JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi polemik pengadaan mobil dinas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp8,5 miliar, yang menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan lembaganya mengikuti perkembangan isu tersebut. Ia menekankan bahwa setiap belanja daerah harus disusun melalui perencanaan matang dan berorientasi pada kebutuhan riil.

“Itu memang cukup rame dari media sosial dan kami juga mengikuti isu pemberitaannya. Dalam konteks belanja daerah, tentu harus dilakukan perencanaan yang matang, sesuai dengan kebutuhan, dan juga yang terpenting adalah proses pengadanya,” ujar Budi dalam acara Tanya Jubir KPK di Jakarta pada Kamis (26/2/2026).

Ia menjelaskan, sektor pengadaan barang dan jasa kerap menjadi titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Banyak perkara yang ditangani KPK, berawal dari tahapan pengadaan yang tidak berjalan sesuai aturan.

“Pengadaan barang dan jasa ini juga seringkali menjadi salah satu area yang punya ruang untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Bahkan banyak sekali isunya adalah pengadaan barang dan jasa dari kasus-kasus yang kita tangani,” katanya.

Menurutnya, berbagai modus penyimpangan masih sering ditemukan. Seperti pengkondisian pemenang, penggelembungan harga, hingga penurunan spesifikasi barang yang tidak sesuai kontrak.

“Pengkondisian, penyimpangan, markup harga, downgrade spek, nah itu semuanya harus secara betul-betul kita lihat, semua mekanisme itu apakah sudah dijalankan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Selain persoalan prosedur, KPK juga mengingatkan pentingnya kesesuaian antara kebutuhan dan realisasi belanja agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

“Termasuk juga soal kebutuhan, apakah barang dan jasa yang kita belanjakan atau pengadaan, baik di kementerian, lembaga, maupun di pemerintah daerah harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai juga butuhnya A, belanjanya B,” ujarnya.

KPK juga menyoroti pengelolaan kendaraan dinas setelah masa jabatan pejabat berakhir. Lembaga tersebut menemukan masih adanya kendaraan dinas yang belum dikembalikan ke pemerintah daerah.

“Karena memang banyak sekali mobil dinas yang pasca digunakan oleh pejabat pada periode itu, kemudian harusnya dikembalikan ketika sudah tidak menjabat. Tapi KPK melihat dari beberapa data yang diperoleh, masih banyak mobil dinas yang dikuasai oleh pejabat-pejabat sebelumnya, tidak dikembalikan ke pemerintah daerah,” ungkapnya.

KPK mengingatkan bahwa penguasaan aset negara tanpa pengembalian resmi berpotensi merugikan keuangan daerah dan dapat mengandung unsur tindak pidana.

Lebih jauh KPK juga mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan penyimpangan yang dapat disampaikan melalui email [email protected], situs resmi KPK, atau menghubungi call center 198 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Penulis : Fajri
Editor : Muhammad Rafi’i

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil produsen rokok terkait dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

“Apakah produsen rokok akan dipanggil? Tentu,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Asep mengatakan KPK telah mengantongi informasi mengenai produsen rokok yang terkait kasus tersebut, sehingga tinggal menyiapkan langkah pemanggilan.

“Kami sudah memiliki informasinya, tetapi belum bisa disampaikan. Nanti saat lengkap, akan kami ungkap perusahaan, pemilik, lokasi, jumlah, dan detail lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu.

Dalam OTT itu, salah satu yang ditangkap adalah Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat, Rizal.

Sehari kemudian, 5 Februari 2026, KPK menetapkan enam dari 17 orang yang ditangkap sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW di lingkungan DJBC.

Mereka adalah Rizal (RZL), Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024–Januari 2026; Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan Sisprian Subiaksono (SIS); dan Kepala Seksi Intelijen Orlando Hamonangan (ORL).

Tersangka lainnya yakni pemilik Blueray Cargo John Field (JF), Ketua Tim Dokumentasi Importasi Andri (AND), dan Manajer Operasional Dedy Kurniawan (DK).

Pada 26 Februari 2026, KPK menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan DJBC Budiman Bayu Prasojo (BBP) sebagai tersangka baru.

Selain itu, pada 27 Februari 2026, KPK menyatakan tengah mendalami dugaan korupsi lain di Ditjen Bea dan Cukai, khususnya terkait pengurusan cukai. (ANT/KN)

PONOROGO – Arus lalu lintas di jalur nasional penghubung Ponorogo–Pacitan, Jawa Timur sempat tersendat beberapa lama akibat longsor yang terjadi di sedikitnya 11 titik di sepanjang ruas tersebut, Jumat (27/2/2026).

Material tanah dan batu dari tebing menutup badan jalan sehingga arus lalu lintas tidak dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.

Antrean kendaraan sempat mengular karena akses antarkabupaten tersebut tertutup total.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Budi Harisantoso mengatakan, pihaknya langsung mengerahkan tim ke lokasi untuk melakukan penanganan.

“Iya benar, kami mengerahkan tim ke lokasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan dua tim reaksi cepat diterjunkan untuk menangani longsor, dilengkapi dua unit wheel loader guna mempercepat pembersihan material yang menutup badan jalan.

Berdasarkan laporan sementara, terdapat sedikitnya 11 titik longsor di sepanjang jalur Pacitan–Ponorogo.

Peristiwa tersebut dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah Pacitan selama dua malam terakhir.

Petugas melakukan pembersihan material secara bertahap agar jalur dapat segera difungsikan kembali.

Pengguna jalan diimbau tetap waspada dan untuk sementara waktu mencari jalur alternatif hingga proses pembersihan selesai dan jalan dinyatakan aman dilalui.

“Cari jalur lain sampai proses pembersihan selesai dan jalur dinyatakan aman,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) lewat Balai Taman Nasional Tesso Nilo mengumumkan telah menemukan seekor anak gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) dari populasi gajah liar yang mati, diduga akibat jerat.

Dalam pernyataan resmi dari Balai Taman Nasional Tesso Nilo diterima di Jakarta, Jumat, anak gajah tersebut ditemukan pada Kamis (26/2) di Resort Lancang Kuning di Riau dalam keadaan mengalami proses pembusukan.

Mereka Tambah Posmenyebut bahwa satwa itu diperkirakan sudah mati sepekan sebelum ditemukan dengan hasil pemeriksaan awal di lokasi diduga penyebab kematian terjadi akibat infeksi pada bagian kaki yang diduga akibat jerat.

“Tim medis Balai Taman Nasional Tesso Nilo segera melakukan penanganan lebih lanjut termasuk pemeriksaan mendalam untuk memastikan penyebab kematian secara ilmiah,” tulis akun media sosial Balai Taman Nasional Tesso Nilo.

Balai Taman Nasional Tesso Nilo mengatakan bahwa peristiwa itu menjadi pengingat bahwa masih ada ancaman nyata yang dihadap satwa liar, secara khusus terkait gajah sumatera, di habitat aslinya.
Mereka mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian dan peran aktif dalam menjaga kelestarian satwa dilindungi.

Dalam pernyataan terpisah di akun media sosialnya, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan sudah turun langsung ke kawasan Taman Nasional Tesso Nilo menyusul penemuan bangkai seekor anak gajah liar di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

“Saya didampingi Kepala BBKSDA dan PJU Polda Riau untuk memastikan proses penanganan berjalan serius, terukur, dan berbasis pemeriksaan ilmiah. Dugaan awal mengarah pada infeksi pada bagian kaki yang diduga akibat jerat. Namun penyebab pasti masih menunggu hasil nekropsi dan pendalaman tim medis,” tuturnya.

Dia mengatakan hal itu masih menjadi spekulasi dan memastikan apabila ditemukan unsur pidana pihaknya akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.  (ANT/KN)