BANJARMASIN – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk mengurangi curah hujan intensitas tinggi guna meminimalisasi banjir yang masih melanda sejumlah kabupaten/kota di provinsi itu.

Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB  Agus Riyanto dikonfirmasi di Banjarmasin, Jumat malam, mengatakan OMC ini dilaksanakan setelah Pemprov Kalsel menerbitkan status siaga darurat dan beberapa kabupaten/kota seperti Balangan telah menetapkan status tanggap darurat.

“Karena pemda di Kalsel sudah menetapkan status siaga darurat dan tanggap darurat, maka OMC menggunakan dana siap pakai. OMC ini kolaborasi BNPB dengan BMKG, Lanud, Angkasa Pura, Airnav, dan pemerintah daerah setempat,” ujar dia.

Agus menjelaskan OMC akan dilaksanakan mulai malam hari ini hingga lima hari ke depan sesuai instruksi penugasan, serta akan dievaluasi dua kali dalam sehari pelaksanaan, atau menyesuaikan sesuai rencana operasional.

“Di posko (Lanud Syamsudin Noor Banjarbaru), akan ada peta operasional yg dilayerkan dengan peta existing wilayah yang masih terjadi genangan banjir,” tuturnya.

Pada peta itu, kata dia, akan ditandai wilayah mana saja yang diupayakan agar tidak turun hujan untuk sementara waktu.

Agus menyebutkan Tim OMC datang dari Bandara Juanda Surabaya dengan menempuh waktu perjalanan ke Lanud Syamsudin Noor Banjarbaru sekitar 1,5 jam.

“Malam hari ini tim langsung OMC, semoga dengan ikhtiar teknologi OMC ini dapat mereduksi curah hujan dan bahkan bisa clearkan awan untuk percepatan penurunan tinggi muka air di wilayah yang terdampak banjir di Kalsel,” ujarnya.

Agus juga mengimbau masyarakat untuk mentaati informasi atau imbauan petugas apabila ada perintah evakuasi dan tidak percaya pada berita yg belum valid kebenarannya. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai konten Pandji Pragiwaksono yang bertajuk Mens Rea merupakan ekspresi kritik dan refleksi sosial yang disampaikan melalui medium seni komedi, yang secara esensial berada dalam koridor kebebasan berekspresi di ruang publik.

Menurut Djarot, substansi konten Mens Rea harus dipahami dalam konteksnya sebagai kritik, satire, dan pendapat pribadi yang disampaikan tanpa ajakan kekerasan.

“Dalam negara demokratis, ekspresi semacam ini adalah bagian dari percakapan publik yang sah dan dilindungi oleh konstitusi. Penilaian hukum terhadap niat batin (mens rea) dalam ekspresi pendapat tidak boleh dilepaskan dari konteks, tujuan, dan dampaknya secara nyata di masyarakat,” kata Djarot dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/1/2025).

Djarot menegaskan bahwa UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menjamin kebebasan warga negara untuk menyatakan pendapat.

Konstitusi memberikan hak kepada setiap orang untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, serta untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi dengan berbagai sarana.

Jaminan konstitusional ini merupakan fondasi demokrasi dan tidak boleh direduksi oleh penafsiran hukum yang sempit atau represif.

Selain itu, perlindungan kebebasan berekspresi juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengakui hak setiap orang untuk memiliki, menyampaikan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nurani.

Negara, melalui aparatnya, memiliki kewajiban untuk melindungi hak tersebut sepanjang dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar batasan konstitusional yang ketat, seperti hasutan kekerasan atau kebencian.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di ruang publik juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yang menempatkan kebebasan berpendapat sebagai prasyarat bagi kehidupan demokratis.

Dalam kerangka ini, pendekatan pidana terhadap ekspresi kritik—terlebih yang disampaikan melalui seni dan komedi—harus menjadi jalan terakhir.

Penggunaan hukum pidana secara berlebihan berpotensi menimbulkan ketakutan publik, membungkam kritik, dan melemahkan kualitas demokrasi.

“Demokrasi hidup dari perbedaan pandangan, kritik, dan kebebasan berpikir. Negara hukum yang demokratis tidak boleh tergelincir menjadi negara yang mudah tersinggung oleh ekspresi warganya sendiri,” ujar Djarot.

DPP PDI Perjuangan mendorong aparat penegak hukum untuk bersikap arif, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dalam menyikapi perkara ini.

Penegakan hukum harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif, kehati-hatian dalam menilai unsur niat, serta semangat menjaga ruang kebebasan sipil.

PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk terus berdiri di atas nilai-nilai konstitusi, demokrasi, dan hak asasi manusia, serta menolak segala bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi yang sah dalam negara demokratis. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah berencana membebaskan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau menetapkannya menjadi 0 persen bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai 2026 melalui kebijakan moratorium KUR.

Pada 2027, bunga KUR akan dinaikkan secara bertahap menjadi 3 persen, sebelum kembali ke tingkat normal sebesar 6 persen pada 2028.

“Tahun pertama ini bunganya kita nol kan di 2026. 2027 jadi 3 persen dan 2028 baru kembali ke 6 persen,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Selain penyesuaian bunga, Airlangga menyampaikan pemerintah juga membuka ruang kebijakan khusus bagi wilayah di Sumatera yang terdampak bencana.

Sebelumnya, Menko telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dampak bencana terhadap penyaluran KUR serta mengajukan usulan relaksasi bagi debitur terdampak.

Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12), Airlangga menyebutkan total penyaluran KUR di ketiga provinsi tersebut mencapai Rp43,95 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 1.018.282 orang.

Dari total tersebut, nilai KUR yang terdampak langsung bencana mencapai Rp8,9 triliun dengan 158.848 debitur.

“Total di Aceh, Sumut, dan Sumbar, KUR-nya Rp43,95 triliun, Pak Presiden. Sedang jumlah debiturnya ada 1.018.282 orang. Yang terdampak kepada bencana ini ada Rp8,9 triliun dan 158.848 debitur,” ujar Airlangga dalam laporannya ke Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet.

Untuk penanganan dampak bencana, Airlangga mengusulkan kebijakan penghapusan kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga bagi debitur KUR terdampak.

Dalam skema tersebut, penyalur tetap menerima pembayaran angsuran pokok dan bunga tanpa melakukan klaim, sementara pemerintah menanggung subsidi bunga atau subsidi margin KUR reguler.

“Status kolektibilitas tetap sampai dengan posisi 30 November 2025. Jadi, mereka tidak dalam tanda petik, tidak default, Pak Presiden,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Sosial mengkaji transformasi program permakanan bagi kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas menjadi terintegrasi dengan program Makan Bergizi Gratis yang disertai penguatan peran pengasuh atau caregiver.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat ditemui di Jakarta, Jumat (9/1/2026), mengatakan bahwa pada 2025 Kementerian Sosial sudah menjalankan program permakanan bagi lebih dari 100 ribu lansia penerima manfaat.

Sasaran utama permakanan lansia yang dijalankan oleh Kementerian Sosial adalah warga berusia di atas 75 tahun yang tinggal sendirian, yang dibuktikan melalui data kartu keluarga (KK), serta dapat diperluas kepada lansia di bawah usia tersebut apabila alokasi anggaran masih tersedia.

Selain lansia, program serupa juga diberikan kepada penyandang disabilitas berdasarkan usulan pemerintah daerah dengan kriteria tertentu, dengan dukungan anggaran yang juga telah disiapkan.

Saifullah mengungkapkan bahwa selama ini penyaluran permakanan dilakukan oleh petugas dengan skema antar ke rumah keluarga penerima manfaat, yang menimbulkan biaya layanan distribusi pada setiap titik penyaluran.

“Selama ini penyalurannya itu dilakukan oleh petugas ya, ada biayanya itu sekali antar itu kesatu titik ada yang Rp25 ribu ada Rp30 ribu. Nah, program ini kemudian kita usulkan untuk bertransformasi menjadi program makan bergizi gratis khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas,” kata dia.

Oleh karena itu pula Kementerian Sosial juga mengkaji penambahan pengasuh terlatih dan bersertifikat untuk mendampingi lansia dan penyandang disabilitas, terutama mereka yang hidup sendiri dan membutuhkan dukungan perawatan harian.

Menurut Saifullah, pengasuh tersebut tidak hanya bertugas menyalurkan makanan, tetapi juga memberikan pendampingan, perawatan dasar, serta dukungan lain sesuai kebutuhan penerima manfaat.

Pihaknya menilai kebutuhan pengasuh di masyarakat sangat besar, tidak hanya untuk lansia dan penyandang disabilitas, tetapi juga untuk anak-anak, termasuk di fasilitas seperti Taman Anak Sejahtera.

“Tapi ini masih tahap simulasi dan pengkajian, tetapi peluangnya besar karena kebutuhan caregiver tidak hanya di dalam negeri, melainkan juga di luar negeri yang sekaligus mendorong pengembangan ekonomi perawatan atau care economy melalui penciptaan lapangan kerja,” kata dia menjelaskan. (ANT/KN)

DENPASAR – Sebanyak 16 orang korban gigitan hewan penular rabies yang meninggal dunia sepanjang 2025 di Bali dikarenakan tidak datang ke fasilitas layanan kesehatan (faskes).

“Bisa dibilang 99 persen yang meninggal tidak pergi ke pelayanan kesehatan, sehingga tidak mendapatkan tata laksana luka maupun vaksinasi, itu yang memang masih menjadi tantangan kami,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Bali I Gusti Ayu Raka Susanti di Denpasar, Jumat (9/1/2026).

Dinkes Bali mendata sepanjang 2025, sebanyak 16 orang korban meninggal dunia berasal dari Badung empat orang, Karangasem tiga orang, Buleleng tiga orang, Jembrana tiga orang, Tabanan satu orang, Gianyar satu orang, dan Bangli satu orang.

Jumlah ini naik dibanding kasus meninggal dunia akibat gigitan hewan penular rabies 2024 sebanyak tujuh korban.

Selain data meninggal dunia, Dinkes Bali merangkum dalam setahun gigitan rabies dialami oleh 66.760 orang dengan 47.887 diantaranya telah diberikan vaksin anti-rabies (VAR).

Raka Susanti menyampaikan tidak semua korban gigitan hewan penular rabies diberi VAR, namun bukan berarti para korban gigitan tidak menangani gigitan, baik secara mandiri mencuci luka dan memastikan kondisi hewan setelahnya atau langsung datang ke fasilitas kesehatan untuk melapor.

“Rata-rata yang meninggal di tahun-tahun sebelumnya juga tidak ke fasilitas kesehatan, tapi kalau dibilang penurunan kesadaran masyarakat, kami selalu mengupayakan sampai di tingkat puskesmas memberikan edukasi ke masyarakat, kami juga sudah berulang kali bahas rabies ini,” kata dia.

Oleh karena itu, Dinkes Bali mengimbau masyarakat yang mengalami gigitan agar segera menanggulangi secara mandiri dengan membersihkan luka di air mengalir dan sabun selama 15 menit kemudian segera ke fasilitas kesehatan.

Kepala bidang P2P itu memastikan apabila analisa dokter atau tenaga kesehatan menyatakan perlu diberikan vaksin, dipastikan akan dapat, mengingat stok VAR di Bali melimpah.

“Stok vaksin aman, kita di Bali jumlahnya sangat cukup, untuk keseluruhan stok, termasuk kabupaten-kota dan provinsi itu 88.599 vial,” kata Raka Susanti. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan dukungannya terhadap rencana pemberian diskon tarif listrik kepada masyarakat terdampak bencana alam di Sumatera.

Meski demikian, hingga kini belum ada pengajuan resmi terkait kebijakan tersebut yang masuk ke Kementerian Keuangan.

Purbaya mengatakan usulan diskon tarif listrik kemungkinan akan disampaikan oleh PT PLN (Persero). Sampai saat ini, ia mengaku belum menerima permintaan tersebut.

“Belum sampai ke saya. Itu nanti mungkin PLN yang akan sampaikan ke saya, belum, sampai sekarang belum sampai ke saya,” kata Purbaya usai Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Ia menilai kebijakan diskon tarif listrik sangat relevan bagi korban bencana di Sumatera, mengingat banyak warga yang belum dapat kembali beraktivitas dan memperoleh penghasilan pascabencana.

Dalam kondisi tersebut, keringanan tarif listrik dinilai wajar sebagai bentuk dukungan negara.

“Kalau untuk daerah bencana selama masa itu harusnya ada, termasuk dana bencana kita karena mereka juga susah, mungkin juga belum berproduksi kan beberapa tempat, jadi enggak punya uang. Kalau dikasih pengurangan (diskon listrik) ya wajar aja. Tapi saya belum nerima permintaannya,” tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan pihaknya tengah mengkaji rencana pemberian diskon tarif listrik untuk wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

“Prinsipnya Kementerian ESDM akan memberikan diskon, namun kami lagi mengkaji berapa bulan dan biayanya berapa,” ujar Bahlil dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Menurut Bahlil, rencana diskon listrik tersebut merupakan tindak lanjut atas surat permohonan yang diajukan oleh para kepala daerah di wilayah terdampak bencana.

Ia juga memastikan kebijakan tersebut akan terlebih dahulu dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum dilaksanakan.

“Karena pasti Bapak Presiden juga sudah memberikan kepada kami untuk hadir dalam melihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat kita,” ujar Bahlil.

Selain soal tarif listrik, Kementerian ESDM juga fokus pada pemulihan infrastruktur kelistrikan. Bahlil menyebut masih terdapat sekitar 150 desa yang membutuhkan penyelesaian infrastruktur listrik secara menyeluruh.

“Kami kirim seribu genset kepada saudara-saudara kita di sana, karena masih ada infrastruktur darat tegangan rendah yang belum selesai. Masih ada kurang lebih sekitar 150 desa yang harus kita selesaikan,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menyampaikan bahwa pelayanan sektor energi di wilayah terdampak bencana terus diperbaiki, termasuk pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG.

Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa daerah yang membutuhkan upaya besar dalam pemulihan infrastruktur.

“Memang di sana masih ada beberapa infrastruktur di dua kabupaten atau tiga kabupaten yang masih butuh usaha yang sangat besar sekali,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya pemulihan, Kementerian ESDM telah menyalurkan sebanyak 1.000 unit generator set (genset) berkapasitas 5.000 hingga 7.000 volt ampere (VA) ke 224 desa di Aceh yang terdampak bencana dan belum teraliri listrik.

Selain genset, bantuan juga dilengkapi dengan paket pendukung berupa kabel NYM 2×2,5 mm sepanjang 100 meter, delapan unit kontak SNI, tujuh unit tusuk kontak SNI, pasokan BBM sebanyak 300 liter untuk kebutuhan 15 hari, serta dua unit isolasi. (ANT/KN)