JAKARTA – Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui strategi Big Push dinilai tidak cukup hanya mengandalkan program-program pengungkit produksi. Pemerintah juga perlu memastikan adanya penopang sosial yang kuat agar akselerasi ekonomi tetap stabil dan berkelanjutan.
Hal tersebut menjadi salah satu temuan penting dalam survei ahli yang dilakukan Adidaya Institute terhadap delapan program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Riset ini memetakan program-program tersebut ke dalam tiga kategori utama, yakni Jangkar (Anchor), Mesin (Engine), dan Stabilisator (Stabilizer).
Dalam hasil riset tersebut, program Dukung Palestina Merdeka menjadi yang paling dominan dengan bobot global 23,30 persen, disusul Kampung Nelayan Merah Putih sebesar 16,75 persen, 3 Juta Rumah per Tahun 13,34 persen, Koperasi Desa Merah Putih 12,81 persen, Cek Kesehatan Gratis 9,12 persen, Lumbung Pangan Nasional 8,90 persen, Sekolah Rakyat 8,18 persen, dan Makan Bergizi Gratis 7,59 persen.
Program Palestina Merdeka dengan bobot 23,30 persen dinilai sebagai program jangkar (anchor). Program ini dianggap sebagai warisan dan komitmen politik yang konsisten sejak era Presiden Soekarno hingga Jokowi.
Peneliti Ekonomi Adidaya Institute Bramastyo B. Prastowo menjelaskan bahwa posisi Indonesia dalam isu Palestina berpotensi membuka ruang diplomasi baru, termasuk sebagai mediator antara negara-negara global south dan barat, serta sebagai jembatan diplomasi Islam moderat.
Sementara itu, tiga program lain yaitu Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, dan Lumbung Pangan dikategorikan sebagai stabilisator sosial. Program-program ini dinilai berfungsi menjaga daya tahan masyarakat selama agenda pertumbuhan ekonomi besar dijalankan.
“Program seperti Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis dan Lumbung Pangan bukan sekedar bantuan, tetapi penyangga utama agar masyarakat tetap kuat saat ekonomi dipacu,” ujar Bram dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).
Menurutnya, tanpa stabilitas sosial yang memadai, pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat dapat memicu tekanan harga, ketimpangan, serta keresahan sosial. Karena itu, program stabilisator tidak boleh dijalankan setengah hati dan membutuhkan pembiayaan jangka panjang serta indikator keberhasilan yang jelas.
Ia juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikategorikan sebagai stabilisator, namun berpotensi berperan sebagai mesin pertumbuhan jika terintegrasi dengan produksi desa dan koperasi.
“Jika disambungkan dengan produksi desa dan koperasi, MBG semestinya dapat menjadi penguat ekosistem ekonomi rakyat,” kata Bram.
Adidaya Institute mengingatkan bahwa percepatan ekonomi melalui Big Push harus berjalan beriringan dengan perlindungan sosial. Program stabilisator berfungsi sebagai penyeimbang agar pertumbuhan tetap terkendali dan berkelanjutan.
Selain itu, lembaga tersebut juga mendorong Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi terhadap kementerian yang dinilai tidak optimal dalam mengeksekusi program unggulan.
“Big Bang dan Big Push hanya berhasil jika kabinet diisi delivery leaders dan bukan sekadar Menteri komunikator,” tegasnya.
Survei Adidaya Institute dilakukan pada Desember 2025 – Februari 2026 menggunakan metode analytical network process (ANP), wawancara mendalam, serta focus group discussion (FGD), dengan melibatkan 72 responden dari kalangan akademisi, legislatif, birokrat, pelaku usaha, tenaga kesehatan, dan aktivis.
Pewarta: M Adi Fajri
Editor : Nicha R
