JAKARTA – Memasuki minggu kedua bulan Juni 2025, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di berbagai kabupaten/kota di Indonesia berjalan sukses. Capaian ini merupakan hasil dari perencanaan yang matang dan koordinasi efektif antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta mitra pendidikan di setiap wilayah.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, menegaskan prinsip dasar dari SPMB 2025 adalah pemerataan akses, keadilan sosial, dan peningkatan kualitas layanan pendidikan.

“Terkait dengan pemerataan akses, kami mendorong kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan pendekatan wilayah/rayonisasi. Sehingga pelibatan sekolah swasta sangat penting untuk memastikan ketercukupan daya tampung seluruh calon murid baru,” ujar Dirjen Gogot, Kamis (19/6/2025).

Ia juga mengapresiasi kerja keras pemerintah daerah dalam menyukseskan SPMB melalui pemetaan penduduk dan sebaran sekolah, pelibatan sekolah swasta, serta pemberian beasiswa untuk mencegah anak putus sekolah.

“Perencanaan SPMB dengan melakukan pemetaan pendudukan dan sebaran sekolah menjadi hal utama terpenuhnya daya tampung murid di daerah. Selain itu, pelibatan sekolah swasta dan pemberian beasiswa kepada murid untuk bersekolah di sekolah swasta juga penting dalam menekan angka anak putus sekolah di suatu daerah,” tambah Dirjen Gogot.

Salah satu contoh sukses pelaksanaan SPMB datang dari Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mengungkapkan sejumlah inovasi telah dilakukan untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan.

Di antaranya, Pemerintah Provinsi Jateng menyediakan fasilitas sekolah boarding di tiga SMK Negeri di Semarang, Pati, dan Purbalingga, khusus untuk keluarga kurang mampu. Selain itu, tersedia kuota khusus sebesar 3 persen untuk anak tidak sekolah dan anak panti asuhan.

“Pelaksanaan SPMB di Jawa Tengah juga memberikan prioritas utama kepada calon murid penyandang disabilitas. Lebih lanjut, kami juga memberikan kuota sebesar 5 persen daya tampung bagi calon murid yang tinggal di wilayah kecamatan yang belum ada SMA atau SMK Negeri melalui jalur domisili khusus,” ungkap Sadimin.

Sadimin menambahkan, pada SPMB tahun ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah melakukan program kemitraan bersama 139 sekolah SMA dan SMK swasta. Masing-masing sekolah tersebut membuka satu rombongan belajar dengan total 5.004 kursi untuk calon murid.

“Sasaran Program Kemitraan kami adalah calon murid yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kategori P1 (Miskin Ekstrim), P2 (sangat Miskin), dan P3 (Miskin) yang kami peroleh dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Sekolah penyelenggara program ini tentunya harus memenuhi persyaratan, yakni nilai akreditasi minimal B, memiliki ketercukupan sarana prasarana, memiliki ketercukupan tenaga guru, dan bersedia menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah,” tuturnya.

Tak hanya itu, Sadimin menambahkan bahwa Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran lebih dari Rp2 miliar untuk menekan angka anak tidak sekolah, dengan target 1.100 anak. Selain itu, Beasiswa Siswa Kurang Mampu (BSM) kembali digulirkan untuk 15.000 siswa, dengan anggaran mencapai Rp15 miliar.

“Setiap tahunnya kami mengikutsertakan sebanyak 10 anak untuk mengikuti pendidikan sampai lulus di SMA Taruna Nusantara Magelang dengan sepenuhnya pembiayaan dari APBD Jateng. Hingga saat ini, jumlah anak dari keluarga kurang mampu yang mengikuti program ini sebanyak 100 anak, dengan total biaya untuk tahun 2025 sebesar Rp. 2.520.000.000,00 kepada 10 anak,” pungkas Sadimin.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015—2016 Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) menanggapi munculnya nama Mendag periode 2016-2019 Enggartiasto Lukita dalam sidang kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada tahun 2015—2016.

Menurut dia, kegiatan importasi gula yang dilakukan dirinya bersama Enggartiasto sudah berjalan selama bertahun-tahun, bahkan sebelum keduanya menjabat sebagai mendag.

“Kebijakan ini juga terus berlanjut setelah masa jabatan kami sudah selesai, sampai sekarang,” ungkap Tom Lembong, saat ditanya sembari menunggu mulainya persidangan kasus dugaan korupsi importasi gula di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (19/6/2025).

Maka dari itu, dirinya menilai importasi gula merupakan kebijakan yang rutin dan sudah diatur sedemikian rupa sesuai ketentuan karena telah mencerminkan kuasa, industri, sektor.

Adapun nama Enggartiasto muncul dalam dakwaan kasus dugaan korupsi importasi gula di yang menyeret sembilan petinggi perusahaan gula swasta sebagai terdakwa.

Kasus tersebut merupakan perkara yang sama dengan kasus Tom Lembong, namun dengan berkas perkara yang terpisah (splitsing), sehingga disidangkan secara terpisah.

Kesembilan petinggi dimaksud, yakni Direktur Utama (Dirut) PT Angels Products Tony Wijaya Ng, Direktur PT Makassar Tene Then Surianto Eka Prasetyo, Direktur Utama PT Sentra Usahatama Jaya Hansen Setiawan, Dirut PT Medan Sugar Industry Indra Suryaningrat, serta Dirut PT Permata Dunia Sukses Utama Eka Sapanca.

Kemudian, Presiden Direktur PT Andalan Furnindo Wisnu Hendraningrat, kuasa direksi PT Duta Sugar International Hendrogiarto Tiwow, Dirut PT Berkah Manis Makmur Hans Falita Hutama, serta Dirut PT Kebun Tebu Mas Ali Sandjaja Boedidarmo.

Atas perbuatan para terdakwa itu, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp578,1 miliar dalam kasus itu dan kesembilan terdakwa terancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam dakwaan tersebut, JPU mengatakan para terdakwa beserta Dirut PT Dharmapala Usaha Sukses Ramakrishna Murty mengajukan Persetujuan Impor (PI) Gula Kristal Mentah (GKM) pada tahun 2015-2016, dalam rangka penugasan pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula, kepada Tom Lembong dan Enggartiasto, selaku mendag pada periode itu.

Pengajuan impor dilakukan antara lain tanpa didasarkan rapat koordinasi antarkementerian maupun rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Kemudian tanpa melalui pembahasan rapat koordinasi antarkementerian dan rekomendasi dari Kemenperin, Enggartiasto disebutkan menerbitkan tujuh Persetujuan Impor (PI) Gula Kristal Mentah (GKM) dalam rangka penugasan pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula, selama masa jabatannya.

Begitu pula dengan Tom Lembong, yang diduga telah menerbitkan 21 PI GKM dalam rangka penugasan pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula, selama masa jabatannya. (ANT/KN)

MATARAM – Perusahaan kelapa sawit SD Guthrie Berhad membuka rekrutmen 3.000 lowongan bagi pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk dikirim bekerja di sektor perkebunan di Malaysia Barat.

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan proses perekrutan PMI harus berjalan sesuai regulasi dan menjunjung tinggi prinsip etika.

“Jadi ada peluang 3.000 orang bagi PMI kita untuk dikirim ke Malaysia,” ujarnya di Mataram, Kamis (19/6/2025).

Ia menjelaskan pengiriman PMI ini melalui enam Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang telah mendapatkan izin. Di antaranya PT Cipta Rizki Utama, PT Cahaya Lombok, PT Sudinar Arta Andi, PT Dian Jogja, PT Wirakaritas, dan PT Primadaya.

“Kami menekankan agar masyarakat berhubungan dengan P3MI tersebut,” kata Nelly.

Nelly menegaskan skema pengiriman PMI ke Malaysia ini adalah zero cost atau tanpa biaya, sehingga terhadap enam P3MI, pihaknya menekankan untuk tidak memungut biaya kepada para calon PMI.

“Jadi betul-betul agar di implementasi-kan terkait zero cost tersebut, masyarakat bisa melapor kalau ada diminta biaya,” kata Nelly.

Untuk itu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB ini berharap rekrutmen tidak hanya soal menyalurkan tenaga kerja, tetapi juga menyertakan pembinaan dan edukasi.

“Jangan sampai karena minim-nya pembekalan, kita menerima kabar duka dari negeri orang. Untuk itu, pentingnya pelatihan pra-penempatan agar para pekerja siap secara mental dan budaya dalam menghadapi tantangan di negara tujuan,” ucapnya.

Selain itu, Nelly juga menyinggung pentingnya meminimalkan potensi pelanggaran hukum akibat kelalaian administratif. Oleh karena itu, pihaknya juga menekankan kepada perusahaan dan agen rekrutmen untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjalankan peran edukatif dan pembinaan secara menyeluruh.

Jangan sampai karena salah umur atau kelalaian dokumen, malah terjerat Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlu ada koordinasi dan komitmen bersama agar proses ini benar-benar aman dan legal,” tegas Nelly. (ANT/KN)

JAKARTA – Profesor Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) Teuku Rezasyah beranggapan bahwa saat ini sangat sulit untuk membuat consensus di kalangan negara-negara Kelompok 7 (G7) terkait konflik Iran-Israel.

“Saat ini negara-negara G7 sangat sulit membuat konsensus di antara mereka. Terlebih lagi, ketergantungan mereka atas Amerika Serikat mulai berkurang,” kata Reza saat dihubungi ANTARA di Jakarta pada Kamis (19/6/2025).

Menurut Reza, sulit dalam rekonstruksi Israel dan pembagian peran dalam menyudutkan Iran termasuk faktor yang dapat menghalangi tercapainya konsensus G7.

Reza menjelaskan bahwa negara G7 memberikan dukungan dalam bentuk apapun kepada Israel, di antaranya pembenaran atas apapun yang Israel lakukan dan dipraktekkan secara konsisten di berbagai forum internasional, termasuk PBB.

“Suara mereka umumnya bulat, dan selalu sejalan dengan kebijakan apapun yang Israel lakukan,” kata Reza.

Lebih lanjut Reza mengatakan negara G7 seringkali berseberangan dengan mayoritas negara di dunia, tepatnya di Majelis Umum PBB.

“Namun G7 ini kompak, kuat secara teknologi dan mliter, kaya dan banyak melakukan investasi di berbagai belahan bumi serta berwibawa karena menguasai sumber-sumber keuangan dan informasi di dunia,” katanya menambahkan.

Ia menambahkan bahwa kendati Israel terbukti melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan berperilaku kejam atas rakyat Palestina, sikap G7 pada umumnya bersimpati pada Israel.

Mereka beralasan bahwa Israel berhak mempertahankan dirinya sebagai sebuah negara berdaulat, katanya.

Sebelumnya pada Senin (16/6) para pemimpin negara-negara G7 yang bertemu di Kanada menegaskan kembali komitmennya terhadap perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.

“Dalam konteks ini, kami menegaskan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri. Kami menegaskan kembali dukungan kami terhadap keamanan Israel”, kata para pemimpin Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. (ANT/KN)

JAKARTA – Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Maruarar Siahaan, menyatakan tindakan menghapus data dalam telepon genggam tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai bentuk perintangan penyidikan, meskipun konten tersebut berkaitan dengan perkara pidana.

Pernyataan itu disampaikan Maruarar saat menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024 dan dugaan perintangan penyidikan terhadap buronan Harun Masiku. Sidang ini menghadirkan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa, dan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis (19/6/2025).

Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan Yunarwanto, mempertanyakan apakah penghapusan data yang mengandung fakta-fakta hukum dapat dikategorikan sebagai penghalangan penyidikan.

“Misalnya dia menghapus konten itu adalah dalam kaitan untuk menghilangkan fakta-fakta sehingga tidak diketemukan fakta-fakta apa yang itu kemudian membuat terang suatu perkara. Nah, apakah itu kemudian juga masih dari ranah hak asasi tetap dilindungi meski kaitan dengan kejahatan?” tanya Wawan.

Menanggapi hal itu, Maruarar menegaskan hak untuk menghapus konten tetap termasuk dalam ranah hak asasi seseorang.

“Ya, kita bertahan bahwa itu adalah hak asasi yang bersangkutan yang harus dilindungi,” jawabnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan penyidik memiliki kemampuan teknis dan peralatan canggih untuk tetap dapat mengakses informasi yang telah dihapus dari perangkat digital.

“Kalau saya mengatakan bahwa polisi juga sering mengatakan itu, dia bisa mengatasi kalau benar di situ ada data-data yang menyatakan itu merupakan upaya penghalangan, apa yang dikatakan semua penyidik sudah dilengkapi instrumen yang ada untuk mencari data itu dengan alat yang lain,” jelas Maruarar.

Ia juga mengapresiasi kemajuan teknologi dalam mendukung proses penyelidikan dan penyidikan, serta menyebut bahwa data yang telah dihapus tetap bisa diperoleh dari penyedia layanan komunikasi.

“Saya bangga sekali kalau dikatakan polisi sudah menggunakan scientific investigation, tapi di dalam data itu dengan mudah kita peroleh dari provider,” ujarnya.

Menurut Maruarar, penghapusan atau perusakan perangkat tidak serta-merta menghambat jalannya penyidikan karena data tetap bisa diakses dengan bantuan teknologi digital yang tersedia.

“Kalau itu yang didalilkan sebagai pencegahan tetap penyidikan, itu tidak terhalang. Seandainya dia menggunakan apa yang dikatakan instrumen yang ada seluruhnya, bahkan kalau sekarang para, apa namanya itu, hacker, dengan mudah memperoleh isi kita punya HP,” jelasnya.

“Tidak terhalang penyidikan, kalaupun saya sudah merusak HP saya, di situ ada data, Anda masih bisa dengan instrumen yang tersedia, apalagi sekarang modernisasi semua instrumen bagi penyidik,” imbuh Maruarar.

Dalam perkara ini, Hasto didakwa terlibat dalam pemberian suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar Rp600 juta agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR melalui mekanisme PAW.

Selain itu, Hasto juga diduga memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponselnya agar tidak dapat dilacak KPK setelah penangkapan Wahyu pada Januari 2020.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R