JAKARTA — PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menjalankan prosedur kontingensi menyusul adanya ancaman bom terhadap pesawat Saudia SV-5726 yang tengah dalam perjalanan dari Jeddah, Arab Saudi menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Ancaman tersebut terdeteksi saat pesawat tengah melintas di wilayah udara Indonesia. Atas pertimbangan keselamatan, pilot memutuskan mengalihkan pendaratan ke bandara terdekat, yakni Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara.

PGS. Corporate Secretary Group Head InJourney Airports Anak Agung Ngurah Pranajaya mengatakan seluruh bandara InJourney Airports siap menangani keadaan darurat keamanan atau emergency.

“Bandara terdekat saat Saudia SV-5726 melintas adalah Bandara Kualanamu. Pesawat tersebut kemudian melakukan pendaratan di Bandara Kualanamu sekitar pukul 10.44 WIB untuk menjalankan prosedur keamanan dan keselamatan,” jelas Anak Agung Ngurah Pranajaya dalam keterangan resminya yang diterima Media Kaltim, Selasa (17/6/2025).

Di saat bersamaan, Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Kualanamu mengaktifkan Emergency Operation Center (EOC) terdiri dari unsur Komite Keamanan Bandar Udara (Airport Security Committee) untuk memastikan prosedur Airport Contingency Plan berjalan baik dan sesuai ketentuan.

“Fokus utama setiap saat adalah memastikan keselamatan dan keamanan seluruh penumpang dan juga pengguna jasa bandara,” ujar Anak Agung Ngurah Pranajaya.

Sebelumnya dikabarkan, pesawat Saudi Airlines mendarat darurat di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pendaratan dilakukan setelah adanya laporan ancaman bom, Selasa, 17 Juni 2025.

Pesawat dengan rute Jeddah–Jakarta itu mendarat di Kualanamu sekitar pukul 10.55 WIB. Usai pendaratan, seluruh penumpang langsung dievakuasi dan pesawat kini dalam proses penyisiran oleh tim penjinak bom (Jibom) Brimob Polda Sumut. (MK)

Editor : Nicha R

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar acara Selasa Sharing (Selasar) Edisi Kedua di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (17/6/2025). Pada kesempatan ini, hadir Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyampaikan bahwa capaian Raffi Ahmad di usia muda tidak hanya menjadi inspirasi, tetapi juga membuka peluang kolaborasi berkelanjutan antara Aparatur Sipil Negara (ASN) muda dengan dunia kreatif. Hal ini bertujuan mewujudkan birokrasi yang lebih segar, relevan, dan berdampak positif.

“Meski dunia seni dan birokrasi terlihat sangat berbeda, namun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melayani publik. ASN tidak cukup hanya menjalankan regulasi, tetapi juga harus mampu berperan sebagai komunikator publik yang membangun kepercayaan masyarakat dengan cara yang lebih humanis, kreatif, dan inspiratif,” ujar Menteri Rini.

Menteri Rini berharap Selasar ini dapat menjadi motivasi bagi ASN dalam melayani publik secara kreatif dan menyenangkan, sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah dan sektor kreatif.

Raffi Ahmad yang berpengalaman di dunia hiburan dipercaya sebagai Utusan Khusus Presiden untuk menyampaikan pesan kepada generasi muda agar ikut berkontribusi dalam pembenahan birokrasi nasional.

“Kita dan para pemangku kepentingan harus bekerja sama memperbaiki kinerja birokrasi yang berorientasi pada hasil. Hasil tersebut harus seimbang dengan waktu yang dihabiskan, sehingga mindset kita harus kerja cerdas, bukan hanya kerja keras,” ujar Raffi.

Selain itu, Raffi menekankan pentingnya ASN untuk adaptif terhadap perubahan zaman dan teknologi. Ia menilai berbagi pengetahuan antar generasi menjadi kunci keberhasilan adaptasi.

“Yang paling penting adalah sopan santun dan adab. Seberapa pintar atau hebat seseorang, ilmu kehidupan jauh lebih penting, yaitu adab, saling menghormati, dan simpati terhadap sesama,” tambahnya.

Raffi juga menyebut keberhasilannya sebagai buah kerja keras sejak muda dan doa orang tua yang senantiasa menyertainya. Ia menegaskan bahwa bakti kepada orang tua menjadi kunci utama kesuksesannya.

Meski telah meraih berbagai prestasi, Raffi tidak mudah berpuas diri. Ia menegaskan prinsip hidupnya bukan menjadi bintang, melainkan langit yang menjadi tempat bertengger bintang-bintang.

“Saya tidak ingin jadi bintang, tetapi ingin menjadi langit. Jadi saya bisa menempelkan bintang-bintang di langit saya sendiri. Jangan cepat berpuas diri, tetaplah mencari hal baru untuk dikembangkan dan terus belajar,” pungkas Raffi.

Pewarta: Nicha R

JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi meminta publik untuk tidak terburu-buru berspekulasi terkait proses penulisan lanjutan sejarah Indonesia, termasuk periode penting tahun 1998.

Hasan, di kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025), menyatakan bahwa proses ini sedang dilakukan oleh sejarawan profesional yang memiliki kredibilitas tinggi dan tidak akan mengorbankan integritas akademiknya.

“Ini bukan menulis ulang, tapi melanjutkan penulisan sejarah Indonesia. Mungkin terakhir kali ditulis tahun 1998. Sejak itu, belum ada upaya serius untuk mendokumentasikan perkembangan sejarah bangsa,” ujarnya.

Menanggapi spekulasi publik, termasuk pernyataan sejumlah tokoh seperti Fadli Zon atas kasus “pemerkosaan massal” 1998, Hasan menekankan pentingnya memberi ruang kepada para ahli untuk bekerja secara ilmiah.

Menurutnya, terlalu banyak opini prematur dan pergunjingan di media sosial yang belum tentu berdasar, kata Hasan menambahkan.

“Jadi, kekhawatiran-kekhawatiran semacam ini mungkin bisa jadi diskusi, tapi jangan divonis macam-macam dulu,” katanya.

Hasan menambahkan, jika memang ada perbedaan pendapat atau kritik, sebaiknya disampaikan oleh pihak yang memiliki otoritas dan kapasitas di bidang sejarah, bukan berdasarkan spekulasi atau narasi populer yang belum terverifikasi.

“Jadi, kita lihat dulu mereka menulis apa. Kalau sudah kita punya draft resminya, nanti baru kita koreksi bareng-bareng,” katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi saat ini tengah menyusun kelanjutan narasi sejarah nasional, termasuk fase-fase penting pascareformasi. Proses ini disebut melibatkan para sejarawan dari berbagai latar belakang institusi dan pendekatan keilmuan. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah tegas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang melarang organisasi masyarakat (ormas) menggunakan atribut menyerupai TNI/Polri maupun Kejaksaan.

“Seminggu lalu saya sudah sampaikan bahwa tidak boleh ada ormas yang memakai seragam menyerupai aparat, apalagi TNI/Polri. Jadi kalau sekarang Kemendagri sudah tegas melarang, tentu saya sangat setuju,” kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/6/2025).

Sahroni menyebut corak TNI/Polri membuat ormas merasa jagoan dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Lagian sudah lama praktik ini meresahkan masyarakat. Mereka yang bukan aparat negara, tiba-tiba hadir di ruang publik dengan seragam militeristik lengkap, memberi kesan seolah-olah mereka punya wewenang hukum. Jadinya malah seolah selevel dengan tentara dan polisi. Makanya saya minta polisi harus memastikan semua ormas nurut agar tak ada lagi yang petantang petenteng sok jagoan,” ujarnya.

Meski demikian, Sahroni juga berharap Kemendagri memberikan tenggat waktu kepada seluruh ormas yang masih mengenakan atribut menyerupai aparat, agar segera mengganti seragam mereka.

“UU-nya sudah ada, tinggal ditegakkan. Saya harap Kemendagri kasih batas waktu, misalnya 30 hari, untuk ormas-ormas itu mengganti corak seragam. Kalau masih belum berubah atau malah beralasan, langsung saja jatuhkan sanksi, sampai pencabutan SK. Mau itu ormas kecil atau besar, enggak ada urusan,” tuturnya.

Kemendagri menegaskan bahwa tidak diperbolehkan adanya ormas yang mengenakan atribut menyerupai TNI/Polri maupun Kejaksaan. Penegasan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi ormas di Indonesia.

Wamendagri Bima Arya, Senin (16/6/2025), menegaskan berdasarkan UU nomor 16 tahun 2017 pasal 60 ayat 1, ormas yang melanggar akan diberikan sanksi administratif bertahap. Mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan SK Kemenkum. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan, program revitalisasi tambak di wilayah pantai utara (pantura) berpotensi menyerap hingga 119.100 tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir dan kesejahteraan masyarakat pembudi daya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tinggal Hermawan menyebutkan, luas lahan tambak yang akan direvitalisasi mencapai sekitar 20.413,25 hektare sebagai bagian dari transformasi budi daya nasional.

“Program ini diproyeksikan mampu menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 119.100 orang di sektor hulu, on farm hingga hilir,” kata Tinggal di Jakarta, Senin (16/6/2025).

Menurut dia, program tersebut diperkirakan menciptakan lapangan kerja yang tersebar dari sektor hulu, proses budidaya hingga aktivitas hilir perikanan di kawasan tambak.

Ia menuturkan, program itu akan memberikan dampak besar terhadap transformasi sistem budidaya di kawasan tersebut.

Sebagian besar lahan yang menjadi target revitalisasi sebelumnya merupakan tambak idle atau tidak produktif, sistem budidayanya masih tradisional, tidak memiliki tandon maupun instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta memiliki tingkat produktivitas yang sangat rendah.

Melalui revitalisasi itu, kata Tinggal, kawasan tambak akan dikembangkan menjadi pusat budidaya perikanan berkelanjutan dan bernilai tinggi, khususnya untuk komoditas unggulan seperti ikan nila salin di berbagai wilayah Pantura.

“Melalui program ini, kawasan tersebut akan dikembangkan menjadi area budidaya perikanan yang bernilai tinggi dan berkelanjutan,” kata Tinggal.

Program tersebut diupayakan tidak hanya meningkatkan hasil produksi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi.

“Revitalisasi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta mendukung kebijakan swasembada dan ketahanan pangan hingga pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” kata Tinggal.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut program revitalisasi tambak pantura sebagai salah satu strategi penyokong program ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas pemerintah pusat.

Program tersebut diyakini dapat menggeliatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat karena nila salin termasuk komoditas perikanan dengan sarapan pasar cukup tinggi, baik itu domestik maupun di pasar global. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengatakan bahwa sebuah kecelakaan balon udara wisata di Provinsi Aksaray, Turki tengah, menyebabkan 12 WNI yang menumpang wahana tersebut mengalami cedera.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha memastikan bahwa perwakilan RI di Ankara telah memberikan perhatian kepada para WNI korban kecelakaan yang terjadi Ahad (15/6/2025) waktu setempat itu.

“KBRI Ankara telah berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk membantu para WNI,” ucap Judha dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Senin (16/6/2025) malam.

Ia menjelaskan bahwa balon udara yang membawa 19 penumpang WNI bersama seorang pilot tersebut celaka dan terhempas ke darat diduga karena perubahan angin yang mendadak. Kecelakaan itu menelan satu korban jiwa, yaitu sang pilot balon udara yang berkebangsaan Turki.

Dalam insiden tersebut, 12 dari 19 WNI yang menumpang balon udara mengalami luka ringan, kata Judha. Kondisi mereka membaik setelah dirawat di rumah sakit setempat dan para WNI sudah dalam perjalanan ke Istanbul sebelum pulang ke tanah air.

“Mereka dijadwalkan akan kembali pulang ke Indonesia malam ini,” kata Judha menambahkan.

Duta Besar RI untuk Turki Achmad Rizal Purnama menyatakan bahwa rombongan wisatawan WNI tersebut awalnya hendak menaiki wahana balon udara di Kapadokia namun gagal sehingga mereka beralih mencari balon udara ke Aksaray.

“Di Kapadokia, diputuskan tidak terbang karena cuaca. Namun rombongan tetap mencari balon di tempat lain untuk terbang,” kata Dubes Rizal.

Ia juga memastikan bahwa para WNI sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit setelah mendapat perawatan medis. (ANT/KN)