JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) resmi meluncurkan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Garuda Tahun Ajaran 2026/2027. Peluncuran digelar secara daring, dipimpin langsung oleh Mendiktisaintek, Brian Yuliarto, dan diikuti oleh para Kepala Dinas Pendidikan serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama se-Indonesia.

Menteri Brian menegaskan, peluncuran PPDB Sekolah Garuda merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai fondasi kemajuan bangsa.

“Sumber daya manusia unggul adalah kunci keberhasilan pembangunan bangsa. Peluncuran seleksi PPDB Sekolah Garuda ini merupakan fondasi awal untuk menyiapkan generasi pemimpin masa depan Indonesia,” ujar Menteri Brian.

Sekolah Garuda dirancang sebagai ekosistem pendidikan khusus dengan kurikulum bertaraf internasional, fasilitas pembelajaran memadai, serta guru dan tenaga kependidikan terbaik. Fokus utama sekolah ini adalah menumbuhkan talenta unggul di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), sekaligus membentuk karakter, daya pikir kritis, dan wawasan global peserta didik.

“Seluruh siswa Sekolah Garuda akan dibiayai penuh melalui beasiswa negara. Akses terhadap pendidikan unggul tidak ditentukan oleh latar belakang ekonomi, tetapi oleh potensi, prestasi, dan kerja keras,” tegas Menteri Brian.

*PPDB Angkatan Pertama*

Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemdiktisaintek, Ahmad Najib Burhani, menjelaskan bahwa PPDB Sekolah Garuda Tahun Ajaran 2026/2027 akan merekrut peserta didik angkatan pertama di empat Sekolah Garuda baru, yakni di Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara, dengan total 640 siswa.

Sekolah Garuda akan dilengkapi sarana dan prasarana berstandar internasional, namun tetap menjunjung kearifan lokal dan wawasan kebangsaan. Seleksi diharapkan mampu menjaring talenta terbaik bangsa untuk berkontribusi nyata pada pembangunan Indonesia dan bersaing di tingkat global, khususnya di bidang sains dan teknologi.

Ardi Findyartini, Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kemdiktisaintek, menambahkan, Sekolah Garuda merupakan satuan pendidikan menengah formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus untuk mempersiapkan lulusan dengan kompetensi unggul dan berdaya saing global.

“Arah kebijakan penerimaan peserta didik baru adalah seleksi yang adil, terbuka, transparan, akuntabel, dan nondiskriminatif, dengan tetap memperhatikan potensi akademik, nonakademik, serta latar belakang sosial-budaya calon peserta didik,” jelas Ardi.

*Tahapan Seleksi PPDB Sekolah Garuda 2026/2027:*

– Pendaftaran dan unggah dokumen administrasi: Februari 2026
– Tes potensi akademik dan akademik (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika): Pekan ketiga Maret 2026
– Wawancara: Akhir Maret 2026
– Tes kesehatan: Awal April 2026
– Pengumuman hasil seleksi dan orientasi peserta didik: Mei 2026

Seluruh proses seleksi dilakukan secara berjenjang dan ketat, namun tetap menjunjung pemerataan kesempatan. Informasi resmi terkait mekanisme, jadwal, dan persyaratan seleksi dapat diakses melalui laman smaunggulgaruda.id dan kanal resmi Kemdiktisaintek.

Pewarta/ Editor : Nicha R

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan 11 operasi tangkap tangan (OTT) dan menangani 48 perkara terkait penyuapan maupun gratifikasi selama tahun 2025.

“Untuk penanganan perkara ada 116 di mana 48 perkara terkait penyuapan dan/atau gratifikasi dan 11 kegiatan tertangkap tangan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Setyo menjelaskan, KPK selama 2025 juga melaksanakan 70 penyelidikan, 116 penyidikan, 115 penuntutan, 78 eksekusi, serta menetapkan 116 tersangka.

“Dari semua itu perkara yang berkekuatan hukum (inkrah) jumlahnya ada 87 perkara,” katanya.

Ia melanjutkan, secara statistik, beberapa pelaku tindak pidana korupsi antara lain dari sisi wali kota atau penyelenggara negara, pejabat ASN, jaksa, dan pihak korporasi.

Berdasarkan jenis kelamin tersangka, terbanyak adalah laki-laki dan sisanya adalah perempuan.

Untuk modus, ia mengatakan yang terbanyak adalah pengadaan barang dan jasa, gratifikasi dan pungutan atau pemerasan, serta tindak pidana pencucian (TPPU).

“Dari beberapa wilayah yg paling banyak, 46 ada di pemerintahan pusat dan yang lainnya ada di beberapa daerah lainnya,” imbuhnya.

Sebelumnya, KPK mulai melakukan OTT pertama pada 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid, pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

Ketujuh, pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di RSUD dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Kedelapan, pada 9-10 Desember 2025, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah, Lampung, Ardito Wijaya, terkait kasus dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.

Kesembilan, pada 17-18 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Tangerang, dan menangkap seorang jaksa, dua pengacara, dan enam orang pihak swasta. Dalam OTT ini, KPK menyita Rp900 juta, dan penanganan kasus diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

Kesepuluh, pada 18 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setelah operasi tersebut, KPK menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya, HM Kunang, sebagai tersangka dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.

Kesebelas, KPK melakukan OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, pada 18 Desember 2025. KPK menetapkan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budianto, dan Kasi Perdata dan Tata Usaha Kejari Hulu Sungai Utara Tri Taruna Fariadi sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono membantah isu bahwa dirinya sejak awal sudah disiapkan untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Thomas diketahui telah ditetapkan sebagai Deputi Gubernur BI periode 2026–2031 berdasarkan hasil musyawarah mufakat Komisi XI DPR RI setelah rangkaian uji kelayakan dan kepatutan.

“Urusan soal Gubernur BI segala macam, nggak ada,” kata Thomas kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Dia melanjutkan, keputusan dirinya menjadi Deputi Gubernur BI telah melalui proses dan mekanisme yang telah ada.

“Nggak ada satu hal yang dilewatkan, dilanggar, apalagi dibelok-belokkan,” ujarnya menambahkan.

Menyoal persepsi publik mengenai latar belakang politik dan keluarganya, Thomas menyatakan keduanya merupakan suatu fakta yang tidak bisa dihindari. Namun, dia berharap publik bisa melihat rekam jejak profesionalnya, termasuk dalam bidang keuangan.

“Bahwa latar belakang saya dulu sebagai politisi, atau bahkan kedekatan keluarga, itu fakta. Tapi, tolong dilihat rekam jejak yang sudah saya lakukan sebelumnya,” tutur dia.

Untuk diketahui, Thomas menempuh pendidikan sarjananya di bidang Sejarah di Haverford College, Pennsylvania, Amerika Serikat.

Selama kuliah, ia pernah menjadi wartawan magang di Majalah Tempo pada 1993. Usai lulus pada 1994, ia kemudian menjadi wartawan di Indonesia Business Weekly.

Dia mulai menjajaki karier di dunia keuangan sebagai analis di perusahaan jasa keuangan dan sekuritas Whetlock NatWest Securities, Hong Kong, pada 1996-1999, lalu menjadi konsultan di perusahaan konsultasi bisnis Castle Asia, Jakarta, pada 1999-2000.

Kemudian, ia melanjutkan studi Magister di bidang Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, Amerika Serikat, dan meraih gelar Master pada 2003.

Ia sempat menduduki berbagai jabatan selama 20 tahun mengabdi di PT Comexindo International dan terjun di bidang politik dengan menjadi Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2014. Namun, saat ini ia tidak lagi menjadi pengurus partai tersebut dan telah mengundurkan diri per 31 Desember 2025.

Selain pernah menjadi bendahara partai, ia juga bergabung dalam Tim Gugus Sinkronisasi Bidang Ekonomi dan Keuangan selama masa transisi kepemimpinan antara Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto pada 2024 silam.

Untuk menyelaraskan proses transisi APBN, Thomas kemudian dilantik oleh Jokowi menjadi Wakil Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juli 2024.

Jabatan tersebut terus ia pegang sampai era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga ia ditunjuk menjadi Deputi Gubernur BI. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik delapan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur pemangku kepentingan periode 2026–2030 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026) sore, setelah nama-nama mereka disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada November 2025.

Pelantikan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 134/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan.

Delapan anggota Dewan Energi Nasional, yang beberapa di antaranya praktisi dan akademisi, ialah Johni Jonatan Numberi dan Mohammaf Fadhil Hasan, yang keduanya dari unsur akademisi, kemudian ada Satya Widya Yudha dan Sripeni Inten Cahyani, yang keduanya berasal dari unsur industri.

Dari unsur teknologi, ada Unggul Priyanto, kemudian ada Saleh Abdurrahman dari unsur lingkungan hidup. Dua anggota lainnya, ada Muhammad Kholid Syeirazi dan Surono dari unsur konsumen.

Upacara pelantikan di Istana Negara berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB. Jajaran menteri yang turut tergabung dalam struktur Dewan Energi Nasional, turut mengikuti prosesi pelantikan.

Tujuh menteri yang tergabung dalam Dewan Energi Nasional dari unsur pemerintah, yaitu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Dalam struktur Dewan Energi Nasional, lembaga itu dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Energi Nasional. Presiden Prabowo dibantu oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Ketua Dewan Energi Nasional, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional, dan tujuh menteri sebagai anggota dari unsur pemerintah, dan delapan anggota dari unsur pemangku kepentingan.

Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”, dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden tentang pengangkatan anggota Dewan Energi Nasional.

Setelah itu, para anggota Dewan Energi Nasional mengucapkan sumpah jabatan. Presiden berdiri di depan para anggota sambil memimpin pengucapan sumpah, yang kemudian diikuti oleh seluruh anggota secara serentak.

“Bahwa saya akan setia dan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara,” kata Prabowo yang diikuti oleh para anggota.

Setelah prosesi pengucapan sumpah selesai, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Setelah prosesi usai, Presiden Prabowo beserta pejabat menyalami para anggota Dewan Energi Nasional yang telah dilantik hari ini. (ANT/KN)

JAKARTA – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Pada Rabu (28/1/2026) sore pukul 16.27 WIB, harga emas Antam Logam Mulia naik Rp 35.000 menjadi Rp 3.003.000 per gram.

Sebelumnya, pada perdagangan pagi hari, harga emas Antam 24 karat telah naik Rp 52.000 dan berada di level Rp 2.968.000 per gram. Kenaikan lanjutan pada sore hari mengukuhkan level psikologis Rp 3 juta per gram.

Berdasarkan laman resmi Logam Mulia Antam, harga emas dengan ukuran terkecil 0,5 gram dipatok Rp 1.551.500. Sementara emas ukuran 10 gram dijual seharga Rp 29.525.000 dan ukuran terbesar 1.000 gram (1 kilogram) dibanderol Rp 2.943.600.000.

Dalam pergerakan sepekan terakhir, harga emas Antam tercatat berada di kisaran Rp 2.737.000 hingga Rp 3.003.000 per gram. Adapun dalam sebulan terakhir, harga emas menguat signifikan dari rentang Rp 2.488.000 hingga Rp 3.003.000 per gram.

Seiring kenaikan harga jual, harga pembelian kembali (buyback) emas Antam juga naik Rp 55.000 menjadi Rp 2.854.000 per gram. Harga buyback merupakan nilai yang diterima konsumen apabila menjual kembali emas batangan kepada Antam.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, transaksi buyback emas dengan nilai di atas Rp 10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. Pajak tersebut dipotong langsung dari total nilai transaksi saat proses buyback.

Berikut daftar harga emas Antam Logam Mulia per Rabu (28/1/2026):

0,5 gram: Rp 1.551.500
1 gram: Rp 3.003.000
2 gram: Rp 5.946.000
3 gram: Rp 8.894.000
5 gram: Rp 14.790.000
10 gram: Rp 29.525.000
25 gram: Rp 73.687.000
50 gram: Rp 147.295.000
100 gram: Rp 294.512.000
250 gram: Rp 736.015.000
500 gram: Rp 1.471.820.000
1.000 gram: Rp 2.943.600.000
(DTF/KN)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (28/1/2026) sore ditutup melemah seiring reaksi emosional dan aksi panic selling pelaku pasar pasca pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait dengan proses review dan rebalancing saham-saham di Indonesia.

IHSG ditutup melemah 659,67 poin atau 7,35 persen ke posisi 8.320,55. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 63,58 poin atau 7,26 persen ke posisi 812,53.

“Pengumuman MSCI yang tidak memberikan tambahan bobot maupun rebalancing bagi saham Indonesia menjadi pemicu awal tekanan pasar, namun penurunan IHSG hingga memicu trading halt lebih mencerminkan reaksi emosional dan aksi panic selling jangka pendek,” ujar Pengamat Pasar Modal Indonesia Reydi Octa saat dihubungi oleh Antara di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Secara fundamental, Reydi mengatakan, tidak ada perubahan signifikan pada ekonomi domestik maupun kinerja emiten besar.

“Pembekuan perubahan bobot/ rebalancing MSCI pada Februari 2025, menurut saya justru dapat menahan arus dana pasif keluar dari IHSG,” ujar Reydi.

Dibuka melemah, IHSG betah di teritori negatif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua IHSG masih betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sebelas atau semua sektor melemah yaitu sektor energi turun paling dalam sebesar 9,57 persen, diikuti oleh sektor barang baku dan sektor industri yang turun masing- masing sebesar 7,88 persen dan 6,19 persen.

Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu WAPO, STAR, BOGA, BALI dan NICK. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni CDIA, DFAM, ZATA, RAJA dan RATU.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 3.990.871 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 60,86 miliar lembar saham senilai Rp45,50 triliun. Sebanyak 37 saham naik 753 saham menurun, dan 16 tidak bergerak nilainya.

Bursa saham regional Asia sore ini antara lain indeks Nikkei menguat 25,19 poin atau 0,05 persen ke posisi 53.358,69, indeks Hang Seng menguat 699,96 poin atau 2,58 persen ke posisi 27.826,91, indeks Shanghai menguat 11,34 poin atau 0,27 persen ke posisi 4.151,24, dan indeks Straits Times melemah 13,68 poin atau 0,28 persen ke 4.909,33. (ANT/KN)

JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) setelah rilis laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) bersifat sementara dan tidak mencerminkan kondisi fundamental perekonomian nasional.

Menurut Purbaya, tekanan di pasar saham dipicu oleh penilaian MSCI terkait transparansi pasar serta rendahnya tingkat saham beredar bebas (free float) sejumlah emiten, yang membuka ruang praktik manipulasi harga.

“Ini hanya shock sesaat. Perusahaan-perusahaan itu akan bisa memenuhi syarat MSCI dan kembali masuk dalam indeks global,” ujar Purbaya diJakarta, Rabu (28/1/2026).

Ia mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memastikan seluruh catatan MSCI akan diselesaikan sebelum batas waktu sekitar Mei 2026. Pemerintah, kata dia, optimistis emiten terkait mampu memenuhi persyaratan yang diminta.

Purbaya juga menegaskan kondisi ekonomi Indonesia tetap berada dalam tren positif berkat sinkronisasi kebijakan fiskal, moneter, dan investasi. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini dapat menembus 6 persen.

Dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan berkomitmen mengoptimalkan penerimaan negara melalui perbaikan sistem pengumpulan pajak dan cukai tanpa menaikkan tarif. Selain itu, kementerian dan lembaga diminta mempercepat realisasi belanja serta memperkuat iklim investasi.

“Kalau bursa jatuh karena hal seperti ini dan kita tahu akan dibereskan dalam waktu dekat sebelum Mei, harusnya ini menjadi good time to buy,” imbuhnya.

Sementara itu, Bursa Efek Indonesia mencatat IHSG pada penutupan perdagangan Rabu sore melemah 659,67 poin atau 7,35 persen ke level 8.320,55. Indeks LQ45 turut terkoreksi 63,58 poin atau 7,26 persen menjadi 812,53.

Pewarta/ Editor : Nicha R

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengganti sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di lima pelabuhan pada Rabu (28/1/2026).

“Kami akan memperbaiki restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran. Bea Cukai akan kami mulai besok,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Dia merinci perombakan itu akan dilakukan terhadap pejabat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara; Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang; Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya; Pelabuhan Batu Ampar, Batam; dan Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara.

Perombakan itu, kata dia, tidak menyasar semua pejabat. Menkeu akan mempertimbangkan rencana restrukturisasi secara selektif, baik terkait pejabat yang diganti maupun keputusan yang akan diambil terhadap pejabat terkait.

“Nggak (semua pejabat). Sebagian dirumahkan, sebagian nggak. Tergantung doa mereka nanti malam,” tambahnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Purbaya telah memberikan sinyal perombakan besar-besaran terhadap jajaran pejabat DJBC dalam waktu dekat.

Sejumlah pejabat bahkan akan dinonaktifkan sementara sebagai bagian dari langkah tegas untuk memperbaiki kinerja institusi tersebut.

Menurut dia, langkah ini diperlukan agar Bea Cukai bekerja lebih serius dalam mencegah kebocoran penerimaan negara. Pergantian sejumlah pejabat menjadi bagian dari upaya memastikan target penerimaan perpajakan tahun ini dapat tercapai.

“Ini message (pesan) untuk teman-teman Bea Cukai yang lain supaya bekerja dengan lebih serius ke depan,” tuturnya.

Menkeu memandang sebenarnya sumber daya manusia di DJBC memiliki kemampuan yang mumpuni, namun masih perlu dorongan kuat agar kinerjanya optimal.

Menjawab pertanyaan terkait calon pengganti pejabat yang dirombak, Purbaya mengatakan rotasi bakal dilakukan di internal DJBC. Menurutnya, mendatangkan pejabat dari luar justru membutuhkan waktu adaptasi yang lebih lama.

Selain DJBC, Purbaya juga menyinggung rencana perombakan di jajaran pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meski ia belum merinci lebih lanjut. (ANT/KN)