JAKARTA – Ombudsman RI berpendapat bahwa pengawasan atas penerapan Tarif Bawah Atas (TBA) harga tiket pesawat oleh maskapai penerbangan masih terbilang longgar.

Selain faktor regulasi, harga tiket pesawat pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2024 juga dipengaruhi dari konsekuensi harga BBM pesawat yang berbeda-berbeda di tiap daerah.

Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto mengatakan bahwa BBM semestinya dapat ditekan ke satu harga dan juga ada efek pajak PPH dari penerbangan.

“Kementerian Perhubungan harus melakukan pengawasan atas harga tiket pesawat terutama ketika mendekati high season seperti libur idul fitri dan Nataru,” ujar Hery dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta pada Jumat (29/12/2023).

Bagaimanapun, Kementerian Perhubungan harus melindungi juga kepentingan publik. Termasuk juga kaitannya kewenangan Kemenkeu, SKK Migas, Pertamina, dan (K/L) lainnya, ucapnya.

“Jadi tidak hanya dari kewenangan Kemhub saja, mesti lintas K/L, jika ingin harga tiket pesawat lebih terkontrol dan tidak memberatkan publik,” lanjut Hery.

Sebagai informasi, penerapan TBA telah diatur berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Penerapan TBA juga diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkatan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Hery menyebut, maskapai di segmen low cost carrier memiliki potensi melakukan pelanggaran aturan TBA karena pada segmen in banyak diminati masyarakat.

“Potensi pelanggaran tersebut akan semakin bear terjafi pada rute tertentu dimana hanya ada minim maskapai yang beroperasi di sana, makanberlakulah hukum ekonomi pasar,” sebutnya.

Maka dari itu, Ombudsman berharap, Kementerian Perhubungan dapat menangani fengan transparan, melakukan literasi kepada masyarakat terkait pengaturan TBA.

”Jika ada pelanggaran permainan tarif tiket pesawat masyarakat bisa menilai kinerja pengawasan Kementerian Perhubungan dan ikut serta memonitor tiket yang dipatok maskapai,” jelasnya.

Ombudsman pun meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi tarif batas atas dalam 3 bulan atau secara berkala, sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 106 Tahun 2019. Hal ini guna menjaga kepentingan maskapai dan konsumen.

Sebagai informasi, Pemberian sanksi diatur dalam Peraturan Menhub Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan.
Sanksi itu meliputi peringatan, pembekuan, pencabutan,dan/atau denda administrasi.

“Dimana Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan sebagai regulator penerbangan sipil harus konsisten dalam secara konsisten telah memberikan sanksi kepada maskapai yang melakukan pelanggaran tapa pandang bulu,” imbuh Hery. (Lpt/KN)

JAKARTA – Pengumuman Daihatsu Motor Co., Ltd. (DMC) dan Toyota Motor Corporation (TMC) pada tanggal 20 Desember 2023 di Jepang, merupakan kelanjutan dari ketidakteraturan prosedur sertifikasi yang telah diumumkan sebelumnya pada 28 April 2023 yang lalu.
DMC dan TMC memutuskan melakukan penundaan sementara pengiriman kendaraan untuk pasar domestik dan pasar di luar Jepang, hingga mendapatkan konfirmasi dari otoritas dan pemangku kepentingan terkait.

Terkait dengan skandal tersebut, Daihatsu Indonesia melalui keterangan resmi menyampaikan permohonan maaf serta mengklaim kendaraan Daihatsu yang diproduksi, didistribusi, dan dipasarkan di Indonesia tidak memiliki masalah kualitas dan keselamatan. Daihatsu Indonesia juga mengklaim bahwa kendaraannya sudah memenuhi regulasi yang berlaku.

Dalam keterangan resmi, Daihatsu Indonesia menjelaskan bahwa produksi domestik Astra Daihatsu Motor (ADM) tetap beroperasi normal sesuai dengan rencana untuk memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia.

Sementara itu produksi ADM untuk pasar ekspor yang sempat ditangguhkan sementara, kini telah kembali dilakukan pengiriman ekspor secara bertahap mulai 26 Desember 2023 ke lebih dari 60 negara tujuan ekspor yang telah memberikan konfirmasinya.

“Sesuai dengan pengumuman dari prinsipal sebelumnya, bahwa hal ini tidak terkait dengan masalah kualitas dan keselamatan. Saat ini kami telah mendapatkan konfirmasi dari otoritas sebagian besar negara tujuan ekspor, bahwa sudah memenuhi regulasi yang berlaku di negara tujuan ekspor tersebut,” ungkap ADM dalam keterangan resminya

Adapun sebelumnya, disebutkan bahwa sepanjang Januari hingga November 2023, penjualan ritel atau dari dealer ke konsumen pasar otomotif nasional tembus sekitar 908 ribu unit. Seiring dengan kondisi tersebut, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) juga mencatatkan hasil yang cukup positif, dengan pencapaian lebih dari 179 ribu unit.

Hasil penjualan pabrikan asal Jepang ini, naik sekitar 3,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sekitar 172 ribu unit.

Dengan pencapaian hingga November 2023, kontribusi penjualan ritel Daihatsu selama 11 bulan terhadap market share ritel otomotif nasional mencapai sebesar 19,7 persen, atau naik sebesar 0,7 persen dibandingkan periode yang sama 2022 lalu sebesar 19 persen.

Secara volume dan kontribusi model, penjualan ritel Daihatsu selama 11 bulan tahun ini tetap didominasi oleh top 3 model, seperti Sigra sebanyak 58.298 unit, atau berkontribusi sekitar 32,6 persen, disusul GranMax PU (Pick Up) 39.789 unit (22,2 persen), dan Terios 23.088 unit (12,9 persen).

Tri Mulyono, Marketing & Customer Relation Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation, pihaknya bersyukur, karena hingga jelang tutup 2023, penerimaan masyarakat tetap terhadap Daihatsu tetap menunjukkan tren positif dengan dengan capaian penjualan ritel lebih dari 179 ribu unit, atau naik sebesar 3,8 persen dibandingkan tahun 2022 lalu.

“Semoga capaian ini dapat terus memotivasi kami dalam memberikan penawaran dan layanan terbaik kepada pelanggan,” ujar Tri Mulyono, dalam keterangan resmi, Senin (12/12/2023). (Lpt/KN)

JAKARTA – Investor asal China dan Malaysia tengah dalam proses untuk membangun hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Rencananya, investasi asing itu masuk melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan alokasi dana untuk skema KPBU dalam membangun hunian ASN itu sebesar Rp 55 triliun. Meski tidak seluruh dananya bakal digarap oleh China maupun Malaysia.

“Ada 9 pemrakarsa, 3 di antaranya asing ya, dan ini mereka sedang menjalani fase, sudah menyelesaikan feasibility study, contohnya yang 60 (tower) yang dari China itu. Ini akan masuk ke fase evaluasi feasibility study. Dan setelah evaluasi feasibility study dilakukan, baru akan dilakukan tender,” ujar Agung dalam Media Briefing secara virtual, di Jakarta, Jumat (29/12/2023).

Terkait investor China ini, prosesnya masih dalam tahap evaluasi studi kelayakan oleh konsultan independen atas arahan Kementerian Keuangan melalui skema Project Development Facility (PDF).

“Yang dari Tiongkok itu paling cepat. Mereka paling cepat karena mereka memang sudah mulai sejak akhir 2022,” kata dia.

Sementara itu, ada dua perusahaan asal Malaysia yang juga akan ikut terlibat. Hanya saja prosesnya saat ini masih dalam tahap studi kelayakan. Targetnya, proses itu akan selesai akhir tahun ini.

“Targetnya bisa diselesaikan di akhir tahun ini, atau kalau tidak, maka akan dilakukan perpanjangan. Perpanjangan bisa 2 bulan atau bisa 3 bulan,” ucapnya.

“Tapi intinya mereka sudah berprogres, hanya tinggal mereka butuh data-data lebih lengkap saja. Dan nantinya akan melalui fase sama seperti yang dari Tiongkok, akan dilakukan evaluasi, dan kemudian tender dan seterusnya,” sambung Agung.

Dalam hal ini, Agung juga menerangkan masuknya investor asing masih perlu melalui berbagai seleksi. Maka, menjadi suatu yang wajar jika investasi lokal yang lebih dulu melakukan pembangunan.

“Kalau ditanya asingnya mana, saya selalu katakan beberapa kali dari 328 LOI dominan mayoritas adalah investor dalam negeri, lebih dari 60 persen. Tentunya sangat normal bahwa mereka yang masuk terlebih dahulu, membangun dan menjadi pelopor,” ungkap Agung.

Dia mengatakan proses terhadap masuknya investasi asing ke IKN ini masih terus berjalan. Hanya saja, belum masuk pada realisasi pendanaan, tapi masih pada beberapa tahapan seleksi hingga studi kelayakan.

“Tapi para investor asing juga tetap berjalan dan berproses melalui seleksi, terutama sebagian dari yang saya tunjukkan ini melalui mekanisme KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang memang ada mekanisme seleksi,” urainya.

“Mereka harus dievaluasi, feasibility study atau studi kelayakannya. Kemudian nanti akan dilakukan tender untuk kemudian nanti ditetapkan mana yang memang terbaik. Dan baru kemudian nanti akan ada perjanjian dan dibangun,” tegas Agung.

Terkait investasi asing ini, dia membagi pada 2 kategori. Pertama, kategori investor asing yang akan membangun hunian melalui skema KPBU. Pada kategori ini ada China dan Malaysia yang disebut akan ikut terlibat.

Kedua, kategori investor asing yang akan masuk dalam pengembangan smartcity. Pada bagian ini, ada Korea Selatan, Amerika Serikat, Perancis, China, Jerman, dan Finlandia.

Lebih lanjut, Agung menerangkan kalau ada bagian-bagian pembangunan IKN yang memerlukan tenaga dari luar. Meski demikian, proses seleksi tetap akak berjalan sebagaimana mestinya.

“Namun sekali lagi semua ini harus melakukan atau mengalami proses seleksi, proses kompetisi karena mereka ada yang berminat untuk masuk KPBU,” kata dia.

“Jadi kalau ditanya apakah investor asing akan berperan, akan diperlukan? Jawabannya iya. Tapi mereka akan masuk pada sektor-sektor yang memang kita butuh peran (asing). Tapi bagi properti, bangun hotel, bangun rumah sakit, bangun sekolah, itu investor dalam negeri bisa. Dari itu sudah terjadi, sudah berjalan,” sambung Agung.

Agung melihat seiring berjalannya waktu pembangunan, lambat laun investasi asing akan bisa terealisasi. “Dan tentunya seiring dengan perkembangan IKN nanti, maka peran investor asing ini akan semakin nyata terwujud setelah seleksi terjadi dan menghasilkan pemenang dengan proses good governance,” pungkasnya. (Lpt/KN)

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok. Pajak Rokok yang dimaksud dalam PMK ini termasuk pajak rokok elektrik.

Hal ini telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Tujuan diterbitkannya PMK ini sebagai upaya mengendalikan konsumsi rokok oleh masyarakat. Untuk itu, peran para pemangku kepentingan termasuk pelaku usaha rokok elektrik dalam mendukung implementasi kebijakan ini menjadi sangat penting.

“Pemberlakuan Pajak Rokok atas Rokok Elektrik (REL) pada tanggal 1 Januari 2024 ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya di pertengahan tahun 2018,” jelas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman, dikutip Jumat (29/12/2023).

Luky juga menyampaikan bahwa pengenaan cukai rokok terhadap rokok elektrik akan berkonsekuensi pula pada pengenaan pajak rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok (piggyback taxes).

Namun, pada saat pengenaan cukai atas rokok elektrik pada tahun 2018, belum serta merta dikenakan Pajak Rokok. Hal ini merupakan upaya pemberian masa transisi yang cukup atas implementasi dari konsep piggyback taxes yang telah diimplementasikan sejak 2014 yang merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Selanjutnya, pengenaan pajak rokok elektrik ini bukan hanya untuk pendapatan negara saja, melainkan juga aspek keadilan mengingat rokok konvensional dalam operasionalnya melibatkan petani tembakau dan buruh pabrik, telah terlebih dahulu dikenakan pajak rokok sejak tahun 2014.

Dalam jangka panjang penggunaan rokok elektrik berindikasi mempengaruhi kesehatan dan bahan yang terkandung dalam rokok elektrik termasuk dalam barang konsumsi yang perlu dikendalikan.
Adapun penerimaan cukai rokok elektrik pada tahun 2023 hanya sebesar Rp1,75 T atau hanya sebesar 1% dari total penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dalam setahun.

Luky menambahkan bahwa kebijakan pengenaan pajak rokok elektrik ini merupakan kontribusi bersama antara pemerintah dan para pemangku kepentingan terutama pelaku usaha rokok elektrik yang diharapkan dapat dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat.

“Paling sedikit 50% dari penerimaan pajak rokok ini diatur penggunaannya (earmarked) untuk pelayanan kesehatan masyarakat (Jamkesnas) dan penegakan hukum yang pada akhirnya mendukung pelayanan publik yang lebih baik di daerah”, ujar Luky Alfirman.

Sebagai informasi, rokok elektrik merupakan salah satu barang kena cukai sebagaimana amanat dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur bahwa cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang salah satunya adalah hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). (Lpt/KN)

DENPASAR – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut kenaikan harga gula kristal rafinasi (GKR) internasional tidak mempengaruhi industri makanan, minuman dan farmasi.

Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan, harga gula internasional pada 2023 memang mengalami peningkatan yang luar biasa jika dibandingkan dengan 2022.

Pada 2022, harga gula rata-rata 18 sen dolar AS per pon, sedangkan di 2023 harga rata-rata gula sebesar 28 sen dolar AS per pon.

“Saat ini 2023, ini semuanya baik-baik saja, jadi tidak ada perusahaan yang mengatakan bahwa dia kekurangan bahan baku,” ujar Putu ditemui saat rilis Indeks Kepercayaan Industri (IKI) di Bali, Kamis (28/12/2023).

Menurut Putu, kondisi ini dianggap sebagai anomali yang menguntungkan. Hal ini terjadi lantaran pada 2022 Kemenperin telah menguatkan stok untuk gula konsumsi rumah tangga maupun gula untuk industri.

“Gula industri ada yang di carry over dari 2022 ke 2023, sedangkan gula konsumsi kita perkuat di volume stoknya. Jadi ini berpengaruh sangat baik sampai saat ini,” kata Putu.

Putu mengatakan, fenomena El Nino juga tidak mempengaruhi harga gula Indonesia. Sebab, sejauh ini Indonesia masih bisa memproduksi gula tebu yang mampu mendukung kebutuhan industri maupun konsumsi.

Lebih lanjut, Putu optimistis kebutuhan gula selama periode Natal 2023 dan tahun baru 2024 bisa tercukupi, bahkan hingga perayaan pesta demokrasi Indonesia di Februari 2024.

“Saya pikir untuk yang bahan baku  ini sudah terjaga dengan bagus. Bahan baku industri, terutama yang tadi di gula, itu sudah berproses dengan bagus sehingga semua kebutuhan akan bisa dikendalikan,” ucap Putu. (Ant/KN)