BERAU – Pemanfaatan lahan tidur kembali didorong Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi. Hal itu agar program ketahanan pangan daerah dapat berjalan maksimal.

Dia mengatakan, potensi pertanian di Berau sangat besar. Untuk memaksimalkannya, menurut Sumadi, diperlukan juga luas lahan yang memadai.

“Kita sudah sampaikan bahwa banyak lahan yang sebenarnya bisa dikelola. Ini bukan lahan tidur, tapi memang belum digarap secara serius,” bebernya.

Dirinya mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengambil langkah konkret agar potensi tersebut tidak terabaikan. Salah satu upaya yang disarankan Sumadi adalah peningkatan alokasi anggaran untuk Dinas Pertanian, termasuk dalam bentuk bantuan pupuk dan penguatan koperasi petani.

“Saat ini ada perkembangan positif dalam pemanfaatan lahan. Kita sudah mulai menanam padi di lahan seluas 895 Hektare. Ke depan, direncanakan ada tambahan lahan yang siap digarap,” jelasnya.

Politikus PKS ini juga mengapresiasi langkah Bulog yang mulai menyerap hasil panen petani lokal. Namun, masih diperlukan infrastruktur pendukung seperti gudang penyimpanan hasil pertanian yang memadai.

“Kita ingin Berau mandiri secara pangan, agar kebutuhan pokok kita tak terus bergantung dari luar daerah,” tegasnya. (adv)

BERAU – Kondisi Penerangan Jalan Umum (PJU) yang padam di sejumlah titik wilayah Tanjung Redeb, mendapat sorotan dari Anggota Komisi II DPRD Berau, Sakirman. Dirinya mendesak Dinas Perhubungan, untuk segera memasang lampu jalan di kawasan yang gelap, pasalnya hal itu telah menimbulkan keluhan dari masyarakat.

Tak hanya mengganggu visibilitas pengguna jalan, kondisi gelap gulita juga meningkatkan risiko tindak kriminalitas, terutama saat malam hari. “Kami menerima banyak laporan dari warga. Ini sangat mengganggu, dan bisa membahayakan. Kami minta OPD teknis segera turun tangan,” tegasnya.

Dirinya menekankan bahwa penerangan jalan merupakan bagian dari infrastruktur dasar yang harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Lampu jalan, menurutnya, bukan sekadar fasilitas, tapi penunjang utama keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Sakirman juga mendorong agar dinas terkait melakukan pendataan dan pemeliharaan rutin terhadap seluruh PJU yang tersebar di wilayah Kabupaten Berau. Dengan begitu, kasus serupa tak terulang di tempat lain.

“Kita tidak ingin kejadian ini terus berulang. Maka dari itu, penting dilakukan pengecekan berkala, serta harus ada alokasi anggaran yang jelas untuk pemeliharaannya,” pungkasnya. (adv)

BERAU – Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin berkomitmen akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja(APBD). Dia menuturkan, pengawasan perlu dilakukan, terlebih di tengah perubahan regulasi saat ini yang membatasi kewenangan legislatif daerah.

“Menjaga akuntabilitas sangat penting, terlebih juga mengenai transparansi penggunaan anggaran daerah,” tuturnya.

Dijelaskannya, meski kewenangan DPRD mengalami perubahan signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), legislatif tidak akan mengendurkan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kalau dulu DPRD bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati, sekarang tidak lagi. Sesuai undang-undang, kami hanya memberikan rekomendasi, tapi bukan berarti kami tinggal diam. Fungsi pengawasan tetap kami jalankan,” tegasnya.

Ia menyebut kini kewenangan audit dan evaluasi akhir terhadap LKPJ kepala daerah berada sepenuhnya di tangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tapi DPRD tetap memiliki peran strategis dalam memberikan catatan, koreksi, maupun masukan atas pelaksanaan APBD.

“Makanya dalam setiap pembahasan anggaran dan evaluasi program, kami selalu aktif menyuarakan aspirasi masyarakat dan memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga,” tambahnya.

Menurut Thamrin, peran DPRD tidak hanya aktif dalam pengawasan pasca-pengesahan anggaran, tetapi juga sejak tahap awal perencanaan hingga pembahasan. Setiap proses tersebut menjadi ruang bagi DPRD untuk menilai prioritas program, memastikan kesesuaian anggaran dengan kebutuhan riil daerah dan mencegah penyimpangan.

Thamrin juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas anggota DPRD melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek). Sebab bimtek bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan instrumen penting untuk memperkuat pemahaman terhadap regulasi serta peran dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif.

“Bimtek itu bagian dari penguatan kita. Semua tugas, dari penyusunan perda, pembahasan anggaran hingga pengawasan, memang harus dipahami secara mendalam agar pelaksanaannya maksimal. Itu bentuk tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat,” ucapnya.

Dengan keterbatasan kewenangan yang ada, ia berharap anggota DPRD tetap adaptif, kritis dan solutif dalam setiap tahapan pengawasan.

DPRD Berau, lanjut Thamrin, akan terus berupaya menjaga fungsi kontrol yang konstruktif agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat berjalan lebih transparan, akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (adv)

BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus gencar mempersiapkan pariwisata. Pasalnya, kini penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pertambangan.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami menegaskan, pariwisata dapat diandalkan ketika sektor tambang sudah tidak lagi berproduksi tinggi.

“Pariwisata harus jadi tumpuan pasca tambang, maka dari itu eksekutif, legislatif hingga kalangan masyarakat harus bersama menyiapkan wisata,” ungkapnya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis harus benar-benar menyiapkan pariwisata secara maksimal.

“Promosi harus digencarkan, karena jika wisata yang kita miliki dikenal hingga mancanegara, tentunya bisa menggantikan tambang sebagai penyumbang besar PAD,” imbuhnya.

Meskipun promosi membutuhkan anggaran yang besar, lanjut Sutami, langkah tersebut akan lebih efektif dalam menjangkau wisatawan baru.

“Kami ingin Disbudpar melakukan promosi di tempat-tempat umum dan transportasi umum, baik di kota besar maupun di bandara. Ini bukan hanya untuk wisatawan yang sudah pernah ke Berau, tetapi untuk mereka yang belum mengenal Berau,” terangnya.

Sutami juga mendukung rencana pemisahan Dinas Pariwisata dengan Dinas Kebudayaan agar kedua sektor tersebut dapat lebih fokus dalam pengelolaannya.

“Menurut saya, pemisahan antara pariwisata dan kebudayaan akan lebih maksimal. Kedua sektor ini memiliki peran penting dan tantangan yang berbeda, sehingga perlu pengelolaan yang lebih spesifik,” katanya.

Lebih lanjut, Sutami menyampaikan bahwa Komisi II DPRD Berau membuka ruang untuk mendukung pariwisata, termasuk dari sisi anggaran.

“Alhamdulillah, semua anggota Komisi II sangat mendukung pariwisata. Sekecil apa pun anggaran yang masuk, itu sangat dibutuhkan. Kami juga terus memberikan masukan kepada Dinas Pariwisata, begitu juga sebaliknya,” bebernya.

Kendati demikian, politikus Gerindra ini menegaskan bahwa penguatan pariwisata bukan hanya soal promosi atau infrastruktur, tetapi juga memastikan keberlanjutan sektor ini sebagai tulang punggung ekonomi Berau di masa depan.

“Pariwisata bukan sekadar jualan semata. Ini adalah persiapan kita ke depan, sehingga harus dikelola secara serius dan berkesinambungan,” tutupnya. (adv)

BERAU – Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin menilai Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau harus terlibat di setiap penanggulangan bencana. Dia mengatakan, ketika terdapat korban dalam bencana tentu bisa dilakukan secara cepat, tepat dan terkoordinasi.

“Penanganan bencana tidak hanya dilakukan saat kejadian berlangsung, tetapi harus mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana,” jelasnya.

Menurut Thamrin, dalam fase tersebut peran Dinkes Berau sangat krusial. Pasalnya untuk memastikan kesehatan masyarakat tetap terjaga.

“Setiap bencana harus ditangani secara menyeluruh. Dinkes harus turun langsung ke lapangan, tidak hanya saat tanggap darurat, tapi juga sebelum dan sesudah bencana terjadi,” ungkapnya.

Dirinya menjelaskan pengalamannya saat masih menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau, di mana koordinasi lintas sektor menjadi kunci percepatan penanganan.

Menurutnya, kehadiran tim medis di lokasi bencana sangat penting, terutama untuk mengantisipasi munculnya penyakit pascabanjir seperti diare, infeksi kulit, dan gangguan pernapasan. “Waktu saya masih di BPBD, saya langsung koordinasikan seluruh OPD terkait. Tim medis kami bawa langsung ke lapangan,” ucapnya.

“Karena dampak kesehatan pascabanjir sering kali muncul belakangan, dan itu harus cepat ditangani,” sambungnya.

Thamrin juga memastikan bahwa Komisi I DPRD Berau akan terus mendorong Dinkes agar meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam pemulihan pascabencana.

“Pemda harus terus waspada. Dampak bencana tidak hanya soal kerusakan fisik, tapi juga kesehatan masyarakat. Dinkes harus jadi garda terdepan dalam pemulihan pascabencana,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan perbaikan infrastruktur dan sarana kesehatan yang terdampak bencana, agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Koordinasi yang solid antarinstansi dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam meminimalkan dampak bencana.

“Semuanya harus bekerja sama. Kalau ada sarana yang rusak, segera diperbaiki. Jangan tunggu terlalu lama, karena masyarakat yang jadi korban butuh perhatian segera,” tutupnya. (adv)