JUMAT, 20 Juni 2025. Saya dan istri sedang berada di Samarinda. Usai menyelesaikan urusan di Polresta sore itu, saya memutuskan untuk menengok Big Mall. Ada rasa penasaran yang belum tuntas sejak kebakaran pada 3 Juni lalu. Mall terbesar di Samarinda itu sudah dibuka kembali sejak 16 Juni. Tapi, benarkah sudah aman?

Saya arahkan mobil ke lantai tiga, pintu masuk utama seperti biasa. Tapi sesampainya di sana, aksesnya masih ditutup. Tampak rangka besi dan material renovasi masih terpasang. Petugas parkir memberi isyarat agar saya turun ke lantai dua. “Baru lantai dua dan satu yang dibuka, Pak,” katanya singkat.

Saya turunkan mobil perlahan. Area parkir terlihat lengang. Kendaraan yang terparkir bisa dihitung jari. Saya masuk lewat pintu dalam, suasananya terasa berbeda. Masih sepi. Belum terasa seperti mall yang benar-benar beroperasi. Hypermart di lantai dua masih tutup. Beberapa toko mulai bersih-bersih, tapi belum ramai.

Seorang petugas keamanan menghampiri. Ia mengatakan bahwa lantai tiga ke atas masih belum bisa diakses. “Masih ada pengerjaan, Pak. Mungkin sekitar satu setengah bulan lagi. Tapi tenant di lantai bawah sudah mulai dibuka,” katanya.

Saya bertanya, “Tapi kan belum ada SLF (Sertifikat Laik Fungsi)?”

Ia menggeleng pelan. “Kami juga kurang tahu, Pak. Tapi pengamanan sudah jalan. Ada lebih dari seratus petugas yang berjaga, dibagi dalam tiga shift. Toko-toko juga mulai bersih-bersih, persiapan buka.”

Saya sempat minta izin untuk naik ke lantai atas. Tidak diperbolehkan. “Kalau ke Kordinat, rumah makan di lantai tiga, itu bisa. Tapi hanya itu. Area lain belum boleh. Nanti kami dampingi,” katanya.

Saya ke atas, sekadar ingin melihat. Tidak berniat makan. Dan benar saja, belum ada tanda-tanda mall siap dibuka penuh. Plafon masih terbuka, banyak area ditutup triplek, eskalator tidak semuanya berfungsi. Petugas kebersihan masih sibuk di depan gerai Matahari.

Yang jadi pertanyaan saya: kenapa harus buru-buru dibuka? Padahal, penyebab pasti kebakaran belum selesai diselidiki.

Media memberitakan bahwa api berasal dari tenant Charles & Keith di lantai UG, merembet ke tujuh tenant lainnya. Tim Puslabfor Mabes Polri dari Surabaya masih meneliti barang bukti. Tapi manajemen menyatakan bahwa lantai LG dan GF sudah bisa dibuka. Lantai UG ke atas, termasuk bioskop XXI, masih ditutup.

GM Big Mall, Tumpal MP Silalahi, menyebut sistem proteksi kebakaran di lantai bawah berfungsi. Tapi pernyataan itu kontras dengan temuan Disdamkar. Inspeksi terakhir mereka menemukan banyak masalah: pompa diesel pemadam tidak stabil, sprinkler tidak aktif di titik awal api, detektor asap dan panas tidak bekerja saat dibutuhkan. Jalur evakuasi dan lampu darurat pun belum sesuai standar.

Akibatnya, saat kejadian, asap tebal memenuhi mall dan belasan orang harus dilarikan ke rumah sakit karena sesak napas.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, juga angkat suara. Ia menyebut belum menerima laporan resmi hasil investigasi. “Sistem keamanan seperti sprinkler dan hydrant harus dievaluasi. Kami akan terus memantau,” tegasnya.

Yang membuat saya lebih heran, Dinas PUPR Kota Samarinda justru mengaku belum mengeluarkan izin operasional maupun SLF. Mereka baru tahu mall dibuka lagi dari unggahan di media sosial.

Itu berarti, saat saya berada di dalam Big Mall hari itu, saya sedang berada di gedung publik yang secara teknis belum dinyatakan laik fungsi.

Saya bukan pejabat. Bukan ahli teknis. Saya hanya warga biasa. Tapi saya tahu satu hal: keselamatan bukan soal opini. Bukan juga soal mengejar target operasional. Keselamatan adalah soal tanggung jawab.

Big Mall tentu ingin kembali ramai. Tenant ingin segera berdagang. Manajemen pasti ingin memulihkan kerugian. Itu wajar. Tapi kalau gedung belum laik fungsi, sistem belum siap, dan penyelidikan belum selesai—kenapa harus dipaksakan?

Api tidak akan menunggu surat izin. Ia tidak peduli siapa yang menyetujui atau siapa yang lalai. Kalau hal ini terulang lagi, siapa yang akan bertanggung jawab?

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

JUMAT malam, 20 Juni 2025. Saya menyempatkan diri singgah ke Mall Lembuswana, Samarinda. Bukan untuk belanja. Bukan pula urusan kantor. Saya cuma penasaran.

Ada video pendek di beranda TikTok saya, menampilkan festival kuliner di mall itu. Judulnya mencolok: Gebyar Kuliner Jakarta Pecinan Halal. Kabarnya, event ini diikuti puluhan tenant yang menyajikan makanan khas Pecinan dari Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya.

Digelar mulai 20 hingga 29 Juni 2025 di lantai 2 Mall Lembuswana, acara ini menghadirkan lebih dari 42 tenant dari Jakarta dan sejumlah kota besar, menyuguhkan kuliner khas Pecinan versi halal.

Ada cehuntiau, gohyong, oyster bakar, sampai baso A Fung. Semua diklaim halal. Awalnya saya tak terlalu ambil pusing, sampai akhirnya membaca komentar-komentar netizen: ramai, mahal, tapi tetap laris. Nah, itu yang bikin saya tertarik datang.

Saya tiba sekitar pukul 19.00 WITA. Area parkir padat. Harus putar satu kali baru dapat tempat. Begitu naik ke lantai 2, suasananya langsung terasa berbeda.

Mall yang biasanya lengang malam hari, kali ini penuh orang. Ramai, tapi tidak sesak. Pengunjungnya beragam. Anak muda, pasangan, keluarga, lalu-lalang membawa makanan.

Deretan stan tertata rapi. Bau minyak panas, asap panggangan, dan wangi rempah bercampur di udara. Beberapa menu terdengar asing. Tapi justru itu yang bikin orang makin ingin mencoba. Termasuk saya.

Saya beli lumpia isi dua, harganya Rp60 ribu. Gudeg Jogja lengkap Rp59 ribu. Harga segini jelas lebih mahal dari biasanya. Tapi anehnya, antrean tetap mengular. Banyak pembeli dari kalangan Tionghoa, tapi warga lokal pun banyak yang ikut mencicipi.

Saya dan istri tergoda juga. Total kami habiskan hampir Rp600 ribu malam itu. “Yang penting bisa mencicipi saja, supaya nggak penasaran,” kata istri saya.

Sistem pembayarannya semua digital—QRIS, e-money, e-wallet. Beberapa stan bahkan tidak menerima uang tunai. Bagi pengunjung yang terbiasa cash, mungkin agak repot. Tapi dari sisi penyelenggara, ini lebih praktis dan aman.

Lorong mall yang biasa kosong, malam itu jadi semacam jalur ekspedisi rasa. Anak-anak duduk santai di kursi dan meja yang disediakan. Remaja sibuk swafoto. Di dekat eskalator, saya lihat petugas kebersihan hilir-mudik mengepel lantai yang mulai lengket.

Ternyata ini event kedua. Sebelumnya digelar di Living Plaza Balikpapan, awal Juni. Di sana lebih dari 40 tenant hadir, membawa bahan masakan langsung dari Jakarta, Bandung, dan Medan menggunakan kontainer. Antrean panjang sampai satu jam jadi pemandangan biasa. Bahkan sempat ada promo cashback 50 persen dari salah satu bank.

Saya melihat, acara ini bukan semata jualan makanan. Ini pengalaman. Ini cara lain menikmati malam di kota karena ada rasa, aroma, dan interaksi.

Dari balik hiruk-pikuk suara wajan dan antrean panjang, saya menangkap satu hal: kota ini butuh lebih banyak ruang untuk bertemu dan berbagi.

Bukan sekadar ruang rapat atau debat, tapi ruang yang memberi alasan untuk orang berkumpul tanpa beban, meski setelah membayar Rp60 ribu untuk dua lumpia.

Saya tak membawa banyak oleh-oleh malam itu. Tapi saya pulang dengan pengalaman. Kadang, kita tak perlu alasan besar untuk keluar rumah. Cukup satu ajakan, satu rasa penasaran, dan sisanya biarkan berjalan seperti malam itu. (*)

Oleh Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Kamis, 19 Juni 2025. Saya melakukan perjalanan menuju Balikpapan. Bukan dalam kapasitas sebagai manajemen Media Kaltim, bukan pula untuk kepentingan jurnalistik. Kali ini murni urusan hukum pribadi, dalam kapasitas saya sebagai pengelola Satu Nusantara Law Firm.

Saya dijadwalkan menghadiri sidang ketiga perkara perdata di Pengadilan Negeri Balikpapan. Perkara ini saya tangani bersama rekan senior saya, H. Arief Widagdo Soetarno, SH., M.Si., yang juga berkantor di firma kami di Jalan Gunung Kawi BSD, Bontang.

Urusan hukum itu akan saya bahas pada waktunya. Belum hari ini. Karena pagi itu, perhatian saya sepenuhnya tertuju pada satu hal yang lebih mendesak: Kota Balikpapan yang kembali digenangi.

Kami berangkat sejak pagi dari Samarinda. Hujan masih ringan saat memasuki tol. Namun begitu melewati wilayah Samboja, intensitasnya meningkat tajam. Ketika keluar dari Tol Manggar, genangan air mulai tampak di beberapa titik. Jalur menuju pusat kota masih bisa dilalui, meski melambat akibat genangan yang meninggi.

Sejak hujan deras mengguyur saat perjalanan, saya sudah menduga: Balikpapan akan kembali banjir. Yang saya khawatirkan, apakah jalan menuju pengadilan masih bisa dilintasi.

Jadwal sidang pukul 10.00 Wita, tapi waktu sudah menunjukkan pukul 10.30 saat saya tiba di pintu tol keluar.

Sepanjang rute, saya melewati tiga titik genangan. Air cukup tinggi, tapi mobil masih bisa melaju perlahan. Sementara di jalur arah ke Manggar, kemacetan mulai mengular karena satu kendaraan terjebak di tengah genangan.

Tak lama, laporan dari tim redaksi Media Kaltim berdatangan lewat grup WhatsApp. Air setinggi lutut di MT Haryono. Di Gang Mufakat, bahkan mencapai dada orang dewasa. Rumah-rumah yang selama ini aman, kali ini ikut terendam. Salah satu karyawan kami mengaku, ini kali pertama rumahnya kebanjiran sejak tinggal di sana.

Ini bukan kejutan. Ini pola yang terus berulang. Dan setiap tahun, pemerintah kota tampaknya tetap tidak belajar.

BMKG sebenarnya sudah mengeluarkan peringatan sejak pagi. Hujan dikategorikan sedang, tapi berdurasi panjang. Tapi cukup untuk menunjukkan satu hal yang belum berubah: drainase kota macet, tak berfungsi sebagaimana mestinya.

Jalanan lumpuh. Warga kesulitan beraktivitas. Kendaraan mogok. Dan air, seperti biasa, mengalir ke tempat yang paling mudah: rumah-rumah penduduk.

Yang patut diapresiasi adalah mereka yang bergerak tanpa sorotan kamera. Tim Satbrimob Polda Kaltim, dipimpin langsung Kombes Andy Rifai, turun ke lokasi banjir.

Mereka membawa perahu karet, mengevakuasi warga—terutama lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Ini bentuk nyata dari tanggung jawab. Sunyi dari pemberitaan, tapi berarti di lapangan.

Wali kota memang sedang menjalankan agenda resmi, mendampingi kunjungan kerja anggota DPR RI. Itu tugas penting, kita paham. Tapi saat warga berjibaku menyelamatkan kasur dari rendaman air, harapan tetap ada: semoga, meski tak tampak di lapangan, Wali Kota Balikpapan tetap memantau situasi dan mendengar langsung suara warganya. Karena kepemimpinan bukan soal hadir secara fisik semata, tapi soal tanggap dan tahu kapan rakyatnya butuh dipegang.

Tapi, kita juga harus akui, Pemkot Balikpapan sebenarnya telah menjalankan sejumlah program untuk mengatasi banjir.

Mulai dari normalisasi drainase di MT Haryono dengan box culvert berukuran besar, pembangunan bendali Ampal Hulu, hingga moratorium izin pembukaan lahan baru sejak 19 Juni 2025.

Ada juga optimalisasi bendali di belakang Pasar Segar dan dorongan penyerahan prasarana dari pengembang ke pemerintah. Strategi pengendalian banjir jangka menengah dan proyek SPAM pun sedang disiapkan.

Tapi kita tahu: program bagus tanpa kecepatan eksekusi dan konsistensi hanya akan menjadi daftar niat baik. Dan niat baik saja tidak cukup ketika air sudah masuk ruang tamu warga.

Mari bicara apa adanya. Ini bukan bencana alam. Ini bencana pengabaian. Drainase yang tak pernah dibenahi. Izin pembangunan yang terus diterbitkan. Kawasan resapan air yang terus dikorbankan atas nama investasi. Lalu, tiap musim hujan, semua tampak terkejut—padahal warga sudah pasrah.

Balikpapan bukan kota kecil. Tapi cara kita menanggapi banjir selalu kecil. Jika penanganan hanya muncul setelah viral, maka yang diperbaiki hanyalah kulitnya. Kalau semua keputusan hanya demi menjaga citra, maka yang akan terus tenggelam adalah kepercayaan publik.

Sudah waktunya bicara tegas: Hentikan pembiaran. Perbaiki tata ruang. Benahi drainase.Dan berhentilah menyalahkan langit.

Karena air tidak salah. Yang salah adalah kita yang tak pernah belajar.

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.