Beranda blog Halaman 219

Delegasi Jepang Tinjau Proyek Strategis IKN, Jajaki Investasi di Sektor Perumahan hingga Smart City

NUSANTARA — Minat internasional terhadap perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali terlihat melalui kunjungan Japan International Association for the Industry of Urban Development, Building, and Housing (JUBH) bersama perwakilan 10 perusahaan Jepang ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung progres pembangunan sekaligus membuka peluang kerja sama investasi di berbagai sektor, mulai dari perumahan, pengelolaan air, hingga pengembangan teknologi kota cerdas (smart city). Pertemuan awal antara delegasi Jepang dan Otorita IKN digelar di Balai Kota OIKN, Rabu (3/12/2025).

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan apresiasi atas ketertarikan JUBH dan perusahaan Jepang dalam melihat potensi pembangunan Nusantara.

“Kami berterima kasih atas kedatangan semua delegasi dari Jepang ini, karena saya merasakan dukungan yang diberikan untuk bersama-sama membangun Nusantara,” tegasnya.

Ketua JUBH (The Chairman of JUBH), Akira Ichikawa, menjelaskan bahwa kedatangan JUBH dan perwakilan perusahaan Jepang tersebut merupakan langkah awal penjajakan investasi di Nusantara.

“Perusahaan yang hadir pada hari ini sudah pernah melakukan bisnis di Indonesia. Harapannya, berdasarkan diskusi yang dilakukan, mereka dapat mempertimbangkan peluang dan potensi investasi di IKN, termasuk setelah melihat progres di lapangan,” ujarnya.

Peninjauan langsung dan dialog investasi ini menjadi langkah strategis dalam memperluas jejaring ekonomi Nusantara. Melalui kolaborasi dengan Jepang, IKN menargetkan berbagai sektor pembangunan, mulai dari perumahan, pengelolaan air, hingga ekosistem smart city sebagai fondasi kota masa depan. (ADV)

Editor : Nicha R

Terima Suap Rp14,73 Miliar, Mantan Ketua PN Jaksel Divonis 12,5 Tahun Penjara

0

JAKARTA – Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan periode 2024-2025 Muhammad Arif Nuryanta divonis pidana penjara selama 12 tahun dan 6 bulan terkait kasus dugaan suap terhadap putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada tahun 2023-2025.

Hakim Ketua Effendi menyatakan Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap yang dilakukan secara bersama-sama, dengan besaran suap yang diterima Arif senilai Rp14,73 miliar.

“Perbuatan ini sesuai Pasal 6 ayat (2) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Hakim Ketua dalam sidang pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

Selain pidana penjara, Arif dijatuhkan pidana denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Majelis Hakim juga menghukum Arif dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp14,73 miliar.

Adapun hukuman tersebut diikuti dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 bulan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun,” ungkap Hakim Ketua.

Sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Arif yang tidak mendukung komitmen negara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta telah mencoreng nama baik lembaga yudikatif sebagai benteng terakhir pencari keadilan di Republik Indonesia, sebagai hal memberatkan.

Selain itu, keadaan memberatkan lainnya yang menjadi pertimbangan berupa Arif merupakan pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IA khusus yang seharusnya menjadi teladan bagi para hakim dan aparatur pengadilan, tetapi malah berbuat sebaliknya serta merupakan aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana dalam jabatannya sebagai hakim tindak pidana korupsi saat mengadili perkara tindak pidana korupsi, yang seharusnya memberikan keadilan, tetapi malah melakukan tindak pidana korupsi.

Kemudian, tindak pidana korupsi yang dilakukan Arif bukan karena kebutuhan (corruption by need), melainkan karena keserakahan (corruption by greed), turut menjadi pertimbangan memberatkan putusan.

“Sementara hal meringankan yang dipertimbangkan Majelis Hakim, yakni terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang dikorupsi dan memiliki tanggungan keluarga,” tutur Hakim Ketua.
Adapun vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut sedikit lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, Arif dituntut pidana penjara selama 15 tahun, denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp15,7 miliar subsider 6 tahun penjara.

Dalam perkara tersebut, Arif didakwa menerima suap saat menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat.

Suap diduga diterima dari Ariyanto, Marcella Santoso, Junaedi Saibih, dan Syafei selaku advokat atau pihak yang mewakili kepentingan terdakwa korporasi pada kasus CPO, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Uang diterima bersama-sama dengan Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan, beserta tiga hakim nonaktif yang menyidangkan kasus tersebut, yakni Djuyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarief Baharudin. (ANT/KN)

Pemandu Wisata Tewas Tertimpa Pohon Tumbang di Objek Wisata Sangeh

0

BADUNG – Kepolisian Resor Badung, Bali, menyebutkan satu orang pemandu wisata berinisial IBNS (51) meninggal dunia akibat tertimpa pohon tumbang di Objek Wisata Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (3/12/2025).

“Telah terjadi bencana alam berupa pohon pala tumbang Rabu, 3 Desember 2025 l, pukul 15.00 Wita di Objek Wisata Sangeh tepatnya di Pura Bukit Sari. Akibatnya dua orang korban, satu meninggal dunia dan satu mengalami luka serius dan patah tulang,” kata Pejabat Sementara Kasubsipenmas Seksi Humas Polres Badung, Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti.

Menurut keterangan Ayu, korban INR yang mengalami patah tulang juga merupakan pengelola sekaligus pemandu wisata di Sangeh.

Ia menjelaskan, pohon pala berukuran besar tumbang diduga akibat hujan deras disertai angin kencang.

Pada mulanya, kedua korban bersama dengan dua orang temannya yang bekerja sebagai pengelola sekaligus pemandu wisata di Daya Tarik Wisata Sangeh berteduh di Bale Gong dalam areal DTW Sangeh.

Namun, dua orang rekan korban yang menjadi saksi dalam peristiwa tersebut memilih untuk berpindah tempat menuju parkiran karena hujan semakin deras.

“Tidak berselang beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar suara pohon tumbang,” kata Ayu.

Tak lama setelah pohon tumbang, korban INR yang mengalami patah tulang berlari ke arah parkiran dan memberitahukan kepada para saksi bahwa dirinya tertimpa ranting pohon yang tumbang.

Korban INR juga memberitahukan, rekan mereka IBNS masih ada di dalam Bale Gong yang tertimpa pohon pala.

Mendengar informasi tersebut, para saksi beserta seorang teman lainnya bernama Surya selaku staf pengelola Obyek Wisata Sangeh mengecek dan memastikan kondisi korban di Bale Gong tersebut.
Setibanya di sana, para saksi melihat bangunan Bale Gong sudah rubuh tertimpa kayu jenis pala.

Para saksi kemudian mencari korban di sekitar Pura Obyek Wisata Sangeh dan memangil-manggil nama korban, tetapi tak ada jawaban dari korban.

Para staf yang lain pun berdatangan untuk mencari keberadaan korban hingga akhirnya korban ditemukan berada di bawah bangunan Bale Gong yang tertimpa pohon Pala.

“Pada saat itu korban hanya keliatan kaki dan tangannya yang sudah berada di bawah reruntuhan atap Bale Gong,” kata Ayu.

Kejadian tersebut pun dilaporkan kepada pihak Kepolisian setempat dan BPBD Badung, Damkar dan pihak PLN.

“Pukul 16.00 Wita dilakukan upaya memutus arus listrik, dan evakuasi korban yang tertimpa reruntuhan bangunan Bale Gong yang diakibatkan pohon pala yang tumbang,” katanya.

Selanjutnya jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada, Kabupaten Badung. Korban patah tulang pun telah mendapatkan perawatan dari pihak medis. (ANT/KN)

Prabowo Minta APBN Siapkan DSP Tambahan untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar

0

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk menambah alokasi Dana Siap Pakai (DSP) dalam APBN jika diperlukan untuk kebutuhan penanganan dampak banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung apabila ada perlu dilakukan penambahkan, maka akan dilakukan penambaha. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa kementerian/lembaga terkait. Misalnya TNI, kepolisian,” kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, saat menjawab pertanyaan wartawan selepas jumpa pers di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Instruksi itu, Prasetyo melanjutkan turut berlaku untuk kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penanganan dampak bencana, antara lain TNI dan Polri.

“Kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana, tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang kita akan back up,” ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, dia menyatakan pemerintah memastikan seluruh penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dilakukan secara masif dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Ia melanjutkan fokus pemerintah saat ini pada kecepatan dan efektivitas penanganan dampak bencana di daerah-daerah terdampak.

“Yang paling penting adalah penanganannya. Sejak bencana di Aceh, Sumut, maupun Sumbar, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan,” kata dia.

Ia kemudian menekankan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya di kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses penanganan bencana, termasuk dari sisi anggaran.

“Pak Presiden langsung berikan instruksi kepada kami melapis sepenuhnya proses penanganan bencana yang menimpa saudara-saudara kita,” kata dia.

Ia menambahkan pemerintah memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan, termasuk menjamin distribusi kebutuhan dasar.

Ia menjelaskan pasokan pangan nasional untuk disalurkan ke daerah-daerah terdampak bencana dalam kondisi cukup, sementara Pertamina terus dipastikan dapat mendistribusikan BBM ke wilayah terdampak. Dalam kondisi tertentu, penyaluran BBM itu juga menggunakan metode diterjunkan dari udara  ke daerah-daerah yang masih terisolir karena jalur daratnya terputus akibat banjir bandang dan longsor.

Banjir bandang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa, 25 November 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam laman resminya, melaporkan data terbaru per 3 November 2025 jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera per Rabu mencapai 804 jiwa, sementara 634 jiwa masih dinyatakan hilang. (ANT/KN)

OJK: Free Float Besar Jadi Kunci Cegah Aksi Goreng Saham

0

JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan aksi “goreng-menggoreng” saham oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, tidak akan mempengaruhi harga saham apabila batas free float emiten dan likuiditasnya besar.

Begitupun sebaliknya, Ia menjelaskan aksi “goreng-menggoreng” saham akan mudah mempengaruhi harga saham apabila batas free float emiten dan likuiditasnya kecil.

“Kalau likuiditas maupun perdagangannya itu terlalu tipis dan tentu hal-hal berkaitan dengan pembentukan harga pasar gampang sekali dipengaruhi. Itu harus dipertebal antara lain meningkatkan free float,” ujar Mahendra dalam wawancara cegat di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Menurut dia, dengan free float besar dan aktivitas perdagangan makin lebar, maka tidak mudah untuk mempengaruhi harga lagi.

Seiring dengan itu, OJK bersama BEI telah mengajukan usulan dalam rangka menaikkan batas free float untuk continuous listing obligation dari saat ini sebesar 7,5 persen menjadi minimal 10-15 persen sesuai dengan nilai kapitalisasi pasar, yang telah disetujui oleh Komisi XI DPR RI.

Pihaknya menjanjikan bahwa emiten yang menaikkan batas free float, akan diberikan insentif fiskal berupa keringanan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Lebih lanjut, Mahendra memastikan bahwa OJK akan melakukan penindakan terhadap pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang melakukan aksi “goreng-menggoreng” saham.

“Kami selama ini terus- menerus melakukan pengarahan sanksi, hukuman, dan penalti yang setiap waktu kami sampaikan,” ujar Mahendra.

Dalam kesempatan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan janji akan menyalurkan insentif fiskal dalam rangka memperbanyak investor ritel di pasar saham Indonesia.

Namun demikian, Ia mensyaratkan bahwa OJK dan BEI harus melakukan perbaikan, salah satunya membereskan aksi “goreng-menggoreng” saham yang merugikan investor ritel dalam waktu 6 bulan.

“Kalau kita lihat 6 bulan, dilengkapin enggak, ada yang dihukum atau enggak, nanti kita lihat. Kalau ada action yang clear bahwa penggoreng saham itu dikenakan sanksi, baru kita kasih insentif ke investor,” ujar Purbaya. (ANT/KN)

Saat Bencana Melanda, Lonjakan Harga Tiket di Aceh Jadi Sorotan

0

BANDA ACEH – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh berharap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat menangani secara serius terkait mahalnya harga tiket pesawat di bandara Rembele Kabupaten Bener Meriah saat musibah bencana banjir dan longsor.

“Semoga ada tindakan serius dari Kemenhub,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh, Teuku Faisal saat dimintai tanggapannya, di Banda Aceh, Rabu (3/12/2025).

Sebelumnya, viral sebuah informasi dari salah seorang penumpang terkait tingginya harga tiket pesawat Susi Air dan Wings Air untuk rute bandara Rembele Bener Meriah menuju Kualanamu Sumatera Utara, serta dari Rembele ke bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar.

Untuk pesawat Wings Air dari Rembele ke Kualanamu mencapai Rp3,5 juta per orang. Kemudian, untuk pesawat Susi Air yang menggunakan sistem carter harganya mencapai Rp8 juta dari Rembele ke bandara SIM di Aceh Besar.

Terkait informasi tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, dan sedang ditelusuri bagaimana permasalahannya.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kemenhub khususnya Ditjen Perhubungan Udara. Mereka sedang meneliti terkait hal ini,” ujarnya.

Sejauh ini, Dishub Aceh belum menerima informasi terkait hasil yang telah dilakukan Kemenhub. Diharapkan permasalahan itu mendapat perhatian karena Aceh sedang dilanda musibah besar.

“Mereka sedang meneliti. Kita tunggu saja hasilnya. Semoga ada tindakan serius,” kata Faisal.

Sebagai informasi, 18 kabupaten/kota di Aceh sedang ditimpa musibah banjir bandang hingga longsor. Termasuk wilayah dataran tinggi Aceh seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara.

Bahkan hingga hari ini, Kabupaten Bener Meriah masih menjadi salah satu daerah yang terisolir pasca bencana. Hal itu dikarenakan akses jalur darat menuju baik jalan maupun jembatan lumpuh total, dan masih dalam tahapan penanganan tim tanggap darurat bencana Aceh. (ANT/KN)

Korban Banjir dan Longsor Aceh Meninggal Dunia Capai 305 Jiwa

0

BANDA ACEH – Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh melaporkan hingga pukul 19.37 WIB malam ini terdapat 305 jiwa meninggal dunia, dan 191 orang masih dinyatakan hilang dalam bencana banjir dan longsor di Aceh.

“Korban meninggal kembali bertambah hari ini berdasarkan laporan dari daerah,” kata Juru Bicara Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh, Murthalamuddin, di Banda Aceh, Rabu (3/12/2025)

Murthala menyampaikan, hingga hari ini dilaporkan, bencana hidrometeorologi Aceh yang terjadi sejak 18 November 2025 telah berdampak pada 18 kabupaten/kota di Aceh, tersebar di 229 kecamatan dan 3.310 gampong (desa).

Untuk warga yang terdampak, lanjut dia, mencapai 326.800 kepala keluarga (KK) atau 1.599.740 jiwa. Diantaranya 174.476 KK dengan 688.775 jiwa mengungsi yang tersebar di 898 lokasi.

“Dari angka tersebut, 1.435 jiwa mengalami luka ringan, luka berat 403 orang, 305 meninggal dan 191 masih dinyatakan hilang,” ujarnya.

Selain itu, Murthalamuddin juga menyebutkan bahwa bencana ini ikut memberikan berdampak pada rusaknya fasilitas umum seperti perkantoran 138 unit, 51 tempat ibadah, 201 sekolah, empat pondok pesantren, jalan 302 titik, jembatan 152 titik dan Puskesmas 204 unit.

“Bencana ini juga berdampak pada kerugian harta benda, rumah 78.076 unit, ternak 182 ekor, lahan persawahan 55.404 hektare dan perkebunan 12.700 hektare,” katanya.

Murthalamuddin menjelaskan, pemerintah bersama tim gabungan saat ini terus melakukan pencarian terhadap korban hilang, sekaligus mempercepat distribusi bantuan ke wilayah terisolasi.

“Fokus kami saat ini adalah evakuasi, pencarian korban hilang, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga yang mengungsi,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, dirinya juga mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan masih berlangsung dan terus memantau informasi resmi dari posko bencana.

“Data ini bersifat sementara dan akan terus diperbarui sesuai perkembangan di lapangan,” demikian Murthalamuddin. (ANT/KN)

Korban Banjir dan Longsor Aceh Meninggal Dunia Capai 305 Jiwa

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Koran Nusantara?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper Lengkap
https://koran.koranusantara.com/

📱 Versi Mobile
https://digital.koranusantara.com/kn4des2025/mobile/

Arman Nofriansyah Serap Aspirasi Warga Terkait Infrastruktur di Gunung Tabur dan Labanan Jaya

0

BERAU – Anggota DPRD Berau Arman Nofriansyah memanfaatkan agenda Reses III Tahun Anggaran 2025 untuk turun langsung menemui warga di dua wilayah berbeda. Dalam dua hari beruntun, ia menyerap aspirasi masyarakat RT 13 Kelurahan Gunung Tabur serta Kampung Labanan Jaya, Teluk Bayur, dengan fokus utama pada persoalan infrastruktur jalan dan minimnya realisasi usulan pembangunan.

Pada Selasa (2/12/25), Arman menggelar dialog terbuka di RT 13 Gunung Tabur. Warga menyampaikan keluhan mengenai kerusakan jalan gang yang sudah lama tidak diperbaiki. Kondisi tersebut dinilai menghambat mobilitas sehari-hari dan berpotensi membahayakan pengguna.

Menanggapi hal itu, Arman menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan setiap keluhan warga. “Saya berkomitmen untuk selalu mendorong dan mengawal keluhan masyarakat di sini, agar ke depan usulan tersebut dapat terealisasi,” ucapnya. Ia menambahkan bahwa jalan permukiman harus menjadi perhatian karena menyangkut aktivitas harian warga.

Dalam dialog tersebut, warga juga mempertanyakan banyaknya usulan Musrenbang yang belum terealisasi. Arman menjelaskan bahwa usulan pembangunan mencapai sekitar 10.000 item sehingga membutuhkan pengawalan intensif. Ia menekankan bahwa tidak semua ruas jalan berada di bawah kewenangan kabupaten, karena sebagian merupakan tanggung jawab provinsi maupun pusat.

Keesokan harinya, Rabu (3/12/25), Arman melanjutkan reses di Kampung Labanan Jaya, Teluk Bayur. Keluhan yang muncul hampir serupa, yakni kebutuhan perbaikan jalan umum dan jalan usaha tani. Ia memastikan aspirasi tersebut akan disampaikan kepada OPD terkait untuk ditindaklanjuti. “Keluhan-keluhan ini pasti kami perjuangkan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Arman juga membagikan kisah latar belakangnya yang berasal dari keluarga sederhana. Ia menyebut amanah sebagai anggota legislatif harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. “Saya berasal dari bawah, hanya takdir membawa saya ke legislatif. Karena itu, saya tidak akan meninggalkan masyarakat,” ujarnya.

Terkait berbagai persoalan infrastruktur, Arman mengingatkan bahwa pemerintah daerah tengah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran dari pusat sehingga usulan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Meski begitu, ia tetap mendorong warga untuk mengusulkan pembangunan melalui mekanisme resmi agar dapat dipertimbangkan sebagai prioritas.

Arman juga mengajak masyarakat Labanan Jaya untuk terus mengembangkan potensi pertanian dan ekonomi kreatif demi meningkatkan pendapatan keluarga. “Saya imbau masyarakat untuk meningkatkan perekonomian secara berkala agar pendapatan semakin berkembang,” pungkasnya. (adv)

Reses di Dapil I, Sumadi Serap Aspirasi Infrastruktur Dasar Warga Tanjung Redeb

0

BERAU — Aspirasi warga kembali menjadi perhatian utama Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, saat melaksanakan Reses ketiga di Daerah Pemilihan (Dapil) I Tanjung Redeb. Pertemuan yang dipusatkan di Rumah Jabatan Dinas tersebut menjadi ruang dialog langsung antara masyarakat dan wakil rakyat.

Dalam agenda reses itu, Sumadi mengunjungi sejumlah titik, termasuk titik keempat di kawasan Albina. Ia menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal anggota dewan, tetapi sarana memastikan kebutuhan masyarakat benar-benar terakomodasi.

Ia mengakui sejumlah aspirasi yang diterima belum bisa sepenuhnya direalisasikan. Kondisi tersebut berkaitan dengan potensi penyesuaian anggaran pada tahun mendatang. Namun ia memastikan usulan yang bersifat mendesak akan menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti bersama dinas terkait.

“Tidak semua aduan bisa langsung direalisasikan. Tetapi yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat, tentu akan segera kami tindak lanjuti dan komunikasikan dengan pihak berwenang,” ungkapnya.

Hasil penjaringan aspirasi menunjukkan mayoritas kebutuhan warga tertuju pada peningkatan infrastruktur dasar, mulai dari perbaikan jalan hingga penambahan penerangan jalan umum. Dua sektor ini dinilai sangat mendesak, terutama di wilayah perkotaan dengan mobilitas masyarakat yang tinggi.

“Saya akan berupaya memasukkan usulan prioritas itu dalam pembahasan anggaran tahun berikutnya sehingga dapat segera direalisasikan,” tutupnya. (adv)