SANGATTA – Kecelakaan lalu lintas tragis terjadi di Jalan Poros Bengalon–Sangatta, tepatnya di dekat Simpang Perdau, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Senin (22/6/2026) sekitar pukul 08.00 Wita. Dua pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah terlibat tabrakan frontal yang disusul kebakaran hebat.

Korban diketahui bernama Baso Patahuddin (36), warga Desa Sepaso, pengendara Yamaha Vixion KT 3850 OR, serta Selmi Lovianti Malute (22), warga Desa Sepaso Barat, pengendara Honda Genio KT 2140 RFO.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal kepolisian, kecelakaan bermula saat Baso melaju dari arah Sangatta menuju Bengalon. Ketika memasuki tikungan landai di sekitar lokasi kejadian, ia diduga berusaha menghindari lubang yang berada di sisi kiri badan jalan.

Namun manuver tersebut membuat sepeda motor yang dikendarainya bergerak ke kanan hingga memasuki jalur berlawanan. Pada saat bersamaan, dari arah Bengalon menuju Sangatta melaju Honda Genio yang dikendarai Selmi.

Karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, tabrakan frontal tidak dapat dihindari. Benturan keras membuat kedua pengendara terlempar ke badan jalan.

Beberapa saat setelah tabrakan terjadi, api tiba-tiba muncul dari lokasi kejadian. Diduga kebocoran bahan bakar yang tersulut percikan akibat benturan memicu kebakaran. Kobaran api dengan cepat membesar dan melahap kedua sepeda motor.

Warga sekitar berupaya memberikan pertolongan sekaligus memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Setelah api berhasil dipadamkan, kedua korban dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat.

Namun nyawa keduanya tidak berhasil diselamatkan akibat luka bakar berat yang diderita hampir di seluruh bagian tubuh.

Kapolsek Bengalon AKP Helmi Septi Saputro mengatakan hasil penyelidikan sementara mengarah pada dugaan pengendara Yamaha Vixion kehilangan kendali saat menghindari lubang hingga masuk ke lajur berlawanan.

“Dugaan sementara pengendara melakukan manuver menghindari lubang dan masuk ke jalur berlawanan sehingga terjadi tabrakan dengan kendaraan dari arah berlawanan,” ujarnya.

Selain menelan korban jiwa, kecelakaan tersebut juga menghanguskan kedua kendaraan yang terlibat. Kerugian material diperkirakan mencapai sekitar Rp20 juta.

Saat ini kepolisian masih melakukan pendalaman untuk memastikan seluruh rangkaian kejadian, termasuk faktor kondisi jalan, kendaraan, serta kemungkinan penyebab lain yang turut berkontribusi terhadap kecelakaan tersebut.

Peristiwa ini kembali menambah daftar kecelakaan fatal di ruas Bengalon–Sangatta yang selama ini dikenal memiliki volume lalu lintas tinggi. Sejumlah pengguna jalan juga kerap mengeluhkan kondisi jalan yang rusak di beberapa titik dan dinilai membahayakan, terutama bagi pengendara roda dua.

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S.

BONTANG – Perguruan Pencak Silat Tapak Suci tampil dominan pada Kejuaraan Pencak Silat Ketua DPRD Cup Kota Bontang 2026. Dua atletnya berhasil menyabet gelar Pesilat Terbaik I pada kategori kelas tanding putra dan putri.

M. Aditia Akbar dinobatkan sebagai Pesilat Terbaik I Kategori Tanding Putra. Sementara Azizi Rahmania Putri meraih gelar Pesilat Terbaik I Kategori Tanding Putri.

Kejuaraan yang diikuti 158 pesilat dari berbagai perguruan tersebut menjadi ajang unjuk kemampuan atlet muda sekaligus melahirkan pesilat-pesilat potensial yang diproyeksikan bersaing pada level yang lebih tinggi.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata (Dispopar) Bontang, Eko Mashudi, menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPRD Kota Bontang, pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Bontang, panitia pelaksana, serta seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kejuaraan tersebut.

Menurut Eko, pencak silat tidak hanya menjadi sarana meraih prestasi olahraga, tetapi juga media pembentukan karakter generasi muda.

“Melalui olahraga bela diri, khususnya pencak silat, dapat dibentuk sumber daya manusia yang berjiwa ksatria, pantang menyerah, dan memiliki mental juara,” katanya, Minggu (21/6/2026).

Ia mengajak seluruh peserta menjadikan hasil kejuaraan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan prestasi pada masa mendatang.

Selain kategori tanding, penghargaan Pesilat Terbaik I Kategori Seni Putra diraih Yoel Putra Styawan dari Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT). Sedangkan Pesilat Terbaik I Kategori Seni Putri diraih Adinda Pratiwi Bahari yang juga berasal dari PSHT.

Kejuaraan Ketua DPRD Cup 2026 diharapkan menjadi wadah pembinaan atlet pencak silat di Kota Bontang serta melahirkan lebih banyak pesilat berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional.

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S.

SANGATTA – Sengketa lahan antara warga Desa Muara Pantun dan PT Emas kembali mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kutai Timur (Kutim). Warga yang hadir dalam hearing tersebut mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait segera menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Ketua Tim Masyarakat Muara Pantun, Solihin, mengatakan masyarakat telah memperjuangkan persoalan tersebut selama empat tahun. Namun hingga kini mereka belum memperoleh kepastian hukum atas lahan yang menjadi sumber penghidupan ratusan keluarga.

Menurut Solihin, masyarakat meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera menerbitkan sertifikat tanah warga. Sebab hingga saat ini tidak ada kejelasan yang dapat dijadikan alasan untuk terus menunda proses tersebut.

“Kami meminta BPN segera menerbitkan sertifikat masyarakat. Karena sampai hari ini tidak ada dasar hak yang kuat untuk menahan penerbitan sertifikat itu,” ujarnya kepada awak media, Senin (22/6/2026).

Ia menjelaskan wilayah yang disengketakan bukan hanya lahan pertanian, tetapi juga kawasan permukiman warga. Di dalam area tersebut terdapat Dusun 3 Desa Muara Pantun yang meliputi RT 11, RT 12, dan RT 13.

Solihin menyebut sedikitnya 432 petani terdampak dalam sengketa tersebut. Selain itu, terdapat masyarakat yang telah menetap dan membangun kehidupan di kawasan tersebut jauh sebelum perusahaan beroperasi.

Menurutnya, warga mulai menempati dan mengelola lahan sejak 2014 setelah memperoleh pembagian lahan dari pemerintah desa. Saat itu, lahan diberikan kepada warga yang belum mendapatkan lahan redistribusi dengan luas sekitar dua hektare untuk setiap kepala keluarga.

“Kami sudah tinggal di sana sebelum perusahaan masuk. Bukan hanya berkebun, tetapi juga membangun rumah dan membesarkan keluarga di wilayah itu,” katanya.

Ia juga mengaku masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi yang memadai ketika perusahaan mulai masuk ke wilayah tersebut. Namun belakangan muncul berbagai dokumen dan rekomendasi yang menurut warga tidak pernah diketahui sebelumnya.

Karena itu, masyarakat meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan sengketa yang telah berlangsung lama tersebut. Bahkan jika tidak ada penyelesaian di tingkat daerah, warga siap membawa persoalan itu ke pemerintah pusat.

“Kami sudah menyampaikan surat ke kementerian. Kalau tidak ada penyelesaian di daerah, kami siap menyampaikan langsung ke Presiden dan kementerian terkait. Yang kami minta hanya keadilan dan kepastian hukum,” tegasnya.

Meski mengakui tidak pernah terjadi gesekan di lapangan, Solihin menegaskan masyarakat tetap memilih menempuh jalur hukum dan dialog dalam memperjuangkan hak mereka.

Sementara itu, Anggota DPRD Kutim Faizal Rachman menilai sengketa tersebut perlu segera mendapatkan kepastian hukum. Ia menyoroti status legalitas lahan yang menjadi objek sengketa antara warga dan PT Emas.

Menurut Faizal, berdasarkan pemaparan yang disampaikan dalam rapat, terdapat area sengketa yang hingga kini belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Padahal sebagian lahan disebut telah ditanami oleh perusahaan.

“Kalau melihat persoalan ini, justru seharusnya lebih mudah ditangani. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana aktivitas perusahaan sudah berjalan sementara pada lahan yang disengketakan belum ada HGU,” ujarnya.

Faizal juga mempertanyakan alasan lahan yang berada dalam wilayah izin usaha tidak dapat diproses untuk penerbitan sertifikat masyarakat. Sebab dalam rapat disebutkan bahwa lahan di luar izin usaha masih memungkinkan untuk disertifikatkan.

“Kalau yang di luar izin usaha bisa diurus sertifikatnya, lalu apa dasar hukum yang menyatakan lahan di dalam izin usaha tidak bisa diproses? Sampai sekarang belum ada jawaban yang jelas,” katanya.

Ia berharap seluruh pihak terkait, baik pemerintah daerah, BPN maupun perusahaan, dapat duduk bersama untuk mencari solusi yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus menghindari konflik berkepanjangan di lapangan.

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S.