JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi (aplikator) untuk mengedepankan transparansi dalam mekanisme pemberian Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan 2026 bagi pengemudi dan kurir online.

Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/3/2026), menilai transparansi dinilai penting agar mereka memahami dasar perhitungan BHR yang diterima, sekaligus mencegah potensi selisih dan sengketa sejak awal.

“Dengan transparansi, para ojek dan kurir online diharapkan dapat memahami dasar perhitungan BHR yang diterimanya dan potensi selisih dapat dicegah sejak awal,” kata Yassierli.

Adapun imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/4/HK.04.00/III/2026 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi, yang ditetapkan pada 2 Maret 2026.

“Kebijakan BHR ini merupakan wujud kepedulian pemerintah kepada pengemudi dan kurir online dalam menyambut hari raya keagamaan sehingga mereka bisa mendapatkan apresiasi yang berkeadilan, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas,” ujar Menaker.

Terkait penerima, Yassierli menegaskan BHR Keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi dalam jangka waktu 12 bulan terakhir.

Dengan demikian, status keterdaftaran dan riwayat kemitraan menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan BHR Keagamaan 2026.

Dari sisi besaran, surat edaran tersebut mengatur bahwa BHR Keagamaan diberikan dalam bentuk uang tunai dengan nilai paling sedikit 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir.

Ketentuan itu menjadi batas minimal yang dapat dijadikan pedoman perusahaan aplikasi dalam menghitung BHR bagi mitra pengemudi dan kurir online.

Lebih lanjut, dalam surat edaran itu juga ditegaskan batas waktu pemberian BHR Keagamaan, yakni paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Idulfitri 1447 H.

Yassierli mengimbau perusahaan aplikasi agar dapat menyalurkan BHR lebih cepat dari tenggat tersebut.

“BHR Keagamaan diberikan paling lambat 7 hari sebelum lebaran, tetapi kami mengimbau untuk bisa diberikan lebih cepat dari waktu itu,” ujarnya.

Selain itu, Menaker menegaskan bahwa pemberian BHR Keagamaan tidak menghilangkan dukungan kesejahteraan bagi pengemudi dan kurir online yang selama ini telah diberikan perusahaan aplikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dengan kata lain, BHR ditempatkan sebagai tambahan dukungan, bukan pengganti program kesejahteraan yang sudah berjalan,” kata Yassierli.

Untuk memastikan pelaksanaan di daerah, para gubernur diminta mengambil langkah-langkah penguatan, mulai dari mengimbau perusahaan aplikasi agar memberikan BHR Keagamaan kepada seluruh pengemudi dan kurir online sesuai surat edaran, hingga menginstruksikan kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan untuk mengupayakan dan memantau pelaksanaannya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan akan menambah kapasitas penyimpanan (storage) stok bahan bakar minyak (BBM), dari yang semula hanya 25–26 hari, menjadi 90 hari atau tiga bulan.

“Faktanya, ketahanan energi kita, storage kita itu maksimal di angka 25–26 hari, nggak lebih dari itu,” ucap Bahlil dalam Konferensi Pers Perkembangan Terkini Timur Tengah dan Implikasi Terhadap Sektor ESDM, yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Pernyataan tersebut merespons perbandingan antara ketahanan energi Indonesia dengan Jepang, di mana stok BBM Indonesia dapat bertahan dalam durasi kurang dari 30 hari, sementara Jepang memiliki stok BBM untuk 254 hari ke depan.

Ketimpangan tersebut disebabkan oleh terbatasnya storage atau penyimpanan BBM yang dimiliki oleh Indonesia.

“Sekarang, kalau kita impor sebanyak itu (Jepang), kita mau taruh (BBM) di mana? Itu permasalahan kita,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Bahlil, pemerintah sedang berusaha untuk membangun storage yang kapasitasnya bisa mencapai 90 hari atau tiga bulan, agar selaras dengan standar internasional. Saat ini, studi kelayakan atau feasibility study ihwal pembangunan storage sedang berlangsung.

Bahlil menargetkan storage mulai dibangun pada 2026, dan direncanakan akan dibangun di Sumatera.

Untuk ketahanan minyak saat ini, Bahlil menyampaikan stok minyak mentah (crude), BBM, serta LPG rata-rata berada di atas standar minimum ketahanan nasional. Adapun standar minimum yang dipatok oleh pemerintah Indonesia adalah 23 hari.

“Jadi, menyangkut dengan persiapan hari raya Idulfitri, bulan puasa, alhamdulillah saya menyampaikan bahwa stok BBM, crude, LPG, itu semua rata-rata di atas standar minimum nasional,” ucap Bahlil.

Ketahanan energi Indonesia menjadi sorotan masyarakat di tengah perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Pada Sabtu (28/2), AS dan Israel melancarkan serangkaian serangan ke sejumlah target di Iran, termasuk Teheran. Serangan AS dan Israel terhadap Iran dilaporkan menimbulkan kerusakan dan korban sipil. Kemudian Iran membalas dengan meluncurkan serangan rudal ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS di kawasan Timur Tengah.

Pada Minggu (1/3), Presiden AS Donald Trump mengklaim pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan AS-Israel. Televisi pemerintah Iran mengonfirmasi kematian Ayatollah Ali Khamenei akibat serangan tersebut.

Media Iran melaporkan bahwa Selat Hormuz telah “secara efektif” ditutup menyusul serangan AS-Israel, meski belum ada pengumuman resmi mengenai blokade formal.

Adapun Selat Hormuz menangani sekitar seperlima perdagangan minyak dunia serta volume besar ekspor gas alam cair dari Qatar dan Uni Emirat Arab.

Sekitar 20 persen konsumsi minyak harian global, atau sekitar 20 juta barel, melintasi koridor tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih cukup kuat untuk menghadapi potensi krisis global yang berkepanjangan, termasuk dampak eskalasi di Timur Tengah.

Seusai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3) malam, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah telah membahas skenario ketahanan anggaran apabila krisis berlangsung lebih lama dari perkiraan.

Menurutnya, perkiraan ini berdasarkan atas analisis sementara, serta kondisi fiskal terkini yang dinilai masih dalam kategori baik.

“Ada bahas antara lain kalau krisis seperti ini berkepanjangan, tahan nggak anggarannya, anggarannya seperti apa. Kalau analisa kita yang ada sekarang sih masih cukup baik, jadi nggak ada masalah,” kata Purbaya.

Ia menjelaskan, salah satu faktor pendukung kondisi fiskal Indonesia yang baik adalah kinerja penerimaan negara yang menunjukkan perbaikan signifikan pada awal tahun.

Penerimaan pajak dan bea cukai pada Januari hingga Februari 2026 tercatat tumbuh sekitar 30 persen.

“Itu angka yang signifikan sekali. Artinya, ada perbaikan yang signifikan di ekonomi dan perilaku orang-orang, pajak dan bea cukai,” jelasnya.

Terkait ketahanan ekonomi nasional di tengah eskalasi Amerika Serikat dan Iran, Purbaya menyebut pemerintah telah melakukan simulasi terhadap berbagai skenario harga minyak untuk satu tahun anggaran berjalan.

Menurutnya, kenaikan harga minyak pada level tertentu masih dapat diserap oleh APBN. Namun, jika lonjakan terjadi secara ekstrem, maka pemerintah akan melakukan perhitungan ulang untuk menyesuaikan kebijakan fiskal.

“Jadi masih bisa di absorb kalau harga minyak naik kalau terlalu tinggi. Tapi kalau ekstrem sekali akan kita hitung ulang,” imbuh Purbaya. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh kepala daerah di Indonesia agar pengadaan mobil dinas (mobdin) harus sesuai dengan kebutuhan.

KPK menyampaikan pernyataan tersebut setelah ramai isu pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar yang kemudian dibatalkan.

“Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, itu harus betul-betul direncanakan sesuai dengan kebutuhan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Selain itu, Budi mengatakan KPK mengingatkan agar para kepala daerah melihat ketersediaan mobil dinas terdahulu sebelum melakukan pengadaan.

“Ketika beli kendaraan dinas atau kendaraan operasional, tentu juga harus melihat apakah sebelumnya sudah ada atau belum? Ada yang sudah bisa dimanfaatkan atau belum? Dan dalam konteks belanja negara baik pemerintah pusat maupun daerah tentu juga ada skala prioritas di situ,” katanya.

Menurut dia, hal tersebut perlu dipikirkan para kepala daerah sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan pengadaan barang dan jasa yang baru.

Sementara itu, dia mengatakan KPK menilai pembatalan pengadaan mobil dinas Rudy Mas’ud tidak lepas dari peran masyarakat.

“Ini tentu menjadi salah satu kontribusi masyarakat juga untuk bisa memantau dan mengawal bagaimana suatu proses pemerintahan,” katanya.

Sementara untuk Rudy Mas’ud, dia mengatakan KPK memandang yang bersangkutan telah mendengarkan suara rakyat baik yang disampaikan secara langsung maupun di ruang-ruang publik.

Sebelumnya, Rudy Mas’ud disorot publik akibat pernyataannya bahwa pengadaan mobil dinas seharga Rp8,5 miliar itu dilakukan demi menjaga muruah Kalimantan Timur.

Selain itu, dia mengatakan bahwa pembelian mobil dengan spesifikasi itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengaku pihaknya sudah mengingatkan Rudy Mas’ud selaku kader terkait pernyataan soal mobil dinas tersebut.

Sarmuji mengatakan Partai Golkar meminta Gubernur Kaltim itu untuk lebih mendengarkan suara masyarakat di tengah efisiensi.

Pada 1 Maret 2026, Rudy Mas’ud secara resmi memutuskan untuk mengembalikan mobil dinas baru hasil pengadaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan 2025. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyebutkan sebanyak 15 warga negara Indonesia (WNI) di Teheran, Iran, siap dievakuasi melewati Baku, Azerbaijan, di tengah eskalasi konflik Timur Tengah yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

“Sedang diatur kapan (evakuasi dilaksanakan) karena ruang udara juga sedang ditutup. Kalau misalnya evakuasi dari Teheran itu, mereka harus dibawa ke Baku itu sepuluh jam perjalanan,” kata Sugiono saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/3) malam.

Menlu mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Kedutaan Besar RI di Iran mengatur waktu sebelum evakuasi WNI dilaksanakan melalui perjalanan darat dari Teheran menuju Baku, Azerbaijan.

Sugiono menjelaskan bahwa persiapan evakuasi dilakukan dengan pertimbangan logistik dan kondisi kesehatan setiap WNI karena lamanya waktu tempuh perjalanan darat dari Teheran, Iran menuju Baku, Azerbaijan, kemudian penerbangan menuju Jakarta.

Ia menegaskan bahwa 15 WNI ini telah mengajukan permohonan untuk segera dievakuasi. Sementara itu, WNI yang berada di negara Teluk lainnya (Gulf Cooperation Counci/GCC), seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Zatar, Bahrain dan Oman tidak meminta dievakuasi.

“Yang minta evakuasi, kita evakuasi. Kan tidak mungkin orang yang tidak mau dipindahkan, kita pindahkan. Di GCC aja Qatar ada 27 ribu orang, kalau minta dievakuasi, kita mau evakuasi. Di Qatar, di UAE, di Bahrain, belum ada yang mau dievakuasi. Ini 15 (WNI) yang udah menyatakan kesediaan,” katanya.

Ia pun telah memerintahkan Duta Besar RI untuk Iran Rolliansyah Soemirat untuk segera mengambil langkah-langkah evakuasi WNI di Iran.

“Di tengah eskalasi yang semakin meningkat, tadi siang juga saya sudah memerintahkan kepada Dubes kita di Teheran untuk mengambil langkah-langkah evakuasi yang segera, jika memang ada masyarakat Indonesia yang menginginkan untuk dievakuasi,” ujar Sugiono.

Dia mengatakan perkembangan situasi ke depan masih akan terus dipantau seiring dinamika yang terjadi di kawasan tersebut.

Presiden Prabowo Subianto, kata dia, juga menegaskan Indonesia harus siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi imbas konflik tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA – Indonesia harus diterima oleh para pihak jika ingin menjadi mediator atau juru runding guna meredam ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah.

“Syarat utamanya, Indonesia harus diterima oleh dua belah pihak yang berkonflik,” kata Menteri Luar Negeri Periode 2001–2009 Noer Hassan Wirajuda saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (3/3) malam, selepas acara diskusi kebangsaan di Istana Merdeka.

Hassan menjelaskan, pihaknya tidak membicarakan apa Indonesia mampu atau tidak (menjadi mediator, red.) karena hal itu adalah pemikiran awal.

Dengan kata lain, tegasnya, untuk menjadi mediator harus ada juga penerimaan dari dua pihak yang bertikai dan hal itu belum terlihat tanda-tanda itu.

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah tokoh di antaranya presiden dan wakil presiden terdahulu, mantan menteri luar negeri, serta pimpinan partai politik untuk berdiskusi membahas isu-isu strategis terutama eskalasi di negara-negara Teluk, Timur Tengah, selepas adanya serangan sepihak Zionis Israel-AS ke Iran akhir pekan lalu.

Diskusi itu berlangsung selama 3,5 jam.

Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo memberikan gambaran terkini mengenai situasi di Timur Tengah dan dampaknya untuk Indonesia, kemudian menerima usulan dari berbagai tokoh mengenai langkah-langkah yang harus dipersiapkan ke depan.

“Presiden sangat terbuka untuk dalam menanggapi usul-usul pemikiran dari para peserta,” kata Hassan.

Selepas adanya serangan sepihak AS-Israel ke Iran, yang langsung dibalas dengan sejumlah serangan balasan ke pangkalan-pangkalan beserta aset militer AS di beberapa negara Teluk, Presiden Prabowo, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, menyatakan kesiapannya menjadi mediator bagi pihak-pihak yang bertikai.

Kesiapan Presiden Prabowo menjadi mediator itu disampaikan dalam siaran resmi Kementerian Luar Negeri minggu lalu dan oleh Menlu Sugiono langsung, saat ditemui wartawan selepas acara diskusi kebangsaan.

“Jika kedua belah pihak berkeinginan (mediasi), ya kita, Pak Presiden bersedia untuk menjadi mediator. Tetapi kalau misalnya ada pandangan seperti itu (kemungkinan tidak ada negosiasi lanjutan), ya kita kembalikan kepada mereka,” kata Menlu Sugiono.

Ia menambahkan, Indonesia ingin ada dalam posisi bisa menjadi jembatan dari perbedaan, menawarkan kesiapan dan menawarkan diri.

Terhadap tawaran itu, Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menyambut baik keinginan sebagai mediator yang ditawarkan oleh Indonesia.

Walaupun demikian, Dubes Boroujerdi menyatakan Iran belum pada posisi ingin berunding dengan pihak-pihak yang menyerang mereka.

“Sampai saat ini belum ada langkah berkaitan dengan hal itu dan kami masih belum mengetahui apakah langkah seperti ini (perundingan damai, red.) dapat berdampak atau berpengaruh atau tidak,” kata Dubes Boroujerdi. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan rencana impor 1.000 ton beras dari Amerika Serikat (AS) tidak bertentangan dengan klaim swasembada, karena jumlahnya sangat kecil dan bersifat khusus buat turis-turis asing yang berkunjung ke Indonesia.

“Itu baru akan (diimpor). Itu pun kalau (jadi) diimpor itu adalah beras khusus karena (beras jenis) basmati sesuai dengan (selera) turis-turis yang datang, investor (yang) datang,” kata Amran dikonfirmasi di sela-sela kegiatan Pelepasan Ekspor Unggas dan Produk Turunannya sebanyak 545 ton senilai Rp18,2 miliar ke negara Jepang, Singapura dan Timor Leste di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Ia menjelaskan beras yang direncanakan diimpor merupakan beras khusus jenis basmati untuk memenuhi kebutuhan pasar tertentu, bukan beras konsumsi umum masyarakat Indonesia.

Beras khusus tersebut diperuntukkan bagi segmen restoran, hotel, serta kebutuhan wisatawan dan investor asing yang memiliki preferensi rasa berbeda dari beras lokal.

“Karena ‘taste’-nya ini untuk turis kita yang datang,” ujar Amran.

Amran pun mencontohkan calon jamaah haji Indonesia di Tanah Suci cenderung memilih beras lokal dibandingkan beras Arab Saudi karena cita rasa lebih sesuai selera masyarakat Indonesia.

“Jadi, sama kita ke mana nih berangkat (haji), senangnya beras yang pulen, yang beras inpari, Cianjur,” jelasnya.

Ia juga menyoroti rencana ekspor beras sebanyak 2.280 ton dalam waktu dekat ke Arab Saudi sebagai indikator kepercayaan diri pemerintah terhadap produksi domestik. Beras itu akan diekspor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi calon jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.

Menurutnya, volume ekspor tersebut justru lebih besar dibandingkan rencana impor, sehingga publik diminta melihat neraca perdagangan beras secara utuh dan proporsional.

Beras yang akan diekspor merupakan beras premium produksi dalam negeri dengan kualitas tinggi dan memiliki daya saing di pasar internasional. Beras itu akan dilakukan Perum Bulog.

Oleh karena itu, ia berharap penting bagi publik memahami perbedaan antara beras khusus impor dan beras premium ekspor agar tidak menimbulkan persepsi keliru mengenai kebijakan pangan nasional.

Bahkan menurut Mentan, stok beras nasional yang dikelola Perum Bulog saat ini melimpah dan mencapai hampir empat juta ton. Jika dibandingkan dengan total cadangan tersebut, rencana impor 1.000 ton itu kecil sehingga tidak signifikan terhadap ketahanan pangan nasional.

Mentan menyebut kondisi stok yang melimpah menjadi bukti Indonesia telah mencapai swasembada beras dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri secara mandiri.

“Kita harus rasional. Jangan pakai rasa. Yang baru akan (impor beras 1.000 ton itu) seakan hantu, tetapi yang kita ekspor itu yang kita bahas sekarang,” kata Amran.

Impor beras ini merupakan bagian dari kesepakatan dagang tarif imbal balik dengan Amerika Serikat. Dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) disebutkan bahwa Indonesia akan mengimpor komoditas pertanian senilai 4,5 miliar dolar AS.

Salah satu komoditas tersebut adalah beras dengan total 1.000 ton beras per tahun. Beras ini meliputi gabah, beras lepas kulit, beras putih dan beras pecah (menir). (ANT/KN)