KORANUSANTARA – Sebagai pemilik suara terbanyak, wajar jika Jawa Timur mendapat perhatian lebih saat Pemilu Serentak 2024. Tidak terkecuali bagi tiga calon presiden. Berbeda pilihan, jabatannya taruhannya. Seperti halnya KH Marzuqi Mustamar yang dicopot jabatannya dari ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.
’’Tidak usah dibesar-besarkan. Ini adalah masalah internal dan sudah melalui proses yang sangat panjang,” ujar Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf seusai menghadiri acara Jawa Timur Bersalawat ke-2 di Jatim Expo, Surabaya, Kamis malam, 28 Desember 2023.
Soal pergantian, kata dia, dalam setiap organisasi merupakan hal yang biasa. Hal serupa pernah dilakukan terhadap KH Ali Maschan Moesa selaku ketua PWNU Jatim pada 2008.
Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf, membantah bahwa pemberhentian itu terkait dukungan Kiai Marzuqi yang condong terhadap salah satu paslon dalam kontestasi pilpres. Menurut dia, pemberhentian itu murni penegakan aturan yang memang tidak diikuti Kiai Marzuqi. ’’Saya pastikan, ini bukan karena faktor politik. Ini semata-mata soal mismanajemen, soal beberapa lagi yang lain,” terangnya.
Pemberhentian itu juga dimulai dari usulan Rais Syuriah PBNU Jatim. Jadi, sudah melalui proses yang sangat panjang dan penuh pertimbangan. Bahkan, menurut dia, kesabaran Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan yang lain cukup luar biasa. ”Ini keputusan yang tidak grusa-grusu,” tegasnya.
Gus Ipul melanjutkan, pemberhentian Kiai Marzuqi di tengah jalan jabatannya sebagai ketua PWNU Jatim dipicu oleh banyaknya masalah yang tak terkendali. Misalnya, di cabang Jombang, ada permasalahan yang sampai harus ke pengadilan. Menurut dia, itu terjadi karena wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga berlarut-larut dan bermasalah.
”Pada saat itu, setelah kita teliti, ada tanggung jawab yang kurang dari wilayah. Dalam hal ini oleh ketua wilayah. Jadi, prosesnya sampai ke pengadilan segala macam,” jelas Gus Ipul. Terkait permasalahan yang terjadi, pihaknya sebenarnya juga tak ingin memperpanjang. Sebab, pihaknya ingin menghargai dan menghormati pengabdian Kiai Marzuqi.
Soal pengganti posisi jabatan Kiai Marzuqi, Gus Ipul menyatakan bakal ada proses berikutnya. Yakni, rapat gabungan atau pleno Rais Syuriah PWNU Jatim. Namun, jika hal itu tidak dilaksanakan dalam batas waktu dua minggu, akan diambil alih PBNU. ”Oleh PBNU, nanti bisa ditunjuk, bisa juga karteker. Tergantung situasi dan kondisinya,” ujar Gus Ipul.
Dia menegaskan, di PBNU, mendukung siapa saja dalam pemilihan dipersilakan. Terkait dengan arah-mengarahkan, itu pun urusan masing-masing. ”Tentu kalau ada ulama yang memiliki pilihan, ya dia akan mengerahkan umatnya dan itu biasa-biasa saja. Kalau membawa lembaga baru tidak boleh,” tandasnya.
Di sisi lain, Kiai Marzuqi menyatakan, jika benar pemberhentian tersebut, dirinya akan patuh pada keputusan organisasi. ”Sebagai kader NU, ketika surat (pemberhentian) itu prosedural, tentu harus diterima,” jelasnya.
Terkait desas-desus adanya unsur politis, Marzuqi tidak bisa memastikannya. Dia menegaskan netral dalam menyambut pilpres atau pemilu. Namun, kata dia, netral bukan berarti menutup diri. Sebaliknya, netral itu merangkul semua pihak.
Dia mengatakan, beberapa waktu lalu menghadiri acara Golkar di Jatim. Juga sempat ikut pengajian di acara PDIP. Selain itu, pernah di acara PAN, PPP, dan PKB. Menurut dia, kalaupun disebut terlibat politik praktis, seharusnya ada tabayyun atau klarifikasi lebih dulu.
Jika disebut orang dekatnya ada yang mendukung calon tertentu, itu bukan urusannya. Marzuqi mengatakan, tidak benar jika orang dekatnya mendukung paslon Anies-Muhaimin saja. Sebab, alumni atau orang dekatnya juga ada yang berkiprah di Golkar dan otomatis mendukung Prabowo-Gibran. Orang dekatnya juga ada yang berada di kubu Ganjar-Mahfud. Marzuqi menegaskan, keputusan politik orang-orang dekatnya atau alumninya tidak serta-merta mencerminkan keputusan politik dirinya.(*)
