GARUT – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kendikdasmen) menuntaskan program revitalisasi 143 sekolah berbagai tingkat di Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan dana senilai Rp133,9 miliar tahun anggaran 2025 untuk mendukung kenyamanan kegiatan belajar mengajar.

“Yang sekarang di sini hampir semuanya sudah, yang sudah 100 persen adalah 143, dan yang mendekati 100 persen tinggal 13, akhir Januari sudah selesai,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti saat acara Peresmian Revitalisasi Satuan Pendidikan Kabupaten Garut Tahun 2025 di Aula Musaddadiyah, Garut, Kamis (8/1/2026).

Ia menuturkan sesuai dengan harapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk terus melakukan revitalisasi sekolah di berbagai tingkatan agar lebih baik dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.

Termasuk Kabupaten Garut mendapatkan program revitalisasi itu sebanyak 156 sekolah dengan rincian untuk tingkat pendidikan usia dini (PAUD) sebanyak 31 sekolah, SD sebanyak 52 sekolah, SMP sebanyak 31 sekolah.

Selanjutnya, SMA sebanyak 15 sekolah, SMK 20 sekolah, SLB 5 sekolah, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebanyak dua tempat.

“Revitalisasi itu karena ada yang ruang kelasnya kurang, ada yang memang sekolahnya rusak, dan ada yang juga mungkin hanya rehab beberapa, sehingga bervariasi antara satu sekolah dengan yang lain,” katanya.

Ia menyampaikan program revitalisasi sekolah di tahun 2025 merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang merupakan bagian dari strategi besar untuk melakukan transformasi di berbagai bidang, khususnya pendidikan.

Program tersebut, kata dia, upaya pemerintah pusat untuk membangun sumber daya manusia yang unggul, salah satunya dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh daerah Indonesia.

“Salah satu unsur penting dalam pendidikan yang unggul itu adalah keterpenuhan sarana dan prasarana, selain juga kualitas dari pendidik dan tenaga kependidikan,” katanya.

Ia menambahkan secara nasional tahun anggaran 2025 melakukan revitalisasi untuk 16.171 satuan pendidikan, rencananya ditambah lagi sasaran revitalisasinya yang ditargetkan sebanyak 71.400 satuan pendidikan.

“Insya Allah kalau anggarannya sudah tersedia, kita akan melakukan revitalisasi untuk 71.400 sekian untuk satuan pendidikan di seluruh Indonesia,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan sejumlah warga terdampak banjir di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, melakukan pengungsian mandiri ke tempat yang lebih aman pascabanjir dan tetap dalam pendampingan tim petugas gabungan.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari di Jakarta, Kamis (8/1/2026), mengatakan bahwa warga terdampak mengungsi sementara di rumah warga dan los pasar desa. Sehari sebelumnya, BPBD setempat melaporkan sebanyak 71 kepala keluarga atau 282 jiwa mengungsi dari Desa Tegowa.

“Sementara pendataan dampak masih terus dilakukan,” kata dia.

Data sementara yang diterima BNPB melaporkan satu orang meninggal dunia, sedangkan jumlah warga terdampak mencapai 1.286 kepala keluarga atau 5.333 jiwa akibat banjir yang melanda pada Rabu (7/1) itu.

BNPB mengkonfirmasi wilayah terdampak banjir tersebar di 22 desa pada lima kecamatan, yakni Kecamatan Loloda Utara, Galela Utara, Galela Selatan, Galela, dan Kao Barat.

Dari sisi kerusakan, kata Abdul, tercatat sebanyak 1.216 unit rumah terendam, 20 unit rumah rusak berat, satu unit rumah rusak sedang, dan dua unit rumah rusak ringan, serta 11 unit fasilitas umum terdampak.

Kerusakan juga terjadi pada infrastruktur, antara lain jembatan di jalan poros kabupaten antara Desa Posi Posi dan Desa Tate yang terputus, serta bagian oprit jembatan Kali Aru di Desa Dodowo yang mengalami kerusakan.

Selain itu, longsor menutup badan jalan menuju Loloda Utara, sementara akses laut ke wilayah tersebut terganggu akibat cuaca buruk. Jalur darat di sepanjang Loloda Utara juga terendam luapan air sehingga tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.

Abdul menambahkan, BPBD bersama unsur terkait terus melakukan upaya tanggap darurat dan pemutakhiran data, seiring dengan penetapan status tanggap darurat oleh Bupati Halmahera Utara selama 14 hari terhitung 7 – 20 Januari 2026 untuk mendukung optimalisasi penanganan bencana. (ANT/KN)

BENGKULU – Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu melakukan upaya paksa yaitu penggeledahan di Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu dan rumah tersangka ke 13 yaitu Soni Adnan (SA) yang berada di Kelurahan Kampung Bali Kota Bengkulu.

Penggeledahan di Kantor ESDM Provinsi Bengkulu dan rumah mantan Direktur PT Ratu Samban Mining (RSM) Soni Adnan tersebut dilakukan terkait kasus tindak pidana korupsi pertambangan batubara dengan total nilai kerugian negara mencapai Rp1,8 triliun.

“Kita hari ini telah melakukan upaya paksa terkait dengan kasus Tipikor Pertambangan, untuk lengkap hasil dari penggeledahan akan disampaikan Kasi Penyidikan Kejati Bengkulu,” kata Pelaksana harian (Plh) Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Bengkulu Deni Agustian di Kota Bengkulu, Kamis (8/1/2026).

Berdasarkan hasil penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah berkas yang berkaitan dengan perusahaan tambang batubara di Provinsi Bengkulu seperti PT Ratu Samban Mining, hingga Inti Bara perdana.

Di sisi lain, Kepala Seksi Penyidikan Kejati Bengkulu Pol Martua Siregar menerangkan bahwa untuk berkas dan barang yang disita oleh penyidik tersebut akan digunakan untuk alat bukti pada perkara yang sedang berjalan di rana penuntutan.

“Untuk hasil kita sita berkas di dua lokasi yang sudah kita geledah mulai dari kantor ESDM Provinsi Bengkulu dan rumah tersangka SA,” ujar dia.

Dari penggeledahan tersebut, pihaknya tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka baru, sebab hingga saat ini pihaknya terus melakukan penyelidikan.

“Kalau pertanyaan terkait apakah ada pihak lain yang bakal jadi tersangka tambahan maka itu tergantung pada hasil persidangan jika ada pengembangan dan bukti terkait pihak lain maka tidak menutup kemungkinan itu ada jika tidak ada maka sebaliknya,” sebutnya.

Sebelumnya, Kejati Bengkulu telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka dan 12 diantaranya menjalani persidangan yaitu Komisaris PT Tunas Bara Jaya Bebby Hussy, General Manager PT Inti Bara Perdana Saskya Hussy.

Direktur PT Ratu Samban Mining Edhie Santosa Rahardja, Kepala Cabang PT Sucfindo Bengkulu Iman Sumantri, Direktur Utama PT Tunas Bara Jaya Julius soh, Marketing PT Inti Bara Perdana Agusman, Direktur PT Inti Bara Perdana Sutarman.

Selanjutnya, Komisaris PT Ratu Samban Mining David Alexander Yuwono, Kepala Inspektur Tambang ESDM periode 2022 hingga 2024 Sunindyo Suryo Herdadi, Kepala Inspektur Tambang 2024 Nazirin, Awang saudara Bebby Hussy, dan Andy Putra saudara Bebby Hussy.

Sedangkan satu tersangka lainnya yang belum menjalani persidangan yaitu mantan Direktur PT Ratu Samban Mining Soni Adnan. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Yenny Wahid mengungkapkan banyak atletnya ditawar memperkuat negara lain.

Yenny bersyukur para atlet sejauh ini enggan dinaturalisasi oleh negara lain meski mendapatkan tawaran yang menggiurkan.

“Atlet panjat tebing Indonesia dilirik oleh negara-negara lain, bahkan diminta untuk melakukan naturalisasi di negaranya untuk mewakili negara tersebut dan menjadi warga negara,” kata Yenny dalam keterangan resmi, Kamis (8/1/2026).

“Nah sampai sekarang sih atlet kita masih setia pada NKRI, pada Indonesia, tapi ke depan ya atlet-atlet senior secara usia mungkin sudah tidak bisa lagi berlaga ya bisa saja (dinaturalisasi),” ujar Yenny.

Menurut Yenny praktik tersebut sah-sah saja mengingat karir di dalam negeri suatu saat sudah tidak memungkinkan bagi atlet senior mengingat masa prima atlet panjat tebing terbilang sangat cepat.

“Menurut saya ini bukan masalah patriotisme atau nasionalisme, tetapi juga dengan mereka berlaga di luar negeri ketika jalur karir di dalam negeri sudah tidak memungkinkan atau memang kompetisinya sangat ketat,” kata Yenny.

Meski demikian FPTI  menyiapkan proyeksi jangka panjang untuk para atlet sehingga tidak mudah tergoda tawaran negara lain.

Salah satunya menyiapkan jenjang karir para atlet yang juga diarahkan untuk melakukan pelatihan menjadi pelatih panjat tebing ketika memasuki masa senior menjelang pensiun.

FPTI juga meminta atlet terus menempuh jenjang pendidikan formal agar semakin terbukanya peluang untuk berkarir sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Rata-rata anak panjat tebing itu pendidikannya juga kami utamakan. Begitu banyak dari mereka yang bahkan sudah menjadi master,” ungkap Yenny.

Panjat tebing memasuki masa puncak setelah berhasil melakukan regenerasi atlet. Indikator tersebut ditunjukkan setelah tim Merah Putih menjadi juara umum panjat tebing pada SEA Games Thailand 2025 dengan empat medali emas dan dua medali perak. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah memberikan total bonus senilai Rp 465,25 miliar untuk para atlet yang membawa medali dari SEA Games Thailand 2025.

Pada pesta olahraga se-Asia Tenggara pada Desember lalu, tim Merah Putih mendulang  333 medali yang 91 di antaranya medali emas.

Torehan ini melampaui target Kementerian Pemuda dan Olahraga sebanyak 80 medali emas.

“Kami berikan penghargaan setinggi-tingginya untuk para atlet yang berhasil mempersembahkan medali di ajang SEA Games 2025. Bapak Presiden juga begitu bangga atas raihan 91 emas, sehingga bonus untuk peraih emas SEA Games kali ini naik dua kali lipat dari sebelumnya menjadi RP 1 miliar,” ujar Menpora Erick Thohir dalam keterangan resmi, Kamis (8/1/2026).

Para atlet baru saja menghadiri undangan dari presiden dalam acara penyaluran bonus kepada atlet dan pelatih di Istana Merdeka, Jakarta.

Bonus akan langsung ditransfer ke rekening atlet dan pelatih lewat bank BRI, sedangkan pajaknya dibebankan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan besaran perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan.

Nominal bonus ini diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 219 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi pada Penyelenggaraan SEA Games 2025.

Peraih medali emas perseorangan diganjar bonus sebesar Rp1 miliar, sedangkan ganda Rp800 juta, dan beregu Rp500 juta. (ANT/KN)

KARAWANG – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan langkah tegas membersihkan sektor pertanian dengan mencopot 192 pejabat serta mencabut izin 2.300 distributor/pengecer pupuk yang merugikan petani dan mengganggu swasembada pangan.

Amran menyebut sepanjang satu tahun terakhir Kementerian Pertanian telah mencabut izin 2.300 distributor pupuk di seluruh Indonesia karena terbukti melanggar harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

“Pupuk, izin Bapak Presiden (Prabowo Subianto), kadang kami disampaikan bahwa ini Mentan kejam. Karena izin (distributor/pengecer pupuk) yang kami cabut sudah 2.300 seluruh Indonesia,” kata Mentan dalam Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden Prabowo di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2025).

Pencabutan izin dilakukan secara cepat dan langsung, termasuk melalui sistem digital, begitu ditemukan praktik permainan harga pupuk yang memberatkan petani dan mengganggu kelancaran produksi pertanian nasional, hal itu sigap dilakukan.

“Begitu naik harga dari HET, main-main kita langsung cabut izinnya. Dan pada hari itu juga, hanya ditombol, langsung kita cabut izinnya,” ucapnya.

Selain distributor pupuk, Kementerian Pertanian juga mencopot 192 pejabat internal yang dinilai berkinerja buruk, menyalahgunakan kewenangan, hingga terlibat praktik yang merugikan sektor pertanian.

Amran menegaskan tindakan tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap arahan Presiden agar birokrasi pertanian bersih, profesional, dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan petani serta ketahanan pangan nasional.

“Kami copot dari Kementerian (Pertanian) luar dan dalam Bapak Presiden. Dari dalam Kementerian Pertanian ada 192 pejabat kementerian kami copot, ada kami pecat, ada yang masuk penjara,” beber Amran.

Dalam penegakan hukum, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Satgas Pangan, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam mengungkap berbagai kasus kecurangan pangan sepanjang 2025.

Sebanyak 76 tersangka ditetapkan dalam kasus kecurangan pangan, termasuk penjualan beras tidak sesuai mutu, manipulasi harga, serta pelanggaran ketentuan harga eceran tertinggi (HET).

Kementan mencatat praktik curang tersebut menyebabkan kerugian konsumen yang ditaksir mencapai Rp99 triliun, sehingga penindakan tegas dinilai penting untuk menjaga keadilan pasar pangan.

Amran menyampaikan apresiasi kepada Kapolri dan Jaksa Agung atas dukungan penegakan hukum, seraya menegaskan bahwa seluruh tindakan dilakukan berdasarkan perintah dan arahan Presiden.

Menurut Amran, pencopotan pejabat dan pencabutan izin merupakan langkah tegas penyelamatan sektor pertanian dari mafia, spekulan, dan praktik yang merusak ekosistem pangan.

Kementerian Pertanian memastikan langkah penertiban akan terus dilanjutkan agar distribusi pupuk tepat sasaran, harga terkendali, dan petani memperoleh keadilan dalam mendukung swasembada pangan nasional.

“Jadi kalau 5 tahun, kalau kami ditakdirkan kalau tidak di-reshuffle, kami beritahu, kinerja tidak baik, main-main, perintah Bapak Presiden kamu harus dicopot. Jadi hanya menjalankan perintah, hanya patuh (kepada) Bapak Presiden,” kata Amran. (ANT/KN)

BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen, Aceh, resmi memulai pembangunan hunian tetap (huntap) sebanyak 1.000 unit pada tahap pertama bagi korban bencana banjir dan tanah longsor.

“Pada tahap pertama, sebanyak 1.000 unit rumah mulai dibangun yang dipusatkan di Gampong Balee Panah, Kecamatan Juli,” kata Asisten II Setdakab Bireuen Mawardi dalam rapat bersama secara virtual, di Banda Aceh, Rabu (7/1/2026).

Pernyataan itu disampaikan Mawardi di depan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dalam rapat virtual bersama 18 bupati/wali kota se-Aceh yang terdampak bencana, di Posko Penanganan Bencana Pemerintah Aceh, Banda Aceh.

Mawardi menjelaskan, pembangunan 1.000 unit huntap ini merupakan langkah awal dari rencana besar pemulihan pascabencana di Kabupaten Bireuen. Adapun sumber dana pembangunan 1.000 unit huntap tersebut berasal dari BNPB.

“Peletakan batu pertama tahap awal dilakukan tadi pagi di Gampong Balee Panah. Rencananya, total 1.000 unit ini akan tersebar di sejumlah titik di wilayah Bireuen,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Pemkab Bireuen, kata dia, terdapat 3.629 unit usulan rumah yang masuk dalam kategori rusak berat atau hilang. Semua data tersebut telah diverifikasi secara ketat berdasarkan nama dan alamat (by name by address).

Terkait kendala lahan yang kerap menjadi hambatan dalam pembangunan huntap, lanjut Mawardi, pihaknya memastikan bahwa sebagian besar calon penerima manfaat sudah memiliki legalitas tanah yang jelas.

“Dari total data yang ada, sebanyak 2.000 unit rumah sudah memiliki kepemilikan sertifikat sah berdasarkan data by name by address. Hal ini memudahkan proses percepatan pembangunan agar warga terdampak bisa segera menempati hunian yang layak,” tegas Mawardi.

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengapresiasi langkah cepat Pemkab Bireuen yang telah memulai tahap pertama pembangunan hunian tetap tersebut.

Ia menekankan pentingnya pemilihan lokasi yang telah melalui kajian mitigasi bencana agar permukiman baru tersebut tidak lagi berada di jalur rawan longsor atau bantaran sungai yang berisiko tinggi.

Ia berharap pembangunan 1.000 unit huntap di Bireuen bukan sekadar proyek fisik, melainkan solusi jangka panjang untuk menjamin keselamatan warga terdampak bencana banjir dan longsor.

“Pembangunan ini harus berbasis mitigasi. Saya meminta agar standar keamanannya benar-benar diprioritaskan. Kita bangun sekali, tetapi manfaatnya untuk selamanya,” kata dia.

“Untuk yang belum memiliki sertifikat, saya instruksikan instansi terkait untuk mendampingi warga agar proses legalitas lahannya cepat selesai,” demikian Fadhlullah. (ANT/KN)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan masih adanya belanja pembangunan 2025 yang belum dibayarkan senilai Rp621 miliar, karena pemerintah pusat.

Dalam hal adanya belanja pembangunan yang belum dibayar, kata Dedi, disebabkan oleh berkurangnya dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat pada 2025.

“Dari pemerintah pusat dana bagi hasil tidak disalurkan hampir Rp400 miliar. Andaikan uang ini disalurkan maka tidak akan ada potensi untuk tunda bayar,” ujar Dedi dalam keterangan di Bandung, Rabu (7/1/2026).

Meski demikian, Dedi memastikan kurangnya bayar dalam belanja pembangunan tersebut akan dibayarkan pada 2026. Pada Januari 2026, akan ada pemasukan ke kas daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2 triliun.

Dari Rp2 triliun itu, akan dipakai untuk belanja gaji, tunjangan penghasilan pegawai, dan lainnya sehingga menyisakan dana Rp800 miliar di kas daerah. Dengan demikian, pasti tersedia dana untuk membayarkan belanja yang belum terbayar pada 2025.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil melaksanakan belanja secara efektif sehingga sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) pada APBD 2025 hanya Rp500.000.

Herman mengatakan minimnya silpa ini menandakan bahwa APBD telah dipergunakan seoptimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat, mengingat bagi pihaknya keuangan daerah merupakan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Artinya uang yang dikelola benar-benar didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan di kabupaten dan kota, dengan catatan penggunaan APBD tetap akuntabel,” ujar Herman.

Kondisi silpa 2025 itu, disebutnya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai sekitar Rp1 triliun.

Herman berharap, pemanfaatan APBD yang maksimal untuk kebutuhan masyarakat dapat mempercepat terwujudnya Jabar istimewa, meski diakuinya juga masih ada tunggakan belanja pembangunan Jabar pada 2025 sekitar Rp621 miliar. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan tidak hanya di sektor pertanian, salah satunya melalui pembangunan kampung nelayan di berbagai daerah Indonesia.

Dalam sambutannya pada kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat yang dipantau melalui siaran langsung Sekretariat Presiden, Rabu (7/1/2025), Prabowo menargetkan akan membangun 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada tahun ini.

“Tahun 2026 ini kita targetkan 1.100 desa nelayan. Tahun-tahun depan mungkin lebih banyak lagi,” ujar Prabowo.

Presiden RI menyampaikan bahwa Indonesia harus mencapai swasembada pangan, termasuk swasembada protein hewani dari ternak dan ikan.

Untuk itu, pemerintah akan membuka ribuan desa nelayan serta mengembangkan ratusan sentra budidaya ikan di seluruh tanah air.

Pemerintah juga akan membangun sektor peternakan secara besar-besaran di seluruh Indonesia.
Menurut Presiden, pemenuhan kebutuhan protein sangat penting bagi masa depan bangsa.

Ia menekankan bahwa anak-anak Indonesia harus mendapatkan asupan protein yang cukup agar dapat tumbuh kuat, sehat, dan cerdas.

“Rakyat kita, anak-anak kita harus makan protein yang banyak. Dia harus tumbuh kuat, tumbuh pintar dan tumbuh menjadi masa depan Indonesia yang hebat,” ujarnya.

Kepala Negara juga mengungkapkan optimisme terhadap rencana besar pemerintah tersebut.
Ia menyebut dorongan dan energi yang dirasakannya semakin kuat setelah melihat langsung peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.

“Saya melihat tadi penghasilan petani kita naik dan saya juga dapat laporan dari Menteri Kelautan (Sakti Wahyu Trenggono), hasil daripada nelayan-nelayan kita juga naik dan tahun-tahun mendatang akan lebih naik lagi,” imbuhnya. (ANT/KN)