JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyebut Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan upaya gotong royong raksasa yang perlu dijaga bersama.

“JKN ini adalah gotong royong raksasa. Ukurannya bisa dilihat dari dua aspek, berapa banyak masyarakat yang telah bergabung sebagai peserta dan berapa besar biaya manfaat yang telah dikeluarkan untuk melindungi mereka. Ini adalah kekuatan besar yang harus kita jaga bersama,” kata Menko Muhaimin Iskandar saat menerima audiensi Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai salah satu pilar utama sistem perlindungan sosial nasional.

Audiensi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan penguatan perlindungan sosial sebagai salah satu capaian penting pemerintah dalam menyejahterakan seluruh rakyat.

Muhaimin Iskandar mengatakan berbagai program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah merupakan hasil dari kesinambungan pembangunan yang terus diperkuat untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan sekaligus kesempatan menjadi lebih mandiri.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Menko Muhaimin menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu instrumen strategis dalam sistem perlindungan sosial Indonesia.

Menurutnya, JKN bukan sekadar program pembiayaan kesehatan, melainkan wujud nyata solidaritas sosial seluruh rakyat Indonesia.

Ia menilai penguatan JKN harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak dapat diselesaikan secara parsial.

Seluruh aspek, mulai dari regulasi, keberlanjutan pembiayaan, pencegahan fraud, hingga peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus berjalan secara terintegrasi.

“Kemenko PM membaca peta persoalan ini secara integral. Tidak bisa parsial. Mulai dari regulasi, antisipasi fraud, hingga kualitas kinerja layanan harus kita lihat sebagai satu kesatuan. Sebab kalau kualitas pelayanan tidak terus ditingkatkan, kita juga akan sulit meningkatkan kepesertaan yang lebih produktif,” kata Muhaimin Iskandar.  (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik 1.177 taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian menjadi perwira remaja TNI dan Polri dalam Upacara Prasetya Perwira Tahun 2026 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/7/2026) pagi.

Presiden Prabowo memimpin pengambilan sumpah para perwira remaja yang terdiri atas 512 perwira TNI Angkatan Darat, 229 perwira TNI Angkatan Laut, 154 perwira TNI Angkatan Udara, dan 282 perwira Polri.

Rangkaian upacara dimulai pukul 07.33 WIB dengan masuknya Komandan Upacara Prasetya Perwira 2026, Komandan Resimen Taruna Akademi Militer Kolonel Infanteri Mario Christian Noya, ke pelataran Istana Merdeka.

Presiden Prabowo kemudian tiba di Istana Merdeka dengan iring-iringan pasukan motoris dan kendaraan taktis Maung dari Pasukan Pengamanan Presiden.

Prosesi inti dimulai pukul 08.00 WIB dengan pembacaan Keputusan Presiden tentang pelantikan 1.177 perwira remaja TNI dan Polri oleh Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Wahyu Yudhayana.

Selanjutnya, Presiden menyematkan tanda pangkat kepada empat peraih Adhi Makayasa yang mewakili seluruh perwira remaja yang dilantik.

Empat penerima Adhi Makayasa tersebut ialah Calvin Tidar Sakti dari Akademi Militer, Muhammad Rizqi Wira Utama Baihaqi Putra dari Akademi Angkatan Laut, Yehezkiel Bonaventura Yudaniarman dari Akademi Angkatan Udara, dan Harindra Arsandho Tegarbaja dari Akademi Kepolisian.

Adhi Makayasa merupakan penghargaan tertinggi bagi taruna atau taruni yang menunjukkan prestasi terbaik dalam bidang akademik, kepribadian, mental, jasmani, dan kepemimpinan selama menempuh pendidikan.

Setelah penyematan pangkat, Presiden memimpin pengambilan sumpah dan menyampaikan amanat kepada seluruh perwira remaja TNI dan Polri.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Upacara Prasetya Perwira merupakan agenda kenegaraan tahunan sebagai penanda berakhirnya pendidikan taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian sebelum menjalankan tugas sebagai perwira pertama.

“Sejak 2017, upacara ini kembali diselenggarakan di Halaman Istana Merdeka, Jakarta,” kata Prasetyo Hadi.

Ia menjelaskan Upacara Prasetya Perwira pertama kali digelar di Istana Merdeka pada 1984 hingga 2003, kemudian dipindahkan ke Lapangan Sapta Marga Akademi Militer Magelang pada 2004 hingga 2016, sebelum kembali diselenggarakan di Istana Merdeka mulai 2017.

Upacara tahun ini dihadiri para pejabat negara, petinggi TNI dan Polri, serta 4.708 anggota keluarga perwira remaja yang dilantik. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengungkapkan bahwa Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) akan dipimpin seorang gubernur yang ditunjuk langsung oleh Presiden RI dan tanpa melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR RI.

“Ya, Gubernur PFII (PFII akan dipimpin oleh gubernur),” kata Hekal saat dijumpai wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Ia mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai calon gubernur PFII. Menurut dia, penentuan gubernur sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

“Belum ada calon sama sekali. Sama sekali belum. Itu nanti akan ditentukan oleh Presiden,” kata Hekal.

Selain Dewan PFII yang dipimpin seorang gubernur, kelembagaan PFII juga akan dilengkapi Dewan Pertimbangan PFII.

Hekal menjelaskan, Dewan Pertimbangan direncanakan beranggotakan unsur Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Dewan ini juga berpotensi diperkuat dengan unsur Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), namun keputusan penambahan komposisi ini diserahkan kepada Presiden.

“Dewan Pertimbangan PFII ini sebetulnya cuma menyelaraskan kalau ada kebijakan-kebijakan PFII ini, kita juga harus jaga kepentingan Republik Indonesia yang ada di luar wilayah PFII dan bagaimana hubungannya supaya harmonis dengan uang (likuiditas) yang ada di dalam PFII,” jelas dia.

Selain itu, kelembagaan PFII juga mencakup lembaga pengelola (LP) PFII dan lembaga pengawas jasa keuangan (LPJK) PFII. Rincian kelembagaan PFII tertuang dalam bab empat Undang-Undang (UU) PFII yang baru disahkan Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (21/7/2026).

Ketika ditanya mengenai kemungkinan suatu negara memiliki lebih dari satu kawasan PFII, Hekal mengatakan bahwa setiap kawasan akan memiliki perangkat kelembagaan sendiri, mulai dari dewan yang dipimpin gubernur, lembaga pengelola, lembaga pengawas jasa keuangan, hingga pengadilan dan arbitrase.

Meski demikian, ia menilai kemungkinan suatu negara memiliki banyak kawasan PFII relatif kecil. Hekal mencatat, sejauh ini belum ada negara yang memiliki lebih dari dua pusat keuangan internasional.

“Yang kita dengar dua sebenarnya baru Vietnam (Vietnam punya dua pusat keuangan). Tapi kan kalau kita lihat, misalnya di Timur Tengah, semua ada. Dubai ada, Abu Dhabi ada, Qatar ada. Padahal tetanggaan, sebelah-sebelahan saja, mungkin dekatnya seperti antarkabupaten. Tapi semua punya dan sukses semua,” kata Hekal.

Ketika ditanya target operasional PFII, Hekal mengatakan kawasan tersebut diharapkan dapat segera beroperasi setelah Menteri Keuangan menerima proposal yang memadai dan pemerintah menetapkannya melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Setelah lokasi PFII ditetapkan, pemerintah akan membentuk perangkat kelembagaan yang meliputi Dewan PFII, lembaga pengelola, lembaga pengawas jasa keuangan, pengadilan, dan arbitrase.

Selama pembangunan fisik kawasan berlangsung, pemerintah juga akan menyiapkan mekanisme transisi.
Hekal mengatakan, pengaturan lebih lanjut akan dituangkan dalam PP, Peraturan Menteri Keuangan (PMK), serta ketentuan yang diterbitkan Dewan PFII setelah lembaga tersebut terbentuk.

“Yang diharapkan sementara adalah kawasan PFII-nya atau wilayah PFII-nya ini mungkin wilayah baru. Ini yang lagi dikaji. Harapan kita supaya pengkajiannya agak lebih cepat. Begitu ditetapkan, kemudian bisa ditetapkan dewannya yang nanti dipimpin oleh gubernur,” kata Hekal.

Rapat paripurna DPR RI pada Selasa telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang PFII disahkan menjadi Undang-Undang.

Sebelum persetujuan itu diambil, Hekal yang juga merupakan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PFII menyampaikan laporan.
Terdapat 10 bab dalam UU baru tersebut, yakni ketentuan umum; pembentukan, kedudukan, dan tujuan penyelenggaraan PFII; kegiatan usaha pada PFII; kelembagaan dalam PFII; lembaga arbitrase PFII; Pengadilan PFII; dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; fasilitas perpajakan dan fasilitas khusus lain; kekhususan pada PFII; serta ketentuan penutup.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam penyampaian pendapat akhir mewakili Presiden dalam Rapat Paripurna Ke-26 DPR RI di Jakarta, Selasa (21/7/2026), mengatakan bahwa kehadiran PFII bukan untuk menggantikan sistem keuangan domestik yang ada, melainkan untuk melengkapi dengan ekosistem kelas dunia yang terintegrasi.

“Rancangan Undang-Undang tentang PFII ini lahir atas kesadaran bahwa sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, Indonesia sudah saatnya memiliki sebuah financial center sendiri yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta berdaya saing global,” kata Purbaya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia akan dipusatkan di Jakarta, sementara konsep pelaksanaannya masih dimatangkan pemerintah.

Di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, Prasetyo mengatakan pemerintah telah beberapa kali menggelar rapat koordinasi untuk menyiapkan upacara kenegaraan beserta rangkaian kegiatan pendukung.

Menurut dia, pemerintah masih menyiapkan sejumlah konsep pelaksanaan, termasuk beberapa unsur yang akan diumumkan kemudian.

“(Konsepnya) mohon bersabar ditunggu dulu, biar ada ‘element of surprise’-nya,” katanya.

Prasetyo mengatakan persiapan peringatan HUT ke-81 RI juga mencakup penetapan logo resmi yang pada tahun ini melibatkan partisipasi publik dalam proses pemilihannya.

Selain upacara kenegaraan, pemerintah tengah menyusun konsep perayaan yang memungkinkan keterlibatan masyarakat secara lebih luas dan tidak hanya berpusat pada kegiatan di lingkungan Istana.

Pemerintah juga mengevaluasi pola pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar kesempatan berpartisipasi tidak hanya diberikan kepada kelompok binaan tertentu, tetapi dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM secara merata.

Terkait jumlah masyarakat yang akan diundang mengikuti perayaan di lingkungan Istana, Prasetyo mengatakan pemerintah masih melakukan penghitungan dan menyesuaikannya dengan konsep akhir pelaksanaan HUT ke-81 RI. (ANT/KN)