SANGATTA — Musyawarah Cabang (Muscab) Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kutai Timur periode 2026-2031 dipastikan segera digelar pada Senin, 25 Mei 2026 di Hotel Royal Victoria Sangatta.

Menariknya, hingga tahapan penjaringan resmi ditutup, hanya satu nama yang mendaftar sebagai kandidat ketua, yakni Cing Cing Wahyuni yang saat ini menjabat sebagai General Manager Hotel Royal Victoria Sangatta sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Ketua BPC PHRI Kutim.

Ketua Steering Committee (SC) Muscab PHRI Kutim melalui Sekretaris SC, Ayu Indriana mengatakan proses pendaftaran calon ketua telah dibuka sejak 13 April 2026 dan resmi ditutup pada 13 Mei 2026.

“Sampai dengan waktu penutupan pendaftaran Calon Ketua PHRI Kutim periode 2026-2031, hanya terdapat satu calon tunggal yaitu Cing Cing Wahyuni,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (23/5/2026).

Dengan hanya satu kandidat yang mendaftar, peluang Cing Cing Wahyuni untuk memimpin PHRI Kutim lima tahun ke depan dinilai semakin terbuka lebar. Meski demikian, proses Muscab tetap akan dilaksanakan sesuai mekanisme organisasi.

Ketua Organizing Committee (OC) Muscab, Dharma Rismawan mengatakan pihak panitia saat ini tengah mematangkan seluruh persiapan pelaksanaan kegiatan.

Selain mengundang anggota PHRI, panitia juga mengajak seluruh pelaku usaha hotel dan restoran di Kutai Timur untuk hadir dalam forum tersebut.

Menurut Dharma, Muscab kali ini bukan sekadar agenda pergantian kepengurusan, tetapi juga momentum memperkuat sektor hospitality dan pariwisata di Kutai Timur.

“Harapannya Muscab ini dapat membangkitkan kembali geliat sektor perhotelan dan restoran di Kutai Timur,” katanya.

PHRI Kutim menilai industri perhotelan dan restoran memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terlebih di tengah perkembangan Kutai Timur sebagai kawasan penyangga investasi dan industri.

Karena itu, kepemimpinan baru PHRI diharapkan mampu memperkuat sinergi antar pelaku usaha sekaligus membuka peluang pengembangan sektor pariwisata yang lebih kompetitif di Kutai Timur. (MK)

Pewarta: Ramlah
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Dua rumah di kawasan padat penduduk RT 30, Kelurahan Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, terbakar pada Sabtu (23/5/2026) siang. Proses pemadaman sempat terkendala akses gang yang sempit sehingga unit pemadam kebakaran tidak dapat masuk langsung ke lokasi kejadian.

Kebakaran terjadi sekitar pukul 10.50 WITA. Api dengan cepat membesar karena lokasi berada di area permukiman padat penduduk. Kepulan asap tebal terlihat membumbung tinggi dan membuat warga sekitar panik.

Pemilik rumah, Andika mengaku mengetahui adanya kebakaran saat dirinya melintas di jalan. Ia mulai curiga setelah melihat asap tebal berasal dari arah rumah miliknya.

Menurut Andika, rumah yang terbakar merupakan rumah kontrakan yang masih ditempati penghuni. Saat api membesar, seluruh barang di dalam rumah tidak sempat diselamatkan.

“Saya lihat asap tebal dari arah rumah, ternyata sudah terbakar. Penghuninya masih tinggal di situ dan barang-barang tidak sempat diselamatkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Balikpapan, Usman Ali mengatakan proses pemadaman sempat mengalami hambatan akibat akses jalan menuju lokasi yang sangat sempit.

Petugas BPBD terpaksa menarik lima rangkai selang dengan total panjang sekitar 150 meter agar semprotan air dapat menjangkau titik api.

“Karena gang sempit, mobil pemadam tidak bisa masuk mendekati lokasi. Petugas harus menarik selang cukup jauh untuk proses pemadaman,” jelas Usman Ali.

Hingga saat ini petugas masih melakukan proses pendinginan guna memastikan tidak ada lagi titik api yang tersisa di lokasi kebakaran.

Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. (MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S

SANGATTA — Pelarian panjang pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) di Masjid Al-Ikhsan, Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kutai Timur akhirnya terhenti. Pelaku berinisial MI berhasil diringkus aparat kepolisian setelah kabur lintas provinsi hingga ke Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

MI ditangkap Tim Enggang Sangsaka Polsek Sangkulirang bersama Resmob Polres Tarakan pada Kamis (21/5/2026) di kawasan taman depan Pelabuhan Tarakan. Polisi menduga pelaku hendak melanjutkan perjalanan menuju Kuwandang, Gorontalo.

Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto melalui Kapolsek Sangkulirang Iptu Erik Bastian menjelaskan, kasus tersebut bermula saat korban kehilangan sepeda motor usai melaksanakan salat subuh di Masjid Al-Ikhsan pada Sabtu (16/5/2026) sekitar pukul 05.00 Wita.

Korban awalnya menyadari motor miliknya tidak lagi berada di lokasi parkir masjid. Selain kendaraan, korban juga kehilangan telepon genggam dan uang tunai yang tersimpan di dalam dompet.

“Setelah dicek melalui rekaman CCTV, terlihat pelaku membawa kabur motor korban sekitar pukul 02.30 Wita saat korban sedang tidur di kamar masjid,” ujar Iptu Erik Bastian.

Motor yang dicuri diketahui merupakan Yamaha Mio Gear warna merah dengan nomor polisi KT 2503 RBC.

Dari hasil penyelidikan polisi, usai melakukan aksi pencurian, pelaku langsung melarikan diri menuju Sangatta menggunakan motor hasil curian. Setelah sempat bermalam di wilayah Sangatta, MI kembali melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Berau.

Di Berau, motor curian tersebut dijual dengan harga Rp3,2 juta. Uang hasil penjualan digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan selama pelarian, mulai dari membeli makanan, rokok hingga membayar penginapan.

Tak berhenti di situ, pelaku kembali berpindah lokasi menuju Tanjung Selor menggunakan travel sebelum akhirnya menyeberang ke Tarakan memakai speed boat.

Tim Enggang Sangsaka yang terus melakukan pengejaran akhirnya berhasil melacak keberadaan pelaku di Tarakan. Penangkapan dilakukan sebelum MI sempat melarikan diri lebih jauh keluar daerah.

“Pelaku berhasil diamankan saat berada di taman depan pelabuhan. Diduga ia hendak menyeberang menuju Gorontalo,” jelasnya.

Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan kasus pencurian tersebut. Saat ini tersangka bersama barang bukti sedang dibawa menuju Polsek Sangkulirang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya tindak pidana lain yang dilakukan pelaku selama pelarian lintas provinsi tersebut. (MK)

Pewarta: Ramlah
Editor: Agus S

TENGGARONG — Polemik kontrak baru kios di Pasar Tangga Arung Square, Kutai Kartanegara, memicu keresahan di kalangan pedagang. Sejumlah klausul dalam surat perjanjian yang diedarkan pengelola pasar dinilai belum memberikan kepastian hukum dan berpotensi merugikan penyewa kios.

Keberatan itu mencuat dalam forum pertemuan antara pedagang dan Forum Pasar Pedagang Kaki Lima (FPPKL) yang digelar pada Sabtu (23/5/2026). Dalam forum tersebut, pedagang diberikan penjelasan terkait isi kontrak baru yang wajib ditandatangani menggunakan materai dan dilengkapi fotokopi KTP serta KK.

Salah satu poin yang paling dipersoalkan pedagang terdapat pada klausul sanksi penarikan kios apabila penyewa menunggak pembayaran retribusi selama lebih dari tiga bulan.

Perwakilan pedagang, Zainudin, mengatakan para pedagang sebenarnya tidak menolak aturan baru. Namun mereka meminta adanya transparansi dan penjelasan rinci sebelum kontrak ditandatangani.

Menurutnya, keresahan muncul karena masa berlaku perjanjian tertulis dimulai sejak Januari 2026. Sementara dokumen baru disodorkan kepada pedagang pada Mei 2026.

“Yang menjadi pertanyaan kami, perjanjian ini baru diminta ditandatangani sekarang, tetapi masa berlakunya tertulis sejak Januari 2026. Itu yang membuat pedagang khawatir dianggap sudah menunggak,” ujarnya, Sabtu (23/5/2026).

Pedagang menilai penerapan masa berlaku surut dapat memunculkan ketidakpastian terhadap status kios mereka. Kekhawatiran itu muncul karena kios menjadi sumber utama penghasilan sebagian besar pedagang di pasar tersebut.

Selain persoalan tunggakan, pedagang juga mempertanyakan klausul yang menyebut penandatangan dianggap telah memahami seluruh isi perjanjian. Mereka merasa belum menerima sosialisasi menyeluruh terkait isi kontrak.

Para pedagang meminta pengelola pasar lebih terbuka menjelaskan seluruh poin dalam perjanjian sebelum dokumen ditandatangani.

“Kami berharap ada penjelasan detail dulu, supaya semua pedagang benar-benar memahami isi perjanjian sebelum menandatangani,” katanya.

Tak hanya klausul tunggakan, besaran retribusi sebesar Rp600 ribu yang tercantum dalam kontrak juga dipersoalkan pedagang. Mereka meminta dasar hukum dan regulasi penetapan tarif tersebut dijelaskan secara terbuka.

Beberapa ketentuan tambahan lain juga dinilai masih multitafsir karena belum dijabarkan secara rinci dalam perjanjian.

Pedagang turut menyoroti masa berlaku kontrak yang hanya satu tahun. Mereka berharap ada kepastian mengenai mekanisme perpanjangan agar aktivitas usaha dapat berjalan lebih tenang dalam jangka panjang.

Dalam forum tersebut, suasana sempat berlangsung tegang ketika sejumlah pedagang menyampaikan keberatan secara langsung kepada pihak terkait. Meski demikian, pertemuan tetap berlangsung hingga selesai dengan harapan adanya dialog lanjutan.

Pedagang juga meminta pemerintah daerah dan dinas terkait turun melakukan evaluasi terhadap isi perjanjian agar aturan yang diterapkan tetap berpihak pada kepastian usaha dan perlindungan hak pedagang.

“Kami hanya ingin aturan yang jelas dan adil bagi semua pihak, supaya pedagang juga merasa aman menjalankan usaha,” pungkas Zainudin. (MK)

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

TENGGARONG — Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan penyebaran virus Jembrana yang sempat ditemukan pada sapi di wilayah Loa Janan dan Loa Kulu berhasil dikendalikan. Pemerintah daerah kini memperkuat pengawasan lalu lintas ternak untuk mencegah kasus serupa kembali muncul.

Temuan virus tersebut sempat membuat pemerintah waspada. Terlebih, Kabupaten Kutai Kartanegara sebelumnya baru dinyatakan aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Distanak Kukar, Rifani, mengatakan penanganan cepat langsung dilakukan begitu laporan kasus diterima. Tim dokter hewan diterjunkan untuk melakukan vaksinasi dan pengobatan terhadap sapi yang terpapar.

“Kemarin sempat ditemukan kasus sapi yang terkena virus wabah Jembrana, tapi sekarang sudah clear. Sudah ditangani oleh teman-teman dokter hewan, Loa Janan dan Loa Kulu Alhamdulillah aman,” ujarnya.

Rifani menjelaskan jumlah sapi yang terpapar virus Jembrana tidak banyak. Kasus hanya ditemukan pada satu hingga dua ekor sapi, namun langkah penanganan langsung dilakukan untuk mencegah penyebaran lebih luas.

Sapi yang berada satu kandang dengan ternak terinfeksi langsung diberikan vaksin. Sementara hewan yang mengalami kondisi parah telah dipotong untuk menghindari risiko penularan.

“Yang kena paling satu atau dua ekor saja. Semua langsung divaksin, yang sakit diobati. Yang parah juga sudah dipotong, tapi sejauh ini tidak ada yang sampai meluas,” katanya.

Menurut Rifani, penyebaran virus diduga berasal dari lalu lintas ternak antar daerah yang belum terpantau maksimal. Karena itu, Distanak Kukar berencana mengaktifkan kembali pos pengawasan ternak di sejumlah titik strategis.

Selama ini, distribusi ternak keluar dan masuk Kukar dinilai belum memiliki pendataan yang jelas. Padahal, arus pengiriman ternak dari Kukar menuju Samarinda, Balikpapan hingga Bontang cukup tinggi.

“Kita tahu ada ternak keluar ke beberapa daerah, tapi jumlah pastinya belum terdata. Makanya pos lalu lintas ternak ini penting supaya kita punya data yang jelas,” jelas Rifani.

Beberapa titik yang direncanakan menjadi lokasi pengawasan berada di Marangkayu untuk jalur menuju Bontang, Samboja sebagai akses keluar masuk Kukar, serta Kota Bangun yang berbatasan dengan Kutai Barat.

Selain memperketat pengawasan, Distanak Kukar memastikan vaksinasi rutin terhadap ternak terus dilakukan. Pemerintah juga menyiagakan dokter hewan untuk merespons laporan masyarakat di lapangan.

Rifani menegaskan virus Jembrana memang tidak menular ke manusia. Namun penyakit tersebut tetap berbahaya bagi ternak dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi peternak jika tidak cepat ditangani.

Ia meminta peternak segera melapor apabila menemukan sapi sakit atau mengalami gangguan kesehatan, termasuk kesulitan melahirkan.

“Kalau tidak ada laporan, kami juga sulit mengetahui kondisi di lapangan. Jadi kami harap peternak cepat melapor supaya bisa segera ditangani,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

SANGATTA — Kebijakan Plt Pengurus Provinsi Muaythai Kalimantan Timur (Kaltim) yang membekukan seluruh pengurus cabang olahraga Muaythai kabupaten/kota se-Kaltim menuai kritik dari daerah. Langkah tersebut dinilai berpotensi mengganggu pembinaan atlet dan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).

Sorotan datang dari Asisten Pelatih Muaythai Kutai Timur, Brandon Anto. Ia menilai pembekuan pengurus daerah tidak tepat dilakukan apabila persoalan yang terjadi berada di tingkat pusat organisasi.

Menurut Brandon, pengurus daerah selama ini tetap aktif menjalankan pembinaan atlet dan tidak terlibat dalam konflik internal organisasi di tingkat atas. Karena itu, ia menyayangkan daerah justru ikut terdampak.

“Kalau persoalannya terjadi di tingkat pusat, seharusnya penyelesaiannya juga dilakukan di pusat. Jangan sampai daerah yang selama ini aktif membina atlet justru ikut dikorbankan,” ujar Brandon, Sabtu (23/5/2026).

Ia mengatakan fokus utama pelatih dan atlet saat ini adalah meningkatkan prestasi serta mempersiapkan diri menghadapi Porprov. Di tengah persiapan tersebut, kebijakan pembekuan justru menimbulkan keresahan di daerah.

“Atlet dan pelatih di daerah ini fokusnya latihan, membangun prestasi, dan mempersiapkan diri menghadapi Porprov. Mereka bukan bagian dari konflik internal organisasi, jadi jangan sampai pembinaan yang sudah berjalan terganggu,” katanya.

Brandon juga mempertanyakan dasar dan urgensi pembekuan seluruh pengurus kabupaten/kota, termasuk daerah yang dinilai masih aktif menjalankan program pembinaan atlet. Apalagi, sejumlah daerah tengah mempersiapkan atlet secara intensif, termasuk Kabupaten Paser sebagai tuan rumah Porprov.

“Kami mempertanyakan apa dasar dan urgensinya pengurus kabupaten/kota yang masih aktif menjalankan pembinaan harus di-Plt-kan. Apalagi saat ini daerah sedang mempersiapkan atlet untuk Porprov,” tegasnya.

Menurutnya, keberadaan pelaksana tugas (Plt) semestinya bertujuan menjaga stabilitas organisasi dalam kondisi tertentu. Namun jika penunjukan dilakukan secara sepihak hingga berdampak pada pembinaan atlet, maka kebijakan tersebut dinilai justru merugikan daerah.

“Plt itu seharusnya hadir untuk membantu menjaga stabilitas organisasi, bukan malah mematikan pembinaan yang sudah berjalan. Jangan sampai keputusan organisasi justru membuat atlet menjadi korban,” ucapnya.

Ia berharap persoalan internal organisasi Muaythai dapat segera diselesaikan secara bijak tanpa mengorbankan kepentingan atlet di daerah. Brandon menegaskan pembinaan dan masa depan atlet harus tetap menjadi prioritas utama menjelang pelaksanaan Porprov.

“Harapan kami, masalah organisasi ini diselesaikan dengan kepala dingin. Yang paling penting, jangan ganggu persiapan atlet. Prestasi daerah dan masa depan atlet harus tetap menjadi prioritas,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ramlah
Editor: Agus S