JAKARTA – Momen menarik terjadi saat Presiden RI Prabowo Subianto tiba di hotel tempatnya bermalam, Saint Petersburg, Rusia, Rabu (18/6) malam, yang disambut oleh para diaspora, termasuk anak laki-laki bernama Vladimir yang meminta mainan lego kepada Presiden.

Saat Presiden tiba di hotel, seruan nama “Prabowo!” sudah menggema dari sejumlah WNI yang menunggu kehadiran Kepala Negara, termasuk keluarga asal Solo yang menetap di Rusia dan menikah dengan WNA setempat.

Kedua anak mereka, Vladimir dan adiknya, mendapat kesempatan berbincang langsung dengan Presiden Prabowo.

“Bisa bahasa Indonesia? Namanya siapa?” tanya Prabowo hangat kepada sang anak yang mengenakan baju adat asal Dayak.

“Vladimir” jawab sang ibu, Ambar Rukmi.

“Anaknya berapa?” tanya Prabowo.

“Dua, Pak,” jawab Ambar seraya tersipu malu.

Di sela perbincangan, Prabowo sempat memuji kedua anak laki-laki Ambar.

“Kamu ganteng sekali,” ujar Presiden sambil menyentuh pipi Vladimir.

“Excuse me, do you speak English?” tanya Vladimir yang berdiri di hadapan Prabowo.

“Yeah, and you?” jawab Prabowo.

“I want lego,” ucap si anak polos, yang langsung mengundang gelak tawa di sekitar.

Prabowo yang memperhatikan permintaan itu langsung memerintahkan Sekretaris Pribadinya, Rizky Irmansyah, untuk membelikan lego bagi kedua anak itu.

“You want lego? Get this boy lego. But also for your brother,” kata Prabowo sambil menunjuk Vladimir yang sedang digendong ayahnya.

Dengan wajah haru dan bahagia, Ambar mengungkapkan kegembiraannya bisa berinteraksi langsung dengan Presiden Prabowo.

“Tadi Pak Presiden ngobrol dengan anak saya. Anak saya minta lego. Kalau harapan saya cuma satu, saya minta kepada Bapak Prabowo agar ada KJRI di St. Petersburg,” kata Ambar.

Usai tiba di Rusia pada Rabu (18/6) sore di Bandara Pulkovo, Presiden Prabowo akan memulai hari keduanya di St. Petersburg, Rusia, dengan melakukan peletakan karangan bunga di makam pahlawan sebagai bentuk penghormatan.

Agenda akan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral bersama Presiden Putin, dan diakhiri dengan jamuan makan siang di Istana Constantine atau Konstantinovsky, Saint Petersburg, Kamis (19/6/2025).

Pada hari Jumat (20/6), Kepala Negara dijadwalkan menjadi salah satu pembicara dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025.

Forum bergengsi ini menjadi ajang pertemuan para pemimpin negara dan pemangku kepentingan ekonomi global. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa hampir 100 pertanyaan yang diajukan penyidik kepada tersangka Windy Yunita alias Windy Idol terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka HH (Hasbi Hasan/mantan Sekretaris MA).

“Terperiksa didalami terkait dengan peran para pihak dalam kegiatan TPPU yang dilakukan tersangka HH,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis (19/6/2025).

Selain itu, Budi mengatakan bahwa terperiksa bernama Rinaldo Septariando B. yang merupakan kakak kandung Windy Idol turut didalami hal serupa saat diperiksa penyidik KPK pada Rabu (18/6).

Pada kesempatan berbeda, kuasa hukum Windy Idol, Henri Lumban Raja, mengungkapkan kliennya ditanya sekitar kurang dari 100 pertanyaan oleh penyidik KPK.

“Pertanyaannya? Oh, kurang lebih hampir 100, antara 97 atau 98, gitu,” katanya.

Berdasarkan catatan KPK, Windy Idol tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 10.25 WIB. Sementara berdasarkan laporan pewarta di lapangan, dia pergi meninggalkan gedung tersebut pada pukul 18.25 WIB.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum KPK diketahui pernah menghadirkan Windy Idol dan Rinaldo Septariando sebagai saksi untuk sidang lanjutan terdakwa Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA pada 19 Desember 2023.

Dalam sidang tersebut, Windy mengakui pernah melakukan tur helikopter bersama Hasbi Hasan di Bali.

Jaksa KPK lantas mengulik soal pembayaran tur helikopter tersebut, namun Windy berdalih tidak tahu siapa yang membiayai dan tidak ingat apakah ada iuran atau tagihan kepada dirinya.

Sementara itu, Hasbi Hasan telah divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah terbukti menerima suap pengurusan gugatan perkara kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana pada tingkat kasasi di MA.

Hasbi Hasan terbukti menerima suap sebesar Rp3 miliar untuk mengurus gugatan perkara kepailitan KSP pada tingkat kasasi dengan tujuan memenangkan debitur KSP Intidana Heryanto Tanaka.

Uang itu diterima Hasbi Hasan dari Heryanto melalui Dadan Tri Yudianto. Adapun Heryanto menyerahkan uang pengurusan gugatan perkara perusahaannya kepada Dadan secara total sebesar Rp11,2 miliar. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per bulan untuk pekerja/buruh yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan segera dicairkan.

Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Antar Lembaga, Estiarty Haryani ditemui usai acara Futuremakers Youth Employability Programme di Jakarta, Kamis menyatakan saat ini anggaran dari BSU tersebut sudah dicairkan oleh Kementerian Keuangan, dan pihaknya tengah memproses lebih lanjut.

“Sesegera mungkin pastinya,” ujar dia.
Estiarty menyatakan pihaknya tengah mengupayakan agar BSU bisa diterima oleh masyarakat pada minggu kedua bulan Juni.

“Minggu kedua, insyaAllah ini dalam upaya juga,” katanya lagi.

Aturan terkait BSU sudah diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh, yang baru saja dirilis hari ini.

Dalam permenaker tersebut, pekerja/buruh yang mendapatkan BSU harus memenuhi sejumlah persyaratan seperti seorang warga negara Indonesia dengan kepemilikan nomor induk kependudukan; peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025 dan menerima gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta per bulan.

Selain itu, bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300 ribu per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan sekaligus.

Bantuan ini diberikan berdasarkan jumlah pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dan ketersediaan pagu anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli berharap pencairan Bantuan Subsidi Upah bisa sesuai target pemerintah. (ANT/KN)

JAKARTA – Badan Narkotika Nasional (BNN) menegaskan bahwa peluang penelitian ganja untuk keperluan medis secara terbatas bukan merupakan upaya legalisasi.

Pasalnya, Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN Inspektur Jenderal Polisi Agus Irianto mengatakan bahwa penelitian hanya dapat dilakukan oleh institusi yang memiliki kredibilitas tinggi dan laboratorium berstandar seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Bandung.

“BNN juga akan bertindak sebagai pusat laboratorium nasional guna memastikan kualitas, kontrol, dan pengawasan ketat terhadap penelitian,” ujar Irjen Pol. Agus dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (19/6/2025).

Sebelumnya, Irjen Pol. Agus dalam diskusi interaktif bersama mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) di Salatiga, Jawa Tengah, Sabtu (14/6), menegaskan bahwa Indonesia tidak serta-merta mengikuti tren global dalam hal kebijakan narkotika meski ganja memang telah dipindahkan dari klasifikasi zat Schedule IV ke Schedule I oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).

Schedule IV dibuat untuk substansi yang sangat berbahaya, tidak memiliki manfaat medis, serta berisiko sangat tinggi terhadap kesehatan. Sementara Schedule I dibuat untuk substansi yang dapat memiliki manfaat medis namun memiliki risiko penyalahgunaan yang sangat besar.

Namun, kata dia, perlu dipahami bahwa zat yang termasuk dalam Schedule I tetap dalam pengawasan ketat sehingga perubahan tersebut membuka ruang untuk penelitian, bukan untuk legalisasi.

Agus menjelaskan bahwa sejumlah negara yang telah melegalkan ganja seperti Thailand dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat justru mengalami peningkatan angka kriminalitas.

Di Indonesia berdasarkan hasil riset BNN, kadar Tetrahydrocannabinol (THC) pada tanaman ganja lokal mencapai lebih dari 15 persen, yang membuatnya lebih condong untuk kepentingan rekreasional, bukan pengobatan.

Ia menambahkan bahwa obat-obatan seperti Marinol dan Epidiolex hanya berfungsi untuk mengurangi rasa sakit, bukan menyembuhkan penyakit seperti kanker atau epilepsi.

“Oleh karena itu, klaim mengenai efek penyembuhan ganja hingga kini belum memiliki dasar ilmiah yang kuat,” tuturnya.
Terkait dengan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), dia mengungkapkan bahwa seluruh permohonan telah ditolak.

MK menilai peraturan yang berlaku saat ini sudah memberikan kepastian hukum serta kemanfaatan, termasuk dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Meski demikian, MK juga mendorong pengkajian dan penelitian ilmiah terhadap jenis narkotika Golongan I, termasuk ganja, untuk mendukung penyusunan kebijakan yang berbasis bukti pada masa mendatang.

“Menindaklanjuti hal ini, BNN membuka peluang riset terhadap ganja untuk keperluan medis secara terbatas,” ucap Agus. (ANT/KN)

JAKARTA – Sidang lanjutan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis (19/6/2025).

Dalam persidangan tersebut, Hasto menghadirkan mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Maruarar Siahaan, sebagai saksi ahli yang meringankan.

Ketua majelis hakim Rios Rahmanto membuka sesi pemeriksaan dengan menanyakan identitas saksi.

“Ahli namanya Maruarar Siahaan, SH?” tanyanya di ruang sidang.

“Betul majelis,” jawab Maruarar Siahaan.

Dalam kesaksiannya, Maruarar menjelaskan bahwa ia hadir sebagai ahli hukum tata negara. Ia juga mengonfirmasi bahwa dirinya mengenal terdakwa Hasto Kristiyanto.

“Ahli keahliannya di bidang apa?” tanya hakim.

“Saya pendidikan khusus di hukum tata negara, hukum konstitusi, dan hukum internasional,” jawab Maruarar.

“Kenal dengan terdakwa?” lanjut hakim.

“Terdakwa kenal,” jawabnya.

“Ada hubungan darah?” tanya hakim lagi.

“Tidak ada,” tegas Maruarar.

Setelah proses pemeriksaan identitas, Maruarar kemudian diambil sumpah sebelum memberikan keterangan sebagai ahli. Dalam sidang kali ini, Maruarar menjadi satu-satunya saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak Hasto.

Sebagaimana diketahui, Hasto didakwa dalam perkara dugaan merintangi penyidikan KPK terkait kasus suap dengan tersangka Harun Masiku. Ia disebut-sebut menghalangi upaya penangkapan Harun, yang hingga kini masih berstatus buronan sejak operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020.

Menurut dakwaan, Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponselnya agar tidak dapat dilacak oleh tim KPK. Selain itu, ia juga disebut menginstruksikan Harun untuk tetap berada di kantor DPP PDIP demi menghindari pelacakan dari penyidik.

Tidak hanya itu, Hasto dituding meminta anak buahnya untuk menenggelamkan ponsel mereka sebelum menjalani pemeriksaan oleh KPK. Tindakan tersebut dinilai menghambat proses penangkapan Harun Masiku yang hingga kini belum berhasil ditangkap.

Jaksa juga mendakwa Hasto memberikan suap kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, sebesar Rp600 juta. Uang itu diberikan untuk mengurus proses PAW agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024.

Suap tersebut, menurut jaksa, diberikan bersama orang-orang dekat Hasto yakni Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku sendiri. Dari ketiganya, Donny telah ditetapkan sebagai tersangka, Saeful Bahri telah divonis bersalah, sementara Harun Masiku masih dalam pencarian.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Satgas Pangan Polri untuk menstabilkan harga ayam hidup melalui pengawasan distribusi, penyerapan produksi peternak, serta pengendalian harga di tingkat konsumen dan produsen.

“Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus memperkuat upaya stabilisasi harga ayam ras hidup (livebird) guna melindungi peternak rakyat dari tekanan harga yang tidak wajar,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (19/6/2025).

Ia menyampaikan pihaknya bersama Satgas Polri dan pihak terkait lainnya telah menyepakati harga ayam hidup Rp18.000/kg untuk semua bobot panen secara nasional mulai 19 Juni 2025, dalam Rapat Koordinasi Perunggasan Nasional yang diselenggarakan terbatas pada Rabu (18/6).

Agung mengungkapkan berdasarkan data terakhir dari PINSAR Indonesia per 16 Juni 2025, harga livebird masih fluktuatif dan sebagian besar berada di kisaran Rp15.000-17.000/kg, padahal harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan di tingkat peternak berada di kisaran Rp16.935-17.646/kg.

“Situasi ini tidak normal. Jika harga jual livebird terus berada di bawah HPP, maka akan mengancam keberlanjutan usaha peternak mandiri,” ujar Agung.

Kementan menjelaskan anjloknya harga livebird bukan hanya karena pasokan-permintaan, tapi juga faktor non-teknis seperti psikologis pasar dan rantai pasok panjang yang dikuasai broker dengan margin hingga 67 persen.

Agung menekankan perlunya pembenahan sistem tata niaga yang selama ini dikuasai oleh perantara dan broker agar dapat dikurangi dominansinya dan mengarah kepada efisiensi rantai pasok.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong terbentuknya koperasi peternak mandiri untuk meningkatkan posisi tawar peternak dalam rantai tata niaga livebird.

Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf menyebut hasil monitoring bersama Kementan yang dilakukan di Banten dan Jabar menemukan indikasi manipulasi pasar oleh oknum peternak dan broker yang sengaja membentuk harga livebird di bawah HPP.

“Ini adalah anomali pasar yang tidak bisa dibiarkan. Harga jual livebird harus mencerminkan biaya produksi yang adil,” ujar Helfi.

Helfi menegaskan pengawasan ketat terhadap kesepakatan harga livebird dan menyiapkan langkah hukum tegas, termasuk sanksi pidana dan administratif, jika terjadi pelanggaran atau perubahan harga sepihak yang melanggar hukum.

Lebih lanjut Helfi menjelaskan pelaku usaha yang terbukti mengarahkan pembentukan harga rendah dan cenderung merugikan pihak lain dapat dikategorikan sebagai perilaku monopoli, sehingga akan ditindak tegas secara hukum.

Senada, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengingatkan kepada pelaku usaha agar komitmen dan konsekuen terhadap kesepakatan harga livebird minimal di atas HPP dan berupaya menjaga tetap stabil.
Ia juga berharap stabilisasi harga livebird selaras dengan program Makan Bergizi Gratis agar hasil peternak terserap optimal, distribusi merata, dan kesejahteraan peternak meningkat secara berkelanjutan di seluruh daerah.

“Ini adalah momentum penting untuk menyinergikan kebijakan pangan dengan kepentingan peternak rakyat,” kata Ketut pula. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menetapkan pendirian 10 universitas Islam baru di berbagai daerah mulai dari Lhokseumawe hingga Ambon melalui peraturan presiden (perpres) yang ditandatangani per 8 Mei 2025.

Berdasarkan dokumen salinan di Jakarta, Kamis, disebutkan universitas-universitas tersebut tersebar di Bengkalis, Ambon, Palopo, Palangka Raya, Lampung, Lhokseumawe, Ponorogo, Kediri, Kudus, dan Madura.

Pendirian kampus ini merupakan bagian dari upaya transformasi pendidikan tinggi keagamaan Islam di daerah, dengan mengubah nama dan status institusi pendidikan Islam yang sebelumnya telah berdiri.

10 perguruan tinggi yang dimaksud yakni:
1. Universitas Islam Negeri Mandura, Jawa Timur, sebagai perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri Madura sesuai Perpres Nomor 52 Tahun 2025.

2. Universitas Islam Negeri Sunan Kudus sebagai perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri Kudus, Jawa Tengah, sesuai Perpres Nomor 53 Tahun 2025.

3. Universitas Negeri Syekh Wasil Kediri, Jawa Timur, sebagai perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri Kediri, sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2025.

4. Universitas Islam Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Jawa Timur, sebagai perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, sesuai Perpres Nomor 55 Tahun 2025.

5. Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sebagai perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe sesuai Perpres Nomor 56 Tahun 2025.

6. Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung sebagai perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, sesuai Perpres Nomor 57 Tahun 2025.

7. Universitas Negeri Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dengan Perpres Nomor 58 Tahun 2025.

8. Universitas Islam Negeri Palopo, Sulawesi Selatan, sebagai perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri Palopo sesuai dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2025.

9. Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon, Provinsi Maluku, sebagai perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri Ambon sesuai Perpres Nomor 60 Tahun 2025.

10. Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis, Riau, sebagai perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis sesuai Perpres Nomor 62 Tahun 2025.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi perbaikan sumber daya manusia berkualitas.

“Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan proses integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka perlu penetapan Perpres Universitas Negeri Islam,” demikian petikan latar belakang dari Perpres tersebut.

Kebijakan ini sekaligus sejalan dengan visi transformasi sektor pendidikan nasional untuk membangun lebih banyak perguruan tinggi, termasuk di bidang keagamaan, untuk memperkuat peradaban Indonesia yang berakhlak, maju, dan berdaya saing global. (ANT/KN)