JAKARTA – Kemensos memastikan bansos reguler kuartal pertama sudah cair dan terealisasikan 90 persen dari total 18 juta keluarga penerima manfaat, termasuk bantuan serupa untuk 1,7 juta penyintas bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/2/2026) malam, mengatakan bahwa bantuan sosial (bansos) reguler tersebut antara lain berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako atau Pangan Non-Tunai (BPNT) yang pada kuartal pertama tahun ini dengan nilai disalurkan Rp20 triliun untuk 18 juta keluarga penerima manfaat.

Dalam periode penyaluran yang sama Kementerian Sosial menyalurkan Rp1,8 triliun untuk bansos reguler PKH dan sembako bagi 1,7 juta penerima manfaat yang juga penyintas bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Bansos reguler untuk tiga provinsi itu diberikan kepada 1.763.038 keluarga penerima manfaat, nilai anggarannya Rp1,8 triliun,” ujarnya.

Di samping bansos reguler, Saifullah menjabarkan bahwa Kementerian Sosial juga menyalurkan bansos adaptif atau bansos kebencanaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang meliputi bantuan logistik dan dapur umum, santunan korban meninggal/kematian dan luka, jaminan hidup, serta bantuan pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana.

Pada periode penyaluran tahap pertama yang dilangsungkan Kementerian Sosial nilai bantuannya Rp632,8 miliar sampai dengan dasarian kedua Februari ini untuk tiga provinsi tersebut.

Kementerian Sosial merincikan bantuan santunan korban meninggal diberikan kepada para ahli waris, saat ini realisasinya sudah disalurkan kepada 990 ahli waris dengan nilai Rp14,8 miliar lebih.

Untuk jaminan hidup yang ditujukan bagi 175.211 penerima manfaat senilai Rp450 ribu per orang selama tiga bulan nilainya Rp238 miliar. Bantuan tersebut sudah mulai disalurkan melalui layanan PT Pos Indonesia dan transfer ke rekening penerima melalui Bank Syariah Indonesia ataupun bank milik pemerintah lainnya.

Selanjutnya, bantuan isian rumah rumah yang telah disalurkan kepada 47 ribu keluarga penerima manfaat dengan nilai lebih dari Rp143 miliar. Setiap keluarga menerima bantuan isian rumah senilai Rp3 juta. Bantuan ini diberikan kepada pengungsi yang menempati rumah hunian sementara, rumah hunian tetap maupun mengungsi mandiri dengan sistem sewa.

Bantuan stimulus sosial ekonomi juga diberikan pemerintah melalui Kementerian Sosial. Sasaran penerima manfaatnya sebanyak 47 ribu keluarga, dengan nilai total bantuan Rp238 miliar atau setiap rumah tangga menerima Rp5 juta. (ANT/KN)

JAYAPURA – Kodam XVII Cendrawasih mengatakan Serda Hamdani yang merupakan anggota Deninteldam XVII/Cendrawasih gugur diserang KKB saat sedang melaksanakan tugas monitoring wilayah di Nabire, Papua Tengah.

Kapendam XVII Cendrawasih Letkol Inf Tri Purwanto di Jayapura, Rabu (25/2/2026), mengakui, salah satu korban aksi penyerangan dan pembakaran yang dilakukan KKB di Pos Keamanan milik PT Kristalin Eka Lestari (KEL) di Legari Distrik Makimi, Kabupaten Nabire adalah anggota TNI yang bertugas di Denintel Kodam XVII Cendrawasih.

“Almarhum Serda Hamdani yang merupakan anggota Deninteldam XVII/Cendrawasih yang melaksanakan tugas monitoring wilayah di Nabire,” katanya.

Dikatakan, dalam insiden yang terjadi Sabtu (21/2), selain almarhum Serda Hamdani yang menjadi korban, juga terdapat satu jenazah warga sipil yakni Aksay Sandika Moho, yang merupakan karyawan PT KEL.

Jenazah Serda Hamdani, sudah dimakamkan di Maros, Senin (23/2), Sulawesi Selatan.

Lokasi yang menjadi sasaran pembakaran bukan merupakan pos TNI, melainkan pos keamanan milik PT Kristalin Eka Lestari (KEL) yang oleh masyarakat setempat disebut sebagai Pos Palang, karena posisinya terletak di luar wilayah PT KEL.

“Pos itu bukan pos TNI, tetapi pos keamanan perusahaan,” kata Letkol Inf Tri.

Terkait informasi adanya senjata yang dirampas saat kejadian , Letkol Inf Tri mengatakan Kodam XVII/Cendrawasih masih melakukan investigasi lebih lanjut, mengingat kondisi lokasi kejadian yang telah habis terbakar sehingga memerlukan pendalaman lebih detail.

“Saat ini masih dilakukan investigasi oleh Kodam XVII/Cenderawasih untuk memastikan apakah terdapat senjata yang ikut dirampas dalam kejadian tersebut,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan untuk sementara mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada pekan depan, yakni sekitar 2-6 Maret 2026.

“Untuk sementara, terkonfirmasi pemeriksaan akan dilakukan di pekan depan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Budi mengatakan KPK mengimbau Budi Karya Sumadi agar kooperatif dan memenuhi penjadwalan ulang pemeriksaan tersebut.

Ia juga mengimbau mantan Menhub tersebut ketika memenuhi panggilan agar dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK.

“Dengan demikian, secara efektif kemudian bisa mengungkap suatu perkara menjadi terang benderang,” katanya.

Sebelumnya, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub.

Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Setelah beberapa waktu atau hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan sebanyak 21 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

Adapun Budi Karya Sumadi sebelumnya sempat diperiksa oleh KPK pada kasus tersebut. Dia terakhir kali diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi DJKA pada 26 Juli 2023.

Pada 18 Februari 2026, KPK kembali memanggil Budi Karya Sumadi. Namun, yang bersangkutan tidak bisa memenuhi panggilan karena terjadwal agenda lain. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mendapat pengawalan dua unit pesawat tempur F-16 milik Angkatan Udara Yordania, saat pesawat yang membawanya memasuki wilayah udara kerajaan tersebut, Selasa (24/2) malam.

Sekretariat Presiden (Setpres) di Jakarta, Rabu (25/2/2026), menginformasikan pengawalan udara tersebut bukan sekadar prosedur keamanan kenegaraan, melainkan simbol penghormatan tinggi dari Kerajaan Yordania Hasyimiah kepada Kepala Negara Indonesia.

“Yang Mulia Bapak Presiden, assalamualaikum warahmatullah. Ini dengan Lion One berbicara. Yang Mulia, atas nama Yang Mulia Raja Abdullah II dan rakyat Yordania, kami merasa terhormat menyambut Anda di wilayah udara Yordania,” kata pilot pesawat tempur Yordania saat bertukar pesan via alat komunikasi udara seperti dikutip dari Antara.

Dari sisi kanan dan kiri pesawat kepresidenan, F16 Yordania terbang dalam formasi presisi, mengantar pesawat Presiden Prabowo hingga mendekati pendaratan di Bandar Udara Militer Marka, Amman.
Suasana semakin hangat ketika salah satu pilot F16 menyampaikan pesan Ramadhan kepada Presiden Prabowo.

“Merupakan suatu kehormatan besar untuk mengawal penerbangan Anda petang ini. Kami berharap Anda menikmati kunjungan Anda dan mendarat dengan selamat. Ramadhan Mubarak Pak,” ucap pilot tersebut.

Menanggapi sapaan itu, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kehormatan yang diberikan. Prabowo membalas dengan hangat, menyampaikan terima kasih kepada Raja Abdullah II dan rakyat Yordania atas sambutan persahabatan yang diberikan.

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lion Flight, Indonesia One. Ini Presiden Prabowo Subianto dari Indonesia,” ujar Prabowo memperkenalkan diri.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih atas pengawalan yang diberikan dan menitipkan salam hangat kepada Raja Abdullah II.

“Terima kasih banyak, Lion Flight. Ini Indonesia One. Sekali lagi, Ramadhan Mubarak. Semoga Anda semua diberkahi di bulan suci ini. Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,” ucap Presiden Prabowo.

Tak lama setelah pengawalan udara berakhir, pesawat Presiden Prabowo mendarat di Bandar Udara Militer Marka. Ketibaan Presiden Prabowo menandai dimulainya rangkaian agenda kunjungan kerjanya di Amman.

Kunjungan ini menjadi kunjungan kedua Presiden Prabowo ke Yordania. Pada kunjungan pertamanya, 13 April 2025 lalu, Presiden juga mendapatkan kehormatan serupa, dikawal pesawat F16.

Kunjungan kali ini diharapkan kembali mempererat kemitraan kedua negara, yang selama ini terjalin kuat dalam kerja sama pendidikan, keagamaan, isu-isu kawasan Timur Tengah hingga dukungan terhadap perjuangan Palestina. (ANT/MK)

JAKARTA – Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui strategi Big Push dinilai tidak cukup hanya mengandalkan program-program pengungkit produksi. Pemerintah juga perlu memastikan adanya penopang sosial yang kuat agar akselerasi ekonomi tetap stabil dan berkelanjutan.

Hal tersebut menjadi salah satu temuan penting dalam survei ahli yang dilakukan Adidaya Institute terhadap delapan program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Riset ini memetakan program-program tersebut ke dalam tiga kategori utama, yakni Jangkar (Anchor), Mesin (Engine), dan Stabilisator (Stabilizer).

Dalam hasil riset tersebut, program Dukung Palestina Merdeka menjadi yang paling dominan dengan bobot global 23,30 persen, disusul Kampung Nelayan Merah Putih sebesar 16,75 persen, 3 Juta Rumah per Tahun 13,34 persen, Koperasi Desa Merah Putih 12,81 persen, Cek Kesehatan Gratis 9,12 persen, Lumbung Pangan Nasional 8,90 persen, Sekolah Rakyat 8,18 persen, dan Makan Bergizi Gratis 7,59 persen.

Program Palestina Merdeka dengan bobot 23,30 persen dinilai sebagai program jangkar (anchor). Program ini dianggap sebagai warisan dan komitmen politik yang konsisten sejak era Presiden Soekarno hingga Jokowi.

Peneliti Ekonomi Adidaya Institute Bramastyo B. Prastowo menjelaskan bahwa posisi Indonesia dalam isu Palestina berpotensi membuka ruang diplomasi baru, termasuk sebagai mediator antara negara-negara global south dan barat, serta sebagai jembatan diplomasi Islam moderat.

Sementara itu, tiga program lain yaitu Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, dan Lumbung Pangan dikategorikan sebagai stabilisator sosial. Program-program ini dinilai berfungsi menjaga daya tahan masyarakat selama agenda pertumbuhan ekonomi besar dijalankan.

“Program seperti Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis dan Lumbung Pangan bukan sekedar bantuan, tetapi penyangga utama agar masyarakat tetap kuat saat ekonomi dipacu,” ujar Bram dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, tanpa stabilitas sosial yang memadai, pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat dapat memicu tekanan harga, ketimpangan, serta keresahan sosial. Karena itu, program stabilisator tidak boleh dijalankan setengah hati dan membutuhkan pembiayaan jangka panjang serta indikator keberhasilan yang jelas.

Ia juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikategorikan sebagai stabilisator, namun berpotensi berperan sebagai mesin pertumbuhan jika terintegrasi dengan produksi desa dan koperasi.

“Jika disambungkan dengan produksi desa dan koperasi, MBG semestinya dapat menjadi penguat ekosistem ekonomi rakyat,” kata Bram.

Adidaya Institute mengingatkan bahwa percepatan ekonomi melalui Big Push harus berjalan beriringan dengan perlindungan sosial. Program stabilisator berfungsi sebagai penyeimbang agar pertumbuhan tetap terkendali dan berkelanjutan.

Selain itu, lembaga tersebut juga mendorong Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi terhadap kementerian yang dinilai tidak optimal dalam mengeksekusi program unggulan.

“Big Bang dan Big Push hanya berhasil jika kabinet diisi delivery leaders dan bukan sekadar Menteri komunikator,” tegasnya.

Survei Adidaya Institute dilakukan pada Desember 2025 – Februari 2026 menggunakan metode analytical network process (ANP), wawancara mendalam, serta focus group discussion (FGD), dengan melibatkan 72 responden dari kalangan akademisi, legislatif, birokrat, pelaku usaha, tenaga kesehatan, dan aktivis.

Pewarta: M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti potensi konflik kepentingan, dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Polri. Hal ini disampaikan Staf Divisi Advokasi ICW, Yassar Aulia,
saat menyerahkan surat kepada KPK pada Selasa (24/2/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan petunjuk teknis terbaru BGN pada Desember 2025, terdapat perlakuan berbeda terhadap yayasan yang dikelola kepolisian dibandingkan yayasan lainnya dalam pengelolaan SPPG.

“Dalam juknis BGN, yayasan pada umumnya dibatasi hanya mengelola 10 SPPG. Tetapi untuk kepolisian tidak dibatasi sama sekali. Ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam proyek tersebut,” kata Yassar.

Selain persoalan batas pengelolaan, ICW juga menyoroti adanya insentif harian sebesar Rp6 juta yang diberikan selama 313 hari kepada pengelola SPPG dalam satu tahun anggaran.

“Kalau memang ada 1.179 SPPG dan semuanya dikelola Yayasan Kemala Bhayangkari, maka dari insentif saja perputaran dananya dalam setahun bisa mencapai sekitar Rp2 triliun, di luar dana operasional dan dana awal sekitar Rp500 juta,” ungkapnya.

Yassar menilai besarnya anggaran tersebut meningkatkan risiko konflik kepentingan, apabila tidak diawasi secara ketat oleh lembaga pengawas. Khususnya dalam konteks hubungan kelembagaan dan finansial.

Menurutnya, ICW juga mencantumkan sejumlah regulasi yang berpotensi dilanggar dalam praktik pengelolaan SPPG oleh yayasan yang bekerja sama dengan Polri.

“Ada Pasal 42 soal administrasi pemerintahan, Pasal 5 huruf D PP 112 Tahun 2003 tentang disiplin anggota kepolisian, serta Pasal 6 Permen PAN-RB 2014 tentang pengelolaan konflik kepentingan,” ucapnya.

Ia menegaskan, aturan tersebut secara prinsip melarang adanya konflik kepentingan. Baik yang bersifat kekeluargaan maupun finansial, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pejabat publik.

“Jika konflik kepentingan ini tidak dikelola, maka berpotensi menjadi bencana patronase yang dibiayai mahal oleh anggaran publik. Itu sebabnya kami meminta atensi serius dari KPK,” kata Yassar.

Ia menambahkan, tingginya perhatian publik terhadap institusi Polri belakangan ini membuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ribuan SPPG menjadi semakin penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Penulis : Fajri
Editor : Muhammad Rafi’i