Beranda blog Halaman 208

KKP Prioritaskan Perizinan Penangkapan Ikan bagi Nelayan Terdampak Bencana

0

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memprioritaskan penerbitan izin usaha penangkapan ikan bagi pelaku perikanan di daerah terdampak bencana guna mempercepat pemulihan ekonomi, menjaga pasokan, dan keberlanjutan usaha nelayan nasional.

“Kita prioritaskan pemprosesan permohonan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) dari wilayah terdampak bencana,” kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif dalam keterangan di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

KKP terus melakukan layanan terbaik kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan, salah satu di antaranya melalui perpanjangan perizinan berusaha berupa SIPI dan SIKPI.

Menurutnya, sumber daya manusia terkait beserta dukungan teknologi informasi disiapkan agar bisa memberikan layanan andal dan maksimal selama 24 jam setiap harinya termasuk hari libur.

Ia mengungkapkan, nelayan dan pelaku di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi prioritas pertama percepatan layanan perizinan berusaha termasuk untuk perpanjangan izin.

Langkah itu menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan aktivitas perikanan dan ekonomi masyarakat pesisir pascabencana.

“Termasuk percepatan proses administrasi dan pendampingan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Latif berharap para nelayan dapat segera melaut dan menjalankan usahanya. Pihaknya memastikan pelayanan SIPI dan SIKPI, termasuk bagi yang mengajukan perpanjangan tetap berjalan cepat, mudah, dan sesuai ketentuan.

Latif menambahkan, selain percepatan SIPI dan SIKPI, sejumlah bantuan juga digelontorkan KKP sebagai respon cepat melalui program tanggap darurat. Secara bertahap, bantuan telah dikirimkan ke wilayah terdampak bencana, baik di Aceh, Sumatra Utara maupun Sumatra Barat.

Diketahui, pengurusan SIPI dan SIKPI dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi Online Single Submission (OSS).

“Sistem OSS saat ini juga semakin disempurnakan yang memudahkan nelayan dan pelaku usaha dalam layanan perizinan termasuk perpanjangan. Data dukung yang dapat ditarik secara otomatis melalui sistem, saat ini sudah diotomatisasi,” tandasnya.

Dia juga meminta para nelayan agar tidak ragu memanfaatkan layanan yang telah tersedia. Apabila ada kendala dapat menggunakan layanan konsultasi pada laman perizinan.kkp.go.id atau dapat pula menghubungi kantor unit pelaksana teknis (UPT) Ditjen Perikanan Tangkap terdekat.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak bencana harus diwujudkan tidak hanya melalui bantuan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga melalui kebijakan dan pelayanan publik yang adaptif dan responsif. (ANT/KN)

Kemenkes Kerahkan 600 Tenaga Kesehatan untuk Posko Pengungsian Bencana di Sumatra

0

MAKASSAR – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengerahkan 600 tenaga kesehatan (nakes) untuk memperkuat layanan kesehatan di posko pengungsian bencana banjir di wilayah Sumatra.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono di sela kunjungan kerja ke Puskesmas Pulau Sabutung, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, Selasa (16/12/2025), menyebut nakes tersebut berasal dari mahasiswa kedokteran, organisasi profesi, hingga relawan.

“Ada dokter spesialis, ada dokter umum, ada perawat, ada macam-macam,” katanya saat ditanya terkait komposisi nakes yang dikerahkan.

Ia mengatakan bahwa pengerahan tersebut dilakukan untuk memastikan para penyintas memperoleh layanan medis yang memadai pasca-bencana.

Dante menjelaskan, ratusan nakes itu berasal dari berbagai unsur, mulai dari perguruan tinggi, organisasi profesi kesehatan, hingga relawan kemanusiaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Selain itu, kata Dante, dokter dari unsur TNI dan Polri juga turut dilibatkan. Seluruh nakes akan dikoordinasikan dengan otoritas kesehatan setempat agar penempatannya sesuai kebutuhan di lapangan.

“Para tenaga kesehatan ini akan disebar di pos-pos pengungsian, rumah sakit, dan puskesmas. Tahap pertama sebanyak 600 nakes akan bertugas selama dua minggu, kemudian akan digantikan dengan 600 nakes berikutnya,” ujar Dante.

Pemerintah juga membuka pendaftaran relawan secara luas, dengan penjadwalan dan penempatan yang akan diumumkan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan jumlah pos pengungsian di wilayah terdampak banjir.

Pemerintah menyiapkan sekitar 600 nakes untuk menangani dampak banjir dan tanah longsor di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Kesiapan tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12), sebagai bagian dari respons negara terhadap bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.

Dari total tersebut, sebanyak 450 tenaga medis telah siap diberangkatkan pada tahap awal. Mereka terdiri atas dokter magang, dokter umum, hingga dokter spesialis yang direkrut secara terbuka melalui mekanisme relawan nasional, melibatkan organisasi profesi, fakultas kedokteran, serta jaringan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.

Penugasan dilakukan secara bertahap dan bergilir dengan masa tugas dua minggu untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan di daerah asal.

Menkes mengatakan pengerahan tenaga kesehatan ini menegaskan kehadiran negara dalam penanganan bencana, dengan dukungan logistik dan transportasi, serta fokus pada pemulihan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak di wilayah terdampak bencana. (ANT/KN)

Presiden Prabowo Gelar Dialog Hampir 2 Jam dengan Kepala Daerah se-Papua

0

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog hampir dua jam dengan para kepala daerah se-Papua untuk membahas berbagai persoalan dan percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

“Pak Presiden juga tadi memberikan ruang dialog dan cukup lama. Dialognya mungkin hampir dua jam. Semua gubernur memberikan masukan-masukan, menyampaikan problema-problema yang ada,” kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/12/2025) malam.

Tito mengatakan dalam dialog tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota menyampaikan berbagai masalah yang dihadapi di daerah masing-masing.

Sebagian persoalan dapat langsung ditindaklanjuti dalam forum tersebut, sementara isu lain perlu dibahas lebih lanjut secara internal dengan kementerian terkait.

“Dialog hari ini sangat produktif sekali dan Bapak Presiden sangat menunjukkan komitmen beliau untuk mempercepat pembangunan di Papua. Kita ingin agar Papua lebih cepat maju dan rakyatnya lebih sejahtera,” ucap Tito.

Terkait percepatan pembangunan Papua, Presiden Prabowo telah membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Tito mengatakan Presiden Prabowo memerintahkan komite tersebut untuk menyinkronkan program kementerian dan lembaga yang nilainya mencapai lebih dari Rp61 triliun pada tahun mendatang di enam provinsi serta 42 kabupaten/kota di Papua.

“Ada yang dalam bentuk MBG (Makan Bergizi Gratis), Desa Nelayan, kemudian ada program sekolah unggulan, sekolah terintegrasi, dan program pangan, dan lain-lain,” kata Tito.

Presiden Prabowo memberikan arahan kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Dalam arahannya, Kepala Negara meminta pembangunan Papua di seluruh bidang dipercepat. Prabowo mengatakan pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dimaksudkan untuk membantu para gubernur dan bupati mempercepat realisasi pembangunan, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat segera diwujudkan untuk kepentingan masyarakat. (ANT/KN)

Presiden Prabowo Kunjungi Korban Kecelakaan Mobil MBG

0

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan semangat dan dukungan moral kepada para korban kecelakaan mobil pengangkut makanan yang terjadi di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia secara langsung menjenguk para korban yang dirawat di Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Koja, Selasa (161/12/2025). Dalam kunjungan tersebut, Presiden menyapa satu per satu korban, khususnya anak-anak dan tenaga pendidik, sambil menyampaikan pesan penguatan agar tetap tabah dan optimistis menjalani masa pemulihan.

Salah satu siswa yang dirawat di ruang pediatric intensive care unit (PICU) pascaoperasi rekonstruksi wajah, adalah Fillio. Dengan nada hangat dan penuh empati, Presiden menyampaikan doa serta harapan agar Fillio segera pulih.

“Cepat sembuh ya. Begitu sembuh nanti makan. Sehat-sehat ya, Filio. Baik-baik kamu ya, hebat, yang berani,” ucap dia melalui keterangan resmi Sekretariat Presiden yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Kehadiran dia menjadi penyemangat tersendiri bagi para pasien dan keluarga. Tercatat sembilan korban sempat menjalani perawatan di RSUD Koja.

Enam pasien telah diperbolehkan pulang, sementara tiga lainnya masih dirawat intensif dengan pengawasan medis ketat.

Selain itu, dia juga menemui Maryono, seorang guru yang tengah menjalani perawatan pascaoperasi akibat patah kaki, serta Werren, siswa yang masih dirawat inap dengan kondisi yang dilaporkan semakin stabil.

Kepada Werren, dia memberikan pesan motivasi agar tetap semangat belajar meski sedang dalam perawatan.

“Belajar yang baik ya. Nanti kamu bisa jaga nenek,” ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut, dia urut mendengarkan penjelasan tim medis mengenai perkembangan kondisi para korban. Kunjungan ini menegaskan komitmennya untuk hadir langsung memberikan dukungan moral, sekaligus memastikan para korban memperoleh perawatan terbaik hingga pulih dan dapat kembali beraktivitas. (ANT/KN)

Bahlil: Peresmian RDMP Kilang Balikpapan Tunggu Jadwal Presiden Prabowo

0

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut peresmian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Refinery Unit (RU) V Balikpapan, Kalimantan Timur masih menunggu jadwal dari Presiden Prabowo Subianto.

“Kita harus menyesuaikan dengan jadwal Bapak Presiden. Kita pengin Bapak Presiden yang akan meresmikan,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Bahlil menyampaikan pada prinsipnya seluruh aspek operasional, teknis, dan keselamatan kilang telah berjalan sesuai standar.

Menurut Bahlil, mundurnya peresmian RDMP Balikpapan hanyalah masalah teknis. Ia pun berharap pengoperasian RDMP secara resmi dapat dilaksanakan bulan ini.

“Kita tunggu saja, persoalannya cuma persoalan teknis bukan lain-lain. Kita tunggu saja dan insya Allah bulan-bulan ini kita usahakan bisa selesai,” pungkasnya.

Peresmian RDMP Balikpapan merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan dan swasembada energi nasional.

Proyek ini merupakan komitmen pemerintah melalui PT Pertamina untuk mencukupi kebutuhan energi dalam negeri.

RDMP ini memungkinkan Kilang Balikpapan untuk menghasilkan produk petrokimia sekitar 283 ribu ton per tahun.

Kilang Balikpapan akan memiliki kapasitas pengolahan mencapai 360 ribu barel per hari. Kapasitas ini setara dengan 22 – 25 persen atau seperempat dari kebutuhan nasional akan dihasilkan dari kilang Balikpapan.

Selain itu, proyek ini juga ditargetkan bisa meningkatkan kualitas produk BBM menjadi setara Euro V atau kandungan sulfur 10 ppm, dari yang saat ini masih Euro II, serta peningkatan yield valuable product menjadi 91,8 persen.

Ada pun produk yang akan dihasilkan dari kilang RDMP Balikpapan yakni BBM, LPG, dan petrokimia. (ANT/MK)

Pewarta : Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor : Bernadus Tokan

Tak Ada Izin Baru, Presiden Prabowo TInjau Ulang Seluruh HPH dan IUP

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Koran Nusantara?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper Lengkap
https://koran.koranusantara.com/

📱 Versi Mobile
https://digital.koranusantara.com/kn16des2025/mobile/

Pelindo Siapkan 63 Terminal Penumpang Sambut Libur Nataru

0

JAKARTA – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memastikan 63 terminal penumpang siap menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

“Peningkatan sejumlah fasilitas seperti ruang tunggu penumpang, area toilet, ruang laktasi, layanan kesehatan, musala, pusat informasi hingga counter check-in menjadi fokus utama perseroan demi kenyamanan dan keamanan penumpang,” ujar Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ali Sodikin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Area dermaga juga siap, lanjutnya, untuk sandar kapal penumpang sesuai standar operasi yang telah ditingkatkan.

Memasuki musim libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pelindo pastikan kesiapan sarana dan prasarana terminal penumpang dan roro yang dikelola perseroan di seluruh Indonesia.

Total 63 terminal telah dipersiapkan untuk memberikan layanan optimal bagi masyarakat selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sejalan dengan semangat “Libur Nataru, Hadirkan Kebaikan Kuatkan Harapan”.

Disamping itu, Pelindo telah mengimplementasikan auto gate dilengkapi dengan CCTV di sebagian besar terminal penumpang, baik untuk penumpang maupun kendaraan.

Langkah ini menjadikan proses keluar-masuk area pelabuhan menjadi lebih cepat, tertib dan terpantau oleh sistem.

Pelindo juga secara intensif berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan pelabuhan melalui Posko Angkutan Natal-Tahun Baru terpadu untuk memantau dan mengatur arus penumpang, termasuk pemeriksaan persyaratan perjalanan dan penyediaan informasi bagi pengunjung pelabuhan.

Sebagai persiapan antisipasi lonjakan penumpang saat puncak Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pelindo menyiapkan fasilitas tambahan seperti tenda dan kursi ruang tunggu ekstra serta toilet portable, menambah counter check-in serta memperkuat pemeriksaan bagasi dan pengamanan oleh petugas. (ANT/KN)

Mentan Siapkan 120 Ribu Ton Beras untuk Daerah Terdampak Bencana di Sumatra

0

JAKARTA – Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyiapkan cadangan beras hingga 120 ribu ton untuk didistribusikan ke wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), Mentan melaporkan pada Presiden Prabowo Subianto bahwa cadangan yang disiapkan tersebut merupakan tiga kali lipat dari perkiraan kebutuhan di lapangan.

“Cadangan kami siapkan tiga kali lipat dari kebutuhan, 120.000 ton di lapangan. Jadi, pangan tidak ada masalah, Bapak Presiden, tiga kali lipat dari kebutuhan,” kata Mentan.

Hingga Senin (15/12), Kementerian Pertanian telah mengirimkan stok beras sekitar 44 ribu ton ke daerah bencana.

Selain bantuan pangan, Amran melaporkan adanya bantuan dari APBN dengan total nilai mencapai Rp1 triliun. Tidak hanya itu, dukungan tambahan juga datang dari kementerian lain dan para mitra dengan nilai sekitar Rp75 miliar.

“Dua kapal kami sudah berangkatkan. Terima kasih Pak Panglima. Besok kami berangkatkan lagi satu kapal. Jadi totalnya tiga kapal kami berangkatkan,” kata Mentan.

Terkait dampak bencana terhadap sektor pertanian, Mentan menyampaikan bahwa terdapat sekitar 70 ribu hektare lahan sawah yang mengalami kerusakan.

Dalam laporannya terhadap kinerja tahunan di kementerian yang dipimpinnya, Amran menyampaikan capaian kesejahteraan petani yang menunjukkan tren positif.

Nilai tukar petani (NTP) tercatat mencapai 124,36, atau melampaui target 110 yang ditetapkan Menteri Keuangan.

“Ini tertinggi dalam sejarah. Total kenaikan untuk padi saja pendapatan petani  Rp120 triliun,” kata Amran.

Mentan juga melaporkan peningkatan produksi beras nasional yang mencapai 4,17 juta ton sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Ia memproyeksi swasembada pangan dapat tercapai pada awal 2026.

Dari sisi stok, Amran menyebutkan bahwa cadangan beras nasional diproyeksikan mencapai 3,7 juta ton pada akhir tahun. Sementara untuk pupuk, keberhasilan kebijakan pupuk meningkatkan volume hingga 700 ribu ton dengan penurunan harga sekitar 20 persen tanpa menambah beban anggaran negara. (ANT/KN)

Menkeu Siapkan Rp60 Triliun Hasil Efisiensi APBN Guna Pemulihan Bencana Sumatra

0

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mengalihkan anggaran hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp60 triliun untuk pemulihan dampak bencana Sumatra.

Saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/12/2025), Purbaya memastikan anggaran pemulihan bencana yang diminta oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu sumber anggaran berasal dari efisiensi belanja K/L tahun anggaran 2026 yang telah dievaluasi.

“Waktu APBN selesai di DPR, kami sisir semua program kementerian/lembaga. Ternyata masih banyak program dan rapat nggak jelas. Sudah kami sisir. Sebelum bencana, kami sudah kumpulkan Rp60 triliun dari situ. Jadi, begitu dibutuhkan yang disebutkan oleh Pak Presiden, kami sudah siap,” jelas Purbaya.

Dana tahun anggaran 2026 itu akan digunakan untuk rehabilitasi wilayah terdampak bencana.

Untuk tahun ini, Purbaya menyebut BNPB telah mengajukan anggaran senilai Rp1,6 triliun. Bendahara negara juga masih menyediakan anggaran Rp1,3 triliun untuk yang bisa diminta BNPB pada tahun depan.

Secara paralel, Menkeu juga akan memberikan relaksasi anggaran bagi pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak bencana. Relaksasi itu akan diberikan pada tahun depan dengan tujuan agar pemda memiliki kemampuan untuk membangun kembali daerahnya.

“Jadi, nggak ada masalah untuk rehabilitasi bencana,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyatakan perbaikan kerusakan akibat bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat membutuhkan anggaran Rp51,82 triliun.

Anggaran tersebut, terdiri dari Rp2,72 triliun untuk tanggap darurat dan Rp49,10 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Adapun bila ditinjau per daerah, anggaran pemulihan untuk Aceh diperkirakan sebesar Rp25,41 triliun, Sumatra Utara Rp12,88 triliun dan Sumatra Barat Rp13,52 triliun. (ANT/KN)

BNPB Ingatkan Potensi Bahaya Lanjutan di Lokasi Banjir Batang Toru

0

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati lokasi terdampak banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara meski jembatan bailey sebagai penghubung wilayah tersebut telah berfungsi.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Senin (15/12/2025), mengatakan bahwa imbauan tersebut disampaikan menyusul masih adanya potensi bahaya lanjutan di wilayah terdampak.

Berdasarkan laporan tim petugas gabungan yang dikonfirmasi BNPB, aktivitas warga di sekitar lokasi terdampak cukup ramai.

“Tidak hanya warga setempat tetapi juga rombongan dari luar daerah,” katanya.

Ia mengatakan wilayah terdampak bencana tidak layak dijadikan tujuan kunjungan, terutama menjelang libur akhir tahun.

BNPB juga mengingatkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih dapat terjadi di Kecamatan Batang Toru, khususnya Desa Garoga, dalam tiga hari ke depan.

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kenaikan debit air sungai secara tiba-tiba sehingga membahayakan keselamatan masyarakat.

Abdul mengimbau warga dan pengunjung untuk tetap mematuhi arahan petugas serta tidak melakukan aktivitas di area rawan.

Selain itu, BNPB meminta seluruh unsur tim gabungan penanggulangan bencana yang masih berada di lokasi untuk selalu mengutamakan keselamatan selama bertugas.

Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB sebelumnya menyatakan jembatan bailey penghubung Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, sudah dapat dimanfaatkan masyarakat.

Jembatan darurat tersebut dibangun oleh personel Yon Zipur TNI dan dapat dilalui kendaraan roda dua, roda tiga (becak motor), maupun roda empat untuk menunjang mobilitas warga sejak Sabtu (12/12). Hal ini sebagai bagian dari percepatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat pasca-banjir bandang yang melanda daerah itu pada Selasa (25/11). (ANT/KN)