JAKARTA – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyarankan, pemerintah untuk meningkatkan subsidi energi guna meredam dampak konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS).
Menurut Wijayanto, subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan bertambah sekitar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun untuk setiap kenaikan 1 dolar AS per barel.
“Jika subsidi tidak ditambah, harga BBM akan meningkat, inflasi naik, daya beli masyarakat menurun, dan berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi,” kata Wijayanto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Di sisi lain, penutupan Selat Hormuz juga berpotensi meningkatkan risiko global, yang mendorong investor memindahkan dana mereka ke aset yang dianggap lebih aman, seperti emas atau mata uang dengan nilai tukar yang kuat.
Dalam konteks ini, nilai tukar rupiah berpotensi tertekan karena investor beralih ke mata uang dolar AS.
Bila rupiah tertekan, lanjut dia, pemerintah akan kesulitan dalam menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) yang digunakan untuk mendanai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kecuali dengan menaikkan suku bunga. Dampaknya, biaya bunga akan meningkat, yang ujung-ujungnya membebani APBN,” tambahnya.
Untuk itu, dia berpendapat meningkatkan subsidi dapat menjadi langkah mitigasi yang diambil pemerintah di tengah eskalasi konflik saat ini.
“Menaikkan subsidi adalah pilihan terbaik, realokasi dana dari Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dipertimbangkan,” tutur dia.
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perang antara AS dan Iran berpotensi memicu kenaikan harga BBM di dalam negeri.
Menurutnya, tekanan harga masih bisa tertahan karena suplai minyak dari AS meningkat serta Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC) turut menambah kapasitas produksi.
Pemerintah sendiri telah mengantisipasi potensi gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah dengan menjalin nota kesepahaman (MoU) untuk memperoleh suplai minyak dari luar kawasan tersebut.
Salah satunya melalui langkah PT Pertamina (Persero) yang menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan energi asal AS. (ANT/KN)
