JAKARTA – Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan surat penyidikan baru (sprindik) baru untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan memanggil beberapa saksi, mulai dari mantan Jampidsus Febrie Adriansyah hingga Don Ritto.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa sprindik baru itu bernomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2026.

“Benar, (sprindik, red.) TPPU ini khusus di luar tiga sprindik yang dikeluarkan sebelumnya oleh penyidik Kejagung. Jadi, ada empat sprindik totalnya sekarang,” jelasnya.

Ia menyebut bahwa sprindik baru itu diterbitkan usai pihak Kejagung menerima berkas perkara dan barang bukti emas 74 kilogram dan valuta asing senilai ratusan miliar dari Polri.

Kemudian, dalam proses penyidikan, tim penyidik yang disebut Tim 9 memanggil empat orang saksi, yakni Febrie Adriansyah (FA), Don Ritto (DR), NH, dan TS, serta seorang ahli TPPU untuk dimintai keterangannya pada hari Rabu (22/7).

Namun, dari keempat orang saksi tersebut, dua orang tidak memenuhi panggilan, yakni Febrie Adriansyah dengan alasan kesehatan dan NH yang tidak hadir tanpa pemberitahuan.

Maka dari itu, tim akan menjadwalkan pemanggilan ulang bagi keduanya. “Tim penyidik akan melakukan pemanggilan ulang pada Jumat (24/7) mendatang,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemeriksaan pada Rabu (22/9) turut dihadiri oleh tim Koordinasi dan Supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tim Komisi Kejaksaan RI, tim Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Menurutnya, kehadiran itu sebagai wujud transparansi dan sinergitas Kejaksaan dalam penanganan perkara dugaan TPPU ini.

“Proses koordinasi antara Tim 9 dengan penyidik Polda Metro Jaya dan tim Kortastipidkor Polri terus berlangsung untuk mendukung dan mempercepat proses penanganan perkara,” katanya.

Sebelumnya, Kejagung menerbitkan sprindik seusai menerima pengalihan tiga perkara dari Polri sebagai bentuk sinergi penegakan hukum. Pertama, sprindik bernomor 43 untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU PT KNI.

Kedua, sprindik nomor 44 untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola batu bara di PLTU yang diduga menjadi pemicu pemadaman listrik (blackout).

Terakhir, sprindik nomor 45 terkait dengan kasus dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. (ANT/KN)

TARAKAN – PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan bergerak cepat menangani insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil tangki milik mitra transportir PT Timbul Cahaya Energi di Jalan Poros Bulungan–Berau KM 30, Jelarai Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, pada Senin (20/7) malam.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Edi Mangun, menyampaikan bahwa tidak terdapat kebocoran maupun tumpahan produk BBM akibat insiden tersebut.

“Pertamina langsung melakukan penanganan dengan memprioritaskan keselamatan awak mobil tangki, mengamankan kendaraan dan produk, serta memastikan penyaluran BBM kepada masyarakat tetap berjalan,” kata Edi dalam keterangan tertulis diterima di Tarakan, Rabu (22/7) malam.

Dia mengungkapkan adanya satu orang awak mobil tangki mengalami luka ringan dan telah mendapatkan pemeriksaan serta penanganan di fasilitas kesehatan terdekat.
Mobil tangki dengan nomor polisi KU 8196 AU tersebut membawa masing-masing 8 kiloliter (KL) Pertalite dan 8 KL Biosolar dari Jobber Berau menuju SPBU 63.772.002.

Berdasarkan hasil pengecekan awal, insiden terjadi saat mobil tangki melintasi jalan berkelok dan berupaya menghindari truk pengangkut kelapa sawit yang mengalami pecah ban di lajur jalan.

Dalam upaya menghindari kendaraan tersebut, mobil tangki melakukan manuver keluar jalur dan menabrak pohon sawit sehingga bagian depan kendaraan mengalami kerusakan.

Edi mengatakan Pertamina bersama mitra transportir segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan di lokasi kejadian.

Mobil tangki kemudian dievakuasi menggunakan kendaraan towing menuju SPBU tujuan agar proses pembongkaran BBM dapat dilakukan secara aman, katanya.

“Seluruh muatan berupa 8 KL Pertalite dan 8 KL Biosolar telah berhasil dibongkar di SPBU tujuan pada Selasa (21/7) pukul 07.00 WITA. Dengan demikian, pelayanan dan penyaluran BBM kepada masyarakat tetap berjalan,” ujar Edi.

Kondisi stok BBM di SPBU 63.772.002 terpantau tersedia, yaitu Pertamax sebanyak 7 KL, Pertalite 9 KL, Pertamax Turbo 5 KL, Biosolar 24 KL, dan Dexlite 12 KL. Pertamina juga telah menyiapkan rencana pengiriman pada Selasa (21/7).

Berdasarkan pemeriksaan awal sebelum keberangkatan, kedua awak mobil tangki dinyatakan dalam kondisi fit, sementara hasil pemeriksaan kendaraan dinyatakan layak beroperasi dan tidak ditemukan indikasi konsumsi alkohol.

Dia mengatakan saat kejadian, kondisi cuaca terpantau cerah, kondisi jalan baik, dan kecepatan kendaraan berdasarkan GPS berada pada kisaran 35–44 kilometer per jam.

Pertamina bersama mitra transportir akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi mobil tangki serta evaluasi menyeluruh untuk memastikan seluruh aspek keselamatan dalam kegiatan pendistribusian BBM tetap dijalankan sesuai prosedur, katanya.

“Pertamina berkomitmen untuk terus mengutamakan aspek keselamatan serta memastikan distribusi energi kepada masyarakat tetap terjaga,” kata Edi. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan tersebut disampaikan melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Selasa (22/7/2026).

Dalam keterangannya, Nanik menjelaskan pengunduran diri itu didasari kondisi kesehatan yang mengharuskannya menjalani pengobatan di luar negeri. Ia mengaku telah menyampaikan langsung keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN, demi kesehatan saya, dan karena presiden prihatin dan kasihan dengan saya, presiden menyetujui,” tulis Nanik.

Meski tidak lagi menjabat sebagai Kepala BGN, Nanik menyebut Presiden Prabowo memintanya tetap terlibat dalam pengawasan lembaga tersebut. Ia mengatakan Presiden berencana membentuk dewan pengawas BGN dan memintanya menjadi ketua.

“Kemungkinan presiden akan membentuk dewan pengawas di mana saya disuruh menjadi ketua dewan pengawasnya (kalau mencereweti kayaknya masih bisa yang penting tidak berhubungan dengan pegang uang, sumpah trauma akut,” tulisnya.

Nanik dilantik sebagai Kepala BGN oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni 2026 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18/M Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala dan wakil kepala Badan Gizi Nasional serta pemberhentian Wakil Kepala BPKP.

Ia menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya diberhentikan dari jabatan Kepala BGN. Saat ini Dadan telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). (Fajri)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pengangkatan sejumlah pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung). Salah satu keputusan tersebut menetapkan Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Keppres itu diteken Presiden pada Selasa (21/7/2026) setelah melalui mekanisme Tim Penilai Akhir (TPA) berdasarkan usulan Jaksa Agung.

“Sesuai dengan usulan dari Jaksa Agung, dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Keppres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan proses administrasi sebelum salinan Keppres disampaikan kepada Kejaksaan Agung sebagai dasar pelaksanaan rotasi jabatan tersebut.

“Rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Keppres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait, dalam hal ini Kejaksaan Agung,” ujarnya.

Prasetyo menjelaskan, pengangkatan Kuntadi sebagai Jampidsus tidak akan disertai prosesi pelantikan khusus. Menurutnya, keputusan tersebut berlaku setelah seluruh tahapan administrasi rampung.

“Tidak ada pelantikan untuk Jampidsus. Keppresnya sudah ada,” katanya.

Selain menetapkan Kuntadi sebagai Jampidsus, Keppres tersebut juga memuat rotasi sejumlah pejabat eselon I di Kejaksaan Agung. Nana Mulyana ditunjuk sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM Pidum), Harli Siregar sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung, serta Patris Yusrian Jaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung.

Menurut Prasetyo, seluruh pejabat yang tercantum dalam Keppres akan mulai menjalankan tugasnya setelah petikan keputusan presiden diterima oleh Kejaksaan Agung dan seluruh proses administrasi dinyatakan selesai. (Fajri)

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan dirinya maupun anggota keluarganya tidak memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang menjadi mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan itu disampaikan Sudaryono usai resmi dilantik sebagai Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026), sekaligus menepis anggapan adanya keterlibatan dirinya dalam pengelolaan SPPG.

“Gak ada, gak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur, saya tidak, tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan punya SPPG,” kata Sudaryono.

Ia menjelaskan, tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar membagikan makanan kepada masyarakat. Menurutnya, program tersebut dirancang untuk memastikan kelompok penerima memperoleh asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhannya.

“Arahan khusus kan begini ya, ini kan bukan hanya kemudian kita bikin panitia membagi-bagi makanan, bukan. Tujuannya kan adalah beyond itu, bahwa kita menyediakan gizi yang sesuai. Ingat itu ya, kita menyediakan gizi yang sesuai. Ini namanya Makan Bergizi Gratis, bukan makan enak gratis atau bukan makan banyak gratis, tapi makan bergizi gratis,” ujarnya.

Sudaryono mengatakan perhatian pemerintah akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, hingga lanjut usia yang menjadi sasaran program MBG.

“Tentu saja yang menjadi perhatian adalah bagaimana pemenuhan gizi kepada anak-anak yang memang harus diberi sentuhan gizi, termasuk juga ibu hamil, ibu menyusui, dan juga lansia,” lanjutnya.

Menurut Sudaryono, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari banyaknya makanan yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat sebagai tujuan utamanya. (Fajri)