dana pribadi. Itu yang menjadi kebenaran yang saya sampaikan,” tambahnya.

RK enggan membeberkan secara detail materi pemeriksaan, namun mengakui jumlah pertanyaan yang diajukan penyidik cukup banyak dan berlangsung dalam sesi yang panjang.
“Lumayan banyak lah,” katanya singkat.

Ridwan Kamil hadir di Gedung KPK pada Selasa siang dan menjalani pemeriksaan selama kurang lebih enam jam. Ia tetap menahan diri untuk tidak menyampaikan isi pertanyaan penyidik, namun menegaskan bahwa dirinya kooperatif dan siap menjelaskan hal-hal yang diperlukan dalam proses hukum yang berjalan.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

JAKARTA — Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menegaskan tidak mengetahui dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB setelah menjalani pemeriksaan selama hampir enam jam di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (2/11/2025). RK menyampaikan bahwa seluruh aksi korporasi BUMD berada di bawah kewenangan teknis perusahaan, bukan gubernur.

“Pada dasarnya, saya tidak mengetahui perkara dana iklan ini karena dalam tupoksi gubernur, aksi korporasi dari BUMD itu dilakukan teknis oleh mereka sendiri,” ujar Ridwan Kamil usai pemeriksaan.

Ia menjelaskan bahwa seorang gubernur baru menerima informasi jika direksi, komisaris, atau kepala biro menyampaikan laporan resmi terkait kebijakan tertentu. Namun, selama ia menjabat, tidak satu pun dari tiga unsur tersebut pernah memberikan laporan mengenai dana atau pengadaan iklan Bank BJB.

“Tiga-tiganya tidak memberikan laporan semasa saya menjabat. Jadi kalau ditanya apakah saya mengetahui, saya tidak tahu. Apalagi terlibat atau menikmati hasilnya,” tegasnya.

RK menilai klarifikasi ini penting untuk meluruskan persepsi publik yang berkembang di ruang media maupun masyarakat. Ia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterlibatan apa pun dalam perkara yang sedang diproses KPK tersebut.

“Mudah-mudahan klarifikasi saya ini membuat spekulasi atau persepsi yang terbangun selama ini menjadi lebih clear,” pungkasnya.

Penulis: Fajri
Editor: Agus