JAKARTA – Tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) mengklaim tidak mengetahui perihal kuota haji yang didapatkan biro travel dan umrah PT Maktour.

“Saya tidak tahu itu,” ujar mantan Menteri Agama (Menag) itu usai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Ia juga mengatakan Kementerian Agama (Kemenag) tidak memberikan kuota haji khusus kepada pemilik PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur.

“Tidak mungkin itu,” katanya.

Selain itu, Yaqut juga menepis kabar mengenai foto kedekatan dia dengan Fuad Hasan yang beredar luas di internet.

“Tidak ada, tidak ada,” ungkapnya.

KPK pada Jumat hari ini memeriksa Yaqut sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Tahun 2023-2024.

Yaqut tiba di Gedung KPK, Jakarta, pukul 13.19 WIB dan pemeriksaan berakhir pada pukul 17.40 WIB.

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan.

Mereka yang dicegah adalah Yaqut, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex selaku mantan staf khusus pada era Menag Yaqut serta Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.

KPK pada 9 Januari 2026, mengumumkan dua dari tiga orang yang dicegah tersebut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, yakni Yaqut dan Gus Alex.

Selain ditangani KPK, Pansus Hak Angket Haji DPR sebelumnya juga menyatakan telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah mulai merealisasikan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) secara bulanan sebagai wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus memberikan kepastian penyaluran tunjangan.

Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) Nunuk Suryani menyatakan, kebijakan pencairan TPG per bulan merupakan bentuk penghargaan negara terhadap profesionalisme dan kinerja guru.

“Penyaluran tunjangan secara bulanan merupakan bentuk penghargaan pemerintah atas kinerja dan profesionalisme guru. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan guru, sehingga mereka dapat lebih fokus menjalankan peran utamanya sebagai pendidik,” ujar Nunuk di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Ia menambahkan, pemerintah mendorong agar TPG tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mendukung pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas diri guru, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

“Kepada seluruh guru yang telah bersertifikat pendidik, pemerintah terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan guru. Kami mengajak para guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan menunjukkan kinerja terbaik sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” tambahnya.

Untuk tahun 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memproyeksikan anggaran Tunjangan Profesi Guru ASN sebesar Rp72,2 triliun. Hingga akhir Januari 2026, Kemendikdasmen telah merekomendasikan penyaluran TPG bulan Januari bagi sekitar 1,2 juta guru ASN daerah (ASND) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Waktu masuknya dana ke rekening masing-masing guru menyesuaikan dengan tahapan penyaluran yang berlaku.

Kemendikdasmen melalui Ditjen GTKPG memastikan penyaluran TPG dilakukan melalui sistem terintegrasi dengan data pendidikan nasional guna menjamin transparansi, akurasi, dan ketepatan sasaran. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan agar pencairan berjalan lancar di seluruh wilayah.

Guru penerima tunjangan diimbau untuk memastikan data kepegawaian, pemenuhan beban kerja, serta rekening bank dalam kondisi aktif dan sesuai agar tidak mengalami kendala teknis.

Ke depan, Kemendikdasmen menegaskan akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan tunjangan guru sebagai bagian dari reformasi tata kelola guru yang lebih sederhana, adil, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Pewarta/ Editor : Nicha R

JAKARTA — Guncangan di pasar keuangan nasional berbuntut serius. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar bersama dua pejabat kunci pengawasan pasar modal secara resmi mengajukan pengunduran diri di tengah tekanan hebat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta penurunan persepsi investor global terhadap pasar Indonesia.

OJK mengonfirmasi bahwa Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK), serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten dan Transaksi Efek (DKTK) telah menyerahkan surat pengunduran diri sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam siaran pers OJK pada Jumat (30/1/2026), Mahendra menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk membuka ruang pemulihan kepercayaan pasar.

Langkah ini muncul tak lama setelah IHSG mengalami tekanan tajam dalam beberapa hari terakhir, menyusul laporan penurunan prospek investasi pasar modal Indonesia oleh lembaga global seperti MSCI, Goldman Sachs, dan UBS. Sebelumnya, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman juga lebih dulu mengundurkan diri.

Rangkaian peristiwa ini menandai salah satu periode paling bergejolak bagi otoritas pasar keuangan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Meski ditinggal tiga pejabat teratas, OJK menegaskan roda pengawasan sektor jasa keuangan tetap berjalan.

Tugas Ketua Dewan Komisioner dan jajaran pasar modal untuk sementara akan dilaksanakan sesuai mekanisme hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang OJK dan Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“OJK memastikan keberlangsungan kebijakan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaku industri tetap terjaga,” tulis lembaga itu.

OJK juga menekankan komitmen untuk menjaga kepercayaan publik melalui penerapan prinsip transparansi, tata kelola, dan akuntabilitas.

Pengunduran diri serentak pimpinan OJK ini terjadi pada saat sentimen terhadap pasar keuangan domestik berada di titik rawan. Penurunan rating investasi oleh sejumlah lembaga global telah memicu aksi jual besar-besaran, memaksa otoritas bursa menghentikan sementara perdagangan saham dalam beberapa sesi terakhir.

Di tengah kondisi tersebut, keputusan para pejabat tinggi regulator mundur dari jabatannya dinilai sebagai langkah dramatis yang sarat makna politik dan kelembagaan.

Meski OJK tidak secara eksplisit mengaitkan pengunduran diri tersebut dengan tekanan pasar, timing yang berdekatan memunculkan spekulasi luas di kalangan pelaku industri mengenai perlunya reformasi internal dan penguatan kembali kepercayaan investor.

Pewarta/ Editor : Nicha R

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana merotasi sekitar 70 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada pekan depan sebagai bagian dari upaya memperkuat reformasi internal dan menjaga penerimaan negara.

“Minggu depan mungkin sekitar 70 orang pajak akan saya putar,” ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Menurut Purbaya, rotasi dilakukan sebagai langkah pembenahan tata kelola. Pegawai yang terbukti melakukan penyelewengan akan dipindahkan ke kantor pajak yang relatif sepi sebagai bentuk sanksi administratif.

Ia menegaskan, perombakan pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan salah satu upaya strategis untuk mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pengelola keuangan negara.

“Jadi, kami melakukan perbaikan dengan sungguh-sungguh,” kata Purbaya.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi memastikan target penerimaan negara tahun 2026 dapat tercapai. Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.153,58 triliun, yang terdiri atas penerimaan perpajakan Rp2.693,71 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,2 triliun, serta hibah Rp666,27 miliar.

Rotasi pegawai DJP ini melanjutkan langkah serupa yang sebelumnya telah dilakukan terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Kemenkeu.

Sebelumnya, pada Rabu (28/1/2026), Purbaya telah melantik 36 pejabat yang ditempatkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

Di lingkungan DJBC, sebanyak 22 pejabat telah dilantik, sementara sembilan pejabat lainnya dijadwalkan menyusul pada 2 Februari 2026. Selain itu, terdapat tiga pejabat di DJPb, satu pejabat di DJKN, dan satu pejabat di DJSPSK yang turut dilantik.

Dalam pesannya, Purbaya mengingatkan agar pelantikan dan rotasi jabatan tidak dipandang sekadar seremoni, melainkan sebagai amanah negara dan kepercayaan publik yang harus dipertanggungjawabkan.

“Ini tugas negara dan kepercayaan publik yang dititipkan di pundak saudara-saudara sekalian dan akan dimintai pertanggungjawaban, kepemimpinan, etika, serta kinerja kalau kita ingin naik kelas sebagai negara maju,” tegasnya.

BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah resmi menetapkan perpanjangan ketujuh status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama tujuh hari hingga 5 Februari 2026 mendatang.

“Memperpanjang status tanggap darurat bencana di Kabupaten Aceh Tengah, mulai tanggal 30 Januari sampai dengan 5 Februari 2026,” kata Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, di Aceh Tengah, Kamis (29/1/2026).

Haili Yoga mengatakan, perpanjangan masa tanggap darurat ini dilakukan karena masih terdapat delapan desa dari dua kecamatan di kabupaten setempat yang masih terisolasi pascabencana.

“Delapan desa masih terisolasi, sehingga kita perpanjang tujuh hari lagi, desa terisolasi itu berada Kecamatan Linge lima desa, dan Kecamatan Ketol ada tiga desa,” ujarnya.

Masih terisolasinya desa tersebut, kata dia, pertama karena masih terdapat longsoran jalan dan jembatan, sehingga belum dapat dilalui kendaraan, bahkan untuk sepeda motor. Masyarakat di sana, masih membutuhkan bantuan, dan disalurkan melalui udara menggunakan helikopter.

“Maka kami atas nama pemerintah Aceh Tengah masih memperpanjang status daripada daerah kita sebagai tanggap darurat, kalau dalam tujuh hari ke depan selesai, maka akan selesai (tanggap daruratnya) seperti itu,” katanya.

“Harapan kita kepada pemerintah provinsi dan pusat, memang ini harus menjadi perhatian serius kita, kaitannya dengan daerah yang terisolir seperti ini,” sambung Haili Yoga.

Dirinya menuturkan, perbaikan infrastruktur di sana terkendala karena luas sungainya, terutama di Kecamatan Ketol mencapai sekitar 300 meter, sehingga daerah tidak mampu memperbaikinya, maka harus ada bantuan pusat, dan kini sudah mulai berproses berkat bantuan TNI/Polri.

Kemudian, untuk wilayah Kecamatan Linge, jembatan di sana juga masih putus, baru dapat dilalui kendaraan roda dua, dan juga masih terbatas, sehingga kebutuhan masyarakat susah didapatkan.

“Maka kita menyampaikan bahwa delapan desa ini cukup berat. Karena ini harus dilakukan oleh pemerintah pusat seperti itu,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, ia juga menjelaskan bahwa kondisi masyarakat Kecamatan Ketol hanya sebagian kecil yang masih bertahan di tenda pengungsian, rata-rata sudah kembali ke rumah.

Sedangkan di Kecamatan Linge, masyarakat di sana banyak yang masih mengungsi, karena desa mereka sudah diterjang banjir dan longsor, bahkan sebagian tidak memiliki rumah lagi.

“Kita harapkan juga masyarakat, hunian sementara (Huntara) sedang berproses, ini sementara daripada rumah masyarakat, apalagi kita mau menghadapi bulan suci Ramadhan,” demikian Haili Yoga. (ANT/KN)

BANDUNG – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerahkan dua pesawat dalam Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna membantu proses pencarian korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan dua pesawat yang ditempatkan di wilayah Bandung Barat dinilai cukup membantu proses pencarian, karena dinilai mengurangi intensitas hujan di wilayah tersebut.

“Operasi modifikasi ini bukan menghentikan sama sekali, tapi mengurangi. Kita terus berusaha. Tadi rapat dengan BMKG, curah hujan diperkirakan sampai besok jam satu siang masih seperti ini,” kata Suharyanto di Bandung, Kamis (29/1/2026).

Ia menambahkan pemerintah pusat juga mulai menggeser sejumlah pesawat dari wilayah Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh, ke kawasan DKI Jakarta dan Pulau Jawa seiring meningkatnya intensitas hujan yang berpotensi memicu banjir dan longsor.

“Awalnya fokus di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, dengan sembilan pesawat. Sekarang di sana tinggal empat, lima pesawat digeser ke sini. Satu untuk Jawa Tengah, dua di DKI, dan dua di Jawa Barat,” ujarnya.

BNPB menargetkan seluruh korban dapat ditemukan dalam waktu tujuh hari pasca-kejadian. Namun demikian operasi pencarian dapat diperpanjang sesuai kesepakatan dengan keluarga korban.

“Target kita H+7 seluruh korban ditemukan. Tapi kalau sampai H+7 belum ditemukan, pencarian tetap dilanjutkan. Yang menghentikan pencarian itu bukan kami, tapi keluarga korban,” katanya.

Sementara itu Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Bandung Teguh Rahayu menyampaikan kondisi cuaca di sekitar lokasi longsor masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dalam beberapa hari ke depan.

“Prakiraan cuaca menunjukkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi sampai besok pagi,” ujarnya.

Ia juga mengimbau petugas serta warga di sekitar lokasi agar tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana susulan.

Teguh menjelaskan OMC telah dilakukan sejak 24 Januari dan direncanakan berlangsung hingga 29 Januari, meski pertumbuhan awan yang tinggi membuat upaya tersebut belum sepenuhnya efektif. (ANT/KN)

JAKARTA — Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menetapkan empat fokus utama dalam kebijakan energi nasional yang menjadi arah strategis pemerintah ke depan.

Bahlil mengatakan, fokus pertama Presiden adalah memastikan kedaulatan energi Indonesia tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun dalam pengambilan kebijakan.

“Yang pertama itu kedaulatan energi itu enggak boleh ada intervensi dari pihak mana pun,” ujar Bahlil usai dilantik menjadi Ketua Harian DEN di Istana Negara, Rabu (28/1/2026).

Fokus kedua, lanjutnya, adalah penguatan ketahanan energi nasional. Saat ini, ketahanan energi Indonesia masih berada di kisaran 21 hari dan akan ditingkatkan secara bertahap.

“Ketahanan energi kita hanya 21 hari dan ini kita akan up menjadi 30 hari, menjadi tiga bulan, dan ini pasti kita akan membangun storage,” katanya.

Fokus ketiga yang ditekankan Presiden Prabowo adalah kemandirian energi. Bahlil menyebut Indonesia masih bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM) dalam jumlah besar.

“Kita tahu kita hari ini masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta lebih kiloliter, baik solar maupun bensin,” ujar Bahlil.

Adapun fokus keempat adalah mewujudkan swasembada energi. Menurut Bahlil, target tersebut akan dicapai secara bertahap hingga Indonesia benar-benar mandiri di sektor energi.

“Dan yang keempat itu adalah swasembada. Pasti kami akan melakukan bertahap dan tujuannya pada akhirnya adalah swasembada itu,” katanya.

Terkait pengembangan energi nuklir, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah telah memiliki peta jalan yang rampung disusun dan kini memasuki tahap lanjutan.

“Setahu saya kan sudah ada roadmap-nya, sudah selesai,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah mulai masuk ke tahapan penjajakan kerja sama dengan negara serta organisasi internasional terkait pengembangan energi nuklir.

“Sekarang tahapan sudah mulai membangun bagaimana kita bekerja sama dengan negara mana dan organisasinya, itu sudah hampir rampung selesai juga,” kata Bahlil.

Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa pengembangan energi nuklir masih memerlukan payung hukum berupa Peraturan Presiden yang saat ini tengah diproses pemerintah.

“Butuh Perpres. Ini lagi dalam proses. Mudah-mudahan ini bisa cepat,” pungkasnya.

Pewarta: M Adi Fajri
Editor : Nicha R