TANJUNG REDEB — Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, mengkritisi rendahnya serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Berau yang hingga pekan kedua November 2025 baru mencapai sekitar 60 persen. Ia menilai capaian tersebut menjadi sinyal bahwa pelaksanaan program di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) masih jauh dari optimal.
Menurut Dedy, lambatnya realisasi anggaran tidak hanya berpotensi menghambat kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menunda manfaat pembangunan yang seharusnya sudah bisa dirasakan masyarakat.
“Rendahnya serapan anggaran adalah indikator bahwa pembangunan belum berjalan maksimal. Padahal masyarakat menunggu hasilnya,” ujarnya.
Dengan sisa waktu yang tinggal satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir, ia menegaskan bahwa OPD tidak memiliki ruang lagi untuk bekerja lamban. Dedy mengingatkan bahwa kebiasaan menumpuk pekerjaan pada akhir tahun sering berujung pada pelaksanaan proyek yang terburu-buru dan berisiko menurunkan kualitas hasil.
“Saya minta koordinasi antarinstansi diperkuat, terutama pada kegiatan fisik yang rentan mengalami keterlambatan jika tidak diawasi dengan baik,” tegasnya.
Dedy menekankan bahwa percepatan eksekusi di lapangan harus dilakukan segera agar target serapan anggaran tercapai, sekaligus memastikan output pembangunan benar-benar tersalurkan kepada masyarakat.
“Kegiatan fisik harus dipastikan berjalan tanpa hambatan. Jangan sampai keterlambatan justru memperburuk capaian tahun ini,” tandasnya.
Jika diperlukan, DPRD Berau siap melakukan pengawasan intensif untuk memastikan OPD bergerak cepat dan tepat sasaran dalam memanfaatkan anggaran daerah. (adv)
