JAKARTA – Tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, menjalani rawat inap di RS Polri Kramat Jati setelah pemeriksaan kesehatan, Jumat (19/6/2026) malam.

“Baik Dokter Tifa maupun Mas Roy Suryo, atas rekomendasi dokter, bukan atas permintaan sendiri, dilakukan tindakan rawat inap,” kata kuasa hukum keduanya, Refly Harun, di Jakarta.

Refly mengatakan kondisi Roy dan Tifa secara umum baik, namun pemeriksaan menemukan penyakit bawaan yang memerlukan pemantauan serta penanganan medis lanjutan.

“Kalau dua orang ini sebenarnya kondisinya baik. Tetapi mereka memiliki penyakit bawaan yang ditemukan dalam proses pemeriksaan,” ujar Refly.

Menurut Refly, tim dokter menilai kondisi kesehatan keduanya belum memungkinkan untuk langsung kembali menjalani aktivitas tanpa pengawasan medis.

Karena itu, dokter merekomendasikan perawatan inap guna memastikan kondisi kesehatan Roy dan Tifa tetap stabil selama masa observasi.

Refly mengatakan Roy semula tidak berencana menjalani rawat inap. Namun setelah berdiskusi dengan keluarga dan tim kuasa hukum, ia menerima rekomendasi dokter.

Ia menambahkan durasi perawatan belum dapat dipastikan dan sepenuhnya bergantung pada perkembangan kondisi kesehatan serta keputusan tim dokter.
“Kalau berapa lamanya dirawat kita tidak tahu. Itu tergantung perkembangan kondisi dan keputusan dokter,” kata Refly.

Refly menolak menjelaskan diagnosis Roy secara rinci. Ia hanya menyebut penyakit tersebut tergolong umum dan dialami sebagian besar masyarakat Indonesia.

“Tidak mungkin kita bicara sakit orang. Penyakit Mas Roy tidak spesifik, cukup umum. Sekitar 30 persen masyarakat Indonesia mengidapnya,” ujar Refly.

Hingga Jumat malam, Roy dan Dokter Tifa masih menjalani perawatan di RS Polri sambil menunggu perkembangan kondisi kesehatan mereka.

Keduanya tiba di RS Polri Kramat Jati sekitar pukul 17.55 WIB dengan pengawalan ketat dari Polda Metro Jaya dan langsung menjalani pemeriksaan di Instalasi Gawat Darurat.

Roy mengenakan kaus biru-putih dan celana pendek abu-abu gelap. Saat turun dari mobil tahanan, ia mengepalkan tangan sambil mengucapkan, “Siap.”

Tak lama kemudian, Dokter Tifa turun dari kendaraan tahanan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye.
Sebelumnya, beredar informasi dari Tim Advokasi Anti Kriminaliasi Akademisi & Aktivis (TA-AKAA) yang menyebutkan pada Jumat, 19 Juni 2026, sekira pukul 07.00 WIB, Roy Suryo Notodiprojo dikabarkan oleh istrinya telah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya.

Sementara itu, Tim Pembela dokter Tifa (TPDT) menjelaskan dokter Tifa telah ditangkap oleh aparat kepolisian di apartemennya pada Jumat pagi sekitar pukul 06.47 WIB. (ANT/KN)

JAKARTA – Nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan Jumat sore melemah 10 poin atau 0,06 persen menjadi Rp17.804 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.794 per dolar AS.

Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Muhammad Amru Syifa mengatakan pergerakan rupiah masih dipengaruhi respons pasar terhadap keputusan Bank Indonesia (BI) yang kembali menaikkan BI-rate sebesar 25 basispoints (bps) menjadi 5,75 persen.

“Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global sekaligus menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran yang telah ditetapkan,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Kenaikan suku bunga acuan tersebut dinilai memberikan sentimen positif bagi rupiah karena berpotensi meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik dan mendorong masuknya aliran modal asing. Langkah ini juga menunjukkan komitmen BI dalam menjaga stabilitas pasar keuangan nasional.

Sejak Mei 2026, BI telah menaikkan BI-Rate secara bertahap dengan total kenaikan mencapai 100 basis poin, sehingga membawa suku bunga acuan kembali ke level 5,75 persen, level yang terakhir kali tercapai pada April 2025.

Melihat dari sisi global, sentimen pasar cenderung membaik setelah muncul perkembangan positif di Timur Tengah. Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz disebut berhasil meredakan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global. Kondisi tersebut turut mendorong harga minyak dunia bergerak lebih rendah.

“Bagi Indonesia yang masih mengimpor minyak, penurunan harga energi dapat membantu mengurangi tekanan terhadap kebutuhan devisa dan neraca perdagangan, sehingga memberikan dukungan bagi pergerakan rupiah,” ungkap Amru.

Kendati demikian, ruang penguatan rupiah diperkirakan masih terbatas. Dia menerangkan bahwa AS tetap bertahan kuat seiring sikap Federal Reserve yang masih memberikan sinyal bahwa suku bunga berpotensi dipertahankan pada level tinggi dalam jangka waktu lebih lama.
Kondisi tersebut menjaga daya tarik aset berbasis dolar AS dan membuat investor global tetap berhati-hati terhadap aset negara berkembang.

Selain itu, lanjut Amru, pelaku pasar juga masih mencermati perkembangan terbaru di Timur Tengah karena setiap potensi pelanggaran kesepakatan atau meningkatnya kembali ketegangan geopolitik dapat memicu volatilitas harga minyak dan mendorong permintaan terhadap aset safe haven.

“Secara keseluruhan, prospek rupiah pasca kenaikan BI-Rate dinilai lebih baik dibandingkan beberapa pekan sebelumnya. Namun, arah pergerakan rupiah dalam jangka pendek masih akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan sentimen global, terutama terkait dinamika geopolitik Timur Tengah dan prospek kebijakan moneter Amerika Serikat,” ungkap dia.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak datar di level Rp17.826 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.753 per dolar AS. (ANT/KN)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sedikitnya 17.600 unit sepeda motor listrik yang merupakan bagian dari proyek pengadaan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penyegelan dilakukan di sejumlah lokasi penyimpanan, termasuk kawasan Sentul dan Cikarang.

“Yang sudah disegel di daerah Sentul, Cikarang. Yang besar-besar itu, yang paling banyak,” kata Syarief di Kejagung, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk mengamankan sekaligus mendata barang-barang yang diduga terkait dengan perkara yang sedang disidik. Ribuan motor listrik itu diketahui masih berada di gudang milik penyedia dan belum disalurkan ke titik-titik yang telah ditentukan oleh BGN.

“Sepeda motor itu belum sampai di titik yang disampaikan oleh BGN. Ini masih di gudang-gudang milik penyedia sehingga kami mengamankan motor-motor tersebut dengan cara menyegel agar pergerakan motor itu kami pantau dari tim penyidik,” ujarnya.

Syarief menambahkan, proses penyegelan masih terus berlangsung karena penyidik masih melakukan pendataan di sejumlah lokasi lainnya.

“Masih berjalan sampai hari ini, belum selesai. Ada beberapa titik,” katanya.

Kasus dugaan korupsi MBG yang tengah diusut Kejagung salah satunya berkaitan dengan pengadaan barang di lingkungan BGN. Penyidik menduga terjadi praktik penggelembungan harga atau mark up dalam sejumlah proyek bernilai besar.

Selain pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai mencapai sekitar Rp1,03 triliun, penyidik juga mendalami pengadaan 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi yang diduga tidak sesuai spesifikasi dan mengandung unsur mark up.

Sejauh ini, Kejagung telah menetapkan enam tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program MBG, terdiri atas mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung serta tiga pihak swasta yakni Asep Yusuf Somantri, Andri Mulyono, dan Glory Harimas Sihombing.

Penyidik masih terus mengembangkan perkara ini, termasuk menelusuri dugaan penggelembungan harga pengadaan barang, aliran dana, serta keterlibatan pihak lain yang diduga turut menikmati keuntungan dari pelaksanaan program tersebut. (Fajri)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sebuah mobil mewah Toyota Alphard Lombardi milik Asep Yusuf Somantri (AYS), tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026. Penyitaan dilakukan sebagai bagian dari upaya penyidik menelusuri aset yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan kendaraan tersebut merupakan milik Asep yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik.

“Mobil itu milik salah satu tersangka yang sudah kami tahan sebelumnya, yaitu saudara AYS,” kata Syarief di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026) malam.

Menurut Syarief, kendaraan itu baru berhasil diamankan pada Kamis dan langsung disita untuk kepentingan penyidikan. Dari pantauan di lokasi, mobil Toyota Alphard Lombardi berwarna hitam dengan nomor polisi B 2135 FGX terparkir di area Kejagung dan telah dipasangi tanda penyitaan dari Kejaksaan RI.

Asep ditetapkan sebagai tersangka pada 11 Juni 2026. Penyidik menduga ia memiliki peran penting dalam pengaturan mitra Program MBG serta mempunyai kedekatan dengan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya.

Dalam konstruksi perkara, Sony diduga memberikan akses kepada Asep untuk ikut memengaruhi proses verifikasi calon mitra MBG.

“Bahwa saudara SS secara melawan hukum memberikan akses kepada AYS untuk melakukan intervensi terhadap tim verifikator mitra MBG,” ujar Syarief.

Dengan akses tersebut, Asep diduga dapat mengetahui lokasi dapur MBG yang masih kosong dan mengatur proses penempatan calon Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penyidik menduga sejumlah pendaftar yang sebelumnya telah lolos verifikasi dibatalkan statusnya, sementara pihak lain tetap dapat difasilitasi meski masa pendaftaran sudah berakhir.

Selain itu, penyidik juga menduga adanya aliran dana dari Asep kepada Sony sebagai kompensasi atas pengaturan titik SPPG tersebut.

“Setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS,” ungkap Syarief.

Atas dugaan perbuatannya, Asep dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 605 ayat (2) atau Pasal 606 KUHP. Saat ini ia menjalani penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. (Fajri)

JAKARTA – Aksi yang digelar Aliansi BEM Persatuan Indonesia di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, juga diwarnai tantangan terbuka kepada Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono untuk berdiskusi langsung dengan mahasiswa.

Ketua BEM Universitas Jayabaya, Hikmah Maulana Sai’d, menyatakan pihaknya menyambut pernyataan Sudaryono yang sebelumnya mengaku siap berdialog dan berdebat dengan mahasiswa dalam forum terbuka.

“Saya juga ingin mengundang para pemerintah-pemerintah yang memang ingin berdiskusi oleh mahasiswa, berdiskusi secara terbuka,” kata Hikmah di lokasi aksi, Jumat (19/6/2026).

Menurutnya, ruang dialog yang sehat perlu dibangun agar berbagai kritik dan masukan dari mahasiswa dapat didengar langsung oleh pemerintah. Karena itu, mahasiswa tidak hanya turun ke jalan, tetapi juga membuka ruang diskusi bagi para pejabat negara.

Hikmah kemudian secara khusus menyinggung pernyataan Sudaryono yang disebut bersedia berdiskusi dengan mahasiswa di ruang publik.

“Saya mengangkat statement dari Wamentan Sudaryono, dia mengatakan untuk bersedia berdebat oleh mahasiswa di forum terbuka,” ujarnya.

Atas dasar itu, Aliansi BEM Persatuan Indonesia secara resmi menantang Sudaryono untuk hadir dalam forum terbuka bersama mahasiswa.

“Maka dari itu kami tegaskan, menantang Pak Wamentan Sudaryono untuk hadir di forum terbuka bersama mahasiswa,” tegas Hikmah.

Selain mengundang Sudaryono, aliansi mahasiswa juga berencana menggelar konsolidasi lanjutan yang akan melibatkan lebih banyak kampus. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan antara mahasiswa dan pemerintah mengenai berbagai persoalan nasional yang tengah menjadi sorotan publik. (Fajri)

JAKARTA – Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan tiga tuntutan utama yang menyoroti kondisi ekonomi nasional, kualitas pejabat publik, hingga penguatan supremasi sipil.

Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Muhammad Putra, menyebut kondisi ekonomi dan politik nasional saat ini menjadi perhatian utama mahasiswa. Menurutnya, berbagai kebijakan pemerintah dinilai turut memengaruhi penurunan daya beli masyarakat.

“Kami gaungkan untuk memulihkan ekonomi dan politik nasional. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena kami melihat kondisi ekonomi sekarang sangat jatuh, yang dipengaruhi oleh beberapa kebijakan pemerintah dan berdampak pada ekonomi masyarakat,” ujar Putra.

Ia mengatakan kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi salah satu persoalan yang paling dirasakan masyarakat. Berdasarkan hasil pemantauan dan komunikasi dengan warga serta pedagang, harga sejumlah komoditas disebut terus mengalami peningkatan.

“Kami melihat sekarang banyak bahan pokok yang naik, mulai dari beras dan kebutuhan lainnya. Kami juga melakukan survei kepada masyarakat dan para pedagang, mereka mengaku terpaksa menaikkan harga,” katanya.

Mahasiswa juga menyoroti kebijakan anggaran pemerintah yang dinilai belum berfokus pada kebutuhan prioritas masyarakat. Kondisi itu, menurut mereka, turut berdampak pada kenaikan harga energi.

“Kami melihat bagaimana kebijakan pemerintah tidak memberikan APBN pada skala yang prioritas, yang kemudian berdampak, misalnya, pada kenaikan harga Pertamax,” ucap Putra.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi, lanjutnya, membuat sebagian masyarakat beralih menggunakan BBM bersubsidi sehingga memicu persoalan distribusi di lapangan.

“Yang dituntut masyarakat adalah ketika Pertamax non-subsidi naik, masyarakat beralih ke Pertalite. Terbukti di beberapa SPBU Pertalite sudah habis,” tuturnya.

Selain persoalan ekonomi, mahasiswa juga mendesak evaluasi terhadap penempatan sejumlah pejabat negara yang dianggap tidak sesuai dengan kompetensi dan latar belakang keilmuan yang dimiliki.

“Kami melihat, misalnya, dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), kepala badan ditunjuk tidak sesuai dengan keahliannya. Dia merupakan ahli serangga, tetapi ditunjuk menjadi Kepala Badan Gizi Nasional,” kata Putra.

Pada tuntutan ketiga, mahasiswa meminta pemerintah mengembalikan prinsip supremasi sipil dalam tata kelola pemerintahan. Mereka menilai keterlibatan aparat dalam sejumlah posisi sipil semakin meningkat, sementara proses pembentukan kebijakan belum sepenuhnya melibatkan partisipasi publik.

“Beberapa pejabat penting diisi oleh polisi dan tentara. Kemudian revisi undang-undang juga tidak melibatkan rapat dengar pendapat dengan para ahli,” ujarnya.

Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap pemerintah dan DPR dapat memberikan respons terhadap berbagai persoalan yang mereka nilai semakin dirasakan masyarakat, mulai dari ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga kualitas demokrasi di Indonesia. (Fajri)