BERAU – Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah menyoroti potensi yang dimiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berau dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

Menurutnya, dalam kondisi seperti itu, peran kepala kampung dalam mengembangkan UMKM dinilai sangat penting.

UMKM memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian Berau yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki beragam potensi bisnis lokal.

Dalam konteks ini, kepala kampung di Berau diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam memfasilitasi pengembangan UMKM di tingkat lokal.

“Saya mengajak para kepala kampung untuk aktif dalam mengidentifikasi potensi-potensi UMKM yang ada di wilayah mereka dan memberikan dukungan serta bimbingan yang dibutuhkan bagi para pelaku usaha mikro di kampung,” ujarnya.

Dikatakannya, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM juga sangat penting dilakukan.

Dengan demikian, diharapkan UMKM di Bumi Batiwakkal dapat berkembang lebih pesat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat. Peningkatan dukungan dan perhatian terhadap UMKM menjadi salah satu fokus utama dalam upaya membangun ketahanan ekonomi daerah, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang terus berubah.

“Saya berharap semua kepala kampjng bisa menangkap peluang untuk meningkatkan UMKM di masing-masing kampung mereka,” tandasnya. (adv)

BERAU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Arman Nofriansyah meminta perusahaan lebih terbuka dalam mempublikasikan penyaluran program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat.

“Perusahaan tidak harus membuka angka anggarannya, tapi kegiatan CSR itu wajib dipublikasikan. Masyarakat berhak tahu apa saja program yang sudah dijalankan,” tegasnya.

Menurut Arman, selama ini penyaluran CSR cenderung tertutup dan jarang disampaikan secara terbuka. Sehingga agar hal tersebut dilakukan perusahaan perlu ada ketegasan.

“Padahal, CSR itu berkontribusi ke berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, pembangunan infrastruktur hingga program sosial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Komisi II DPRD Berau akan memanggil perusahaan-perusahaan yang beroperasi. Pemanggilan itu bertujuan menanyakan secara langsung arah penyaluran dana CSR sekaligus memastikan program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.

“Kita ingin tahu kemana saja CSR disalurkan dan apakah sudah benar-benar menyentuh masyarakat,” ujarnya.

Kendati demikian, keterbukaan CSR bukan sekadar imbauan, melainkan bagian dari tanggung jawab perusahaan yang juga diatur dalam regulasi.

“Saya berharap keterbukaan penyaluran CSR dapat memperkuat kepercayaan masyarakat. Kalau semua terbuka, masyarakat tahu kontribusi perusahaan, pemerintah juga terbantu, dan pembangunan bisa berjalan lebih baik,” pungkasnya. (adv)

BERAU – Beberapa pekan terakhir, kemunculan paus orca di Pulau Maratua ramai dijadikan konten sosial media. Hal itu tentu berdampak positif terhadap sektor pariwisata Kabupaten Berau.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong menyebut kemunculan paus orca menjadi sinyal penting tentang kesehatan ekosistem laut.

Selama ini, Maratua dikenal sebagai surga penyelam dengan spot yang paling ikonik adalah barakuda Point.

“Kemunculan paus orca memberikan dimensi baru. Fenomena ini tak boleh hanya dipandang sebagai momen viral semata,” tuturnya.

“Ini harus dikaji secara ilmiah. Apakah mereka hanya melintas atau ada perubahan pola migrasi akibat faktor lingkungan, termasuk perubahan iklim global,” sambungnya.

Menurutnya, keberadaan orca bisa menjadi indikator bahwa ekosistem laut Maratua sedang dalam kondisi tertentu entah karena melimpahnya plankton, ikan atau faktor suhu perairan yang berubah.

“Jika benar rantai makanan di wilayah Pulau Maratua sedang kaya, maka itu kabar baik bagi sektor perikanan dan pariwisata,” imbuhnya.

Rudi menekankan pentingnya kolaborasi antara dinas pariwisata daerah dan instansi kelautan provinsi untuk melakukan riset terpadu.

“Data ilmiah diperlukan agar pemerintah tidak hanya bangga sesaat tetapi mampu merumuskan kebijakan berbasis konservasi,” terangnya.

Kendati demikian, fenomena ini menjadi pengingat bahwa pariwisata masa depan bukan lagi sekadar eksploitasi panorama, melainkan pengelolaan ekologi secara berkelanjutan.

“Maratua kini tidak hanya dikenal sebagai destinasi diving kelas dunia, tetapi juga berpotensi menjadi laboratorium alam untuk memahami dinamika mamalia laut di perairan tropis,” pungkasnya. (adv)

BERAU – Pengelolaan sampah di Pasar Sanggam Adji Dilayas (SAD) disorot Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi. Dirinya mendorong adanya pembenahan.

Dia menuturkan, pengelolaan sampah di pasar tersebut belum maksimal, sehingga perlu adanya langkah serius dari pemerintah daerah.

“Dari dulu saya lihat pengelolaannya belum maksimal. Kalau kita lewat di belakang pasar, sampah sayur itu terlihat sangat banyak,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, salah satu kendala yang terjadi adalah keterbatasan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Berau yang bertanggung jawab terhadap pengangkutan sampah.

“Tetapi kondisi ini tidak sepenuhnya bisa dibebankan kepada DLHK, apalagi di tengah keterbatasan anggaran daerah,” ungkapnya.

Dia menekankan pentingnya jadwal pengangkutan sampah yang lebih rutin, terutama sisa sayur dari aktivitas pasar, seharusnya tidak dibiarkan menumpuk hingga berhari-hari.

“Kalau bisa pengangkutan dilakukan lebih sering, misalnya pagi, siang, dan sore. Jangan sampai menumpuk sampai tiga hari, karena volumenya sangat besar,” tegasnya.

Dengan sistem yang lebih teratur dan pembagian jadwal pengangkutan yang jelas, Sumadi berharap persoalan sampah di Pasar Sanggam Adji Dilayas dapat teratasi.

“Menjaga kebersihan dan kenyamanan aktivitas perdagangan di pasar harus menjadi perhatian,” pungkasnya. (adv)

BERAU – Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto menyebut usulan pembangunan dari kampung-kampung yang disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagian besar berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Dia mengatakan, meski saat ini pemerintah daerah dalam kondisi efisiensi anggaran, kebutuhan dasar masyarakat tetap harus menjadi perhatian utama.

“Karena itu kami berharap usulan-usulan yang sudah direalisasikan pada 2026 bisa dilanjutkan lagi pada 2027, terutama yang sifatnya lanjutan pembangunan,” ujarnya.

Dirinya juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan menuju wilayah pesisir yang dinilai sudah cukup baik. Bahkan sebagian besar ruas jalan di kawasan tersebut telah beraspal dan dapat dilalui dengan nyaman.

“Kalau kita melihat jalan ke pesisir, itu sudah sangat bagus. Hampir semua sudah aspal,” katanya.

Namun demikian, Dedy Okto berharap pada tahun anggaran 2027 nanti pemerintah daerah dapat mengalihkan prioritas pembangunan ke wilayah pedalaman, khususnya Kecamatan Kelay, yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur.

“Karena memang itu sangat diharapkan masyarakat,” tegasnya.

Kendati demikian, pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi hal penting agar seluruh wilayah di Kabupaten Berau dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil, baik kawasan pesisir maupun pedalaman.

“Pembangunan mengenai kebutuhan dasar masyarakat menjadi catatan penting. Maka dari itu harus dikawal hingga terealisasi,” tandasnya. (adv)