BERAU – Anggota Komisi I DPRD Berau, Nurung menilai pemerintah daerah perlu melakukan intervensi secara khusus terhadap angka putus sekolah.

Menurutnya, intervensi ini dengan menerbitkan berbagai kebijakan yang dapat meringankan beban ekonomi para siswa dari keluarga tidak mampu.

Nurung menyebut, banyak anak terpaksa berhenti sekolah karena tidak mampu menanggung biaya pendidikan yang meliputi kebutuhan belajar sehari-hari.

“Ya, memang harus adil pemerintah dalam soal ini. Minimal, pertama bagaimana memetakan dan memberikan beasiswa terhadap siswa-siswa yang memang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi,” ujarnya.

Selain beasiswa, pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi sarana yang diperlukan siswa untuk proses belajar, seperti pakaian sekolah, buku hingga perlengkapan belajar lainnya.

“Saya rasa ini perlu serius untuk dipikirkan, bagaimana pemerintah bisa membantu anak-anak dengan menyiapkan kebutuhan mereka di sekolah,” katanya.

Untuk mengetahui penyebab tingginya angka putus sekolah, Nurung nilai perlu mendalami data tentang permasalahan tersebut dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD).

“Perlu analisis, kita akan berdiskusi dengan dinas terkait. Pasti dia punya data kajian terhadap itu dan sudah punya rencana kerja untuk menyelesaikannya,” paparnya.

Menurutnya, pemerintah juga harus berpegang pada amanat undang-undang untuk menjamin akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama kalangan yang tidak mampu.

“Intinya, semua anggaran untuk sektor vital ini harus dikelola, disesuaikan dengan kebijakan pusat,” tegasnya.

Kendati demikian, dengan adanya intervensi dan kolaborasi lintas pemerintah daerah, Nurung berharap angka putus sekolah dapat ditekan.

“Pendidikan harus menjadi lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkendala masalah biaya,” tegasnya. (adv)

BERAU – Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris menyatakan digitalisasi pendidikan di Bumi Etam mulai menunjukkan perkembangan yang positif.

Kata dia, salah satunya adalah program Bupati Berau mengenai 1.000 laptop untuk guru yang bertujuan menyediakan perangkat teknologi bagi tenaga pendidik untuk mendukung pembelajaran digital.

“Konsep pembelajaran digital mulai diterapkan, menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif, meski tetap membuka ruang untuk tatap muka,” katanya.

Menurutnya, digitalisasi ini membawa keuntungan dalam menciptakan suasana pembelajaran yang lebih dinamis dan interaktif.

“Digitalisasi ini mampu menciptakan interaksi yang lebih hidup di dalam kelas, baik untuk murid maupun tenaga pengajar,” jelasnya.

Politikus Partai Demokrat ini juga mendorong para guru untuk mengimplementasikan program digitalisasi pendidikan dengan baik.

“Sejauh ini saya melihat banyak guru yang sudah cukup terampil, tetapi perlu penguatan dan pemerataan keterampilan ini,” katanya.

Namun, keberhasilan digitalisasi pendidikan tidak hanya bergantung oleh program dan konsepnya, tetapi juga pada ketersediaan infrastruktur memadai seperti listrik dan internet yang stabil hingga ke wilayah terpencil.

“Digitalisasi butuh dukungan listrik dan internet yang stabil agar dapat berjalan dari hulu ke hilir,” pungkasnya. (adv)

BERAU – Sekretaris Komisi II DPRD Berau, Sujarwo Arif Widodo mendorong pemerintah agar memberikan perhatian khusus kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bumi Batiwakkal.

Menurutnya, ini dilakukan sebagai bentuk upaya daerah terhadap peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat kabupaten paling utara provinsi Kaltim ini.

“UMKM sendiri memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kontribusi UMKM sangat diandalkan untuk stabilitas ekonomi tingkat daerah maupun nasional,” ungkapnya.

Dia menyebut pemerintah dapat mengambil langkah startegis untuk memberdayakan UMKM lokal terutama sektor unggulan seperti pertanian, peternakan dan perikanan.

Sujarwo mengatakan penguatan sektor UMKM demi Berau yang mandiri di masa depan secara ekonomi.

“Ada banyak aspirasi masyarakat yang meminta UMKM dapat diberdayakan dengan baik. Keterbatasan fasilitas dan bahan baku produksi menjadi masalah utama para pelaku UMKM,” tuturnya.

Selain itu, politikus NasDem ini juga akan mendorong pemerintah melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pelaku UMKM.

“Keterampilan pelaku UMKM akan meningkatkan jumlah produk yang lebih inovatif dan berdaya saing. Upaya ini juga dilakukan untuk menciptakan pelaku UMKM yang kompeten dan mampu bersaing di pasar lokal bahkan pasal global,” tutupnya. (adv)