Rabu, Juli 9, 2025
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 17

Iran–Israel di Era Medsos: Perang yang Viral, Dunia yang Bungkam

Sampai hari ini, perang Iran–Israel tak lagi sekadar terjadi di medan tempur. Yang membedakannya dari konflik sebelumnya: miliaran orang kini bisa menyaksikan ledakan dan kehancuran langsung dari layar ponsel. Video rudal beterbangan, rumah sakit dihantam, langit menyala di malam hari. Semuanya berseliweran di media sosial. FYP. Viral. Tanpa sensor. Tanpa batas. Diklik, dibagikan, ditonton ulang.

Publik bebas memilih simpati. Di Twitter, Instagram, atau TikTok. Ada yang mendukung Iran karena melihat ini sebagai pembalasan atas pembantaian di Gaza. Ada pula yang membela Israel, menyebut Iran sebagai ancaman kawasan. Narasi bercampur hoaks. Simpati bersaing dengan propaganda. Yang tak bisa terbantahkan: ini bukan lagi perang senyap. Ini konfrontasi terbuka yang ditonton dunia, nyaris tanpa jeda, nyaris tanpa nalar.

Konflik ini tak lagi berada di balik layar diplomasi atau melalui tangan kelompok proksi. Apa yang terjadi dalam sepekan terakhir adalah perang langsung yang menghantam jantung sipil dan infrastruktur strategis dua negara besar di Timur Tengah. Jumlah korban terus bertambah. Rudal hipersonik dan jet tempur melintas bebas. Dunia menyaksikan, dengan tegang, salah satu konfrontasi paling brutal sejak Perang Teluk.

Teranyar, pada 19 Juni 2025, Iran meluncurkan Operasi True Promise III. Bukan sekadar balasan, ini pernyataan eksistensi. Lebih dari seribu drone dan empat ratus rudal balistik, termasuk rudal hipersonik Fattah‑1 ditembakkan ke Israel. Targetnya pangkalan militer. Namun dampaknya juga berimbas ke rumah sakit.

Soroka Medical Center di Beersheba menjadi salah satu korban terparah. Rudal menghantam langsung gedung utama, melukai lebih dari dua ratus orang. Di Tel Aviv, sejumlah kompleks apartemen hancur. Sedikitnya dua puluh empat warga sipil tewas.

Israel merespons dalam tiga gelombang serangan udara. Jet tempur F-35 dan F-16 diberangkatkan dari berbagai pangkalan untuk menghantam fasilitas nuklir dan militer Iran di Arak, Natanz, Fordow, Bushehr, dan Parchin. Situs Fordow mengalami kerusakan parah. Sistem listrik Iran padam. Jumlah korban mencapai lebih dari 639 orang, termasuk 263 warga sipil. Suara ledakan dan sistem pertahanan udara menggema di langit Teheran. Media Iran mencatat, sejak serangan Israel pada 13 Juni, korban tewas sudah mencapai 224 orang, termasuk sejumlah petinggi militer.

Permusuhan ini membuka babak baru, yang belum pernah muncul seterang ini sejak Revolusi Islam 1979. Relasi yang retak semakin memburuk. Berbanding terbalik dengan masa 1950-an ketika Iran dan Israel pernah menjalin kerja sama strategis di bawah Shah Mohammad Reza Pahlavi.

Di tengah serangan saling balas, diplomasi global justru melemah. Yang muncul adalah retorika ancaman. PM Israel Benjamin Netanyahu menyebut Iran telah melewati garis merah dan berjanji akan menarik harga penuh. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyamakan Ayatollah Khamenei dengan Hitler modern. Dari Teheran, Ayatollah Khamenei menyebut Israel sebagai “tumor yang harus dicabut.” Komandan Garda Revolusi Iran, Hossein Salami, memperingatkan bahwa Fattah‑1 baru awal.

Presiden AS Donald Trump menegaskan sedang mempertimbangkan semua opsi, termasuk penggunaan bunker-buster untuk menghancurkan situs nuklir bawah tanah Iran. “Kami akan putuskan dalam dua minggu,” katanya di berbagai pemberitaan media.

Ketegangan meningkat cepat. Inggris dan Jerman menyerukan de-eskalasi. Rusia memperingatkan bahwa keterlibatan NATO bisa memicu perang besar. China menyatakan siap menjadi mediator. Arab Saudi menolak wilayahnya dijadikan basis serangan atau balasan. Semua paham: satu kesalahan bisa membakar kawasan.

Di tengah eskalasi itu, Kementerian Luar Negeri RI memastikan 42 WNI peziarah di Yerusalem telah dipulangkan lewat Yordania, dan dua WNI dari Iran berhasil keluar melalui Pakistan. Sebanyak 386 WNI di Iran dan 194 WNI di Israel dalam kondisi aman. Kemlu juga mengimbau masyarakat untuk menunda perjalanan ke negara-negara rawan konflik. Perwakilan RI di Amman dan Teheran terus bersiaga. Sejumlah negara Asia seperti China, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand juga menarik warganya.

Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, berharap Indonesia terus mendukung Iran di forum internasional. Ia mengapresiasi sikap keras pemerintah Indonesia terhadap agresi Israel, serta solidaritas dari tokoh politik dan organisasi Islam dalam negeri.

Namun lebih dari dukungan politik, perang ini telah menjelma menjadi pertarungan karakter. Dua kutub dunia saling menunjukkan wataknya. Israel ingin memberi pesan bahwa serangan ke wilayahnya tak akan dibiarkan. Iran ingin menegaskan bahwa tekanan global tak akan menggoyahkan harga diri. Tapi di balik jargon geopolitik, yang hancur adalah rumah sakit, sekolah, dan warga sipil. Yang lenyap adalah nyawa manusia. Bukan doktrin.

Bagi Indonesia dan Kaltim yang sedang menata masa depan di Ibu Kota Nusantara, perang ini menyadarkan kita bahwa menjaga damai butuh keberanian dan ketegasan. Kita harus tegas berpihak pada kemanusiaan.

Menolak segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil, siapa pun pelakunya. Netral bukan berarti diam. Indonesia perlu bersuara lebih keras di forum internasional, mendorong gencatan senjata dan jalur damai.

Sebagai rakyat, kita pun punya peran. Tetap jernih. Jangan hanyut dalam fanatisme atau disinformasi. Kuatkan literasi, kuatkan empati, dan jangan ikut menyebar hoaks. Karena di tengah dunia yang gaduh, sikap paling penting adalah tetap waras, tetap berprinsip, dan tetap manusiawi.

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Indonesia Siapkan Skema Joint Research Pertambangan dengan Rusia

SAINT PETERSBURG – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melanjutkan langkah diplomasi pendidikan global melalui kunjungan resmi ke Saint Petersburg Mining University (SPMU), Rusia, pada Rabu (17/6/2025). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral di bidang pendidikan tinggi, riset mineral, dan teknologi pertambangan.

“Kunjungan ini menandai komitmen Indonesia dalam memperkuat diplomasi pendidikan tinggi dan membangun kemitraan global,” ujar Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto.

Dalam agenda kunjungan, Menteri Brian didampingi oleh Wakil Rektor SPMU bidang Aktivitas Internasional, Evgeniy A. Lyubin, meninjau berbagai fasilitas unggulan seperti laboratorium dan pusat riset mineral strategis. Pihak SPMU menyatakan keterbukaannya untuk membangun kolaborasi dengan universitas-universitas di Indonesia.

Menteri Brian juga mengadakan pertemuan informal dengan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di SPMU. Pertemuan ini menjadi ruang berbagi pengalaman serta aspirasi mereka terhadap penguatan kerja sama pendidikan antara kedua negara.

Dalam pertemuan bilateral antara Menteri Brian dengan Rektor SPMU, Vladimir Stefanovich Litvinenko, dibahas sejumlah inisiatif strategis, antara lain penjajakan program joint research di bidang pertambangan dan hilirisasi REE, pertukaran dosen melalui skema visiting professor, serta peningkatan kapasitas akademik melalui kolaborasi antarinstitusi.

“Program joint research dalam bidang pertambangan menarik, terutama karena potensi mineral di Indonesia sangat besar. Kami siap ke Indonesia untuk membahas langkah konkret kolaborasi strategis ini,” kata Rektor Vladimir.

Menutup rangkaian kunjungan, Menteri Brian melakukan kunjungan ke Museum Sejarah Pertambangan milik SPMU yang menyimpan catatan penting perkembangan teknologi pertambangan sejak abad ke-18 dan mencerminkan kontribusi historis SPMU terhadap perkembangan ilmu kebumian dunia.

Sebagai hasil awal dari kunjungan ini, kedua belah pihak sepakat untuk memulai penjajakan kerja sama konkret, dengan rencana penyelenggaraan pertemuan lanjutan guna memperdalam bentuk kolaborasi yang dapat segera diimplementasikan. Dalam rangkaian kegiatan ini, Menteri Brian turut didampingi oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (Atdikbud KBRI) di Moskow, Khairul. (*/rls)

Editor : Nicha R

Lewat SPMB 2025, Pemerintah Tekan Putus Sekolah dengan Pendekatan Inklusif

0

JAKARTA – Memasuki minggu kedua bulan Juni 2025, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di berbagai kabupaten/kota di Indonesia berjalan sukses. Capaian ini merupakan hasil dari perencanaan yang matang dan koordinasi efektif antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta mitra pendidikan di setiap wilayah.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, menegaskan prinsip dasar dari SPMB 2025 adalah pemerataan akses, keadilan sosial, dan peningkatan kualitas layanan pendidikan.

“Terkait dengan pemerataan akses, kami mendorong kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan pendekatan wilayah/rayonisasi. Sehingga pelibatan sekolah swasta sangat penting untuk memastikan ketercukupan daya tampung seluruh calon murid baru,” ujar Dirjen Gogot, Kamis (19/6/2025).

Ia juga mengapresiasi kerja keras pemerintah daerah dalam menyukseskan SPMB melalui pemetaan penduduk dan sebaran sekolah, pelibatan sekolah swasta, serta pemberian beasiswa untuk mencegah anak putus sekolah.

“Perencanaan SPMB dengan melakukan pemetaan pendudukan dan sebaran sekolah menjadi hal utama terpenuhnya daya tampung murid di daerah. Selain itu, pelibatan sekolah swasta dan pemberian beasiswa kepada murid untuk bersekolah di sekolah swasta juga penting dalam menekan angka anak putus sekolah di suatu daerah,” tambah Dirjen Gogot.

Salah satu contoh sukses pelaksanaan SPMB datang dari Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mengungkapkan sejumlah inovasi telah dilakukan untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan.

Di antaranya, Pemerintah Provinsi Jateng menyediakan fasilitas sekolah boarding di tiga SMK Negeri di Semarang, Pati, dan Purbalingga, khusus untuk keluarga kurang mampu. Selain itu, tersedia kuota khusus sebesar 3 persen untuk anak tidak sekolah dan anak panti asuhan.

“Pelaksanaan SPMB di Jawa Tengah juga memberikan prioritas utama kepada calon murid penyandang disabilitas. Lebih lanjut, kami juga memberikan kuota sebesar 5 persen daya tampung bagi calon murid yang tinggal di wilayah kecamatan yang belum ada SMA atau SMK Negeri melalui jalur domisili khusus,” ungkap Sadimin.

Sadimin menambahkan, pada SPMB tahun ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah melakukan program kemitraan bersama 139 sekolah SMA dan SMK swasta. Masing-masing sekolah tersebut membuka satu rombongan belajar dengan total 5.004 kursi untuk calon murid.

“Sasaran Program Kemitraan kami adalah calon murid yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kategori P1 (Miskin Ekstrim), P2 (sangat Miskin), dan P3 (Miskin) yang kami peroleh dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Sekolah penyelenggara program ini tentunya harus memenuhi persyaratan, yakni nilai akreditasi minimal B, memiliki ketercukupan sarana prasarana, memiliki ketercukupan tenaga guru, dan bersedia menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah,” tuturnya.

Tak hanya itu, Sadimin menambahkan bahwa Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran lebih dari Rp2 miliar untuk menekan angka anak tidak sekolah, dengan target 1.100 anak. Selain itu, Beasiswa Siswa Kurang Mampu (BSM) kembali digulirkan untuk 15.000 siswa, dengan anggaran mencapai Rp15 miliar.

“Setiap tahunnya kami mengikutsertakan sebanyak 10 anak untuk mengikuti pendidikan sampai lulus di SMA Taruna Nusantara Magelang dengan sepenuhnya pembiayaan dari APBD Jateng. Hingga saat ini, jumlah anak dari keluarga kurang mampu yang mengikuti program ini sebanyak 100 anak, dengan total biaya untuk tahun 2025 sebesar Rp. 2.520.000.000,00 kepada 10 anak,” pungkas Sadimin.

Pewarta : Nicha R

Putin: Rusia Terbuka untuk Kerja Sama Nuklir dengan Indonesia

SAINT PETERSBURG – Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa negaranya terbuka untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia di bidang nuklir.

“Kami terbuka untuk kerja sama dengan mitra Indonesia di bidang nuklir,” ujar Putin dalam pernyataan bersama dengan Presiden RI Prabowo Subianto usai pertemuan bilateral kedua negara di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Rusia, Kamis (19/6/2025).

Putin mengatakan kesiapan Rusia bekerja sama di bidang nuklir dengan Indonesia untuk tujuan damai.

“Kami juga berkeinginan untuk merealisasikan proyek nuklir di bidang damai, termasuk bidang kesehatan, pertanian, dan pelatihan staf,” kata dia.

Selain kerja sama di bidang nuklir, Putin juga menyampaikan minat untuk memperluas kemitraan di sektor teknologi canggih.

Beberapa bidang yang disebutkan meliputi pemanfaatan luar angkasa untuk tujuan damai, pengembangan kota pintar, kecerdasan buatan.

Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Federasi Rusia di kawasan Asia Pasifik.

Dia menyatakan bahwa hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia selama ini berkembang secara tradisional dengan dasar kepercayaan dan persahabatan.

Tahun 2025 menjadi penanda 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara kedua negara.

“Hari ini kita mengadakan negosiasi yang konstruktif. Kami membahas kompleks isu-isu bilateral kami jg membahas isu-isu internasional,” kata Putin.

Sementara itu, Presiden Prabowo mengatakan bahwa pertemuannya dengan Putin berlangsung hangat, dan produktif. Kedua negara membahas kerja sama di berbagai bidang, mulai dari perdagangan hingga investasi.

“Hari ini berlangsung dengan intens, hangat, dan produktif. Di semua bidang, ekonomi, kerja sama teknis, perdagangan, investasi, semua telah mengalami peningkatan,” ucap Presiden
Prabowo membuka peluang bagi Rusia untuk menambah penerbangan langsung dari Rusia ke berbagai kota di Indonesia.

Selain itu, Kepala Negara juga ingin meningkatkan jumlah anak muda untuk belajar di Rusia dengan beasiswa dari Pemerintah.

Prabowo pun menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari pemerintah Rusia dalam kunjungan kenegaraan perdananya sebagai Presiden RI ke negara tersebut.

Presiden menyatakan kunjungan ini menjadi momen penting dalam memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Federasi Rusia.

“Tahun ini kita memperingati 75 tahun hubungan diplomatik. Federasi Rusia selalu menjadi mitra penting bagi Indonesia di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya,” ucap Prabowo. (ANT/KN)

Tom Lembong Tanggapi Keterlibatan Enggartiasto dalam Kasus Impor Gula

0

JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015—2016 Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) menanggapi munculnya nama Mendag periode 2016-2019 Enggartiasto Lukita dalam sidang kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada tahun 2015—2016.

Menurut dia, kegiatan importasi gula yang dilakukan dirinya bersama Enggartiasto sudah berjalan selama bertahun-tahun, bahkan sebelum keduanya menjabat sebagai mendag.

“Kebijakan ini juga terus berlanjut setelah masa jabatan kami sudah selesai, sampai sekarang,” ungkap Tom Lembong, saat ditanya sembari menunggu mulainya persidangan kasus dugaan korupsi importasi gula di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (19/6/2025).

Maka dari itu, dirinya menilai importasi gula merupakan kebijakan yang rutin dan sudah diatur sedemikian rupa sesuai ketentuan karena telah mencerminkan kuasa, industri, sektor.

Adapun nama Enggartiasto muncul dalam dakwaan kasus dugaan korupsi importasi gula di yang menyeret sembilan petinggi perusahaan gula swasta sebagai terdakwa.

Kasus tersebut merupakan perkara yang sama dengan kasus Tom Lembong, namun dengan berkas perkara yang terpisah (splitsing), sehingga disidangkan secara terpisah.

Kesembilan petinggi dimaksud, yakni Direktur Utama (Dirut) PT Angels Products Tony Wijaya Ng, Direktur PT Makassar Tene Then Surianto Eka Prasetyo, Direktur Utama PT Sentra Usahatama Jaya Hansen Setiawan, Dirut PT Medan Sugar Industry Indra Suryaningrat, serta Dirut PT Permata Dunia Sukses Utama Eka Sapanca.

Kemudian, Presiden Direktur PT Andalan Furnindo Wisnu Hendraningrat, kuasa direksi PT Duta Sugar International Hendrogiarto Tiwow, Dirut PT Berkah Manis Makmur Hans Falita Hutama, serta Dirut PT Kebun Tebu Mas Ali Sandjaja Boedidarmo.

Atas perbuatan para terdakwa itu, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp578,1 miliar dalam kasus itu dan kesembilan terdakwa terancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam dakwaan tersebut, JPU mengatakan para terdakwa beserta Dirut PT Dharmapala Usaha Sukses Ramakrishna Murty mengajukan Persetujuan Impor (PI) Gula Kristal Mentah (GKM) pada tahun 2015-2016, dalam rangka penugasan pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula, kepada Tom Lembong dan Enggartiasto, selaku mendag pada periode itu.

Pengajuan impor dilakukan antara lain tanpa didasarkan rapat koordinasi antarkementerian maupun rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Kemudian tanpa melalui pembahasan rapat koordinasi antarkementerian dan rekomendasi dari Kemenperin, Enggartiasto disebutkan menerbitkan tujuh Persetujuan Impor (PI) Gula Kristal Mentah (GKM) dalam rangka penugasan pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula, selama masa jabatannya.

Begitu pula dengan Tom Lembong, yang diduga telah menerbitkan 21 PI GKM dalam rangka penugasan pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula, selama masa jabatannya. (ANT/KN)

Perusahaan Malaysia Buka 3.000 Lowongan bagi Pekerja Migran NTB

0

MATARAM – Perusahaan kelapa sawit SD Guthrie Berhad membuka rekrutmen 3.000 lowongan bagi pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk dikirim bekerja di sektor perkebunan di Malaysia Barat.

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan proses perekrutan PMI harus berjalan sesuai regulasi dan menjunjung tinggi prinsip etika.

“Jadi ada peluang 3.000 orang bagi PMI kita untuk dikirim ke Malaysia,” ujarnya di Mataram, Kamis (19/6/2025).

Ia menjelaskan pengiriman PMI ini melalui enam Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang telah mendapatkan izin. Di antaranya PT Cipta Rizki Utama, PT Cahaya Lombok, PT Sudinar Arta Andi, PT Dian Jogja, PT Wirakaritas, dan PT Primadaya.

“Kami menekankan agar masyarakat berhubungan dengan P3MI tersebut,” kata Nelly.

Nelly menegaskan skema pengiriman PMI ke Malaysia ini adalah zero cost atau tanpa biaya, sehingga terhadap enam P3MI, pihaknya menekankan untuk tidak memungut biaya kepada para calon PMI.

“Jadi betul-betul agar di implementasi-kan terkait zero cost tersebut, masyarakat bisa melapor kalau ada diminta biaya,” kata Nelly.

Untuk itu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB ini berharap rekrutmen tidak hanya soal menyalurkan tenaga kerja, tetapi juga menyertakan pembinaan dan edukasi.

“Jangan sampai karena minim-nya pembekalan, kita menerima kabar duka dari negeri orang. Untuk itu, pentingnya pelatihan pra-penempatan agar para pekerja siap secara mental dan budaya dalam menghadapi tantangan di negara tujuan,” ucapnya.

Selain itu, Nelly juga menyinggung pentingnya meminimalkan potensi pelanggaran hukum akibat kelalaian administratif. Oleh karena itu, pihaknya juga menekankan kepada perusahaan dan agen rekrutmen untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjalankan peran edukatif dan pembinaan secara menyeluruh.

Jangan sampai karena salah umur atau kelalaian dokumen, malah terjerat Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlu ada koordinasi dan komitmen bersama agar proses ini benar-benar aman dan legal,” tegas Nelly. (ANT/KN)

Pengamat: G7 Sulit Capai Konsensus Terkait Konflik Iran-Israel

0

JAKARTA – Profesor Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) Teuku Rezasyah beranggapan bahwa saat ini sangat sulit untuk membuat consensus di kalangan negara-negara Kelompok 7 (G7) terkait konflik Iran-Israel.

“Saat ini negara-negara G7 sangat sulit membuat konsensus di antara mereka. Terlebih lagi, ketergantungan mereka atas Amerika Serikat mulai berkurang,” kata Reza saat dihubungi ANTARA di Jakarta pada Kamis (19/6/2025).

Menurut Reza, sulit dalam rekonstruksi Israel dan pembagian peran dalam menyudutkan Iran termasuk faktor yang dapat menghalangi tercapainya konsensus G7.

Reza menjelaskan bahwa negara G7 memberikan dukungan dalam bentuk apapun kepada Israel, di antaranya pembenaran atas apapun yang Israel lakukan dan dipraktekkan secara konsisten di berbagai forum internasional, termasuk PBB.

“Suara mereka umumnya bulat, dan selalu sejalan dengan kebijakan apapun yang Israel lakukan,” kata Reza.

Lebih lanjut Reza mengatakan negara G7 seringkali berseberangan dengan mayoritas negara di dunia, tepatnya di Majelis Umum PBB.

“Namun G7 ini kompak, kuat secara teknologi dan mliter, kaya dan banyak melakukan investasi di berbagai belahan bumi serta berwibawa karena menguasai sumber-sumber keuangan dan informasi di dunia,” katanya menambahkan.

Ia menambahkan bahwa kendati Israel terbukti melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan berperilaku kejam atas rakyat Palestina, sikap G7 pada umumnya bersimpati pada Israel.

Mereka beralasan bahwa Israel berhak mempertahankan dirinya sebagai sebuah negara berdaulat, katanya.

Sebelumnya pada Senin (16/6) para pemimpin negara-negara G7 yang bertemu di Kanada menegaskan kembali komitmennya terhadap perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.

“Dalam konteks ini, kami menegaskan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri. Kami menegaskan kembali dukungan kami terhadap keamanan Israel”, kata para pemimpin Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. (ANT/KN)

Mantan Hakim MK : Penghapusan Konten di Ponsel Bukan Tindakan Perintangan Penyidikan

0

JAKARTA – Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Maruarar Siahaan, menyatakan tindakan menghapus data dalam telepon genggam tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai bentuk perintangan penyidikan, meskipun konten tersebut berkaitan dengan perkara pidana.

Pernyataan itu disampaikan Maruarar saat menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024 dan dugaan perintangan penyidikan terhadap buronan Harun Masiku. Sidang ini menghadirkan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa, dan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis (19/6/2025).

Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan Yunarwanto, mempertanyakan apakah penghapusan data yang mengandung fakta-fakta hukum dapat dikategorikan sebagai penghalangan penyidikan.

“Misalnya dia menghapus konten itu adalah dalam kaitan untuk menghilangkan fakta-fakta sehingga tidak diketemukan fakta-fakta apa yang itu kemudian membuat terang suatu perkara. Nah, apakah itu kemudian juga masih dari ranah hak asasi tetap dilindungi meski kaitan dengan kejahatan?” tanya Wawan.

Menanggapi hal itu, Maruarar menegaskan hak untuk menghapus konten tetap termasuk dalam ranah hak asasi seseorang.

“Ya, kita bertahan bahwa itu adalah hak asasi yang bersangkutan yang harus dilindungi,” jawabnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan penyidik memiliki kemampuan teknis dan peralatan canggih untuk tetap dapat mengakses informasi yang telah dihapus dari perangkat digital.

“Kalau saya mengatakan bahwa polisi juga sering mengatakan itu, dia bisa mengatasi kalau benar di situ ada data-data yang menyatakan itu merupakan upaya penghalangan, apa yang dikatakan semua penyidik sudah dilengkapi instrumen yang ada untuk mencari data itu dengan alat yang lain,” jelas Maruarar.

Ia juga mengapresiasi kemajuan teknologi dalam mendukung proses penyelidikan dan penyidikan, serta menyebut bahwa data yang telah dihapus tetap bisa diperoleh dari penyedia layanan komunikasi.

“Saya bangga sekali kalau dikatakan polisi sudah menggunakan scientific investigation, tapi di dalam data itu dengan mudah kita peroleh dari provider,” ujarnya.

Menurut Maruarar, penghapusan atau perusakan perangkat tidak serta-merta menghambat jalannya penyidikan karena data tetap bisa diakses dengan bantuan teknologi digital yang tersedia.

“Kalau itu yang didalilkan sebagai pencegahan tetap penyidikan, itu tidak terhalang. Seandainya dia menggunakan apa yang dikatakan instrumen yang ada seluruhnya, bahkan kalau sekarang para, apa namanya itu, hacker, dengan mudah memperoleh isi kita punya HP,” jelasnya.

“Tidak terhalang penyidikan, kalaupun saya sudah merusak HP saya, di situ ada data, Anda masih bisa dengan instrumen yang tersedia, apalagi sekarang modernisasi semua instrumen bagi penyidik,” imbuh Maruarar.

Dalam perkara ini, Hasto didakwa terlibat dalam pemberian suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar Rp600 juta agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR melalui mekanisme PAW.

Selain itu, Hasto juga diduga memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponselnya agar tidak dapat dilacak KPK setelah penangkapan Wahyu pada Januari 2020.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

Lahan Belum Siap, Pembangunan Sekolah Rakyat di Kukar Masih Terkendala

TENGGARONG – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) untuk membangun Sekolah Rakyat masih menemui sejumlah hambatan, terutama terkait kesiapan lahan. Meski telah diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pembangunan fisik belum bisa dimulai karena berbagai persyaratan administratif dan teknis belum sepenuhnya terpenuhi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, Yuliandris Suherdiman, menyampaikan bahwa dari tiga lokasi yang diusulkan sebagai tempat pembangunan, hanya dua yang berpotensi dilanjutkan. Keduanya berada di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong. Sementara satu lokasi lainnya yang berada di Muara Badak terpaksa dicoret karena statusnya merupakan lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan tidak mendapat izin pemanfaatan.

“Untuk lokasi di Muara Badak itu merupakan lahan milik Pemerintah Provinsi. Tapi sampai saat ini pihak provinsi tidak bersedia memberikan izin pemanfaatan lahan tersebut,” jelas Yuliandris, Kamis (19/6/2025).

Dua lokasi di Loa Ipuh Darat sendiri telah ditinjau langsung oleh tim Balai Kementerian PU Wilayah Samarinda pada pertengahan Mei lalu, sebagai tindak lanjut dari presentasi yang sebelumnya dilakukan Pemkab Kukar di Jakarta. Namun hasil tinjauan menunjukkan bahwa lokasi tersebut masih perlu dilakukan land clearing dan pematangan lahan karena kontur tanah yang tidak rata.

“Tim dari Balai PU meminta agar dilakukan pematangan lahan lebih dulu sebelum pembangunan dimulai,” tambah Yuliandris.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa lahan yang dimaksud merupakan hibah dari Kementerian ESDM, dulunya bekas konsesi tambang PT MHU dan berada dalam satu kawasan dengan SPN serta markas Brimob. Sayangnya, meski status lahan telah dihibahkan, secara legal belum bersertifikat dan belum memiliki patok batas resmi.

“Kementerian PU akan membangun jika lahan sudah bersertifikat dan memiliki patok batas. Saat ini lahan tersebut belum memiliki patok batas, pemetaan sebelumnya hanya dilakukan menggunakan drone oleh tim dari pertanahan dan tata ruang,” ungkapnya.

Total luasan lahan yang diidentifikasi melebihi 10 hektare, namun kondisi kontur yang berbukit serta status lahan yang belum clean and clear menjadi penghambat utama. Dalam rapat tersebut, Pemkab menekankan tiga agenda prioritas: pematokan lahan, proses land clearing, dan peningkatan status kepemilikan lahan.

“Kita berharap ketiga hal ini bisa diselesaikan tahun ini. Idealnya pembangunan juga bisa dimulai tahun ini, tapi kita masih terkendala pada kesiapan lahan. Masalah utama kita adalah tidak punya lahan yang siap bangun. Kondisinya berbukit atau kalaupun datar, lahannya gambut,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Ahmad Yani Resmi Nahkodai DPRD Kukar, Bupati Edi Damansyah Harap Sinergi Kian Kuat

TENGGARONG – Kursi Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2024–2029, kini resmi dijabat oleh Ahmad Yani. Pelantikan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kukar yang digelar pada Kamis (19/6/2025), di ruang sidang utama yang disaksikan langsung oleh jajaran pimpinan daerah termasuk Bupati Kukar, Edi Damansyah.

Pelantikan ini menjadi momen penting dalam kelanjutan kepemimpinan lembaga legislatif, setelah wafatnya Ketua DPRD sebelumnya, Junaidi pada akhir tahun lalu. Dalam sambutannya, Bupati Edi tidak hanya mengucapkan selamat kepada Ahmad Yani, tetapi juga menyampaikan penghormatan kepada almarhum Junaidi atas dedikasi yang telah diberikan selama masa jabatannya.

“Kita semua berduka atas kepergian almarhum, namun hari ini kita juga menyambut kepemimpinan baru. Selamat kepada Ahmad Yani atas amanah yang dipercayakan. Semoga mampu membawa DPRD Kukar semakin kuat dan kolaboratif,” tutur Edi Danansyah.

Menurut Bupati, kesinambungan kepemimpinan di DPRD menjadi fondasi penting untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif yang telah terjalin harus terus diperkuat, tidak hanya dalam kerangka kelembagaan, tetapi juga dalam semangat kolaboratif demi rakyat.

“Sinergi yang terbangun selama ini bukan hanya bersifat formal, tetapi betul-betul mengakar dalam semangat gotong royong membangun daerah. Ini patut kita pertahankan dan tingkatkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Edi menekankan bahwa tantangan dalam memimpin DPRD tidak hanya terletak pada pelaksanaan tugas formal seperti legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Namun juga pada kecakapan dalam merespons dinamika sosial-politik masyarakat secara bijak dan proporsional.

“Ada hal-hal yang tak tertulis, yang harus dihadapi dengan kearifan. Di sinilah kepemimpinan Ketua DPRD diuji dalam menjaga kohesi internal dan mengelola dinamika politik yang wajar namun produktif,” tegasnya.

Sebagai Ketua DPRD, Ahmad Yani diharapkan mampu menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Edi, keberhasilan pembangunan tidak akan tercapai tanpa kerja sama yang solid dengan lembaga legislatif.

“Semua capaian yang diraih pemerintah daerah hari ini tidak terlepas dari peran DPRD sebagai mitra strategis. Terima kasih atas kerja keras dan komitmen seluruh anggota dewan,” tambahnya.

Mengakhiri sambutannya, Edi Damansyah mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk legislatif, eksekutif, serta masyarakat, untuk bersama-sama menjaga semangat kolaboratif dan memperkuat solidaritas dalam membangun Kukar yang lebih maju dan berkeadilan.

“Momentum pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi awal baru untuk memperkuat solidaritas kita dalam membangun Kutai Kartanegara yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i