JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan sebanyak 6.047 anggota jamaah umrah telah kembali ke Tanah Air dengan aman, menyusul kondisi keamanan yang memanas di kawasan Timur Tengah.

“Sejak 28 Februari hingga 1 Maret 2026 sebanyak 6.047 orang jamaah telah kembali ke Tanah Air dengan aman. Pemerintah terus mengawal proses ini agar seluruh jamaah dapat pulang secara bertahap dan tertib,” ujar Juru Bicara Kemenhaj RI Ichsan Marsha di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Ichsa mengatakan pemerintah terus mengamati situasi keamanan di kawasan Timur Tengah dan berfokus pada keselamatan, keamanan, dan perlindungan, bagi jamaah umrah.

Pemerintah memastikan seluruh proses penanganan dilakukan secara terukur, terkoordinasi, dan mengutamakan keselamatan.

Ichsan mengungkapkan pada Sabtu 28 Februari 2026 terdapat 4.200 anggota jamaah umrah yang kembali ke Tanah Air menggunakan 12 penerbangan. Sementara pada Minggu 1 Maret 2026 terdapat 2.047 orang yang pulang ke Tanah Air menggunakan lima penerbangan.

Adapun calon jamaah umrah yang direncanakan berangkat hingga sebelum musim haji pada 18 April 2026 berjumlah 43.363 orang yang berasal dari 439 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Berdasarkan laporan melalui Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) pada Minggu (1/3) tercatat sekitar 58.873 orang peserta umrah Indonesia masih berada di Arab Saudi.

“Kami memastikan setiap PPIU menjalankan kewajibannya secara penuh, mulai dari pemberangkatan, pelayanan selama di Arab Saudi, hingga kepulangan jamaah. Tanggung jawab itu tidak boleh diabaikan,” kata Ichsan.

Pemerintah juga meminta agar komunikasi antara PPIU dan jamaah terus dijalin dengan baik.

“Kami mengajak jamaah dan PPIU untuk saling memahami. Yang utama adalah memastikan seluruh jamaah tetap aman, terlayani, dan mendapatkan kepastian,” kata dia.

Terkait aspek pelindungan, pemerintah menegaskan bahwa negara hadir. Jamaah yang mengalami kendala perlindungan, persoalan hukum, atau kondisi darurat di Arab Saudi maupun negara transit diminta segera menghubungi KBRI atau KJRI setempat.

“Kami bersama Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri untuk memastikan setiap persoalan jemaah ditangani cepat dan tepat. Kami meminta seluruh jamaah tetap tenang dan mengikuti arahan resmi,” kata Ichsan.

Demi mengutamakan aspek keselamatan dan perlindungan jamaah, Kemenhaj mengimbau jamaah yang dijadwalkan berangkat umrah dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya hingga kondisi di Timur Tengah kembali kondusif. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan terlebih dahulu melihat kebutuhan penyidik sebelum memutuskan langkah penjemputan paksa terhadap mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Kasus tersebut terkait dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub.

“Nanti kami lihat kebutuhan dari penyidik, apakah kemudian akan dilakukan penjadwalan ulang atau nanti ada langkah pemanggilan berikutnya, atau seperti apa,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Juru Bicara KPK itu menyampaikan pernyataan tersebut setelah Budi Karya Sumadi tidak memenuhi panggilan pemeriksaan selama tiga kali berturut-turut.

Sebelumnya, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub.
Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Setelah beberapa waktu atau hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan sebanyak 21 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

Adapun Budi Karya Sumadi sebelumnya sempat diperiksa oleh KPK pada kasus tersebut. Dia terakhir kali diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi DJKA pada 26 Juli 2023.

Pada 18 Februari 2026, KPK kembali memanggil Budi Karya Sumadi. Namun, yang bersangkutan tidak bisa memenuhi panggilan karena terjadwal agenda lain.

KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada 25 Februari 2026, tetapi Budi Karya Sumadi tetap tidak bisa memenuhi panggilan. Hingga akhirnya, KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan pada 2 Maret 2026. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Sosial mengumumkan sebanyak 42 ribu induvidu penerima manfaat dipastikan tetap menjadi peserta BPJS Kesehatan segmentasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

Puluhan ribu penerima manfaat tersebut merupakan bagian dari 11 juta peserta PBI JKN yang kepesertaannya sempat dinonaktifkan pemerintah, pada Februari, seiring pemuktahiran status kepesertaan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Dari jumah itu sudah 44.500 yang sudah reaktivasi reguler, dengan rincian 42 ribu aktif kembali sebagai PBI JKN, dan 2.133 beralih segmen mandiri atau PBI dari pemerintah daerah terutama ini daerah-daerah yang sudah Universal Health Coverage/UHC,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Ia menyebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial sebelumnya juga sudah merekaktivasi secara otomatis terhadap 106.153 PBI JKN yang sekaligus penyintas penyakit kronis.

Kementerian Sosial menilai proses pemuktahiran data status kepesertaan PBI JKN ini berjalan produktif sesuai dengan tujuan yakni memastikan bantuan iuran kesehatan dari pemerintah diterima masyarakat miskin-rentan miskin atau Desil 1-5 DTSEN.

Sementara kelompok peserta BPJS Kesehatan yang dinilai mampu atau berada pada Desil 6-10 dialihkan untuk membayar iuran secara mandiri, baik peserta kelas 1, 2 ataupun 3.

Dalam hal ini Kementerian Sosial turut mengerahkan lebih dari 30 ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap 11 juta peserta PBI-JKN yang dinonaktifkan bersama dengan tim Badan Pusat Statistik (BPS).

“Proses PBI JKN ini akan terus berlangsung setiap bulannya karena sekali lagi data sosial itu dinamis,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan bahwa rencana impor beras dari Amerika merupakan berjenis khusus, dan tidak bersinggungan dengan kebutuhan pokok masyarakat.

Ia menjelaskan, impor beras khusus ini hanya sekitar 1.000 ton dan tidak beredar luas di pasar domestik.

“Nah kalau beras khusus, ada juga beras buat orang yang kena gula gitu. Kita yang jelas bukan beras yang buat makanan kita,” ujar Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Menurutnya, beras khusus biasanya diperuntukkan bagi segmen tertentu, seperti kebutuhan restoran internasional atau konsumen dengan kebutuhan kesehatan khusus, misalnya beras dengan karakteristik tertentu untuk penderita diabetes.

Ia mengatakan, hal serupa juga terjadi dalam kerja sama perdagangan dengan Jepang, di mana restoran Jepang di Indonesia mengimpor beras dengan varietas spesifik langsung dari negara asalnya. Harga beras jenis tersebut pun relatif tinggi dan menyasar pasar terbatas.

“Mahal itu, 100 ribu lebih 1 kilo kan. Siapa mau beli kan, yang beli kan yang makan di restoran Jepang aja, kalau yang Jepang kan gitu,” jelasnya.

Menko Pangan menegaskan Indonesia tidak mengimpor beras medium dan beras konsumsi dari Amerika Serikat. Dia menekankan bahwa produksi dalam negeri telah mencukupi sehingga tidak diperlukan impor.

Sementara beras khusus impor, memiliki harga yang jauh lebih tinggi sehingga tidak kompetitif di pasar umum.

Impor beras ini merupakan bagian dari kesepakatan dagang tarif imbal balik dengan Amerika Serikat. Dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) disebutkan bahwa Indonesia akan mengimpor komoditas pertanian senilai 4,5 miliar dolar AS.

Salah satu komoditas tersebut adalah beras dengan total 1.000 ton beras per tahun. Beras ini meliputi gabah, beras lepas kulit, beras putih, dan beras pecah (menir). (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Keuangan menyatakan terus memantau secara ketat potensi risiko dari konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS), khususnya usai penutupan Selat Hormuz.

“Pemerintah terus memantau secara cermat dinamika geopolitik global serta berbagai risiko yang berpotensi mempengaruhi perekonomian nasional,” kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Febrio menyebut, risiko gangguan terhadap rantai pasok global, terutama pasokan energi dan minyak bumi, serta peningkatan volatilitas pasar keuangan global menjadi perhatian utama.

Ketegangan perdagangan global juga berpotensi menekan kinerja ekspor nasional melalui pelemahan permintaan eksternal dan peningkatan biaya logistik.

Meski begitu, menurut Febrio, fundamental eksternal Indonesia tetap baik, tercermin dari kinerja neraca perdagangan yang masih mencatatkan surplus selama 69 bulan berturut-turut.

Neraca perdagangan surplus 950 juta dolar AS pada Januari 2026. Surplus ditopang oleh kinerja ekspor yang mencapai 22,16 miliar dolar AS atau tumbuh 3,39 persen (year-on-year/yoy), didorong oleh ekspor nonmigas.

Kinerja ekspor nonmigas didorong sektor industri pengolahan yang tumbuh 8,19 persen (yoy), utamanya minyak kelapa sawit, nikel, besi dan baja, serta komoditas bernilai tambah tinggi seperti otomotif dan elektronik.

Sementara itu, impor tercatat sebesar 21,20 miliar dolar AS atau tumbuh 18,21 persen (yoy), didominasi kenaikan bahan baku dan barang modal, sejalan dengan meningkatnya aktivitas produksi dan investasi domestik.

Secara paralel, Kemenkeu juga memastikan APBN dikelola secara hati-hati, termasuk dengan menjaga defisit anggaran tetap terkendali di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Pemerintah juga terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Febrio.

Upaya mitigasi risiko dilakukan melalui percepatan keberlanjutan hilirisasi sumber daya alam dan peningkatan daya saing produk ekspor bernilai tambah.

Di samping itu, pemerintah juga berupaya mendiversifikasi mitra dagang utama melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional guna memperluas akses pasar dan memperkuat ketahanan sektor eksternal Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. (ANT/KN)

JAKARTA – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyarankan, pemerintah untuk meningkatkan subsidi energi guna meredam dampak konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS).

Menurut Wijayanto, subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan bertambah sekitar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun untuk setiap kenaikan 1 dolar AS per barel.

“Jika subsidi tidak ditambah, harga BBM akan meningkat, inflasi naik, daya beli masyarakat menurun, dan berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi,” kata Wijayanto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Di sisi lain, penutupan Selat Hormuz juga berpotensi meningkatkan risiko global, yang mendorong investor memindahkan dana mereka ke aset yang dianggap lebih aman, seperti emas atau mata uang dengan nilai tukar yang kuat.

Dalam konteks ini, nilai tukar rupiah berpotensi tertekan karena investor beralih ke mata uang dolar AS.

Bila rupiah tertekan, lanjut dia, pemerintah akan kesulitan dalam menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) yang digunakan untuk mendanai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kecuali dengan menaikkan suku bunga. Dampaknya, biaya bunga akan meningkat, yang ujung-ujungnya membebani APBN,” tambahnya.

Untuk itu, dia berpendapat meningkatkan subsidi dapat menjadi langkah mitigasi yang diambil pemerintah di tengah eskalasi konflik saat ini.

“Menaikkan subsidi adalah pilihan terbaik, realokasi dana dari Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dipertimbangkan,” tutur dia.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perang antara AS dan Iran berpotensi memicu kenaikan harga BBM di dalam negeri.

Menurutnya, tekanan harga masih bisa tertahan karena suplai minyak dari AS meningkat serta Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC) turut menambah kapasitas produksi.

Pemerintah sendiri telah mengantisipasi potensi gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah dengan menjalin nota kesepahaman (MoU) untuk memperoleh suplai minyak dari luar kawasan tersebut.

Salah satunya melalui langkah PT Pertamina (Persero) yang menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan energi asal AS. (ANT/KN)