SAMARINDA – Fasilitas pengujian kendaraan bermotor (Uji KIR) Kota Samarinda dipastikan akan segera berpindah tempat. Hal ini menyusul adanya permintaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang ingin mengambil kembali aset lahan dan bangunan Gedung Metro yang selama ini dipinjam pakai oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Kepala Dinas Perdagangan (Kadisdag) Kota Samarinda, Nurrahmani, membenarkan kabar penarikan aset tersebut. Menurutnya, langkah yang diambil Pemprov Kaltim tidak dilakukan secara mendadak, melainkan sudah dikoordinasikan sejak tahun lalu.

“Jadi memang Gedung Metro itu lahan dan gedungnya milik provinsi. Mereka tidak mendadak, karena sejak tahun kemarin sudah menyampaikan bahwa aset tersebut harus dikembalikan. Penggunaannya juga melibatkan beberapa pihak lain, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ujarnya, Selasa (23/6/2026).

Selama ini, Gedung Metro menjadi fasilitas vital bagi Dinas Perdagangan dalam melakukan pengujian kelaikan kendaraan bermotor, khususnya kendaraan angkutan berat. Di dalam area tersebut terdapat berbagai infrastruktur teknis yang mendukung proses pengujian kendaraan.

“Ketika ada pengujian mobil, kendaraan masuk ke sana. Di bawahnya ada bak kontrol dan fasilitas lainnya. Truk-truk besar masuk ke situ untuk pengujian. Kami juga memiliki layanan pengujian keliling yang mendatangi SPBU maupun pasar,” jelas Nurrahmani.

Meski layanan pengujian masih berjalan aktif, ia mengungkapkan fasilitas tersebut sudah tidak lagi memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi sejak dua tahun terakhir akibat perubahan regulasi dari pemerintah pusat.

Menurutnya, saat ini pihak legislatif tengah mengkaji kemungkinan adanya celah regulasi agar fungsi retribusi dapat kembali diterapkan dalam bentuk lain yang sesuai aturan.

“Dulu memang ada retribusi. Namun setelah ada perubahan aturan dari pemerintah pusat, retribusi itu tidak lagi diperbolehkan. Nanti akan dikaji kembali bersama DPRD untuk melihat kemungkinan pengaturannya melalui perda,” katanya.

Nurrahmani menegaskan fasilitas pengujian kendaraan merupakan kebutuhan wajib yang harus dimiliki setiap daerah karena memiliki standar teknis tersendiri.

“Bangunan ini bukan sekadar gedung biasa. Ada bak kontrol, fasilitas pengujian, indikator teknis, dan berbagai sarana pendukung yang memang harus tersedia,” paparnya.

Untuk itu, Disdag Samarinda telah mengusulkan pembangunan fasilitas baru kepada Pemerintah Kota Samarinda. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pembangunan fisik nantinya akan ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Kami sudah mengusulkan ke pemerintah kota. Karena urusan pembangunan gedung tentu lebih tepat ditangani PUPR. Kami sudah berkoordinasi dengan Bappeda terkait hal tersebut,” ujarnya.

Terkait lokasi, Pemkot Samarinda telah menyiapkan lahan di kawasan Samarinda Seberang yang dinilai layak berdasarkan hasil kajian teknis dan kontur tanah.

“Kami sudah menyiapkan lokasi di wilayah Samarinda Seberang, tepatnya kawasan Mangkupalas atau Seko. Sudah dilakukan pembahasan bersama BPKAD dan pihak terkait. Lahan tersebut merupakan aset milik Pemkot Samarinda,” jelasnya.

Hingga kini, besaran anggaran pembangunan gedung baru masih menunggu penyusunan Detail Engineering Design (DED). Sementara itu, Pemprov Kaltim belum memberikan batas waktu khusus, namun meminta agar proses persiapan pengembalian aset dapat segera dilakukan.

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Ancaman defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur tahun 2026 dipastikan semakin nyata. DPRD Kaltim memperkirakan defisit daerah dapat mencapai sekitar Rp2 triliun akibat target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak tercapai sesuai proyeksi.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, usai mengikuti Rapat Paripurna ke-15 DPRD Kaltim di Gedung B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin malam (22/6/2026).

Menurut Ekti, kondisi tersebut sudah sulit dihindari meski berbagai upaya penyesuaian anggaran tengah dilakukan pemerintah daerah.

“Defisit Rp2 triliun itu pasti. Sudah tidak tercapai seperti apa pun, pasti,” tegasnya.

Ia menjelaskan, salah satu penyebab utama membengkaknya defisit adalah realisasi PAD yang jauh dari target. Kondisi tersebut diperparah dengan menurunnya sejumlah sumber pendapatan daerah yang sebelumnya menjadi andalan.

Di tengah situasi tersebut, DPRD meminta agar setiap kebijakan pergeseran maupun penyesuaian anggaran dilakukan secara transparan dan melibatkan Badan Anggaran (Banggar).

Menurut Ekti, selama ini informasi terkait pergeseran anggaran justru kerap lebih dulu diketahui publik dibandingkan DPRD yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan APBD.

“Kadang-kadang media yang tahu duluan, Banggar belakangan yang tahu. Jadi kami minta transparansi,” ujarnya.

Meski menghadapi tekanan fiskal, Ekti memastikan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas dan tidak akan terdampak signifikan oleh kebijakan efisiensi anggaran.

Ia menegaskan proyek pembangunan jalan yang telah direncanakan tetap berjalan karena masih banyak kebutuhan infrastruktur dasar yang harus diselesaikan, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan.

“Kalau pembangunan jalan tetap berjalan. Yang mungkin dikurangi itu perjalanan dinas, makan minum, dan kegiatan-kegiatan operasional lainnya,” katanya.

Menurutnya, efisiensi lebih tepat diarahkan pada belanja operasional yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Selain itu, DPRD juga menolak wacana pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Ekti menilai kebijakan tersebut justru akan berdampak besar terhadap tenaga pelayanan publik seperti guru, perawat, tenaga kesehatan, dan ASN pelaksana lainnya.

Ia menegaskan TPP bukan hanya dinikmati pejabat struktural, melainkan juga menjadi bagian penting dari penghasilan aparatur yang bertugas melayani masyarakat setiap hari.

“Kalau TPP dipangkas, yang kena bukan hanya eselon dua atau eselon satu. Yang paling terasa justru guru dan perawat. Itu yang harus dipikirkan,” tandasnya.

DPRD Kaltim berharap pemerintah daerah dapat segera menyusun langkah penyesuaian anggaran secara terbuka dan terukur agar tekanan defisit tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas maupun pelayanan dasar kepada masyarakat.

Penulis: K. Irul Umam
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Persoalan instalasi kelistrikan di Pasar Pagi Samarinda hingga kini belum menemukan titik terang. Belum adanya jaringan listrik yang mengalir langsung ke lapak para pedagang membuat pengoperasian pasar masih menghadapi kendala serius.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Samarinda, Nurrahmani, mengungkapkan bahwa salah satu hambatan utama berasal dari persyaratan yang diajukan pihak PLN. Pemerintah Kota Samarinda diminta membangun gardu listrik sendiri sebelum sambungan dapat diteruskan ke tenant atau lapak pedagang.

“Dari PLN itu mensyaratkan supaya kita harus punya gardu sendiri. Gardu itu sendiri biayanya sekitar Rp2,7 miliar. Baru akan disambungkan ke masing-masing tenant,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).

Menurut Nurrahmani, kondisi tersebut menempatkan Pemkot Samarinda pada posisi yang cukup sulit. Di satu sisi, pemerintah berharap sistem penyambungan listrik dapat dilakukan seperti sambungan rumah tangga biasa, namun di sisi lain PLN memiliki standar teknis tersendiri yang harus dipenuhi.

“Diharapkan dari pemerintah kota meminta pembangunannya itu sama dengan listrik rumah biasa, yaitu menyambung dari rumah ke rumah. Makanya ini yang membuat kami berada di posisi sulit,” katanya.

Untuk mencari solusi, Disdag berharap DPRD Samarinda dapat memfasilitasi pertemuan antara pemerintah daerah dan PLN agar diperoleh kesepahaman mengenai standar dan mekanisme penyambungan listrik di Pasar Pagi.

“Bisakah kami mohon kepada dewan untuk memfasilitasi ini supaya SOP PLN dan standar yang diinginkan pemerintah kota bisa menemukan titik temu,” tambahnya.

Di tengah kebuntuan tersebut, Nurrahmani mengungkapkan bahwa para pedagang sebenarnya menunjukkan itikad baik untuk membantu pembiayaan. Hasil komunikasi yang dilakukan Disdag menunjukkan sebagian besar pedagang bersedia ikut menanggung biaya tambahan apabila diperlukan untuk percepatan penyediaan listrik.

“Kami sudah komunikasi dengan pedagang. Pada intinya mereka siap membantu pendanaan itu. Misalnya ada tambahan biaya untuk pembangunan trafo atau gardu, mereka bersedia ikut menanggung,” jelasnya.

Bahkan, menurutnya, para pedagang tidak keberatan jika nantinya terdapat penyesuaian biaya layanan yang dibebankan secara bertahap sebagai bagian dari pengembalian investasi pembangunan fasilitas kelistrikan.

Meski demikian, persoalan ini dinilai mendesak karena Pemkot Samarinda telah menargetkan pengisian lapak yang masih kosong pada Agustus mendatang. Saat ini masih terdapat sekitar 1.500 lapak yang belum ditempati pedagang.

“Agustus ini kami sudah menyampaikan surat kepada pedagang bahwa lapak harus ditempati. Kalau tidak ditempati akan kami tarik dan diberikan kepada pedagang lain yang siap berjualan,” tegas Nurrahmani.

Ia juga mengingatkan bahwa meskipun anggaran pembangunan gardu disetujui sekarang, prosesnya tidak bisa dilakukan secara instan. Mulai dari tahapan administrasi, pengadaan hingga pembangunan fisik diperkirakan memerlukan waktu lebih dari tiga bulan.

“Kalau pun Rp2,7 miliar itu disetujui sekarang, prosesnya tidak seketika. Ada tahapan lelang, administrasi, kemudian pembangunan. Itu bisa memakan waktu lebih dari tiga bulan,” ujarnya.

Karena itu, Disdag berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan agar aktivitas perdagangan di Pasar Pagi Samarinda dapat berjalan optimal sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah kota.

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.

SAMARINDA – Komisi II DPRD Kota Samarinda melontarkan kritik tajam terhadap struktur realisasi anggaran Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Samarinda pada Semester I Tahun Anggaran 2026.

Meski secara administratif tingkat serapan anggaran dinilai cukup baik, DPRD menemukan sebagian besar anggaran justru terserap untuk kebutuhan birokrasi dan operasional internal dibanding program yang langsung menyentuh pedagang maupun pasar rakyat.

Berdasarkan data per 18 Juni 2026 setelah pergeseran anggaran kedua, Disdag Samarinda mencatat realisasi anggaran sebesar Rp17,95 miliar atau 54,25 persen dari total pagu Rp33,77 miliar.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan angka tersebut memang terlihat baik dari sisi administratif. Namun, pihaknya menilai perlu ditelusuri lebih jauh apakah tingginya serapan itu benar-benar berasal dari pelaksanaan program atau justru didominasi pembayaran kewajiban dan operasional rutin.

“Memang serapannya lumayan, sudah 54,25 persen di pertengahan tahun setelah pergeseran kedua. Secara administratif ini bagus. Tapi yang terpenting bagi saya, serapan tinggi ini karena program berjalan atau karena pembayaran utang tahun sebelumnya?” ujarnya, Selasa (23/6/2026).

Setelah menelaah laporan anggaran secara rinci, Iswandi mengaku menemukan fakta bahwa lebih dari 95 persen penggunaan anggaran masih berada pada program penunjang birokrasi.

“Dari data yang satu lembar ini, kesimpulan saya, 95 persen lebih anggaran Dinas Perdagangan masih terserap pada program penunjang dibanding program langsung yang menyentuh pedagang dan pasar rakyat,” tegasnya.

Menurut Iswandi, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran pada organisasi perangkat daerah yang seharusnya fokus pada pelayanan publik dan pengembangan sektor perdagangan.

Ia juga menyoroti kemungkinan adanya kecenderungan sejumlah OPD memasukkan berbagai kegiatan ke dalam kategori program penunjang sehingga porsi belanja operasional terlihat lebih besar.

“Mungkin kita belum bisa melihat secara detail. Tetapi sering kali kegiatan-kegiatan tertentu disamarkan melalui program penunjang. Hampir semua OPD saya baca seperti itu, hanya saja kadang tidak kita kritisi,” katanya.

Berdasarkan kalkulasi sementara yang dilakukan Komisi II, sekitar 94,7 persen realisasi anggaran Disdag digunakan untuk kebutuhan birokrasi dan operasional internal.

Sementara program yang langsung berkaitan dengan fungsi utama dinas seperti pembinaan perdagangan, pasar rakyat, dan perlindungan konsumen hanya memperoleh porsi sekitar 3 hingga 4 persen.

“Dari serapan 54 persen tadi, sekitar 94,7 persen digunakan untuk birokrasi dan operasional. Sedangkan hanya 3 sampai 4 persen yang benar-benar digunakan untuk fungsi inti Dinas Perdagangan. Ini menjadi catatan penting,” ujarnya.

Selain itu, DPRD juga menyoroti lambatnya penyelesaian kewajiban utang belanja tahun sebelumnya. Dari total utang yang mencapai sekitar Rp536 juta, realisasi pembayaran pada semester pertama baru sekitar Rp17 juta.

Iswandi menegaskan ke depan DPRD akan meminta penjelasan lebih rinci terkait struktur penggunaan anggaran tersebut agar fungsi pelayanan kepada masyarakat tidak kalah besar dibanding kebutuhan birokrasi internal.

“Yang menjadi pertanyaan, apakah Dinas Perdagangan ini lebih banyak mengurus perdagangan, pasar rakyat, dan perlindungan konsumen, atau justru lebih banyak mengurus operasional birokrasi internalnya sendiri. Pertanyaan itu muncul karena saya menemukan angka 95 persen lebih tadi,” pungkasnya.

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.