JAKARTA – Investor asal China dan Malaysia tengah dalam proses untuk membangun hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Rencananya, investasi asing itu masuk melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan alokasi dana untuk skema KPBU dalam membangun hunian ASN itu sebesar Rp 55 triliun. Meski tidak seluruh dananya bakal digarap oleh China maupun Malaysia.
“Ada 9 pemrakarsa, 3 di antaranya asing ya, dan ini mereka sedang menjalani fase, sudah menyelesaikan feasibility study, contohnya yang 60 (tower) yang dari China itu. Ini akan masuk ke fase evaluasi feasibility study. Dan setelah evaluasi feasibility study dilakukan, baru akan dilakukan tender,” ujar Agung dalam Media Briefing secara virtual, di Jakarta, Jumat (29/12/2023).
Terkait investor China ini, prosesnya masih dalam tahap evaluasi studi kelayakan oleh konsultan independen atas arahan Kementerian Keuangan melalui skema Project Development Facility (PDF).
“Yang dari Tiongkok itu paling cepat. Mereka paling cepat karena mereka memang sudah mulai sejak akhir 2022,” kata dia.
Sementara itu, ada dua perusahaan asal Malaysia yang juga akan ikut terlibat. Hanya saja prosesnya saat ini masih dalam tahap studi kelayakan. Targetnya, proses itu akan selesai akhir tahun ini.
“Targetnya bisa diselesaikan di akhir tahun ini, atau kalau tidak, maka akan dilakukan perpanjangan. Perpanjangan bisa 2 bulan atau bisa 3 bulan,” ucapnya.
“Tapi intinya mereka sudah berprogres, hanya tinggal mereka butuh data-data lebih lengkap saja. Dan nantinya akan melalui fase sama seperti yang dari Tiongkok, akan dilakukan evaluasi, dan kemudian tender dan seterusnya,” sambung Agung.
Dalam hal ini, Agung juga menerangkan masuknya investor asing masih perlu melalui berbagai seleksi. Maka, menjadi suatu yang wajar jika investasi lokal yang lebih dulu melakukan pembangunan.
“Kalau ditanya asingnya mana, saya selalu katakan beberapa kali dari 328 LOI dominan mayoritas adalah investor dalam negeri, lebih dari 60 persen. Tentunya sangat normal bahwa mereka yang masuk terlebih dahulu, membangun dan menjadi pelopor,” ungkap Agung.
Dia mengatakan proses terhadap masuknya investasi asing ke IKN ini masih terus berjalan. Hanya saja, belum masuk pada realisasi pendanaan, tapi masih pada beberapa tahapan seleksi hingga studi kelayakan.
“Tapi para investor asing juga tetap berjalan dan berproses melalui seleksi, terutama sebagian dari yang saya tunjukkan ini melalui mekanisme KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang memang ada mekanisme seleksi,” urainya.
“Mereka harus dievaluasi, feasibility study atau studi kelayakannya. Kemudian nanti akan dilakukan tender untuk kemudian nanti ditetapkan mana yang memang terbaik. Dan baru kemudian nanti akan ada perjanjian dan dibangun,” tegas Agung.
Terkait investasi asing ini, dia membagi pada 2 kategori. Pertama, kategori investor asing yang akan membangun hunian melalui skema KPBU. Pada kategori ini ada China dan Malaysia yang disebut akan ikut terlibat.
Kedua, kategori investor asing yang akan masuk dalam pengembangan smartcity. Pada bagian ini, ada Korea Selatan, Amerika Serikat, Perancis, China, Jerman, dan Finlandia.
Lebih lanjut, Agung menerangkan kalau ada bagian-bagian pembangunan IKN yang memerlukan tenaga dari luar. Meski demikian, proses seleksi tetap akak berjalan sebagaimana mestinya.
“Namun sekali lagi semua ini harus melakukan atau mengalami proses seleksi, proses kompetisi karena mereka ada yang berminat untuk masuk KPBU,” kata dia.
“Jadi kalau ditanya apakah investor asing akan berperan, akan diperlukan? Jawabannya iya. Tapi mereka akan masuk pada sektor-sektor yang memang kita butuh peran (asing). Tapi bagi properti, bangun hotel, bangun rumah sakit, bangun sekolah, itu investor dalam negeri bisa. Dari itu sudah terjadi, sudah berjalan,” sambung Agung.
Agung melihat seiring berjalannya waktu pembangunan, lambat laun investasi asing akan bisa terealisasi. “Dan tentunya seiring dengan perkembangan IKN nanti, maka peran investor asing ini akan semakin nyata terwujud setelah seleksi terjadi dan menghasilkan pemenang dengan proses good governance,” pungkasnya. (Lpt/KN)
