Pembaca Setia Koran Nusantara!
Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Koran Nusantara?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:
E-Paper Lengkap
https://koran.koranusantara.com/
Versi Mobile
https://digital.koranusantara.com/kn12jan2026/mobile/
BERAU – Ketimpangan akses membaca antara wilayah perkotaan dan kampung terpencil disorot Anggota Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi.
Dia menilai, literasi tidak sekadar kemampuan dasar membaca dan menulis, tetapi modal utama masyarakat untuk memahami perkembangan zaman dan berpartisipasi dalam pembangunan.
“Seluruh masyarakat Berau harus memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh bahan bacaan. Sehingga kita tidak boleh abai bahwa masih ada daerah yang sulit menjangkau fasilitas bacaan,” tegasnya.
Ichsan mendorong Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Berau memperluas jangkauan layanan literasi, mulai dari penyediaan pojok baca di fasilitas publik, penambahan koleksi buku yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, hingga pemaksimalan perpustakaan digital untuk mempermudah akses bacaan.
“Sinergi antara sekolah, orang tua, dan komunitas penggerak literasi juga sangat penting. Kolaborasi itu akan menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuhnya budaya membaca sejak dini,” terangnya.
Kendati demikian, dirinya juga meminta Pemkab Berau untuk memperkuat komitmen semua pihak dalam membangun masyarakat yang gemar membaca. Sehingga, Berau dapat tumbuh sebagai daerah yang maju karena warganya memiliki kecakapan literasi yang kuat.
“Jika budaya membaca sudah mengakar, maka masyarakat kita akan lebih kritis, kreatif dan lebih siap menghadapi tantangan masa depan,” tutupnya. (adv)
BERAU – Memasuki Ramadan, Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi meminta pemerintah daerah memantau operasional Tempat Hiburan Malam (THM).
Dia mengatakan, Ramadan bukan sekadar momentum ibadah, dengan mayoritas masyarakat Berau beragama Islam, sehingga pemerintah daerah perlu hadir melalui kebijakan resmi agar tercipta suasana yang tenang dan penuh toleransi.
“Ramadan ini momen sakral bagi umat Muslim. Pemerintah perlu mengeluarkan aturan yang jelas terkait operasional THM supaya tidak menimbulkan gangguan ketertiban,” ujarnya.
Dirinya menekankan, aturan tersebut bukan semata untuk membatasi pelaku usaha, melainkan sebagai rambu-rambu bersama demi menjaga kenyamanan publik.
“Tanpa payung hukum yang tegas, aparat berpotensi kesulitan bertindak apabila terjadi pelanggaran,” tuturnya.
Frans mendorong agar Pemkab Berau menerbitkan surat edaran atau kebijakan khusus, termasuk pengaturan jam operasional maupun pembatasan aktivitas tertentu.
“Kalau ingin suasana Ramadan berjalan aman dan khusyuk, harus ada aturan yang jelas dan Satpol PP perlu dasar hukum agar tidak ragu dalam bertindak,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha hiburan untuk menunjukkan sikap saling menghormati.
Menurutnya, menjaga harmoni selama Ramadan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.
“Ini soal menjaga keseimbangan. Kita hidup dalam keberagaman. Saling menghargai itu kunci agar Berau tetap kondusif,” pungkasnya. (adv)
VIDEO Dwi Sasetyaningtyas masih lalu-lalang di media sosial sampai pagi ini. Potongan ucapannya diputar berulang-ulang: “cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan.”
Orang mungkin menganggap itu urusan pribadi. Tapi ketika yang berbicara adalah alumni beasiswa negara, urusannya tidak lagi sekadar pribadi. Di situ ada uang rakyat.
Dwi adalah alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Lulusan Teknik Kimia ITB, melanjutkan S2 di TU Delft Belanda dengan beasiswa pemerintah. Setelah lulus, aktif di isu lingkungan dan kewirausahaan sosial. Kini tinggal di Inggris bersama keluarga, dengan suami yang juga alumni LPDP.
Sekolah di luar negeri bukan masalah. Tinggal di luar negeri juga bukan dosa. Selama kewajiban kepada negara dipenuhi.
Yang membuat publik tersentak adalah latarnya. Per 30 November 2025, ada 19.686 penerima LPDP yang sedang kuliah dan 31.572 alumni. Dana abadi LPDP sudah mencapai Rp154,11 triliun sejak 2013. Itu bukan angka kecil. Itu pajak rakyat yang dikumpulkan sedikit demi sedikit.
LPDP tidak membiayai tanpa syarat. Penerima harus kembali dan bekerja di Indonesia minimal dua kali masa studi ditambah satu tahun. Kalau tidak, ada sanksi. Bahkan bisa diminta mengembalikan dana.
Itu sebabnya publik sensitif. Karena setiap rupiah di situ ada harapan.
Isu ini terasa makin relevan ketika kita melihat kebijakan di Kaltim. Di era Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, program Gratispol pada APBD 2026 dialokasikan sekitar Rp1,37 triliun dengan target penerima sekitar 158 ribu mahasiswa.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp1,18 triliun diarahkan untuk mahasiswa S1 dengan jumlah penerima lebih dari 149 ribu orang. Untuk jenjang S2 dan S3, disiapkan sekitar Rp133,6 miliar bagi lebih dari 7.400 mahasiswa. Mahasiswa Kaltim yang kuliah di luar daerah mendapat sekitar Rp12,87 miliar untuk hampir 900 orang. Yang belajar di luar negeri dialokasikan Rp14,84 miliar untuk 133 orang. Bahkan ada Gratispol Khusus Rp34,5 miliar untuk sekitar 1.200 penerima.
Kalau dihitung, hampir Rp1,4 triliun dalam setahun. Di tengah kabar bahwa APBD 2026 disebut turun dibanding tahun sebelumnya.
Saya mendukung pendidikan gratis. Tidak ada yang salah dengan membantu mahasiswa. Pergub Kaltim Nomor 24 Tahun 2025 juga sudah memberi batasan: tidak untuk kelas eksekutif, kelas malam, kerja sama, dan kelas jauh. Artinya ada pagar.
Lantas pertanyaannya, setelah gratis, lalu apa?
Apakah penerima hanya selesai sampai wisuda?
Apakah ada dorongan untuk kembali membangun daerah?
Apakah kita tahu dampaknya lima atau sepuluh tahun ke depan?
LPDP mengajarkan satu hal penting: bantuan besar harus diikuti tanggung jawab besar. Uang negara bukan hadiah. Itu amanah.
Gratispol pun seharusnya begitu. Jangan berhenti pada angka 158 ribu penerima. Jangan hanya bangga pada triliunan rupiah yang digelontorkan. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa yang menerima benar-benar tumbuh dan kembali memberi.
Kaltim tidak butuh generasi yang hanya merasa terbantu. Kaltim butuh generasi yang merasa punya utang moral untuk membangun tanahnya sendiri.
Viralnya video itu seharusnya jadi pelajaran kita semua. Soal beasiswa, soal anggaran, soal program gratis—intinya sama: ada uang rakyat di situ.
Begitu juga dengan Rp1,37 triliun Gratispol. Itu bukan sekadar program populer. Itu keputusan fiskal yang harus dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, memang tidak ada yang benar-benar gratis.
Di belakangnya selalu ada pajak rakyat.
Dan di dalamnya selalu ada kewajiban yang tidak boleh dilupakan.
Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.
TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi memulai penyaluran bantuan keuangan bagi Rukun Tetangga (RT) pada tahun anggaran 2026. Setiap RT menerima alokasi Rp150 juta, dengan total penerima mencapai 3.134 RT yang tersebar di 20 kecamatan, meliputi 193 desa dan 44 kelurahan.
Jika diakumulasi, anggaran yang dikucurkan mencapai Rp470,1 miliar. Penyaluran mulai dilakukan pada akhir Februari 2026 sebagai bagian dari penguatan pembangunan berbasis lingkungan terkecil di masyarakat.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan program tersebut dirancang untuk memperbesar peran RT dalam menyelesaikan persoalan sosial di wilayah masing-masing.
“Kami mengajak semua pihak dan masyarakat untuk berperan aktif mendukung Program RT Ku Terbaik, bagian dari Kukar Idaman Terbaik,” ujar Aulia.
Ia menekankan keberhasilan program tidak semata diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari dampaknya terhadap partisipasi warga dan ketepatan sasaran kegiatan. Pelaksanaan di tingkat RT harus responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.
“Tujuannya, gap antara yang kurang mampu dan yang lebih mampu bisa lebih kecil. Kegiatan harus responsif terhadap kebutuhan warga,” lanjutnya.
Program ini juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan sosial berbasis RT. Bantuan dapat digunakan untuk mendukung penyediaan guru ngaji dan guru les, bantuan kebutuhan dasar warga, hingga perbaikan rumah tidak layak huni.
Selain itu, skema tersebut diproyeksikan menjadi instrumen penguatan basis data sosial masyarakat agar kebijakan daerah pada periode pembangunan 2025–2030 semakin tepat sasaran.
“Program ini untuk memastikan setiap RT lebih mandiri, warganya sejahtera, dan lingkungan lebih baik,” tutup Aulia. (MK)
Editor: Agus S
BONTANG – Pemerintah Kota Bontang kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah Tahun 2026, Bontang berhasil meraih peringkat ke-5 menuju kota bersih tingkat nasional.
Penghargaan tersebut diterima langsung Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, dalam kegiatan yang digelar pada 25–26 Februari 2026 di Balai Kartini, Jakarta. Rakornas tersebut dihadiri sejumlah menteri serta perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Kegiatan dibuka Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dengan penekanan pada tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan pengelolaan sampah terpadu melalui gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI).
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, dalam kesempatan itu menegaskan pentingnya perubahan paradigma pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Ia menekankan pemilahan sampah dari sumber serta pengurangan sampah plastik sebagai langkah strategis menuju sistem pengelolaan yang berkelanjutan.
Selain menerima penghargaan, Kota Bontang juga memperoleh bantuan tiga unit gerobak motor sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendro Priyono, guna memperkuat armada pengangkutan sampah di tingkat kelurahan.
Usai menerima penghargaan, Agus Haris menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bontang untuk terus mendukung kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup. Ia menyebut pengelolaan sampah telah menjadi bagian dari program daerah melalui gerakan “GESIT” yang selaras dengan Indonesia ASRI.
“Capaian ini menjadi motivasi sekaligus tantangan bagi kita untuk terus berbenah. Kita tidak hanya mempertahankan prestasi, tetapi juga meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran aktif Dinas Lingkungan Hidup Bontang, dukungan dunia usaha, komunitas lingkungan, serta partisipasi masyarakat dalam membangun budaya peduli kebersihan.
Pemerintah berharap sinergi tersebut terus diperkuat agar Bontang semakin mantap menuju kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. (MK)
Editor: Agus S
JAKARTA – Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui strategi Big Push dinilai tidak cukup hanya mengandalkan program-program pengungkit produksi. Pemerintah juga perlu memastikan adanya penopang sosial yang kuat agar akselerasi ekonomi tetap stabil dan berkelanjutan.
Hal tersebut menjadi salah satu temuan penting dalam survei ahli yang dilakukan Adidaya Institute terhadap delapan program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Riset ini memetakan program-program tersebut ke dalam tiga kategori utama, yakni Jangkar (Anchor), Mesin (Engine), dan Stabilisator (Stabilizer).
Pembaca Setia Koran Nusantara!
Ingin tahu kabar terkini Digital Koran Nusantara?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:
https://koran.koranusantara.com
https://digital.koranusantara.com/kn26feb2026/mobile/
AMMAN – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkap pertemuan bilateral RI-Yordania yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Raja Abdullah II ibn Al Hussein, di Istana Basman, Amman, pada Rabu, di antaranya membahas isu-isu terkait Palestina.
Pertemuan bilateral di Istana Basman, yang merupakan agenda utama lawatan Presiden Prabowo di Kota Amman, diikuti oleh beberapa pejabat, yaitu Menteri Luar Negeri RI Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kemudian dari sisi Yordania ada Putra Mahkota Pangeran Hussein bin Abdullah al-Hashimi, dan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi.
“(Pertemuan, red.) menindaklanjuti rapat pertama BoP (Board of Peace) dengan Arab Saudi, UAE (Uni Emirat Arab), Qatar, Kuwait, Bahrain, dan negara lain sesama anggota BoP,” kata Teddy di Amman, Yordania, Rabu (25/2/2026), selepas pertemuan itu.
Dalam pertemuan yang sama, Seskab menjelaskan Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II juga membahas penguatan peran Indonesia dan Yordania dalam menangani situasi di Gaza.
Yordania diyakini memiliki posisi strategis untuk mendukung akses kemanusiaan maupun diplomasi di kawasan.
“Perkuat kerja sama RI-Jordan untuk menangani perdamaian di Gaza. Yordania adalah salah satu pintu masuk (menuju Gaza, red.) melalui darat, laut dan udara,” sambung Teddy.
Tidak hanya itu, kedua pemimpin negara turut membahas solusi jangka panjang untuk menyelesaikan konflik Palestina–Israel.
Menurut Seskab, pembahasan itu menegaskan Indonesia dan Yordania punya pandangan yang sama dalam mendorong penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina.
“Pembahasan mengenai two-state solution,” kata Teddy.
Selepas pertemuan bilateral, sebagai penutup rangkaian pertemuan itu, dia menjelaskan Raja Abdullah II mengantar langsung Presiden Prabowo menuju bandara, bahkan menyetir kendaraan hingga menuju bandara.
“Momen tersebut menjadi simbol kuat eratnya hubungan personal dan diplomatik antara Indonesia dan Yordania di tengah komitmen bersama untuk mendorong perdamaian kawasan,” kata Teddy. (ANT/KN)
JAKARTA – Kemensos memastikan bansos reguler kuartal pertama sudah cair dan terealisasikan 90 persen dari total 18 juta keluarga penerima manfaat, termasuk bantuan serupa untuk 1,7 juta penyintas bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/2/2026) malam, mengatakan bahwa bantuan sosial (bansos) reguler tersebut antara lain berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako atau Pangan Non-Tunai (BPNT) yang pada kuartal pertama tahun ini dengan nilai disalurkan Rp20 triliun untuk 18 juta keluarga penerima manfaat.
Dalam periode penyaluran yang sama Kementerian Sosial menyalurkan Rp1,8 triliun untuk bansos reguler PKH dan sembako bagi 1,7 juta penerima manfaat yang juga penyintas bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Bansos reguler untuk tiga provinsi itu diberikan kepada 1.763.038 keluarga penerima manfaat, nilai anggarannya Rp1,8 triliun,” ujarnya.
Di samping bansos reguler, Saifullah menjabarkan bahwa Kementerian Sosial juga menyalurkan bansos adaptif atau bansos kebencanaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang meliputi bantuan logistik dan dapur umum, santunan korban meninggal/kematian dan luka, jaminan hidup, serta bantuan pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana.
Pada periode penyaluran tahap pertama yang dilangsungkan Kementerian Sosial nilai bantuannya Rp632,8 miliar sampai dengan dasarian kedua Februari ini untuk tiga provinsi tersebut.
Kementerian Sosial merincikan bantuan santunan korban meninggal diberikan kepada para ahli waris, saat ini realisasinya sudah disalurkan kepada 990 ahli waris dengan nilai Rp14,8 miliar lebih.
Untuk jaminan hidup yang ditujukan bagi 175.211 penerima manfaat senilai Rp450 ribu per orang selama tiga bulan nilainya Rp238 miliar. Bantuan tersebut sudah mulai disalurkan melalui layanan PT Pos Indonesia dan transfer ke rekening penerima melalui Bank Syariah Indonesia ataupun bank milik pemerintah lainnya.
Selanjutnya, bantuan isian rumah rumah yang telah disalurkan kepada 47 ribu keluarga penerima manfaat dengan nilai lebih dari Rp143 miliar. Setiap keluarga menerima bantuan isian rumah senilai Rp3 juta. Bantuan ini diberikan kepada pengungsi yang menempati rumah hunian sementara, rumah hunian tetap maupun mengungsi mandiri dengan sistem sewa.
Bantuan stimulus sosial ekonomi juga diberikan pemerintah melalui Kementerian Sosial. Sasaran penerima manfaatnya sebanyak 47 ribu keluarga, dengan nilai total bantuan Rp238 miliar atau setiap rumah tangga menerima Rp5 juta. (ANT/KN)
JAYAPURA – Kodam XVII Cendrawasih mengatakan Serda Hamdani yang merupakan anggota Deninteldam XVII/Cendrawasih gugur diserang KKB saat sedang melaksanakan tugas monitoring wilayah di Nabire, Papua Tengah.
Kapendam XVII Cendrawasih Letkol Inf Tri Purwanto di Jayapura, Rabu (25/2/2026), mengakui, salah satu korban aksi penyerangan dan pembakaran yang dilakukan KKB di Pos Keamanan milik PT Kristalin Eka Lestari (KEL) di Legari Distrik Makimi, Kabupaten Nabire adalah anggota TNI yang bertugas di Denintel Kodam XVII Cendrawasih.
“Almarhum Serda Hamdani yang merupakan anggota Deninteldam XVII/Cendrawasih yang melaksanakan tugas monitoring wilayah di Nabire,” katanya.
Dikatakan, dalam insiden yang terjadi Sabtu (21/2), selain almarhum Serda Hamdani yang menjadi korban, juga terdapat satu jenazah warga sipil yakni Aksay Sandika Moho, yang merupakan karyawan PT KEL.
Jenazah Serda Hamdani, sudah dimakamkan di Maros, Senin (23/2), Sulawesi Selatan.
Lokasi yang menjadi sasaran pembakaran bukan merupakan pos TNI, melainkan pos keamanan milik PT Kristalin Eka Lestari (KEL) yang oleh masyarakat setempat disebut sebagai Pos Palang, karena posisinya terletak di luar wilayah PT KEL.
“Pos itu bukan pos TNI, tetapi pos keamanan perusahaan,” kata Letkol Inf Tri.
Terkait informasi adanya senjata yang dirampas saat kejadian , Letkol Inf Tri mengatakan Kodam XVII/Cendrawasih masih melakukan investigasi lebih lanjut, mengingat kondisi lokasi kejadian yang telah habis terbakar sehingga memerlukan pendalaman lebih detail.
“Saat ini masih dilakukan investigasi oleh Kodam XVII/Cenderawasih untuk memastikan apakah terdapat senjata yang ikut dirampas dalam kejadian tersebut,” katanya. (ANT/KN)
KORANUSANTARA.com, dipayungi PT DIGITAL KORAN NUSANTARA. Adalah Perusahaan Pers, Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, Majalah, Buletin, dan Terbitan Lainnya.
REDAKSI: [email protected]
MARKETING: [email protected]
© Koranusantara @2022
