JAKARTA — Libur sekolah yang dimulai pada 22 Desember 2025 tidak memengaruhi realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 20 Desember, realisasi MBG tercatat sebesar Rp52 triliun dari total anggaran Rp71 triliun, dan sisa anggaran tidak bisa dialihkan untuk program lain, termasuk penanganan bencana.
Hal ini ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada wartawan usai konferensi pers APBN KiTA di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (18/12/2025).
“Nggak, karena dihitung sampai tanggal 20 Desember itu pas di angka Rp71 triliun. Jadi sudah tidak ada yang bisa dipindahin lagi dari MBG,” kata Purbaya.
Purbaya menjelaskan, sebagian anggaran MBG memang masih menunggu pencairan atau klaim dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, jumlah tersebut sudah termasuk dalam perhitungan total anggaran, sehingga sisa dana tidak tersedia untuk dialihkan ke kebutuhan lain.
“Karena sampai saat ini juga masih ada yang belum dibayarkan segala macam. Jadi yang kita hitung sudah pas. Klaim dari MBG juga seperti itu,” tambahnya.
Program MBG merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam peningkatan gizi anak sekolah dan memastikan akses makanan sehat bagi peserta didik di seluruh Indonesia.
Total alokasi Rp71 triliun pada tahun 2025 dialokasikan untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota sesuai jumlah siswa penerima manfaat.
KAMIS (18/12) akhirnya saya bisa benar-benar membersamai rangkaian kegiatan Anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian di Kota Bontang. Keinginan mengikuti langsung agenda beliau sebenarnya sudah lama saya rencanakan. Beberapa kali mencoba mengatur waktu saat Hetifah memiliki agenda di Kaltim, namun selalu berbenturan dengan kegiatan lain.
Baru kali inilah saya bisa mengikutinya, dari pagi hingga sore. Jadwalnya padat. Melelahkan. Namun justru di situlah saya melihat satu hal yang jarang ditemui: konsistensi dan kesungguhan seorang Anggota DPR RI dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah pemilihannya.
Ada dua agenda utama hari itu. Pertama, Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan Perubahan STITEK Bontang menuju universitas. Kedua, Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di SMKN 1 Bontang. Dari dua agenda tersebut, bagi saya, forum pertama terasa jauh lebih strategis. Diskusi tentang pendidikan tinggi dan masa depan Sekolah Tinggi Teknologi (STITEK) Bontang.
Kegiatan yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang inilah yang membuat saya memilih menulis catatan ini secara bersambung. Karena yang dibicarakan bukan lagi wacana, tapi menyentuh langsung masa depan pendidikan tinggi di Kota Bontang. Sementara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diikuti siswa-siswi SMKN 1 Bontang akan saya tulis di bagian lain.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni memberikan sambutan pada sosialisasi kebijakan perubahan STITEK Bontang menuju universitas. Foto: Agus S
Dalam forum tersebut, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengawali paparannya dengan mengingatkan posisi Bontang yang selama ini dikenal sebagai kota industri. Namun diakuinya, industri semata tidak akan pernah cukup jika tidak dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusia yang kuat dan berkelanjutan.
“Bontang ini kota industri, tapi kita tidak boleh hanya berhenti sebagai kota industri. Kita harus menyiapkan manusianya. Pendidikan tinggi itu kuncinya,” tegas Neni di hadapan peserta forum.
Forum ini juga dihadiri Anggota DPD RI Sofyan Hasdam, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Prof. Dr. Ir. Najib Rohadi, M.Eng, akademisi STITEK, perwakilan kementerian, serta jajaran Pemkot Bontang.
Menurut Neni, keberadaan perguruan tinggi bukan sekadar tempat kuliah. Perguruan tinggi adalah pusat pengetahuan, riset, dan inovasi. Tanpa itu, sebuah kota akan terus bergantung pada sektor-sektor besar tanpa kemampuan mengembangkan solusi sendiri.
Paparan data memperlihatkan kondisi Bontang saat ini. Dari 73 perguruan tinggi di Kalimantan Timur, sebanyak 50 berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Namun Bontang sendiri hanya memiliki dua perguruan tinggi berbentuk sekolah tinggi, dan belum memiliki universitas.
“Ini bukan soal kalah dengan daerah lain,” kata Neni. “Ini soal kebutuhan. Banyak anak-anak Bontang yang harus keluar daerah untuk kuliah. Tidak semua kembali. Kita kehilangan potensi,” sambungnya.
Transformasi STITEK menjadi universitas, menurut Neni, adalah langkah strategis untuk menjawab persoalan tersebut. Bukan sekadar perubahan nama, tetapi menyangkut perubahan struktur kelembagaan, daya tampung mahasiswa, variasi program studi, serta kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Neni juga menekankan kekhasan Bontang sebagai kota yang hidup di persimpangan industri, lingkungan, dan kebudayaan. Karena itu, pendidikan tinggi di Bontang tidak bisa berjalan dengan pola lama.
“Teknologi itu bukan selalu soal merusak lingkungan. Justru kita butuh ilmu-ilmu baru yang membuat Bontang dikenal sebagai pusat peradaban teknologi yang berkelanjutan dan tetap berakar pada budaya,” ujarnya.
Hetifah Sjaifudian menyampaikan paparan dalam sosialisasi kebijakan perubahan STITEK Bontang menjadi universitas. Foto: Agus SHetifah Sjaifudian menyampaikan paparan dalam sosialisasi kebijakan perubahan STITEK Bontang menjadi universitas. Foto: Agus S
Pandangan tersebut kemudian mendapat penguatan dari paparan Hetifah Sjaifudian yang hadir sebagai keynote speaker. Hetifah membawa paparannya ke level kebijakan nasional dan membuka persoalan struktural pendidikan tinggi yang selama ini jarang dibicarakan secara terbuka.
Hetifah memulai dengan menyampaikan kondisi anggaran. Tahun anggaran 2026, pagu anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berada di kisaran Rp61,87 triliun. Angka ini terlihat besar jika berdiri sendiri, namun menjadi sangat kecil ketika dibandingkan dengan fungsi pendidikan nasional yang mencapai sekitar Rp757 triliun, atau 20 persen dari APBN.
“Kalau kita hitung, anggaran pendidikan tinggi itu bahkan belum sampai 10 persen dari total fungsi pendidikan,” kata Hetifah. “Padahal yang kita urus itu ribuan perguruan tinggi,” sambungnya.
Ia menjelaskan bagaimana anggaran tersebut terbagi ke berbagai program: pembinaan Perguruan Tinggi Swasta untuk 370 PTS, pengembangan mutu kelembagaan untuk 688 lembaga, peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan untuk 582 lembaga, serta dukungan akreditasi bagi 1.760 perguruan tinggi dan program studi.
“Programnya ada dan sudah berjalan. Tapi jujur saja, dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan, ini masih kurang. Bukan karena tidak mau, tapi karena anggarannya memang sangat terbatas,” sebut Hetifah.
Ia kemudian menyinggung persoalan keadilan yang selama ini jarang dibahas secara terbuka. Pendidikan dasar dan menengah—SD, SMP, SMA, dan SMK—baik negeri maupun swasta, mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berbasis jumlah siswa. Sementara perguruan tinggi swasta belum memiliki skema bantuan operasional berbasis mahasiswa.
“Kenapa SD sampai SMA bisa dapat BOS per murid, tapi perguruan tinggi swasta tidak? Ini yang sedang kami perjuangkan,” tegas Hetifah. “Bukan tidak mungkin ke depan ada bantuan operasional perguruan tinggi, dihitung per mahasiswa, baik negeri maupun swasta. Tapi tentu ada konsekuensi anggaran yang harus dikaji,” tambahnya.
Hetifah juga menjelaskan bahwa DPR RI melalui Komisi X tengah menyusun revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Saat ini telah tersedia draf naskah akademik dan draf RUU versi DPR. Prosesnya sedang berjalan, mulai dari partisipasi publik hingga pembahasan lintas kementerian.
“Di RUU ini, pendidikan tinggi akan memiliki bab tersendiri. Kita ingin mempertegas soal kesetaraan PTN dan PTS, pembiayaan, penjaminan mutu, hingga kesejahteraan dosen,” jelasnya.
Foto bersama Anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, dan undangan. Foto: Agus S
Termasuk pula pengakuan kredensial mikro—pendidikan dan pelatihan jangka pendek—agar dapat direkognisi secara formal dalam sistem pendidikan nasional.
Ketika Hetifah berbicara tentang Bontang sebagai pusat peradaban teknologi yang berkelanjutan, tersirat satu pesan penting: Bontang memiliki modal industri, tantangan lingkungan, dan kebutuhan tenaga profesional yang nyata. Yang belum lengkap adalah simpul universitas yang mampu mengikat semuanya dalam satu ekosistem keilmuan.
Karena itulah, transformasi STITEK bukan ambisi kelembagaan semata, melainkan kebutuhan sejarah Kota Bontang.
Pada tulisan berikutnya, saya akan mengulas lebih jauh kesiapan STITEK menuju universitas, termasuk respons Kementerian Pendidikan Tinggi serta pandangan Ketua STITEK Bontang yang dibedah secara khusus dalam forum diskusi tersebut. (Bersambung)
KAMIS (18/12) hari ini, Tim Redaksi Media Kaltim Network (MKN) secara khusus menyajikan liputan mendalam tentang deforestasi sistemik di Kaltim. Liputan ini menjadi penting karena tidak lagi berbicara soal potensi, melainkan realitas yang sudah kita hadapi bersama: banjir, longsor, dan kerusakan lingkungan yang kian sulit dikendalikan.
Rabu (17/12), saya berdiskusi cukup panjang dengan Dr Saipul, S.Sos.,M.SI, akademisi sekaligus dosen Universitas Mulawarman. Diskusi itu berlangsung dari sore hingga malam, termasuk saat ia singgah ke kantor Media Kaltim. Salah satu topik yang paling mengemuka adalah kerusakan hutan di Kaltim dan kegagalan kebijakan dalam membaca tanda-tanda alam.
Menurut Saipul, kita seharusnya sudah belajar dari berbagai peristiwa bencana yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Aceh dan wilayah Sumatera lainnya. “Bencana seperti banjir dan longsor itu bukan datang tiba-tiba. Ia bisa dimitigasi sejak awal jika kita serius memperhatikan kondisi alam, terutama hutan,” bebernya.
Saya bersama Dr. Saipul, S.Sos., M.Si. (kiri) di Kantor Media Kaltim, Bontang.
Ia menegaskan, berbeda dengan tsunami yang membutuhkan sistem deteksi khusus, bencana ekologis di daratan justru sangat bergantung pada kebijakan manusia. Karena itu, alasan bahwa bencana hari ini merupakan akibat kebijakan masa lalu tidak bisa diterima begitu saja. Negara, kata Saipul, tidak pernah berhenti berjalan. Pemerintahan boleh berganti, tetapi tanggung jawab institusional tetap melekat.
Dalam konteks Kalimantan Timur, Saipul melihat pola yang sama dan terus berulang. Penebangan kayu, tambang batu bara, dan ekspansi sawit memiliki satu benang merah: pembabatan hutan secara besar-besaran.
Hutan dibuka, ekosistem rusak, lalu diganti dengan fungsi yang tidak pernah mampu menggantikan peran ekologis hutan alami. “Hutan Kalimantan sejak awal berfungsi mengatur air, menahan longsor, dan menjaga keseimbangan iklim. Ketika ditebang, apalagi diganti sawit, fungsi itu hilang. Sawit tidak akan pernah menggantikan hutan,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi narasi investasi yang selalu dikaitkan dengan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, selama investasi dikuasai sektor swasta murni, klaim kesejahteraan itu kerap menjadi pembohongan publik. Pajak yang diterima negara tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang ditanggung masyarakat sekitar.
“Kita punya batu bara, migas, sawit, LNG. Tapi siapa yang benar-benar sejahtera? Yang sejahtera itu pemilik perusahaan dan pemegang saham, bukan warga yang rumahnya terendam banjir,” ujarnya lugas.
Fenomena banjir yang semakin tinggi dan tidak terprediksi di Samarinda, Kutai Timur, dan wilayah lain di Kaltim, menurut Saipul, merupakan tanda terganggunya siklus alam. Curah hujan yang kian ekstrem bukan sekadar fenomena cuaca, melainkan peringatan bahwa daya dukung lingkungan telah melemah.
Ironisnya, di tengah berbagai program penanggulangan banjir, kondisi justru semakin memburuk. “Kalau banjir terus meningkat, berarti ada yang salah secara mendasar. Masalahnya bukan hanya di hilir, tetapi di kebijakan hulunya,” katanya.
Yang paling ia sesalkan adalah kecenderungan kepala daerah mencari pembenaran. Alam dan cuaca disalahkan, sementara izin tambang dan sawit terus berjalan. Padahal, jika dilihat secara objektif, kerusakan lingkungan merupakan hasil dari pilihan kebijakan yang disengaja.
Dalam pandangan akademiknya, kondisi ini bahkan telah menyentuh wilayah tanggung jawab negara terhadap keselamatan warga. Rumah rusak, lahan terendam, mata pencaharian hilang, tetapi kompensasi hampir tidak pernah sebanding dengan kerugian nyata yang dialami masyarakat.
“Negara yang memberi izin, negara pula yang harus bertanggung jawab. Kalau perusahaan tidak mampu, negara wajib memulihkan kerugian rakyat,” tegasnya.
Dengan luasan konsesi tambang dan sawit yang telah menembus jutaan hektare di Kalimantan Timur, Saipul menyimpulkan satu hal yang tidak bisa lagi dihindari: alih fungsi lahan telah berlangsung secara sistemik. Reklamasi berjalan setengah hati, lubang tambang dibiarkan, dan jaminan pemulihan lingkungan lebih sering berhenti di atas kertas.
Kesimpulan ini sejalan dengan liputan khusus Tim Redaksi Media Kaltim Network yang dihimpun dari berbagai daerah di Kalimantan Timur. Data lapangan, kesaksian warga, hingga temuan visual menunjukkan pola yang sama: kerusakan hutan berjalan paralel dengan meningkatnya risiko bencana.
Artinya, deforestasi di Kalimantan Timur bukan lagi soal kemungkinan. Ia telah menjadi kepastian bencana, selama kebijakan tidak berubah dan tanggung jawab terus dihindari.
Liputan lengkap mengenai kondisi hutan dan dampaknya di berbagai wilayah Kaltim dapat dibaca dalam Liputan Khusus Media Kaltim Network. (*)
AGAM – Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak bencana di Desa Salareh Aia, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, akan rampung dalam satu bulan.
“Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara sebulan,” kata Prabowo saat meninjau dan bertemu dengan warga setempat di lokasi tersebut, Kamis (18/12/2025).
Presiden mengatakan dengan selesainya hunian sementara tersebut, warga diharapkan tidak perlu lagi tinggal di tenda pengungsian.
Setelah pembangunan hunian sementara rampung, Prabowo mengatakan Pemerintah juga merencanakan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak.
Presiden mengatakan pembangunan hunian tetap memiliki kualitas dan ukuran yang memadai, dengan luas sekitar 70 meter persegi.
“Kemudian segera setelah itu kita akan membangun hunian tetap. Dilihat sudah cukup bagus kualitasnya, luasnya hunian tetap juga cukup lumayan besar 70 meter persegi,” ujar Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana dan pemulihan kondisi di Agam.
Menurutnya, aparat TNI dan Polri, Basarnas, serta jajaran pemerintah pusat dan daerah telah bekerja bersama secara bahu-membahu dalam memperbaiki keadaan di wilayah terdampak.
Presiden juga memuji semangat warga, termasuk para ibu dan anak-anak, yang tetap memberikan sambutan hangat kepada dirinya di tengah situasi sulit.
Prabowo menegaskan Pemerintah akan terus memantau dan memikirkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi masyarakat terdampak bencana.
“Kita mampu mengatasi semua bersama-sama. Kalian semua tidak sendiri, kita semua memikirkan setiap hari bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan saudara-saudara,” ucap Presiden.
Presiden Prabowo tiba di Sumatra Barat, Rabu (17/12) untuk meninjau kembali sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Sumatra Barat, Presiden diagendakan meninjau tiga lokasi bencana, yakni di Kabupaten Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar. (ANT/KN)
NAGAN RAYA – Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh menyalurkan sebanyak 61 ton beras dan satu ton minyak goreng, beserta aneka bahan pokok kepada masyarakat korban banjir bandang di Kecamatan Darul Makmur.
“Penyaluran bantuan ini sebagai bentuk komitmen berkelanjutan pemerintah daerah dalam memastikan penanganan dan pemulihan pascabencana berjalan optimal,” kata Bupati Nagan Raya, Aceh, Teuku Raja Keumangan di Nagan Raya, Kamis (18/12/2025).
Teuku Raja Keumangan mengatakan tujuan penyaluran bantuan bagi korban banjir bandang, juga sebagai upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan kondisi masyarakat yang terdampak bencana.
Selain itu, penyaluran bantuan ini juga diharapkan dapat membantu memulihkan kondisi ekonomi dan mata pencaharian masyarakat pascabencana banjir bandang.
“Penyaluran bantuan ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat korban banjir bandang,” katanya.
Dengan adanya penyaluran bantuan ini, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh berharap dapat membantu masyarakat korban banjir bandang untuk memulihkan kondisi dan kembali melakukan aktivitas sehari-hari.
“Pemerintah harus hadir dan sigap, tidak hanya saat bencana terjadi, tetapi juga hingga masyarakat benar-benar pulih,” kata Bupati Teuku Raja Keumangan. (ANT/KN)
JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan penurunan transaksi judi daring (judi online atau judol) merupakan wujud komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak sosial dan ekonomi dari praktik ilegal itu.
“Ini adalah capaian kolektif pemerintah dan masyarakat, menunjukkan juga negara hadir secara serius untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan, dari jeratan judi online,” kata Meutya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan penurunan jumlah transaksi judol pada 2025. Sejak awal tahun hingga kuartal ke-3 jumlah perputaran dana judol mencapai Rp155 triliun atau turun 57 persen dibandingkan pada tahun 2024. Meutya menekankan bahwa penurunan tersebut adalah capaian kolektif pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya, data yang dirilis oleh PPATK memperkuat klaim keberhasilan pemerintah dalam menekan praktik judi daring di tanah air.
“Data PPATK menjadi indikator yang sangat kredibel bahwa kebijakan pengawasan, pemutusan akses hingga penegakan hukum yang dilakukan pemerintah berjalan efektif dan terukur,” tegasnya.
Meutya menekankan upaya pemerintah tidak akan berhenti pada capaian saat ini dan akan terus memperkuat pengawasan serta penindakan terhadap segala bentuk praktik judi daring.
Pemerintah akan terus mempersempit ruang gerak pelaku, baik dari sisi konten, infrastruktur digital, maupun aliran dananya.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), lanjut Meutya, secara konsisten melakukan pemutusan akses terhadap konten dan situs-situs judi online yang beroperasi di ruang digital Indonesia.
“Setiap laporan masyarakat dan temuan sistem kami tindaklanjuti secara cepat sebagai bagian dari komitmen menjaga ruang digital yang aman dan sehat,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa perputaran dana judi online di Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp155,4 triliun, turun signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp359,8 triliun.
PPATK juga mencatat penurunan jumlah pemain judi online yang signifikan. Pada 2025, jumlah pemain tercatat 3,1 juta orang, turun 68,32 persen dibandingkan 9,7 juta pemain pada 2024. (ANT/KN)
PENAJAM PASER UTARA – Negara Belgia berminat terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
“Belgia ingin membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara Belgia dan Indonesia, termasuk potensi keterlibatan perusahaan asal Belgia dalam pembangunan IKN,” ujar Duta Besar Belgia untuk Indonesia, H.E. Frank Leon L. Felix ketika kunjungan ke IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kamis (18/12/2025).
Otorita IKN memberikan banyak sudut pandang, khususnya terkait bagaimana Pemerintah Belgia dapat saling bekerja sama ke depan.
Kerja sama lintas negara sangat memungkinkan, kata H.E. Frank Leon L. Felix, terutama apabila perusahaan Belgia dapat mengambil bagian dalam pembangunan IKN.
Minat Negara Belgia tersebut menandai semakin terbukanya peluang kerja sama internasional dalam pembangunan IKN, sekaligus memperkuat posisi IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia.
“Saat ini IKN telah memasuki tahap kedua pembangunan, dengan mulai membangun kawasan legislatif dan yudikatif yang ditargetkan selesai akhir tahun 2027,” jelas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar saat memaparkan pembangunan IKN kepada Duta Besar Belgia untuk Indonesia.
Di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN juga disiapkan kawasan diplomatik (diplomatic compound) dengan luas lahan sekitar 62,9 hektare di dekat area legislatif untuk kedutaan negara sahabat.
Kawasan diplomatik tersebut lengkap dengan fasilitas hunian, komersial, dan hijau, sebagai bagian dari ekosistem IKN untuk mempercepat pemindahan ibu kota politik pada 2028, demikian Aswin Grandiarto Sukahar. (ANT/KN)
BANGKOK – China pada Rabu (17/12) membantah telah menyediakan persenjataan untuk mendukung Kamboja dalam bentrokan perbatasan terbarunya dengan Thailand.
Beijing menegaskan bahwa kerja sama pertahanan dengan kedua negara Asia Tenggara tersebut bersifat historis dan tidak ditujukan kepada pihak ketiga mana pun.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China dan dibagikan oleh Kedutaan Besar China di Bangkok, menyusul laporan bahwa pasukan Thailand menyita peralatan militer buatan China, termasuk rudal antitank, di dekat celah Chong An Ma.
Dalam konferensi pers rutin pada 17 Desember, juru bicara Kementerian Luar Negeri China menanggapi pertanyaan mengenai asal-usul amunisi yang ditemukan di lokasi konflik.
“China telah lama menjalin kerja sama pertahanan yang normal dengan Thailand dan Kamboja,” kata juru bicara tersebut.
“Kerja sama ini tidak ditujukan kepada pihak ketiga mana pun dan tidak memiliki kaitan dengan bentrokan perbatasan saat ini antara Thailand dan Kamboja,” tambahnya.
Pejabat militer Thailand sebelumnya melaporkan penemuan sejumlah sistem persenjataan buatan China setelah terjadi konfrontasi di celah Chong An Ma.
Temuan itu memicu kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya bantuan militer dari pihak luar.
Beijing menegaskan sikap netralnya dengan menyatakan bahwa keberadaan perangkat militer China di kawasan tersebut merupakan hasil dari perjanjian bilateral jangka panjang, bukan bentuk intervensi terbaru. (ANT/KN)
JAKARTA – Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Kamis, bergerak melemah tipis 1 poin atau 0,01 persen menjadi Rp16.695 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.694 per dolar AS.
Pelemahan kurs rupiah menyusul setelah keluar keputusan Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan BI Rate.
“BI mempertahankan suku bunga kebijakannya tidak berubah di 4,75 persen, dengan alasan ketidakpastian global yang berkelanjutan, sambil menegaskan bahwa masih ada ruang untuk penurunan suku bunga di masa mendatang,” ucap Chief Economist Permata Bank Josua Pardede kepada ANTARA di Jakarta, Kamis (18/12/2025).
BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate tetap berada di level 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 yang berlangsung pada Selasa (16/12) dan Rabu (17/12).
Suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility masing-masing juga dipertahankan pada level 3,75 persen dan 5,5 persen.
Melihat sentimen global, berasal dari pernyataan dovish dari pejabat Fed Christopher Waller.
“(Ia) mencatat bahwa suku bunga kebijakan saat ini berada sekitar 100 bps (basis points) di atas level netral, menunjukkan ruang yang cukup untuk penurunan suku bunga di masa mendatang,” ungkap dia.
Berdasarkan faktor-faktor tersebut, rupiah diperkirakan diperkirakan akan diperdagangkan dalam kisaran Rp16.650–16.750 per dolar AS. (ANT/KN)
E-Paper Lengkap
Versi Mobile
