SAMARINDA – Kepala Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 58 Samarinda, Rabiatul Adawiyah, menegaskan bahwa pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan perubahan perilaku siswa.
Menurutnya, siswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi keluarga dan lingkungan sekitar.
Hal itu disampaikannya saat kegiatan Open House SRT 58 Samarinda, Sabtu (20/6/2026), yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Sri Wahyuni, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Armin, jajaran OPD provinsi dan kota, unsur Forkopimda, serta para orang tua siswa.
“Mereka bisa bercerita kepada orang tua tentang apa saja yang mereka lakukan dan apa saja yang sudah mereka dapatkan di sini. Itu menjadi kebanggaan bagi keluarga mereka. Mereka juga bisa berbagi cerita kepada teman-teman di kampungnya ketika pulang,” ujar Rabiatul.
Ia menjelaskan, setiap siswa yang kembali ke rumah dibekali buku kegiatan dan tugas khusus yang harus dijalankan bersama keluarga.
Salah satu tugas tersebut adalah memberikan edukasi kepada anggota keluarga mengenai kebiasaan hidup bersih, kedisiplinan, dan nilai-nilai karakter yang dipelajari selama berada di sekolah.
“Mereka pulang juga kami bekali buku kegiatan. Ada tugas-tugas yang harus mereka kerjakan. Salah satunya memberikan edukasi kepada keluarga sebagai agen perubahan,” jelasnya.
Rabiatul juga menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak menerapkan sistem penerimaan peserta didik seperti sekolah pada umumnya.
“Yang banyak belum diketahui masyarakat adalah di Sekolah Rakyat tidak ada PPDB atau SPMB. Yang ada adalah penjaringan dan pemadanan data,” katanya.
Menurutnya, calon siswa berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang telah terdata secara nasional. Selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial melalui pendataan dan kunjungan langsung ke rumah-rumah warga.
“Masyarakat yang berhak menerima program ini sudah didata secara nasional. Kemudian Dinas Sosial mendatangi mereka untuk memastikan apakah di dalam keluarga tersebut terdapat anak usia sekolah yang belum sekolah atau berisiko putus sekolah,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendekatan kepada keluarga menjadi bagian penting karena masih terdapat orang tua yang lebih memilih anaknya bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan.
“Ada orang tua yang berpikir anaknya lebih baik membantu bekerja daripada bersekolah. Karena itu perlu pendekatan dan pendampingan agar mereka memahami bahwa pendidikan adalah investasi masa depan bagi anak-anak mereka,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Sri Wahyuni menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas nasional.
Menurut Sri, Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk memastikan anak-anak yang mengalami keterbatasan akses pendidikan tetap memperoleh kesempatan belajar yang layak.
“Sekolah Rakyat adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan dukungan sepenuhnya terhadap program ini,” ujarnya.
Sri menambahkan, Sekolah Rakyat dan program Gratispol merupakan bagian dari upaya menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045.
Menurutnya, kedua program tersebut saling melengkapi dalam memberikan akses pendidikan mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi.
“Kalau Sekolah Rakyat menyiapkan anak-anak sampai jenjang SMA, maka setelah lulus mereka dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui program Gratispol tanpa biaya UKT. Ini menjadi sinergi yang baik antara program pusat dan daerah,” tuturnya.
Ia berharap Sekolah Rakyat dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak anak-anak yang membutuhkan sehingga tidak ada lagi generasi muda yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan karena faktor ekonomi maupun sosial.
Penulis: Hanafi
Editor: Agus S.
Versi Mobile
