SANGATTA – Melimpahnya sumber daya batu bara di Kutai Timur (Kutim) dinilai belum cukup untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat. Di tengah dominasi sektor pertambangan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai menjadi langkah penting untuk memperluas peluang ekonomi bagi warga.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kutim, Jimmi, usai menjadi narasumber dalam kegiatan Talk Show Saatnya UMKM Naik Kelas yang digelar Dinas Koperasi dan UMKM Kutim.

Menurut Jimmi, potensi batu bara di Kutim masih sangat besar dan tersebar di sejumlah wilayah. Namun, tidak semua masyarakat memiliki kesempatan bekerja di sektor pertambangan.

“Potensi tambang kita masih banyak. Tidak hanya di wilayah KPC, tetapi juga di daerah-daerah lainnya. Namun tidak semua masyarakat bisa menjadi pekerja tambang, baik sebagai karyawan, operator, maupun tenaga teknis lainnya,” ujarnya kepada Media Kaltim, Kamis (18/6/2026).

Karena itu, ia menilai perlu ada penguatan sektor ekonomi lain yang mampu menjangkau lebih banyak masyarakat, salah satunya melalui pengembangan UMKM yang didukung pemerintah daerah dan dunia usaha.

Jimmi berharap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kutim dapat berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM dalam membina pelaku usaha lokal. Dukungan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas produk, kapasitas produksi, hingga kemampuan pemasaran.

Menurutnya, target pengembangan UMKM tidak boleh berhenti di pasar lokal. Pelaku usaha harus mulai diarahkan untuk mampu menembus pasar nasional hingga internasional.

“Sasarannya tentu ekspor. Banyak peluang yang bisa dimanfaatkan. Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM perlu terus memberikan pendampingan, mulai dari pengurusan HAKI, sertifikasi halal, legalitas usaha, hingga peningkatan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” katanya.

Ia menilai Kutim memiliki banyak produk yang berpotensi menjadi komoditas unggulan. Namun salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah keterbatasan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar dalam jumlah besar.

“Kita memiliki banyak potensi. Yang perlu didorong sekarang adalah bagaimana UMKM mampu meningkatkan kualitas dan kapasitas produksinya sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar nasional maupun ekspor,” jelasnya.

Jimmi juga mengingatkan agar masyarakat tidak hanya terpaku pada usaha yang bersifat konsumtif dan memenuhi kebutuhan harian. Menurutnya, perlu keberanian untuk mengembangkan usaha yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dan berorientasi pada pasar yang lebih luas.

Dengan pendampingan yang tepat, ia optimistis UMKM Kutim mampu berkembang menjadi sektor ekonomi yang kuat sekaligus menjadi alternatif sumber penghasilan masyarakat di tengah ketergantungan daerah terhadap sektor pertambangan.

“UMKM harus naik kelas. Kita ingin masyarakat memiliki lebih banyak pilihan usaha dan tidak hanya bergantung pada sektor tambang. Jika kualitas produk terus meningkat, peluang untuk masuk ke pasar ekspor sangat terbuka,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S.

TENGGARONG – Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan siap memfasilitasi penyelesaian konflik lahan di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto melalui koordinasi lintas kementerian hingga Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, penyelesaian persoalan harus dimulai dari akar masalah, yakni status kawasan yang saat ini berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.

Ia menjelaskan, selama kawasan tersebut masih berstatus Tahura, berbagai upaya pemanfaatan dan pengelolaan lahan akan terus menghadapi kendala, termasuk dalam pengembangan wilayah yang berkaitan dengan IKN.

“Problem utamanya sebetulnya awalnya di Kementerian Kehutanan, karena ditetapkan menjadi Tahura. Jadi IKN itu faktor ikutannya saja,” kata Rifqinizamy.

Ia menegaskan, selama status kawasan belum terselesaikan, berbagai kebijakan lanjutan akan sulit dijalankan secara optimal.

Karena itu, DPR RI siap menjadi fasilitator komunikasi antara pemerintah daerah, Kementerian Kehutanan, dan Otorita IKN untuk mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.

Dalam skema penyelesaian yang dibahas, Rifqinizamy membuka kemungkinan adanya penyesuaian regulasi untuk melindungi masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.

“Kalau itu masuk wilayah hutan, kami akan membantu memfasilitasi dengan Kementerian Kehutanan. Kalau masyarakat sudah lama tinggal, bisa dikeluarkan dari kawasan hutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila kawasan tersebut nantinya masuk dalam delineasi IKN, maka tersedia opsi penataan hak atas tanah bagi masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, negara memiliki instrumen hukum untuk mengatur pemanfaatan lahan melalui berbagai skema hak atas tanah tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat yang telah lama tinggal di kawasan tersebut.

Rifqinizamy bahkan tidak menutup kemungkinan adanya revisi Undang-Undang IKN apabila diperlukan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada masyarakat terdampak.

“Kalau nanti harus kita ubah norma itu untuk memproteksi masyarakat, kami sangat terbuka untuk merevisi Undang-Undang IKN,” katanya.

Di sisi lain, ia menilai dinamika urbanisasi di kawasan IKN merupakan hal yang tidak dapat dihindari seiring rencana perpindahan aparatur sipil negara dalam jumlah besar ke ibu kota baru.

Kondisi tersebut, menurutnya, akan membawa perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan bagi wilayah sekitar, termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara.

Karena itu, masyarakat lokal diminta mempersiapkan diri agar mampu bersaing dan mengambil manfaat dari perkembangan kawasan.

“Yang penting warga lokal harus menyiapkan diri secara kompetitif untuk menjadi tuan rumah yang baik,” ujarnya.

Ia memastikan DPR RI juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Otorita IKN untuk merumuskan langkah penataan wilayah yang lebih berkeadilan.

“Agar masuknya IKN itu jangan seperti menggusurnya masyarakat Betawi di Jakarta,” tutupnya.

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S.

SANGATTA – Penyegaran kembali dilakukan di tubuh Polres Kutai Timur (Kutim). Lima jabatan strategis berganti pejabat dalam upacara serah terima jabatan (sertijab) yang dipimpin Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto.

Pergantian tersebut meliputi posisi Kasat Polairud serta empat kapolsek, yakni Kapolsek Bengalon, Kapolsek Rantau Pulung, Kapolsek Kongbeng, dan Kapolsek Teluk Pandan.

Rotasi ini merupakan bagian dari mutasi rutin di lingkungan Polri yang bertujuan memperkuat organisasi sekaligus memberikan ruang pengembangan karier bagi personel.

Pada jajaran Satpolairud, AKP Sudarwanto yang sebelumnya menjabat Kasat Polairud Polres Kutim mendapat penugasan baru sebagai Kasubbag Binkar Bag SDM Polres Kutim.

Posisinya kini diisi IPTU Herianto yang sebelumnya menjabat Kapolsek Rantau Pulung.

Di Polsek Bengalon, AKP Asriadi mendapat promosi sebagai Ps Kapolsek Samarinda Ulu, Polresta Samarinda. Jabatan yang ditinggalkannya kini dipercayakan kepada AKP Helmi Septi Saputro yang sebelumnya bertugas di Ditreskrimsus Polda Kaltim.

Sementara itu, jabatan Kapolsek Rantau Pulung kini diemban IPTU Samuel Tarihoran yang sebelumnya menjabat Kapolsek Kongbeng.

Posisi Kapolsek Kongbeng selanjutnya dipercayakan kepada IPDA Ardyansa yang sebelumnya bertugas di Ditresnarkoba Polda Kaltim.

Pergantian juga terjadi di Polsek Teluk Pandan. IPDA Joko Feriyanto mendapat amanah baru sebagai Kapolsek Bontang Barat, Polres Bontang.

Jabatan Kapolsek Teluk Pandan kini diemban IPDA Apriliando Saputra yang sebelumnya menjabat Kapolsubsektor Batu Putih, Polres Berau.

Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto menegaskan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan menyegarkan struktur sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Menurutnya, para pejabat yang baru dilantik harus segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah tugas masing-masing.

“Pejabat baru harus cepat menyesuaikan diri dan memahami kondisi wilayah tugasnya. Pelayanan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan,” tegasnya.

Ia menambahkan, wilayah hukum Kutai Timur memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari kawasan pesisir, perkebunan, hingga pertambangan. Karena itu, para pejabat baru dituntut mampu menjaga stabilitas keamanan sekaligus membangun sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen di wilayah masing-masing.

Rotasi ini diharapkan semakin memperkuat kinerja Polres Kutim dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S.