JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan pedagang yang terdampak penertiban di Rest Area Seger Alam, Puncak Pass, Cipanas, Kabupaten Cianjur menyiapkan skema kompensasi berupa bantuan modal usaha sampai Rp10 juta, hingga peluang kerja baru di sektor formal dan kebersihan.

Sebagai langkah awal, Pemprov Jabar menyalurkan bantuan modal usaha dan biaya sehari-hari agar para pedagang dapat langsung memutar kembali roda perekonomian mereka pasca-penertiban.

“Ya tahap pertama kita hari ini kan selesaikan dulu aja memberikan kompensasi untuk mereka untuk biaya hidup. Dan untuk modal usaha baru,” ujar Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis (18/6/2026).

Mantan Bupati Purwakarta tersebut menilai, stimulus permodalan yang diberikan sudah sangat memadai untuk merintis bisnis baru dari nol, asalkan dikelola dengan manajemen yang tepat.

“Jadi kalau ngomong Rp10 juta, kecil. Bagi mereka yang pintar usaha, itu bisa berkembang menjadi besar,” kata Dedi.

Lebih lanjut, Pemprov Jabar juga merancang solusi jangka panjang agar warga terdampak memiliki penghasilan tetap.

Salah satu opsi konkret yang ditawarkan adalah penyerapan tenaga kerja di bidang kebersihan jalan, mengingat kebutuhan sektor ini masih sangat tinggi di berbagai ruas jalan strategis.

“Kita yang jelas, kita memerlukan tenaga kerja kebersihan, jalan. Karena di ruas jalan itu diperlukan dan nanti yang bersedia bisa menjadi tenaga kerja kebersihan jalan,” ujarnya.

Guna memastikan efektivitas program, Pemprov Jabar akan melakukan pemetaan berkala terhadap kondisi dan profil para pedagang untuk disesuaikan dengan lowongan kerja yang tersedia.

Khusus bagi para pedagang atau keluarganya yang berusia produktif di bawah 30 tahun, Dedi menyebut telah menyiapkan jembatan karir ke industri manufaktur melalui program pelatihan intensif.

“Nanti kita juga banyak ruang-ruang pekerjaan yang bisa kita latih. Kita arahkan kalau usianya di bawah 30, sektor garmen masih terbuka. Nanti kita bisa latih mereka,” tutur Dedi. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut pimpinan DPR berencana untuk menerima mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa pada Jumat (19/6).

“ Besok (hari ini, red) memang ada rencana diterima oleh pimpinan DPR, kok,” katanya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Kendati demikian, Dasco tidak memerinci rencana itu lebih lanjut. “Besok ada rencana begitu,” ucapnya singkat.

Diketahui, mahasiswa dari berbagai kampus melakukan aksi unjuk rasa dalam sepekan terakhir. Aliansi mahasiswa menyampaikan pendapat mereka atas kondisi ekonomi belakangan ini.

Adapun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui perwakilan kelompok mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta dan menerimanya di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (15/6) sore.

Sebanyak 15 orang perwakilan beranjak dari lokasi unjuk rasa menuju Istana Wapres di Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat sekitar pukul 17.00 WIB.

Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, menyampaikan pertemuan Wapres Gibran dengan mahasiswa membahas isu-isu di daerah hingga nasional dan akan menjadi bahan pertimbangan.

“Tentu pada batas-batas kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya karena kita adalah negara yang basisnya demokrasi, kemudian landasan hukum, maka hal-hal seperti itu beliau sangat menghargai,” kata Al saat memberikan keterangan pers. (ANT/KN)

JAKARTA – Pelaksanaan eksekusi pengosongan bangunan eks Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (18/6/2026) sempat berlangsung ricuh sehingga petugas mengerahkan mobil penyemprot air bertekanan tinggi (water canon) untuk membubarkan pendemo yang menolak proses eksekusi.

Berdasarkan pantauan ANTARA di lokasi, kericuhan terjadi setelah panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan putusan eksekusi pengosongan.

Sejumlah pendemo yang mengatasnamakan karyawan eks Hotel Sultan dan masyarakat pribumi melakukan aksi penolakan terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut.

Situasi mulai memanas ketika sejumlah massa yang berada di dalam area bangunan eks Hotel Sultan mulai melempari petugas dengan botol dan batu.

Aksi tersebut memicu ketegangan antara pendemo dan aparat yang berjaga di lokasi. Sejumlah massa dan petugas saling dorong di tengah upaya pengamanan pelaksanaan eksekusi.

Ketika kondisi semakin tidak kondusif, petugas kemudian mengerahkan mobil water canon untuk menghalau massa yang bertahan di lokasi.

Massa akhirnya dipukul mundur setelah penyemprotan air dilakukan oleh petugas.

Hingga berita ini ditulis, situasi di sekitar lokasi mulai berangsur kondusif. Sejumlah pendemo tampak diamankan oleh petugas keamanan dan dimasukkan ke dalam kendaraan tahanan polisi.

Eksekusi Blok 15 eks Hotel Sultan pada Kamis merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Eks/2026/PN.Jkt.Pst atas tanah dan bangunan eks Hotel Sultan yang berada di kawasan HPL. Nomor 4/Gelora, aset negara di bawah Kementerian Sekretariat Negara cq PPKGBK.

Tanah tersebut telah dibebaskan dan diganti rugi pemerintah sejak 1959-1962 untuk pelaksanaan Asian Games IV, dan pemerintah disebut tidak pernah menjual, melepaskan, atau mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada PT Indobuildco.
PT Indobuildco pernah memegang HGB di atas tanah HPL negara, namun HGB tersebut bukan hak milik dan jangka waktunya telah berakhir.

Sementara itu, pelaksanaan eksekusi di lapangan dipimpin oleh panitera/jurusita pengadilan, dengan dukungan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), unsur pemerintah, kuasa hukum, dan aparat keamanan.

Situasi di lokasi terpantau memanas lantaran adanya demonstrasi penolakan eksekusi eks Hotel Sultan yang mengatasnamakan karyawan dan rakyat pribumi.

Pihak kepolisian dan keamanan kawasan GBK nampak terus berjaga untuk memastikan situasi tetap kondusif.  (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) terus mendorong penguatan pendidikan tinggi inklusif dengan memperluas akses dan layanan bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemdiktisaintek, Dr. Beny Bandanadjaja, mengatakan pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang menjamin setiap individu memperoleh kesempatan belajar yang setara tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, mental, maupun sensorik.

“Pendidikan inklusif memberi kesempatan kepada semua pihak, termasuk penyandang disabilitas, untuk mendapatkan akses pendidikan yang sama dan setara,” ujar Beny dalam kegiatan Ngopi Bareng Media di Gedung Kemdiktisaintek , Kamis (18/6/2026).

Menurut Beny, penyandang disabilitas membutuhkan pengakuan, kesempatan yang setara, serta dukungan sistem dan lingkungan agar dapat berkembang secara mandiri. Karena itu, perguruan tinggi didorong tidak hanya membuka akses penerimaan mahasiswa disabilitas, tetapi juga menyediakan sarana dan layanan yang mendukung proses belajar mereka.

Kemdiktisaintek mencatat hingga Juni 2025 terdapat 3.128 mahasiswa disabilitas yang terdata di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan tersebar di 282 perguruan tinggi di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, mahasiswa dengan disabilitas netra menjadi kelompok terbesar, disusul disabilitas rungu, fisik, gangguan emosi dan perilaku, kesulitan belajar spesifik, serta disabilitas intelektual.

Untuk mendukung layanan yang lebih baik, pemerintah mendorong pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di setiap perguruan tinggi. Melalui program bantuan yang disiapkan Kemdiktisaintek, kampus dapat memperoleh dana hingga Rp30 juta untuk pembentukan ULD dan Rp40 juta untuk penguatan layanan yang sudah ada.

“Kami ingin memberikan stimulus agar perguruan tinggi membentuk dan memperkuat Unit Layanan Disabilitas secara mandiri,” kata Beny.

Sementara itu, Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof. Asep Supena yang juga turut hadir di dalam acara ini menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi regulasi yang kuat untuk mendukung pendidikan inklusif, mulai dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, hingga berbagai peraturan turunan yang mengatur hak dan layanan bagi penyandang disabilitas.

Meski demikian, menurutnya implementasi di lapangan masih perlu terus diperkuat.

“Secara regulasi kita sudah cukup kuat. Tantangannya sekarang adalah bagaimana implementasi dan kualitas layanan itu benar-benar dirasakan oleh mahasiswa disabilitas,” ujarnya.

Asep yang pernah menjadi Koordinator Unit Layanan Disabilitas UNJ menjelaskan kampusnya telah merintis layanan bagi mahasiswa disabilitas sejak 2014, bahkan sebelum konsep ULD dikenal luas secara nasional.

UNJ juga menerapkan kebijakan kuota penerimaan mahasiswa disabilitas dengan menerima sekitar 15 hingga 30 mahasiswa setiap tahun melalui berbagai jalur seleksi.

Saat ini jumlah mahasiswa disabilitas di UNJ telah mencapai lebih dari 100 orang.

“Ketika kuota belum terpenuhi melalui jalur umum, kami buka seleksi khusus. Yang dinilai tidak hanya hasil akademik, tetapi juga motivasi dan kesiapan mereka untuk mengikuti perkuliahan,” jelasnya.

Namun, hasil penelitian yang dilakukan Asep terhadap 52 mahasiswa tunanetra dari berbagai perguruan tinggi menunjukkan masih banyak kendala yang dihadapi mahasiswa disabilitas.

Hambatan tersebut meliputi keterbatasan akses bahan ajar, metode pembelajaran yang terlalu berorientasi visual, minimnya teknologi pendukung, tantangan interaksi sosial, hingga infrastruktur kampus yang belum sepenuhnya ramah disabilitas.

Karena itu, ia menegaskan keberadaan ULD tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus mampu menghadirkan layanan yang benar-benar membantu mahasiswa disabilitas belajar secara nyaman dan setara.

*Dukungan Kampus Jadi Kunci*

Pentingnya layanan pendampingan juga dirasakan langsung oleh mahasiswa Universitas Mercu Buana, Irzam, yang pernah mengalami gangguan kecemasan dan depresi mayor saat menjalani perkuliahan.

Ia mengaku sempat menghentikan aktivitas akademik pada semester lima. Namun dukungan dari fakultas dan program studi membuatnya tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.

Pihak kampus terus berkomunikasi dengan keluarga dan memberikan ruang bagi Irzam untuk menjalani pemulihan melalui cuti akademik sebelum kembali aktif kuliah.

“Dari jurusan dan dosen sangat mendukung. Mereka memberi saya waktu untuk pulih dan tetap boleh melanjutkan kuliah sesuai kemampuan saya,” tuturnya.

Pengalaman tersebut kemudian menjadi inspirasi bagi Irzam untuk melakukan penelitian mengenai desain interior rumah sakit jiwa yang berhasil dipublikasikan dalam jurnal terindeks Sinta 3.

Pengalaman UNJ dan Universitas Mercu Buana menunjukkan bahwa kampus inklusif tidak cukup diwujudkan melalui kebijakan penerimaan mahasiswa disabilitas semata, tetapi juga melalui layanan pendampingan yang berkelanjutan.

Pewarta/ Editor : Nicha R